Badan Karantina Terbitkan 1,2 Juta Sertifikat Keamanan Produk Pangan

Jakarta -Selama tahun 2013, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian mengeluarkan hampir 1,2 juta sertifikasi tindakan karantina hewan dan tumbuhan. Sertifikasi diperuntukan untuk kegiatan ekspor, impor dan perdagangan antar area (domestic trading).

"Sertifikasi dilakukan untuk pengawasan kepada keamanan pangan produk pertanian segar dan untuk melindungi konsumen dalam rangka kita melakukan ekspor. Hingga 19 Desember 2013 tercatat Badan Karantina Pertanian mengeluarkan 1.157.309," ungkap Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini seperti dikutip detikFinance, Rabu (1/01/2013).


Jumlah itu meningkat hampir 14% bila dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir tahun 2013 diperkirakan jumlah sertifikat yang dikeluarkan adalah sebanyak 1,2 juta.


"Ada peningkatan sebanyak 14% dan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Tahun 2004 baru sekitar 250 ribu sertifikasi, meningkat terus 911890 di tahun 2012. Sekarang 1,157 juta. Diperkirakan hingga akhir Desember sebanyak 1,2 juta," imbuhnya.


Rinciannya adalah sertifikasi untuk impor produk karantina hewan adalah sebanyak 395.012 dan produk karantina tumbuhan sebanyak 78.134. Sedangkan untuk sertifikasi ekspor produk karantina hewan adalah 17.286 dan karantina tumbuhan adalah 93.674. Adapun sertifikasi perdagangan domestik untuk karantina hewan adalah sebanyak 228.747 dan karantina tumbuhan sebesar 344.456.


"Hal ini artinya memang situasi perekonomian kita berjalan positif dengan perdagangan dan aktifitas ekonomi yang meningkat. Yang kedua meningkatnya kesadaran masyarakat dengan media pembawa atau sudah ada kepatuhan dari para pelaku usaha. Lalu meningkatnya kinerja pengawasan karantina," jelasnya.


(wij/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Harga Elpiji 12 Kg Naik Jadi Sekitar Rp 120.000 per Tabung

Jakarta -PT Pertamina (Persero) memutuskan menaikkan harga elpiji 12 kilo gram non subsidi dari Rp 5.850 per kilo naik menjadi Rp 9.809 per kilo, sehingga harga pokok gas elpiji tersebut dari Pertamina naik menjadi Rp 117.708 per tabung.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan harga elpiji sejak Oktober 2009 ditetapkan Rp 5.850 per kilo (atau harga elpiji 12 kilo dari Pertamina Rp 70.200 per tabung). Sementara hargga pokok gas elpiji saat ini sebenarnya Rp 10.785 per kilo.


“Jadi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 pukul 00.00 Pertamina memberlakukan harga baru Elpiji non subsidi kemasan 12kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kg," ungkap Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1/2014).


Namun tentunya harga yang akan dibeli masyarakat tentunya akan lebih dari pada harga yang ditetapkan Pertamina, pasalnya saat ini Pertamina sudah membebankan biaya distribusi atau biaya angkut gas elpiji kepada konsumennya. Sehingga ada tambahan biaya Rp 4.500-Rp 8.000 per tabung.


"Besaran kenaikan ditingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE ke titik serah (supply point)," ucapnya.


Ali menambahkan keputusan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam laporan hasil pemeriksaan pada bulan Februari 2013, di mana Pertamina menanggung kerugian atas bisnis Elpiji non subsidi selama tahun 2011 s.d. Oktober 2012 sebesar Rp7,73 triliun.


"Kerugian tersebut dapat dianggap menyebabkan kerugian negara. Selain itu, sesuai dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas pasal 25, maka Pertamina telah melaporkan kebijakan perubahan harga ini kepada Menteri ESDM," tutup Ali.


(rrd/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Tahun Baru 2014, Harga Elpiji 12 Kg Naik

Jakarta -PT Pertaminaa (Persero) memutuskkan tanggal 1 Januari 2014 tepat pukul 00.00 WIB, harga elpiji 12 kilo gram naik.

"PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga Elpiji non subsidi kemasan 12 kg menyusul tingginya harga pokok LPG di pasar dan turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besa," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1/2014).


Ali mengatakan dengan konsumsi Elpiji non subsidi kemasan 12 kg tahun 2013 yang mencapai 977.000 ton, di sisi lain harga pokok perolehan Elpiji rata-rata meningkat menjadi US$ 873, serta nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar, maka kerugian Pertamina sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun.


"Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari harga jual Elpiji non subsidi 12 kg yang masih jauh di bawah harga pokok perolehan," ucapnya.


Harga yang berlaku saat ini merupakan harga yang ditetapkan pada Oktober 2009 yaitu Rp 5.850 per kg, sedangkan harga pokok perolehan kini telah mencapai Rp 10.785 per kg.


"Dengan kondisi ini maka Pertamina selama ini telah 'jual rugi' dan menanggung selisihnya sehingga akumulasi nilai kerugian mencapai Rp22 triliun dalam 6 tahun terakhir. Kondisi ini tentunya tidak sehat secara korporasi karena tidak mendukung Pertamina dalam menjamin keberlangsungan pasokan elpiji kepada masyarakat," kata Ali.


“Untuk itu, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 pukul 00.00 Pertamina memberlakukan harga baru Elpiji non subsidi kemasan 12 kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kg. Besaran kenaikan di tingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE ke titik serah (supply point). Dengan kenaikan ini pun, Pertamina masih 'jual rugi' kepada konsumen Elpiji non subsidi kemasan 12 kg sebesar Rp 2.100/kg,” tandasnya.


(rrd/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Gaji Tertinggi Bos BUMN Masih Kalah dari Gubernur BI

Jakarta -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan gaji seorang Direktur Utama (Dirut) perusahaan pelat merah dipatok di bawah penghasilan seorang Gubernur Bank Indonesia (BI).

Gaji Gubernur BI saat ini ditetapkan sebesar Rp 199 juta per bulan sementara penghasilan seorang Chief Executive Officer (CEO) atau Dirut BUMN besar sekelas PT Pertamina (Persero), PT BRI Tbk dan PT Bank Mandri Tbk berkisar Rp 180 juta hingga Rp 190 juta setiap bulannya.


"Gaji Dirut BUMN itu nggak ada yang melebihi gaji Gubernur BI," kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro kepada detikFinance, Rabu (1/1/2014).


Gaji yang diterima bos BUMN itu, di luar bonus dan fasilitas atau kompensasi. Kompensasi di sini seperti uang pengganti dari mobil dan perumahan dinas yang tidak dipakai oleh Dirut BUMN.


Sementara ketentuan besaran gaji seorang Direktur BUMN dipatok sebesar 90% dari penghasilan yang diterima dirut. Sedangkan gaji Komisaris Utama BUMN dipatok sebesar 40% dari besaran gaji yang diperoleh dirut.


"Jadi keputusannya RUPS. Gaji Direktur Utama ditetapkan Rp 100 juta (ilustrasi gaji Dirut Pelindo II), gaji Direktur 90% dari Dirut, Komut 40% dan Komisaris 36% dari Dirut," kata Imam.


Terkait pernyataan Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang menerima penghasilan hingga Rp 5 miliar per tahun atau setara Rp 416 juta per bulan. Imam menjelaskan gaji bersih Dirut Pelindo II senilai Rp 100 juta per bulan. Namun saat ditambah akumulasi tantiem atau bonus serta kompensasi, gaji yang diterima bos Pelindo II bisa naik tajam.


"Kalau dihitung dengan tantiem yang dibagi 12 ya mungkin jatuhnya segitu. Gaji Dirut Pelindo II kalau nggak salah Rp 100 juta. Itu di luar kompensasi kalau BUMN tidak menyediakan rumah dan mobil (dinas)," sebutnya.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Tutup Bisnis di China, Revlon PHK 1.100 Pegawai

New York -Perusahaan kosmetik asal Amerika Serikat (AS), Revlon, berencana menutup bisnisnya di China demi menghemat biaya operasional. Imbasnya, 1.100 karyawan akan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Revlon mengatakan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip AFP, Senin (1/1/2014), bisnisnya di China itu menyumbang dua persen dari total omzet perusahaan yang tahun lalu mencapai US$ 1,4 miliar (Rp 14 triliun). Dengan rencana penutupan ini maka Revlon diperkirakan bisa menghemat hingga US$ 11 juta (Rp 110 miliar) per tahun.


Imbas dari penutupan ini adalah PHK 1.100 karyawan di China, termasuk di dalamnya 940 konsultan kecantikan yang direkrut melalui pihak ketiga.


Revlon akan kena pajak US$ 22 juta atas restrukturisasi yang akan dilakukan ini. Revlon selama ini memproduksi aneka kosmetik dengan merek Gatineau, Mitchum dan Ultima II.


Pada penutupan perdagangan akhir tahun ini, saham Revlon naik 0,2% ke level US$ 24,60. Kabar PHK tersebut menjadi sentimen yang positif karena memberi kesempatan bagi perusahaan untuk berhemat.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Wall Street Tutup 2013 Dengan Kinerja Terbaik Sejak 1990-an

New York -Wall Street menutup tahun 2013 dengan kinerja terbaiknya dalam 15 tahun terakhir. Perdagangan hari terakhir 2013 disokong oleh positifnya data kepercayaan konsumer.

Indeks S&P 500 menanjak 29,6% tahun ini, kinerja tahunan terbaiknya sejak 1997. Sementara Indeks Dow Jones melaju 26,5%, terbaik sejak 1995. Indeks Nasdaq melompat 38,3%, terbaik sejak 2009.


Indeks Dow Jones dan S&P 500 menutup perdagangan terakhir di 2013 dengan rekor tertingginya sepanjang masa. Penguatan saham-saham selama ini didorong oleh program stimulus The Federal Reserve, yaitu pembelian obligasi senilai US$ 85 miliar per bulan.


Stimulus ini akan mulai dikurangi tahun ini, menjadi hanya US$ 75 miliar per bulan. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat investor untuk tetap berburu saham.


"Ini sudah menjadi tahun yang luar bias. Kita semua memulai tahun ini dengan berbagai masalah ekonomi dan berakhir dengan pertumbuhan yang cukup baik di akhir tahun. Ini juga memberi prediksi yang kuat bagi ekonomi di 2014," kata John Carey, manajer portofolio dari Pioneer Investment Management di Boston, seperti dikutip Reuters, Rabu (1/1/2014).


Meski cetak rekor dengan kinerja tahunan terbaik, volume perdagangan Wall Street tetap tipis karena sudah banyak investor yang meliburkan diri demi merayakan pesta Tahun Baru.


Pada penutupan perdagangan terakhir di 2013, Indeks Dow Jones menguat 72,37 poin (0,44%) ke level 16.576,66. Indeks Standard & Poor's 500 melaju 7,29 poin (0,40%) ke level 1.848,36. Indeks Komposit Nasdaq 22,39 poin (0,54%) ke level 4.176,59.


Indeks Dow Jones sempat menyentuh titik intraday tertingginya di 16.588,25 sebelum penutupan, sementara intraday tertinggi S&P 500 ada di level 1.849,44.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Kisruh Penetapan UMP dan Buruh yang Minta Upah Naik


http://us.images.detik.com/content/2014/01/01/4/buruh11.jpg

Jakarta - Satu lagi peristiwa yang menarik terjadi di tahun 2013. Adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang diwarnai beberapa aksi ribuan buruh yang terus berdemo meminta kenaikan UMP. Di sini, detikFinance akan menarik satu kasus khususnya soal kisruh penetapan UMP 2014 di Provinsi DKI Jakarta.

Masih segar ingatan kita bila UMP 2013 di Jakarta telah naik 44% dari tahun 2012. Sampai-sampai ujungnya adalah perseteruan yang melibatkan buruh dan pengusaha. Pengusaha merasa dirugikan dengan kenaikan yang upah cukup besar. Dan khusus untuk penetapan UMP 2014, buruh meminta kenaikan upah sebesar 50%.


Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat pernah menegaskan pemerintah Indonesia akan menetapkan skema baru penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Seperti diketahui pada bulan September 2013 Presiden SBY mengeluarkan Inpres tentang Pedomaan Kebijakan UMP berisi beberapa ketentuan sebagai acuan kepala daerah. Inpres ini ada batasan maksimal kenaikan ada yang 10% di atas inflasi khsusnya perusahaan padat modal.


Sedangkan untuk upah minimum padat karya dan industri menengah dipatok 5% di atas inflasi. Hal ini jauh di bawah tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP 50% pada tahun depan.


Hidayat merinci mekanisme penetapan UMP terbaru tak hanya berpatokan pada kenaikan inflasi namun ditambah dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan dirundingkan dengan buruh, kenaikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi. Namun bila buruh tetap ngotot meminta kenaikan UMP sebesar 50%, sangat sulit dipenuhi dan tak akan direspons pemerintah.



readmore »»  

Berikut Keuntungan Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Jakarta -Mulai Januari 2014 PT Askes (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan menjadi peserta. Lalu, apa saja manfaatnya jika menjadi peserta BPJS Kesehatan?

"Keuntungan ada jaminan jika sakit. Unlimited. Iuran murah," Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Askes Endang Tidarwati Wahyuningsih kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (31/12/2013).


Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan PT Askes (Persero), sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku. Ada pun biaya pengobatan yang ditanggung adalah:



  • Istri / suami yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan istri/suami (Daftar istri / suami yang sah yang tercantum dalam daftar gaji / slip gaji, dan termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem).

  • Anak (anak kandung / anak tiri / anak angkat) yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan anak, yang tercantum dalam daftar gaji/slip gaji, termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem, belum berumur 21 tahun atau telah berumur 21 tahun sampai 25 tahun namun masih mengikuti pendidikan formal, belum menikah, belum berpenghasilan dan masih menjadi tanggungan peserta.

  • Jumlah anak yang ditanggung maksimal 2 (dua) anak sesuai dengan urutan tanggal lahir, termasuk didalamnya anak angkat maksimal satu orang.




"Ambulance dari tempat pelayanan ke tempat pelayanan ditanggung BPJS. Ada pelayanan forensik, pemulasan jenazah," ujarnya menambahkan.

Endang mengatakan, seluruh peserta BPJS akan mendapatkan manfaat berupa biaya kesehatan gratis untuk semua jenis penyakit.


"Semua penyakit bisa. Semua yang menyangkut kesehatan, tapi indikasi medis kita jamin," ujar Endang.Next


(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

BPH Migas: Ahok Jangan Bikin Bingung Rakyat dengan Hapus RFID

Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) ingin RFID dihapuskan di Jakarta. Hal tersebut dinilai dapat membuat masyarakat bingung, karena Pertamina dan BPH Migas mewajibkan pemasangan RFID di setiap kendaraan.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok untuk tidak membuat bingung masyarakat dengan wacananya menghapuskan RFID di Jakarta.


"Pak Ahok jangan buat bingung masyarakat, karena wacananya menghapuskan RFID di Jakarta," ujar Ibrahim ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/12/2013).


Ibrahim mengatakan sistem RFID memberikan banyak manfaat dan baik untuk negara, sehingga wacana penghapusan RFID bisa dibicarakan dahulu.


"RFID itu banyak manfaatnya khususnya bagi negara, jadi ini bisa didiskusikan dahulu, baik bersama BPH Migas maupun Pertamina," tandasnya.


Seperti diketahui Ahok pernah bilang akan menghapus program RFID di Jakarta. Alasannya, kendaraan pribadi khususnya pemilik mobil tak pantas menikmati subsidi BBM.


"RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID! Kita bisa minta dari gubernur," tegas Ahok kemarin.


Namun Ahok tak merinci kapan rencananya tersebut bisa terealisasi. Faktanya, kini beberapa kendaraan roda empat di Jakarta sudah terpasang RFID, sempai-sampai ada fenomena antrean pemasangan RFID di Jakarta.


Ia khawatir pemasangan RFID ini malah akan memicu dan jadi alasan pembelian bensin subsidi oleh mobil-mobil mewah dan pihak yang tidak layak dapat subsidi.


(rrd/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pertamina: Pasang RFID Belum Tentu Bisa Beli BBM Subsidi

Jakarta -PT Pertamina (Persero) menilai ada kesalahan persepsi di masyarakat saat ini terkait RFID, yaitu jika pasang RFID maka bisa beli BBM subsidi atau sebaliknya jika tidak ada RFID terpasang di kendaraan maka tidak bisa beli BBM subsidi.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan, kendaraan yang sudah terpasang RFID tag bukan berarti dapat membeli BBM subsidi.


"Nggak, belum tentu kendaraan yang sudah dipasang RFID tag bisa dapat beli BBM subsidi. Kalau pemerintah nanti mengeluarkan payung hukum seperti yang sudah dikeluarkan yakni Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013, jadi kendaraan yang terpasang RFID akan terblok nggak bisa isi BBM subsidi. Jadi ada kesalahan persepsi di masyarakat kalau RFID tag pasti dapat BBM subsidi, bukan begitu," kata Hanung ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/12/2013).


Hanung mengatakan RFID akan sangat mudah diatur untuk memblokir mobil mana yang dilarang beli BBM subsidi.


"Saat ini seperti mobil Pertamina, mobil dinas, dan lainnya yang berdasarkan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013, tidak akan bisa mengisi BBM subsidi jika sudah terpasang RFID, itu fungsinya RFID, nanti kalau ada pemerintah daerah keluarkan kebijakan mobil tahun sekian ke atas tidak boleh gunakan BBM subsidi maka bisa kita setting dan kita blok, jadi pengawasan ini penting untuk pengawasan BBM subsidi," jelas Hanung.


Seperti diketahui Ahok pernah bilang akan menghapus program RFID di Jakarta. Alasannya, kendaraan pribadi khususnya pemilik mobil tak pantas menikmati subsidi BBM.


"RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID! Kita bisa minta dari gubernur," tegas Ahok kemarin.


Namun Ahok tak merinci kapan rencananya tersebut bisa terealisasi. Faktanya, kini beberapa kendaraan roda empat di Jakarta sudah terpasang RFID, sempai-sampai ada fenomena antrean pemasangan RFID di Jakarta.


Ia khawatir pemasangan RFID ini malah akan memicu dan jadi alasan pembelian bensin subsidi oleh mobil-mobil mewah dan pihak yang tidak layak dapat subsidi.


(rrd/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Kementerian PU Habiskan Rp 79,25 triliun di 2013

Jakarta -Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga tanggal 31 Desember 2013 telah mencapai Rp 79,25 triliun 91,63% dari total pagu anggaran kementerian tahun 2013 senilai Rp 86,49 triliun. Pencapaian ini hanya naik sedikit dari penyerapan tahun 2012 yang sebesar 89%.

“Penyerapan anggaran ini memang kurang signifikan peningkatannya jika dibandingkan tahun kemarin padahal kita juga sudah memulai tender lebih awal pada Oktober 2012,” kata Djoko Kirmanto saat press conference kinerja dan pencapaian 2013 di Kementerian PU Jakarta, Selasa (31/12/2013).


Djoko mengungkapkan kurang tingginya penyerapan anggaran tahun ini dikarenakan adanya tambahan dana APBNP yang cukup besar mendekati akhir tahun 2013. Hal ini berpengaruh pada penyerapan anggaran di kementerian yang kurang maksimal.


“Ini merupakan kesalahan di internal pemerintah,” katanya.


Penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk sektor kerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Di antaranya Balitbang terserap 95,09% atau senilai Rp 419,07 miliar dari pagu Rp 440,71 miliar, Ditjen Bina Marga terserap 92% dari pagu anggaran Rp 38,99 triliun , Ditjen Cipta Karya terserap Rp 20,51 triliun (93,54%) dari pagu anggaran Rp 21,95 triliun, Ditjen Penataan Ruang pagunya 704,84 miliar (88,82%) dari pagu anggaran Rp 793,68 miliar, BP Konstruksi terserap Rp 282,04 miliar (91,15%) dari pagu anggaran Rp 309,42 miliar, dan Ditjen Sumber Daya Air menyerap Rp 20,43 triliun (88,17%) dari pagu anggaran Rp 23,17 triliun.


(zul/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pertamina Gandeng BUMD Jakarta Pasok Gas Ke Rumah Susun

Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengandeng BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo untuk pasok gas bumi untuk ke rumah susun.

Direktur Gas Pertamina Haro Karyulianto mengatakan kerjasama dengan Jakarta Propertindo ini bertujuan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi khususnya DKI Jakarta.


"Kebutuhan BBM di Jakarta ini tinggi, baik dari industri, transportasi sampai rumah tangga, makanya kita fokus untuk menurunkan konsumsi BBM dengan mengantinya dengan gas bumi. Jadi kerjasama ini untuk mengembangkan jaringan gas kota lebih besar lagi," ucap Hari ditemui usai penandatanganan kerjasama di Kantor Pertamina Pusat, Selasa (31/12/2013).


Direktur Utama Jakarta Propertindo, Budi Karya Sumadi menambahkan gas akan menjadi lifestyle masyarakat Jakarta, karena permintaanya akan banyak sekali.


"Gas murah, praktis dan ramah lingkungan, sehingga akan menjadi sangat luar biasa jika dimanfaatkan optimal khususnya di Jakarta," kata Budi.


Melalui kerjasama ini, Pertamina menargetkan pembangunan infrastruktur, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di titik-titik strategis di DKI Jakarta dan pembangunan jaringan gas kota di wilayah pembangunan rumah susun yang telah dan akan dibangun Jakpro.


"Selain itu, Pertamina dan Jakpro akan melakukan kajian menyeluruh terhadap pembangunan pipa gas kota dan IPP beserta fasilitas pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sebagai penunjang kelistrikan transportasi massal (MRT)," tandas Budi.


(rrd/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Berikut Keuntungan Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Jakarta -Mulai Januari 2014 PT Askes (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan menjadi peserta. Lalu, apa saja manfaatnya jika menjadi peserta BPJS Kesehatan?

"Keuntungan ada jaminan jika sakit. Unlimited. Iuran murah," Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Askes Endang Tidarwati Wahyuningsih kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (31/12/2013).


Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan PT Askes (Persero), sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku. Ada pun biaya pengobatan yang ditanggung adalah:



  • Istri / suami yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan istri/suami (Daftar istri / suami yang sah yang tercantum dalam daftar gaji / slip gaji, dan termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem).

  • Anak (anak kandung / anak tiri / anak angkat) yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan anak, yang tercantum dalam daftar gaji/slip gaji, termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem, belum berumur 21 tahun atau telah berumur 21 tahun sampai 25 tahun namun masih mengikuti pendidikan formal, belum menikah, belum berpenghasilan dan masih menjadi tanggungan peserta.

  • Jumlah anak yang ditanggung maksimal 2 (dua) anak sesuai dengan urutan tanggal lahir, termasuk didalamnya anak angkat maksimal satu orang.




"Ambulance dari tempat pelayanan ke tempat pelayanan ditanggung BPJS. Ada pelayanan forensik, pemulasan jenazah," ujarnya menambahkan.

Endang mengatakan, seluruh peserta BPJS akan mendapatkan manfaat berupa biaya kesehatan gratis untuk semua jenis penyakit.


"Semua penyakit bisa. Semua yang menyangkut kesehatan, tapi indikasi medis kita jamin," ujar Endang.Next


(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

BPH Migas: Ahok Jangan Bikin Bingung Rakyat dengan Hapus RFID

Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) ingin RFID dihapuskan di Jakarta. Hal tersebut dinilai dapat membuat masyarakat bingung, karena Pertamina dan BPH Migas mewajibkan pemasangan RFID di setiap kendaraan.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok untuk tidak membuat bingung masyarakat dengan wacananya menghapuskan RFID di Jakarta.


"Pak Ahok jangan buat bingung masyarakat, karena wacananya menghapuskan RFID di Jakarta," ujar Ibrahim ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/12/2013).


Ibrahim mengatakan sistem RFID memberikan banyak manfaat dan baik untuk negara, sehingga wacana penghapusan RFID bisa dibicarakan dahulu.


"RFID itu banyak manfaatnya khususnya bagi negara, jadi ini bisa didiskusikan dahulu, baik bersama BPH Migas maupun Pertamina," tandasnya.


Seperti diketahui Ahok pernah bilang akan menghapus program RFID di Jakarta. Alasannya, kendaraan pribadi khususnya pemilik mobil tak pantas menikmati subsidi BBM.


"RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID! Kita bisa minta dari gubernur," tegas Ahok kemarin.


Namun Ahok tak merinci kapan rencananya tersebut bisa terealisasi. Faktanya, kini beberapa kendaraan roda empat di Jakarta sudah terpasang RFID, sempai-sampai ada fenomena antrean pemasangan RFID di Jakarta.


Ia khawatir pemasangan RFID ini malah akan memicu dan jadi alasan pembelian bensin subsidi oleh mobil-mobil mewah dan pihak yang tidak layak dapat subsidi.


(rrd/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pertamina: Pasang RFID Belum Tentu Bisa Beli BBM Subsidi

Jakarta -PT Pertamina (Persero) menilai ada kesalahan persepsi di masyarakat saat ini terkait RFID, yaitu jika pasang RFID maka bisa beli BBM subsidi atau sebaliknya jika tidak ada RFID terpasang di kendaraan maka tidak bisa beli BBM subsidi.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan, kendaraan yang sudah terpasang RFID tag bukan berarti dapat membeli BBM subsidi.


"Nggak, belum tentu kendaraan yang sudah dipasang RFID tag bisa dapat beli BBM subsidi. Kalau pemerintah nanti mengeluarkan payung hukum seperti yang sudah dikeluarkan yakni Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013, jadi kendaraan yang terpasang RFID akan terblok nggak bisa isi BBM subsidi. Jadi ada kesalahan persepsi di masyarakat kalau RFID tag pasti dapat BBM subsidi, bukan begitu," kata Hanung ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/12/2013).


Hanung mengatakan RFID akan sangat mudah diatur untuk memblokir mobil mana yang dilarang beli BBM subsidi.


"Saat ini seperti mobil Pertamina, mobil dinas, dan lainnya yang berdasarkan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013, tidak akan bisa mengisi BBM subsidi jika sudah terpasang RFID, itu fungsinya RFID, nanti kalau ada pemerintah daerah keluarkan kebijakan mobil tahun sekian ke atas tidak boleh gunakan BBM subsidi maka bisa kita setting dan kita blok, jadi pengawasan ini penting untuk pengawasan BBM subsidi," jelas Hanung.


Seperti diketahui Ahok pernah bilang akan menghapus program RFID di Jakarta. Alasannya, kendaraan pribadi khususnya pemilik mobil tak pantas menikmati subsidi BBM.


"RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID! Kita bisa minta dari gubernur," tegas Ahok kemarin.


Namun Ahok tak merinci kapan rencananya tersebut bisa terealisasi. Faktanya, kini beberapa kendaraan roda empat di Jakarta sudah terpasang RFID, sempai-sampai ada fenomena antrean pemasangan RFID di Jakarta.


Ia khawatir pemasangan RFID ini malah akan memicu dan jadi alasan pembelian bensin subsidi oleh mobil-mobil mewah dan pihak yang tidak layak dapat subsidi.


(rrd/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Kementerian PU Habiskan Rp 79,25 triliun di 2013

Jakarta -Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga tanggal 31 Desember 2013 telah mencapai Rp 79,25 triliun 91,63% dari total pagu anggaran kementerian tahun 2013 senilai Rp 86,49 triliun. Pencapaian ini hanya naik sedikit dari penyerapan tahun 2012 yang sebesar 89%.

“Penyerapan anggaran ini memang kurang signifikan peningkatannya jika dibandingkan tahun kemarin padahal kita juga sudah memulai tender lebih awal pada Oktober 2012,” kata Djoko Kirmanto saat press conference kinerja dan pencapaian 2013 di Kementerian PU Jakarta, Selasa (31/12/2013).


Djoko mengungkapkan kurang tingginya penyerapan anggaran tahun ini dikarenakan adanya tambahan dana APBNP yang cukup besar mendekati akhir tahun 2013. Hal ini berpengaruh pada penyerapan anggaran di kementerian yang kurang maksimal.


“Ini merupakan kesalahan di internal pemerintah,” katanya.


Penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk sektor kerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Di antaranya Balitbang terserap 95,09% atau senilai Rp 419,07 miliar dari pagu Rp 440,71 miliar, Ditjen Bina Marga terserap 92% dari pagu anggaran Rp 38,99 triliun , Ditjen Cipta Karya terserap Rp 20,51 triliun (93,54%) dari pagu anggaran Rp 21,95 triliun, Ditjen Penataan Ruang pagunya 704,84 miliar (88,82%) dari pagu anggaran Rp 793,68 miliar, BP Konstruksi terserap Rp 282,04 miliar (91,15%) dari pagu anggaran Rp 309,42 miliar, dan Ditjen Sumber Daya Air menyerap Rp 20,43 triliun (88,17%) dari pagu anggaran Rp 23,17 triliun.


(zul/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pertamina Gandeng BUMD Jakarta Pasok Gas Ke Rumah Susun

Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengandeng BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo untuk pasok gas bumi untuk ke rumah susun.

Direktur Gas Pertamina Haro Karyulianto mengatakan kerjasama dengan Jakarta Propertindo ini bertujuan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi khususnya DKI Jakarta.


"Kebutuhan BBM di Jakarta ini tinggi, baik dari industri, transportasi sampai rumah tangga, makanya kita fokus untuk menurunkan konsumsi BBM dengan mengantinya dengan gas bumi. Jadi kerjasama ini untuk mengembangkan jaringan gas kota lebih besar lagi," ucap Hari ditemui usai penandatanganan kerjasama di Kantor Pertamina Pusat, Selasa (31/12/2013).


Direktur Utama Jakarta Propertindo, Budi Karya Sumadi menambahkan gas akan menjadi lifestyle masyarakat Jakarta, karena permintaanya akan banyak sekali.


"Gas murah, praktis dan ramah lingkungan, sehingga akan menjadi sangat luar biasa jika dimanfaatkan optimal khususnya di Jakarta," kata Budi.


Melalui kerjasama ini, Pertamina menargetkan pembangunan infrastruktur, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di titik-titik strategis di DKI Jakarta dan pembangunan jaringan gas kota di wilayah pembangunan rumah susun yang telah dan akan dibangun Jakpro.


"Selain itu, Pertamina dan Jakpro akan melakukan kajian menyeluruh terhadap pembangunan pipa gas kota dan IPP beserta fasilitas pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sebagai penunjang kelistrikan transportasi massal (MRT)," tandas Budi.


(rrd/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Proyek Bandara Karawang Belum Punya Rencana Tata Ruang

Jakarta -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum mengajukan permohonan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai prasyarat pembangunan Bandara baru di Karawang Jawa Barat. Izin tata ruang ini diperlukan sebagai prasayarat alih fungsi lahan untuk pembangunan.

"Bandara Karawang belum masuk tata ruang, tapi nanti masuk tata ruang selanjutnya," ucap Menteri PU Djoko Kirmanto saat press conference kinerja dan pencapaian tahun 2013 di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (31/12/2013).


Pria yang dikenal dengan sebutan Djokir ini mengatakan, penetapan RTRW akan memperhatikan segala aspek secara detail, termasuk dari dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan proyek tersebut.


Pemerintah akan mencarikan solusi dan teknologi agar tidak memberikan dampak negatif terhadap pembangunan ini, mengingat Karawang merupakan daerah penghasil beras terbesar.


"Kita akan carikan teknologi, karena Karawang itu merupakan lumbung produksi padi, bagaimana pembangunan itu tidak merusak produksi pangan di Karawang," tambahnya.


Djokir mengakui, efek pembangunan bandara baru di Karawang ini nantinya mampu menghidupkan ekonomi di luar kawasan Jabodetabek termasuk pembangunan pelabuhan Cilamaya.


"Konsep mengembangkan ekonomi di Jakarta dan sekitarnya ada pelabuhan Cilamaya dan Bandara Karawang, untuk membangun itu harus masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," pungkasnya.


Bandara baru di Karawang ini nantinya akan dioperasikan sebagai bandara alternatif atau pendukung dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Karena saat ini kondisi Bandara Soekarno-Hatta sudah sangat padat.


(zul/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Bagaimana Nasib Rupiah di 2014? Ini Jawaban Chatib dan Agus Marto

Jakarta -Pemerintah optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan kembali menguat di 2014. Namun penguatannya rupiah ini tidak akan mengembalikan dolar hingga ke posisi Rp 9.600/US$.

Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, penguatan rupiah itu bisa terjadi asalkan neraca perdagagan konsisten untuk surplus setiap bulannya.


"Kalau angka trade surplus terus mulai konsisten, mudah-mudahan bisa memberikan sentimen positif," ungkap Chatib saat ditemui di Gedung Bank Indonesia (BI), Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (31/12/2013)


Dalam beberapa bulan terakhir menurut Chatib neraca perdagangan sudah tercatat surplus. Penyebabnya penurunan impor minyak akibat berkurangnya konsumsi di dalam negeri.


"Saya kira angkanya sudah mulai baik jadi trade surplusnya harus baik lagi," sebutnya.


Faktor pendukung penguatan rupiah, menurut Chatib, adalah kepastian dari penarikan stimulus oleh Bank Sentral AS The Fed. Sejauh ini pasar sudah memahami dengan baik, sehingga tidak ada kepanikan berlebihan.


"Mudah-mudahan begitu, rupiah menguat. Karena tapering off-nya sudah di-price in," kata Chatib.


Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo menilai rupiah akan selalu disesuaikan dengan fundamental ekonomi. Perekonomian yang mulai membaik, menurut Chatib, dapat memberi dorongan supaya rupiah menguat.


"Saya cuma bisa katakan secara umum beberapa indikator perekonomian Indonesia menunjukan kondisi yang lebih baik. Ini disambut baik karena satu tahun terakhir, perhatian kita terfokus pada defisit perdagangan, dan transaksi berjalan. Ini ada kondisi yang baik sekarang, inflasi dan akan membuat nilai tukar lebih baik dibandingkan kondisi 3 bulan terakhir," papar Agus.


(mkl/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Pesan Agus Marto untuk Manajemen Bank Mutiara

Jakarta -Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memberikan pesan khusus kepada Bank Mutiara yang dulu bernama Bank Century yang dinilainya berdampak sistemik.

"Yang dipesankan BI ke manajemen Bank Mutiara adalah untuk terus melakukan pengelolaan bank secara profesional, menunjung asas kehati-hatian," ujar Agus saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Selasa (31/12/2013).


Dia menjelaskan, pihaknya juga menegaskan kepada perbankan untuk memprioritaskan penanganan kasus-kasus kredit macet sebagai salah satu penyebab kerugian perbankan.


"Kualitas kreditnya dijaga karena ada beberapa debitur bermasalah kiranya ini dijadikan prioritas untuk ditangani," kata Agus.


"Debitur-debitur bermasalah yang sebagian besar yang lama dan kemudian disehatkan lalu setelah beberapa tahun sehat dan kemudian kembali bermasalah ini harus dijadikan prioritas untuk ditangani agar kondisi keuangan tidak menjadi berat," jelasnya.


Untuk itu, kata dia, pihaknya juga bersama OJK perlu mengawasi secara khusus dan terintegrasi untuk mengantisipasi terjadinya kasus seperti Bank Century.


"Asas transparansi harus dijaga baik supervisi bank di BI maupun di OJK. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan yang diaudit secara independen," kata dia.


Namun, Agus menyebutkan, kondisi keuangan Bank Mutiara saat ini sudah terpantau baik.


"Tapi pada kuartal keempat 2013 sudah dilakukan upaya perbaikan termasuk perkuatan permodalan. Secara keuangan dapat dikatakan sudah masuk dalam kategori keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan kalau dilaporkan kuartal III ada penurunan," cetusnya.


(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Proses Panjang Pembangunan Pelabuhan New Tanjung Priok


http://us.images.detik.com/content/2013/12/31/4/144927_prioks.jpg

Jakarta - Pagi ini, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono beserta Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) memantau proses pembangunan Pelabuhan Kalibaru atau biasa disebut New Tanjung Priok. Pelabuhan ini digadang-gadang akan menjadi penopang Pelabuhan Tanjung Priok dan mengurangi dampak dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat) yang lama.

Bambang Susantono mengaku optimis pembangunan Pelabuhan Kalibaru akan selesai tepat waktu. Menurut rencana proyek yang menelan dana sebesar US$ 2,5 miliar akan rampung pada tahun 2017. Tetapi khusus untuk terminal I penyelesaian pekerjaan dan operasional sudah bisa dilakukan pada bulan Agustus 2014.


Selama pembangunan berlangsung, ada beberapa fakta mulai dari konflik lahan hingga kegigihan seorang Dirut Pelindo II untuk membangunan Pelabuhan Kalibaru. Berikut ini beberapa fakta yang berhasil dihimpun detikFinance, Selasa (31/12/2013).



readmore »»  

Bagaimana Kabar Tol Trans Sumatera?

Jakarta -Proyek pembangunan ruas tol Trans Sumatera masih belum berjalan. Hingga kini, proyek tersebut masih menunggu peraturan presiden (perpres) untuk menugaskan PT Hutama Karya untuk menggarap tol tersebut.

"Perpers itu belum keluar. Sampai hari ini belum ada Perpers," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Djokir) saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umun, Selasa (31/12/2013).


Meski demikian, kata Djokir, pemerintah tetap berkomitmen membangun tol yang melewati provinsi-provinsi di Sumatera ini.


"Cita-cita membangun Trans Sumatera ada," jelasnya.


Sementara itu, terkait sejumlah tol lain yang akan dibangun, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali menjelaskan pada tahun 2014, pemerintah berencana melakukan tender sejumlah ruas tol Trans Sumatera seperti Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai. Tender ini dilakukan ketika pembebasan lahan telah dilakukan.


Selain beberapa ruas tol Trans Sumatera, Pemerintah pada tahun 2014 berencana menggelar tender beberapa ruas tol di Jawa dan Sulawesi.


"Tahun depan ditawarkan Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, kita punya konsep Medan-Binjai, Cisumdawu, Manado-Bitung. Pandaan-Malang kalau bagus pembebasan tanahnya kita tenderkan. Jadi ada 5 ruas dilelang tahun 2014," Kata Ghani.


Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto pernah mengatakan, empat ruas tol di Sumatera rencananya akan mulai dikerjakan akhir September 2013 ini adalah:



  • Tol Medan-Binjai 16,8 km dengan investasi Rp 2 triliun

  • Tol Pekanbaru-Dumai 135 km dengan investasi Rp 14,7 triliun

  • Tol Palembang-Indralaya 22 km dengan investasi Rp 1 triliun

  • Tol Bakauheni-Terbanggi Besar 150 km dengan investasi Rp 13,8 triliun


(zul/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

BI Tetap Gaji 1.150 Pegawainya yang Pindah ke OJK

Jakarta -Tugas dan fungsi pengawasan industri perbankan telah diserahkan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat sebanyak 1.150 pegawai BI juga diboyong untuk berkerja di OJK.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan persoalan gaji masih menjadi tanggung jawab instansinya. Ini akan berlangsung hingga tahun 2016. Saat pegawai memastikan akan menetap di OJK atau BI.


"Iya, jadi tahun 2014, pegawai yang bertugas di OJK pasti akan didukung oleh anggaran SDM oleh BI," kata Agus kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (31/12/2013)


Ia menuturkan, pegawai tersebut juga tetap akan menerima kenaikan gaji sebesar 7%. Sesuai dengan hasil pembahasan antara DPR degan BI beberapa waktu yang lalu.


"Ini adalah sebagaimana bahas anggaran tahunan dengan DPR," sebutnya.


Sebelumnya, Ia menilai pegawainya akan nyaman berada di instansi baru tersebut. Meskipun pada akhir tahun 2015, pegawainya harus menentukan pilihan untuk tetap atau kembali ke BI.


"Kami optimistis bahwa mayoritas bahkan seluruhanya nanti akan merasa nyaman bisa kembangkan karir dengan baik di OJK," ujar Agus.Next


(mkl/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pemerintah Bangun 7 Waduk Baru Tahun Depan

Jakarta -Pemerintah berencana membangun empat waduk baru pada tahun 2014. Waduk ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.

Waduk yang akan dibangun ini tersebar di seluruh Indonesia. Tahun ini pemerintah sudah membangun dan mengairi tujuh waduk.


"Waduk yang dibangun 2014 ada empat, Waduk Pandan Duri, Titab, Bajul Mati, dan Nipah," kata Djoko Kirmanto pada acara evaluasi dan pencapaian 2013 di Kementerian PU Jakarta, Selasa (31/12/2013).


Pada RPJMN selama 5 tahun, pemerintah menargetkan pembangunan 11 waduk baru. Hingga akhir 2013, sebanyak 7 waduk baru telah dibangun dan diairi, yaitu Waduk Jati Gede, Jati Barang, Paya Seunara, Diponogoro, Gonggang, Rajui, dan Marangkayu.


Sementara untuk embung atau situ hingga akhir 2013, pemerintah telah membangun 661 buah. Sedangkan target RPJMN sebanyak 158 buah.


Pemerintah juga melakukan revitalisasi waduk dan embung. Hingga akhir 2013, pemerintah telah melakukan revitalisasi sebanyak 56 unit dari target RPJMN 29 buah dan embung sebanyak 242 unit dari target RPJMN 298 buah.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»