Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 3 Triliun di Akhir Maret

Semarang -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sudah mencairkan klaim sebanyak Rp 3 triliun di dalam tiga bulan pertama 2015.

Menteri Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir klaim pada BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa cair dengan melihat fakta tersebut.

"Periode Januari-Maret 2015 itu Rp 3 triliun. Angka manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan luar biasa. Masyarakat diimbau untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan jangan takut klaimnya tidak dibayar," katanya usai menyerahkan santunan di Pekalongan, Jawa Tengah, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2015).

Untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, lanjut Hanif, pemerintah sudah menyusun lima program untuk perlindungan sosial yaitu jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan dan empat program lainnya yang ada pada BPJS Ketagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun.

"Untuk jaminan pensiun rancangan peraturan pemerintah masih proses harmonisasi. Ini bagian dari perlindungan negara," tandas Hanif.

Lima warga Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menerima santunan Jaminan Kematian yang diserahkan langsung Hanif. Warga tersebut adalah ahli waris peserta BPJS Ketagakerjaan.

Penyerahan santunan dilakukan Hanif di depan Kantor Kelurahan Bener. Santunan tersebut diberikan kepada ahli waris pekerja atas nama Dukri, Sunaenah, Zamronuddin, Tarjuki dan Via Anjang Sari. Rata-rata jumlah yang diterima para ahli waris yang menerima santunan sebanyak Rp 21 juta.

“Saya mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga. semoga keluarga diberikan ketabahan. Pada hakikatnya santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan karena kelima orang tersebut merupakan peserta jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan," katanya.

Hanif mengatakan penyerahan santunan diharapkan bisa memberikan contoh kepada masyarakat pentingnya mengikuti program jaminan sosial. Karena hal itu merupakan langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja di Indonesia.

"Penyerahan santunan ini sebenarnya memberikan contoh bagi masyarakat pentingnya mengikuti program jaminan sosial yang diberikan oleh negara," tandasnya.

(alg/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Mansek Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tiga Bulan Pertama Di Bawah 5%

Jakarta -Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 diperkirakan akan di bawah 5% atau lebih rendah dibanding kuartal IV-2014 sebesar 5,01%.

Head of Economic Research Mandiri Sekuritas Aldian Taloputra mengatakan, lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2015 disebabkan karena penyerapan anggaran dan belanja modal pemerintah belum maksimal.

"Akan di bawah 5%, kuartal satu flat," kata dia saat paparan outlook & report terbaru market 2015, di Plaza Bapindo, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Dia menjelaskan, penjualan mobil di kuartal pertama tahun ini lebih rendah hanya 282.000 unit dan penjualan sepeda motor turun 18% hanya 1,62 juta unit.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada economic spending, jika bisa naik 6,2% dibanding tahun lalu sebesar 4%, maka itu bisa mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, investasi juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga akhir tahun diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,3%.

"Jika investment tidak sekuat 6,2%, maka pertumbuhan ekonomi tidak bisa 5,3%," kata dia.

Di tempat yang sama, Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menambahkan, pertumbuhan ekonomi masih akan membaik sepanjang tahun ini jika posisi Current Account Deficit (CAD) terjaga di level 2,74%.

"CAD membaik, akan mendukung perekonomian kita," katanya.

(drk/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

PNS Dapat Bantuan DP KPR Rp 4 Juta, Bagaimana Tukang Bakso Cs?

Jakarta -Program kemudahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih fokus pada pekerja formal yang punya penghasilan tetap dan pendapatan rendah (MBR) yaitu maksimal Rp 7 juta untuk rusun, dan Rp 4 juta untuk rumah tapak.

Selain pekerja formal swasta, program ini juga berlaku untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang bisa mendapat bantuan uang muka (DP) KPR Rp 4 juta dan bunga KPR hanya 5%/tahun.

Pada pemerintahan sebelumnya sempat ada rencana program KPR untuk masyarakat informal, seperti tukang bakso, ojek, pedagang atau profesi lainnya yang tak memiliki penghasilan tetap.

Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU-PR) Syarief Burhanuddin menuturkan, saat ini, pemerintah tengah mengkaji skema yang memungkinkan golongan pekerja non formal bisa mendapatkan KPR subsidi.

"‎Kita tengah mengkaji yang informal non bankable menjadi bankable," kata Syarief ditemui di kantor Kementerian PU PR, Jalan Pattimura, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Kementerian PU-PR sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengenai hal ini. Nantinya dimungkinkan skema pembiayaan kredit kepemilikan rumah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). Sayangnya, Syarief belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal ini.

"Informal penjual bakso, tukang becak, bisa mendapatkan bantuan melalui KUR. Skemanya itu dibuat, nanti tanya Menteri Ekonomi (Sofyan Djalil)," tuturnya.

Seperti diketahui saat Menteri Perumahan Rakyat masih dipegang oleh Djan Faridz, pernah menjanjikan program KPR subsidi untuk pekerja non formal. Bahkan menurut Djan, program ini sudah berjalan di Palembang. Sebanyak 1.000 unit rumah diperuntukkan bagi pekerja non formal.

(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

BRI Minta Nasabah Hati-hati Bertransaksi Internet Banking

Jakarta -Pesatnya teknologi informasi yang digunakan oleh industri perbankan semakin meningkatkan kualitas pelayanan. Namun seiring dengan peningkatan kualitas tersebut, kejahatan dunia maya (cyber crime) juga meningkat.

Dalam melancarkan aksinya, pelaku kejahatan dunia maya tidak pernah kehabisan akal untuk menyelinap ke dalam sistem. Salah satu praktik kejahatan yang melibatkan kecanggihan teknologi yang kerap terjadi dan meresahkan masyarakat adalah pencurian sandi dan nomor rahasia kartu kredit dengan teknik phishing.

Phishing merupakan bentuk kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan data keuangan seperti PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan sebagainya.

"Biasanya ditujukan kepada pengguna internet banking dengan cara peniruan tampilan web," kata Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Budi Satria, dalam siaran pers, Rabu (22/4/2015).

Menurut Budi, modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan dunia maya yang ditujukan untuk mengelabui pengguna internet banking antara lain adalah dengan melakukan phishing pada halaman internet banking, sehingga setelah user berhasil login kemudian muncul halaman yang bertuliskan “Additional Verification” atau permintaan untuk melakukan verifikasi tambahan dengan meminta nomor token sebelum muncul halaman utama.

"Pada tahap tersebut, nasabah perlu berhati-hati. Jangan melanjutkan transaksi apabila muncul kolom permintaan ‘additional verification’ atau muncul halaman yang tidak seperti biasanya,” ujar Budi.

Saat ini, BRI sedang melakukan penelusuran terkait munculnya layar permintaan 'additional verification' serta perubahan tampilan yang tidak resmi pada situs internet banking.Next

(ang/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ini Konsep Smart City di Palestina Sampai Jepang

Bandung -Republik Seychelles. Mungkin negara ini masih terdengar asing. Meski negara kepulauan di Samudera Hindia ini sekitar 3 tahun lalu menjadi perbincangan, karena menjadi tempat bulan madu Pangeran William dan Kate Middleton.

Victoria adalah salah satu kota terbesar di Seychelles. Jacqueline Moustanche-Belle, Wali Kota Victoria, menjadi salah pembicara dalam acara Asia-Africa Smart City Summit yang merupakan rangkaian dari peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA).

Moustanche-Belle mengatakan, konsep smart city atau kota pintar yang dirancang di wilayahnya berbeda dengan Bandung. Karena dari sisi jumlah penduduk saja, Bandung memiliki jutaan orang di dalamnya. Sedangkan Victoria hanya 90.000 orang.

"Bandung adalah kota maju yang hebat. Kalau masalah di Bandung adalah kemacetan, tentu memang karena penduduknya banyak dan ekonominya maju. Sedangkan kami hanya 90.000 orang," ungkapnya di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (22/4/2015).

Namun, lanjut Moustanche-Belle, bukan berarti di Victoria tidak ada kemacetan. Ini hanya disebabkan oleh jalan yang sangat sempit.

"Lahan kita sangat sempit. Jadi bila Anda ke sana dan merasakan macet, itu bukan karena kendaraan atau penduduk tapi jalannya memang kecil. Tidak sebesar dan sebanyak yang ada di Bandung. Ruang baru kami dapat ketika dilakukan reklamasi pantai," jelasnya.

Moustanche-Belle juga mengatakan, kotanya tidak akan bisa memberikan area khusus untuk internet gratis seperti Bandung karena keterbatasan dana.Next

(mkl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pemegang Saham WIKA Dapat Dividen Rp 123 Miliar

Jakarta -PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) membagi dividen sebesar Rp 123,03 miliar untuk tahun buku 2014. Dividen yang dibagi kepada pemegang saham tersebut setara dengan 20% laba yang perusahaan 2014 senilai Rp 615,18 miliar.

"RUPS (rapat umum pemegang saham) memutuskan pembagian laba untuk dividen sebesar Rp 123,03 miliar," kata Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo usai RUPS di Kantor WIKA, Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Persentase laba yang disebar kepada pemegang saham memang turun dari periode sebelumnya, yakni dari 30% menjadi 20%. Penurunan tersebut dilakukan karena perseroan memerlukan modal kerja atau capital expenditure (capex) yang tinggi untuk membidik dan mengerjakan proyek infrastruktur dan energi yang ditawarkan ataupun ditugaskan oleh pemerintah.

"Tahun 2014 capex sampai Rp 1,05 triliun. Sekarang sampai Rp 1,7 triliun. Itu minimal karena potensi di atas Rp 1,7 triliun. Untuk tunjangan dana investasi, kita turunkan deviden. Kita naikkan debt equity ratio," jelasnya.

(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Waskita Karya Garap Proyek Transmisi Listrik 360 Km Rp 13 T

Jakarta -Perusahaan pelat merah PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan menggarap proyek transmisi listrik 360 km dengan nilai investasi Rp 13 triliun. Proyek ini nantinya akan bisa mengaliri listrik ke Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Sumatera Utara.

"Itu pembangkit listriknya di Selatan, nanti listriknya ke Sumsel, Sumteng, dan Sumut," kata Direktur Waskita Karya, Tunggul Rajagukguk, saat jumpa pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Tunggul menjelaskan, proyek transmisi tersebut akan didanai dari Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 3,5 triliun. Selain itu, pendanaan juga melalui sistem Build On Transfer (BOT).

"Transmisi didanai oleh PMN. Transmisi 360 km nilai investasi Rp 13 triliun, walaupun konstruksi Rp 5 triliun, dari Rp 5 triliun menjadi Rp 13 triliun memakai BOT (build on transfer), membayar 12 tahun dicicil," kata dia.

Selama triwulan I-2015, Waskita Karya telah memperoleh beberapa proyek besar, di antaranya proyek sipil seperti pembangunan fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya Rp 285 miliar, dan aksesibilitas atau dutching utilitas terminal 3 bandar udara internasional Soekarno-Hatta Rp 253 miliar.

Untuk proyek gedung, seperti Sanctuary Apartemen di Bitung Rp 275 miliar, proyek struktur Grande Volare di Cikarang Rp 180 miliar, dan pekerjaan design build landscape tahan 1 terminal 3 bandar udara internasional Soekarno-Hatta Rp 157 miliar.

Selanjutnya, proyek gedung di Pekanbaru, yaitu pembangunan gedung pemerintah kota Pekanbaru Rp 180 miliar, serta proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samboja Segmen dengan nilai Rp 248 miliar.

(drk/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Gagal Kuasai Tambang Bakrie, Rothschild Bidik Berau Coal

Jakarta -Niat pengusaha dan investor asal Inggris, Nathaniel Rothschild, menguasai salah satu tambang Indonesia masih menggebu-gebu. Setelah gagal menguasai tambang Grup Bakrie, kini Rothschild melirik PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

Awal tahun ini Nat, panggilan akrab Nathaniel Rothschild, sudah berniat menambah kepemilikan sahamnya di Asia Resource Minerals PLC (ARM) dari 17,5% menjadi 30%. Caranya dengan menjamin rekapitalisasi utang Berau senilai US$ 100 juta (Rp 1,3 triliun).

Tak puas dengan menguasai 30% saja, Nat ingin pegang 100% saham induk usaha Berau Coal itu dengan mengajak perusahaan batu bara asal Rusia SUEK PLC.

Dari catatan detikFinance, Rabu (22/5/2015), ini bukan kali pertama Nat bernafsu menguasai salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Dari catatan detikFinance, Nat pertama kali masuk ke bisnis batu bara Indonesia saat digandeng Grup Bakrie, tepatnya 2010 silam.

Nat yang punya perusahaan investasi Vallar PLC diajak berkongsi dengan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), perusahaan tambang Grup Bakrie. Pada November 2010 Vallar mengambil alih 75% saham Berau Coal dan 25% saham Bumi Resources senilai US$ 3 miliar.

Vallar PLC pun berubah nama menjadi Bumi PLC. Grup Bakrie saat itu menjadi pemegang saham terbesar Bumi PLC dan berhak menunjuk posisi-posisi kunci di jajaran Direksi dan Manajemen Bumi PLC, khususnya posisi Chairman, CEO dan CFO di Bumi.

Rothschild yang hanya memiliki 11% saham di Bumi Plc mulai mengkritik BUMI terkait pembayaran utang ke China Investment Corporation (CIC) sebesar US$ 600 juta di 2012.Next

(ang/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ekonom Ini Sebut Kebijakan Bank Dunia Cs Untungkan Negara Maju

Jakarta -Dalam sambutan pembukaan peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan kritik keras terhadap institusi-institusi keuangan dunia. Menurut Jokowi, perlu ada reformasi di lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute Development for Economic and Finance (Indef), sepakat dengan pandangan Jokowi tersebut. Menurutnya, kebijakan yang diambil Bank Dunia cs sangat bias akan kepentingan negara-negara maju.

"Policy maker di Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah negara-negara maju. Mereka ini mencari keuntungan dengan kekuatan modal. Sehingga kebijakan yang dihasilkan kebanyakan menjadi bias kepada kepentingan si pemilik modal," kata Enny kepada detikFinance, Rabu (22/4/2015).

Enny mencontohkan pemberian utang dari lembaga-lembaga tersebut. Seringkali utang disertai syarat yang memberatkan dan seolah mendikte.

"Misalnya ada commitment fee, technical assistance, dan sebagainya. Ini yang tidak boleh," sebutnya.

Hal ini, menurut Enny, menyebabkan tatanan ekonomi dunia menjadi tidak adil. Negara-negara miskin dan berkembang hanya menjadi objek, minim keterlibatan untuk menentukan arah perekonomian global.

"Ini yang harus direformasi. Jangan ada lagi dominasi negara-negara tertentu," tegasnya.Next

(hds/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Petral Dibubarkan, Bagaimana Aset dan Pegawainya?

Jakarta -Dalam waktu dekat, PT Pertamina (Persero) akan membubarkan anak usahanya, yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang berkedudukan di Singapura. Bagaimana masib aset dan pegawainya?

Menurut Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, saat ini pihaknya sedang menghitung semua aset Petral di Singapura. Aset tersebut termasuk pegawai.

"Kita sedang menghitung semua aset Petral dan akan kita ambil," jelas Dwi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Saat ini, Petral memang sudah tidak lagi melakukan impor BBM dan minyak untuk Pertamina. Fungsi impor BBM dan minyak tersebut dilakukan Pertamina langsung lewat integrated Supply Chain (ISC).

Karena fungsi Petral sudah berubah, keputusan pembubaran dibuat. Petral sekarang hanya melakukan trading minyak dan BBM saja di Singapura.

Dwi mengatakan, saat ini Pertamina mempunyai perusahaan trading lain di Singapura, selain Petral.

"Pertamina punya perusahaan trading tidak cuma Petral di Singapura. Ada Pertamina Energy Service, nanti semua aset Petral dikelola Pertamina Energy Service, jadi ini bukan ganti baju," kata Dwi.

(rrd/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Lippo Karawaci Siapkan Rp 300 Miliar Akuisisi Lahan di Cikarang

Jakarta -PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menyiapkan dana belanja modal sebesar Rp 1,5 triliun tahun ini yang akan digunakan untuk konstruksi proyek-proyek perseroan sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara sisanya sebesar Rp 300 miliar akan digunakan perseroan untuk mengakuisisi lahan di kawasan Cikarang, Jawa Barat.

Namun, perseroan enggan menyebutkan besaran lahan yang akan diakusisi beserta penggunaannya.

"Kita siapkan capex (capital expenditure/belanja modal) Rp 1,5 triliun tahun ini, semuanya dari internal. Untuk konstruksi proyek Rp 1,2 triliun, selebihnya akuisisi," kata Presiden Direktur Lippo Cikarang Meow Chong Loh saat konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Dia menyebutkan, saat ini lahan kosong atau land bank milik perseroan sekitar 400-500 hektar yang seluruhnya berada di wilayah sekitar Lippo Karawaci. Lahan-lahan ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.

Proyek perseroan yang masih akan dikembangkan adalah Orange County di Cikarang yang akan dijadikan sebagai kota pintar. "Orange county itu luar biasa. Sudah 3 tower terjual," katanya.

Meow menyebutkan, tahun ini perseroan membidik angka penjualan sebesar Rp 2,5 triliun. Hingga kuartal I-2015, nilainya sudah mencapai Rp 1,27 triliun.

"Budget Rp 2,5 triliun itu, Rp 1 triliun untuk Orange County, Rp 500 miliar untuk KSO, dan lain-lain," sebut dia.

Sementara target pendapatan tahun ini diperkirakan naik 11% dari Rp 1,79 triliun menjadi Rp 1,99 triliun. Laba juga ditargetkan naik 11% dari Rp 848 miliar menjadi Rp 933 miliar tahun ini.

(drk/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pertamina Tegaskan Tak Hapus Premium, Tapi Tambah Varian BBM Baru

Jakarta -PT Pertamina (Persero) menegaskan pada Mei 2015 tidak akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 88 atau Premium. Pertamina hanya akan menambah alternatif BBM dengan jenis RON 90 atau yang diberi nama Pertalite.

"Tidak menghapus Premium, tapi menambah varian produk. Kenapa kami launching saat ini, kita balancing dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas," kata Vice President Fuel Marketing Pertamina, M Iskandar dalam acara Diskusi Energi Kita di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2015).


Iskandar mengatakan, beberapa alasan‎ Pertamina melakukan kebijakan ini adalah ingin memenuhi persyaratan mesin yang diusulkan boleh pihak produsen otomotif. Selain itu juga untuk memenuhi rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas.


‎"Ini kita memenuhi persyaratan dari produsen otomotif. Jadi Pertamina goal-nya bukan untuk menghapus Premium. Satu sisi kita punya rekomendasi yang harus kita lakukan, untuk memenuhi rekemendasi dari Tim Reformasi," tuturnya.


‎Iskandar mengatakan, pihak Pertamina tidak akan menambah dispenser khusus di SPBU untuk mengakomodasi jenis BBM baru ini. Pertalite akan ditempatkan di dispenser yang telah ada, menyatu dengan Premium atau Pertamax.


‎"Kita memanfaatkan dispenser yang ada saja. Premium atau Pertamax dikurangi, itu nanti dikasih Pertalite. Yang jelas nanti akan ekonomis, ramah lingkungan," tuturnya.


Sebagai langkah awal, lanjut Iskandar, Pertalite akan dipasarkan di Jakarta Pusat. "Mei ini kalau memang kita punya target untuk launching itu Jakarta Pusat dulu," ujarnya.


Iskandar mengatakan, bila Pertalite bisa diterima masyarakat maka secara bertahap impor BBM RON 88 atau Premium akan dikurangi.


"Kita kurangi impor RON 88 yang penting, kalau pasar merespons bagus. Dengan harga yang bagus ini kita harap responsnya bagus," tuturnya.


(zul/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Presiden China dan Belasan Kepala Negara Ingin Bertemu Jokowi

Jakarta -Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 yang digelar di Jakarta sekaligus menjadi ajang pertemuan para kepala negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan mengadakan pertemuan khusus dengan 19 kepala negara, salah satunya Presiden China Xi Jinping.

"Ada 19 negara. Satunya bilateral meeting presiden Jokowi dengan presiden RRC," ujar Menteri Luar Negeri Retno Matsudi di sela-sela acara KAA di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (19/4/2015).


Karena banyaknya permintaan, Retno belum dapat menyampaikan kepastian jadwal pertemuan. Termasuk dengan Presiden Xi yang akan tiba esok hari. Harus ada penyesuaian, karena Jokowi juga memiliki banyak agenda.


"Kami akan me-manage itu karena Presiden punya acara. Kami berusaha mengakomodasi sebanyak mungkin pertemuan bilateral karena mereka tamu Indonesia," terangnya.


Materi yang menjadi pembahasan dalam pertemuan pun juga sangat beragam, sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Baik itu menyangkut urusan ekonomi, politik, sosial, maupun hubungan internasional.


Retno mengharapkan adanya kerja sama yang lebih konkret terjalin antar negara dalam penyelenggaraan KAA 2015. "Supaya bisa mengembangkan kerja sama yang lebih baik dengan antara Asia dan Afrika. Kami punya tagline yaitu Let Us Grow Together," tukasnya.


(mkl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Wanita Ini Jual Cincin Hingga Kalung Batu Berharga Jutaan Rupiah di KAA

Jakarta -Perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 tidak hanya sekedar pertemuan para kepala negara dengan beragam isu strategis. Ajang ini juga menjadi kesempatan bagi pengusaha lokal untuk mencari peluang bisnis.

Adalah Imelda Pandjaitan, desainer sekaligus pemilik mannaQueen, yang memanfaatkan momentum KAA untuk memasarkan produknya. Imelda menawarkan perhiasan dengan kerajinan tangan khas Indonesia.


"Sebenarnya kita ingin menunjukan budaya Indonesia yang diangkat dalam perhiasan. Selain sebagai perhiasan, juga menceritakan Indonesia," ungkapnya kepada detikFinance di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (19/4/2015).


Banyak ragam yang ditawarkannya. Di antaranya adalah cincin dengan berbagai jenis batu mulia di atasnya. Seperti sisik naga, aquamarine, raisin, coral, dan masih banyak lagi.


"Kisaran harganya Rp 2,5-4 juta," sebut Imelda sembari memperlihatkan.


Kemudian adalah batu yang sudah dirangkai menjadi kalung, seperti Sutra Makassar dengan harga Rp 9,5 juta, Agate Rp 12,5 juta, dan Barok Rp 12,5 juta.


"Aksesorisnya juga kita sesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Misalnya di sini saya angkat soal kalam dengan ada binatangnya seperti kodok dan ikan. Itu tiga dimensi," paparnya.


Selain itu, Imelda juga menyediakan kalung Baju Bodo yang identik dengan Sulawesi Selatan. Dengan paduan kristal, kalung ini dihargai senilai Rp 7,5 juta.


Lainnya adalah kalung Boras Pati dan Batak dari Sumatera Utara. Dengan harga masing-masing kalung Rp 1,2 juta dan Rp 9,5 juta.


"Kalung Batak Rp 9,5 juta. Ini adalah batu Toba, dari ribuan tahun yang lalu," kata Imelda.


(mkl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Harga Pertalite RON 90 Bakal di Kisaran Rp 8.000-8.300/Liter

Jakarta -Mulai Mei 2015, PT Pertamina (Persero) akan memperkenalkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru yaitu Pertalite RON 90. BBM ini lebih baik ketimbang Premium RON 88 tetapi masih di bawah Pertamax RON 92.

M Iskandar, Vice President Fuel Marketing PT Pertamina (Persero), mengatakan pihaknya akan belum menetapkan harga Pertalite secara pasti. Namun kisarannya sudah mulai terlihat.


"Harga ini terpenting. Kita akan mengambil medium range antara Premium dan Pertamax. Sekitar Rp 8.000-8.300/liter," ungkapnya dalam diskusi Energi Kita di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2015).


Saat ini, harga Premium di daerah luar Jawa-Madura-Bali adalah Rp 7.300/liter sementara di Jawa-Madura-Bali adalah Rp 7.400/liter. Sedangkan Pertamax dibanderol Rp 8.600/liter.


Menurut Iskandar, sebenarnya Pertamina sudah berniat meluncurkan bensin RON 90 ini pada 2007. Namun terus tertunda sampai sekarang.


Pertalite RON 90, lanjut Iskandar, lebih ramah bagi mesin kendaraan dibandingkan Premium. "Jadi kita juga memenuhi persyaratan dari produsen otomotif," ujarnya.


Pertamina, tambah Iskandar, juga diuntungkan ketika Pertalite menggantikan Premium. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan bensin Premium saat ini masih diimpor. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), impor ini tentu berat bagi Pertamina.


"RON 88 untuk memenuhi kebutuhan domestik itu 70% impor. Kilang kita desainnya kilang lama, yang produknya kelas bawah. Sehingga kalau ditarik ke atas, pasti nggak efisien," tuturnya.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Serap Garam Lokal, Industri Gairahkan Produksi Petani

Jakarta -Pelaku industri nasional mulai menyerap garam lokal yang diproduksi petani garam. Selain mengurangi garam impor, ini juga meningkatkan pendapatan dan berujung makin bergairahnya produksi garam oleh petani.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan hal itu saat menyaksikan penandatanganan kontrak penyerapan garam lokal antara petani garam dengan industri pengguna garam di Sampang, Madura, Jawa Timur, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Minggu (19/4/2015).


Ada 7 perusahaan yang melakukan penyerapan yaitu Sumatraco Langgeng Abadi, Cheetam Garam Indonesia, Saltindo, Unichem, Budiono Bangun, Susanti Megah, dan Garindo Sejahtera Abadi.


Menurut Menperin, penyerapan garam lokal merupakan langkah positif bagi para petani garam nasional. Ke depan, pemerintah berharap penyerapan serupa dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Barat.


Menteri juga optimistis industri pengguna garam seperti yang bergabung dalam anggota Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) berperan mendukung program produktivitas garam di lahan petani, bermitra dengan petani garam, dan terus melakukan penyerapan garam lokal dalam rangka pengembangan garam nasional.


Menurut Ketua AIPGI Tony Tanduk, volume penyerapan tahap pertama ini mencapai 175.000 ton. Ini sekaligus sebagai pembuktian komitmen pelaku bisnis ‎terhadap penggunaan garam lokal.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Farid Al Fauzi mengungkapkan, penyerapan garam petani oleh industri ini awalnya diinisiasi oleh Komisi VI DPR.Next


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kemenkominfo: MMM Janjikan Keuntungan 2.300% dalam Setahun

Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera memblokir 20 situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM). Kementerian yang dipimpin Menteri Rudiantara ini telah memetakan gambaran kegiatan MMM, dan memutuskan bahwa MMM berpotensi menimbulkan keresahan sampai kerugian masyarakat.

Mengutip keterangan tertulis Kemenkominfo, Minggu (19/4/2015), berikut adalah gambaran umum kegiatan MMM:



  • Mengajak masyarakat untuk bergabung dengan menempatkan dana dalam kegiatan MMM.

  • Keikutsertaan masyarakat dilakukan melalui sistem di internet. Sistem tersebut disebut diciptakan oleh Sergey Mavrodi (warga Rusia).

  • Calon peserta harus memiliki rekening di bank, telepon genggam (nomor aktif), dan alamat email.

  • Setelah peserta mendaftar melalui internet, sistem (internet) akan memberikan password untuk masuk ke sistem dan kode akses untuk setiap transaksi.

  • Peserta akan diberi perintah untuk mentransfer sejumlah dana kepada rekening bank yang tertentu (nama bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening) dan berposisi sebagai Provide Help.

  • Jika perintah tersebut tidak dipenuhi, maka peserta tersebut dimasukkan dalam blacklist sehingga tidak dapat lagi mengikuti kegiatan MMM.

  • Bukti transfer diunggah (upload) ke sistem.

  • Setelah mentransfer dana, maka peserta tersebut berposisi sebagai penerima bantuan (Get Help) dan dapat menerima manfaat 30% lebih besar dari jumlah yang telah ditransfer dalam waktu 1 bulan.


Informasi lain yang juga diperoleh di antaranya adalah:

  • MMM akan memberikan bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar serta berkesinambungan.

  • Admin atau pemilik situs MMM tidak meminta uang sepeser pun dari partisipan (uang tetap di rekening partisipan).

  • MMM bukan bank dan tidak mengumpulkan dana masyarakat, Admin hanya menyediakan sistem untuk mengumpulkan data dari orang yang membutuhkan bantuan dan menyalurkan kepada yang ingin memberi bantuan.

  • Tidak perlu cari member (bukan MLM).

  • Bukan bisnis online, tidak jualan produk, tidak ada perusahaan.

  • Reward 30% dalam 1 bulan, 2.300% dalam 1 tahun.

  • Mendapat bonus 10% dari teman.

  • Hari ini membantu Rp 100.000, bulan depan dibantu Rp 130.000.

  • Minimal membantu Rp 100.000, maksimal Rp 1 juta.

  • Sudah 35 juta orang bergabung.

  • MMM berjalan terus untuk jangka panjang karena partisipasi aktif semua member.

  • Tugas member adalah enjaga sirkulasi Provide Help dan Get Help saat Mavro jatuh tempo.

  • Tidak ada bos maupun pemilik.

  • Tidak mengumpulkan dana dari member.

  • Uang ditransfer langsung dari rekening member ke member tanpa disimpan oleh MMM.

  • Tidak ada jaminan uang kembali, tidak ada yang menjamin akan memperoleh bantuan.


Namun berdasarkan legalitas kelembagaan, Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba Kemenkominfo tidak memperoleh informasi bahwa MMM merupakan bentuk badan usaha badan hukum tertentu (bukan Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, atau badan hukum lainnya), maupun badan usaha non badan hukum (bukan persekutuan perdata, firma, maupun badan usaha non badan hukum lainnya).

"Berdasarkan konfirmasi dari institusi anggota Satuan Tugas Waspada Investasi dalam rapat Satuan Tugas, diketahui bahwa MMM tidak terdaftar sebagai pihak yang memikiki izin, pendaftaran, atau persetujuan dari instansi anggota Satgas. Artinya, MMM tidak memiliki perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal," jelas keterangan tersebut.


Berdasarkan legalitas kegiatan usaha, tidak diperoleh gambaran bahwa aliran dana dalam MMM tidak menggunakan rekening tertentu milik admin (pengelola situs), melainkan langsung antar rekening (rekening bank milik Provide Help ke rekening bank milik Get Help). Dengan demikian, tidak tergambar adanya penghimpunan dana, namun terjadi penggerakan/pergerakan dana.


"Tidak tergambar adanya/timbulnya kewajiban hukum yang bersifat finansial antara Provide Help dan Get Help. Konsekuensi yang timbul jika ada peserta yang tidak mematuhi turan hanyalah mem-blacklist dan merilis blacklist tersebut dalam situs admin," lanjut keterangan itu.Next


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kemenkominfo: MUI Nilai MMM Riba dan Haram!

Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera memblokir 20 situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM). Hal ini dilakukan setelah mengkaji MMM melalui pendekatan legalitas lembaga, legalitas usaha, dan risiko MMM.

Berdasarkan keterangan tertulis Kemenkominfo yang dikutip Minggu (19/4/2015), Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba juga menemukan informasi lain terkait MMM yaitu:



  • Sergey Mavrodi (pendiri MMM) tersangkut masalah hukum di Rusia. Dia pernah dipidana penjara karena kegiatan terkait MMM di Rusia.

  • Penegak hukum di India telah menangkap beberapa orang yang terkait dengan kegiatan MMM di negara tersebut.

  • Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pandangan bahwa kegiatan MMM bersifat riba dan haram.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo No. 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, maka Panel menilai bahwa:

  • Muatan informasi dalam situs MMM sangat berpotensi merugikan masyarakat serta menimbulkan keresahan masyarakat.

  • Untuk mencegah makin tingginya potensi kerugian masyarakat dan keresahan masyarakat, perlu segera dilakukan pemblokiran atas situs internet MMM.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Alasan Kuat Kemenkominfo Segera Blokir Situs MMM

Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera memblokir 20 situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM). Kementerian yang dipimpin Menteri Rudiantara ini punya alasan kuat atas kebijakan tersebut.

Mengutip siaran resmi Kemenkominfo, Minggu (19/5/2015), Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba menyebutkan ada 3 alasan kuat untuk memblokir situs-situs MMM yaitu:



  1. Situs MMM tidak memiliki Badan Hukum serta Domisili Hukum yang menyelenggarakan transaksi elektronik.

  2. Tidak memiliki struktur organisasi yang jelas.

  3. Adanya pernyataan kekhawatiran masyarakat terhadap dana yang digunakan untuk mengikuti kegiatan MMM.


Berdasarkan legalitas kelembagaan, Panel tidak memperoleh diperoleh informasi bahwa MMM merupakan bentuk badan usaha badan hukum tertentu (bukan Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, atau badan hukum lainnya), maupun badan usaha non badan hukum (bukan persekutuan perdata, firma, maupun badan usaha non badan hukum lainnya).

"Berdasarkan konfirmasi dari institusi anggota Satuan Tugas Waspada Investasi dalam rapat Satuan Tugas, diketahui bahwa MMM tidak terdaftar sebagai pihak yang memikiki izin, pendaftaran, atau persetujuan dari instansi anggota Satgas. Artinya, MMM tidak memiliki perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal," jelas keterangan tersebut.


Berdasarkan legalitas kegiatan usaha, tidak diperoleh gambaran bahwa aliran dana dalam MMM tidak menggunakan rekening tertentu milik admin (pengelola situs), melainkan langsung antar rekening (rekening bank milik Provide Help ke rekening bank milik Get Help). Dengan demikian, memang tidak tergambar adanya penghimpunan dana, namun terjadi penggerakan/pergerakan dana.


"Tidak tergambar adanya/timbulnya kewajiban hukum yang bersifat finansial antara Provide Help dan Get Help. Konsekuensi yang timbul jika ada peserta yang tidak mematuhi aturan hanyalah mem-blacklist dan merilis blacklist tersebut dalam situs admin," lanjut keterangan itu.


Sementara menurut analisis risiko, OJK dan Satgas Waspada Investasi belum mengetahui secara pasti jumlah peserta MMM serta jumlah dana masyarakat yang dalam kegiatan MMM tersebut. Salah satu situs MMM menyebutkan bahwa peserta MMM adalah 35 juta orang, tetapi informasi tersebut masih perlu diklarifikasi kebenarannya.


Risiko jika kegiatan MMM berhenti antara lain adalah 35 juta orang yang telah ikut serta akan mengalami masalah, khususnya peserta yang belum memperoleh manfaat keikutsertaannya. Risiko tersebut beralasan karena adanya cukup banyak informasi atau pernyataan melalui media sosial bahwa MMM tidak berjalan sebagaimana mestinya.


"Jika MMM tidak berhenti beroperasi, maka akan semakin tinggi risiko kerugian masyarakat, karena semakin banyak anggota masyarakat yang akan bergabung dengan MMM," tegas keterangan Kemenkominfo.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kemenkominfo Bakal Blokir 20 Situs MMM

Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memblokir situs-situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM). Ini sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai MMM berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip dari situs Kemenkominfo, Minggu (19/4/2015), kementerian yang dipimpin oleh Menteri Rudiantara tersebut menyatakan baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan adanya keresahan masyarakat terhadap beberapa situs yang melibatkan dana masyarakat melalui MMM.


Berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK kepada Kemenkominfo, maka setelah melalui proses kajian yang dibahas dalam Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba, maka Panel mengusulkan kepada Menteri Kominfo untuk memblokir situs-situs tersebut.


Ada 20 situs yang dimintakan untuk diblokir, yaitu:



  1. Indonesia-mmm_net

  2. mmmindonesialegal.com

  3. klikmmm.com

  4. websupportmmm.com

  5. bisnismavro.com

  6. mmmindonesiaclub.com

  7. mmmindonesian.com

  8. bisnis3m.com

  9. mmmindonesia1.com

  10. mmmlovers.com

  11. mmmindo.com

  12. lk.sergeymavrodi.com

  13. lk.sergey-mavrodi-mmm.org

  14. mmmcommunity.net

  15. mmmindonesia9.com

  16. mmm-dotinfo.com

  17. mmmincome.com

  18. 2012.sergey-mavrodi.ms

  19. 2012.sergey-mavrodi-mmm.net

  20. 2012.sergeymavrodi.com.


Sebelumnya, OJK bersama Satgas Waspada Investasi menyatakan kegiatan menggerakan dana masyarakat oleh MMM berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, OJK meminta situs MMM diblokir.

"Menyampaikan permintaan pemblokiran situs internet yang digunakan dalam kegiatan MMM kepada Kemenkominfo," kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis, Joni Swastanto, beberapa waktu lalu.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menperin Perjuangkan Bebas PPN untuk Industri Galangan Kapal

Jakarta -Keluhan pelaku industri galangan kapal mulai mendapat solusi. Selama ini, pelaku bisnis perkapalan mengaku terbebani aturan perpajakan dalam produksi.

Menurut Direktur Utama PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, Yance Gunawan, pihaknya terjepit pada kondisi dilematis.


"Pertama, bea masuk untuk perlengkapan dan mesin mencapai 5-15%. Ini membuat kami susah bersaing dengan negara lain," ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2015) malam.


Masalah yang kedua, lanjut Yance, dirinya tidak bisa berharap banyak pada produksi komponen kapal dalam negeri. Lantaran hampir sebagian besar komponen kapal mesti didatangkan dari luar negeri alias impor.


"Yang dari kita sendiri, dari dalam negeri, ya hanya plat dan cat," ujarnya prihatin.


Menanggapi hal itu, Menperin Saleh Husin mengungkapkan pihaknya tengah mendesak realisasi fasilitas keringanan fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut bagi industri galangan.


"Ini sedang kami perjuangkan agar secepatnya berlaku. Rekan-rekan industri galangan sangat membutuhkan," tegas Menperin.Next


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Saran IMI Supaya Perusahaan Tambang Sukarela Bangun Smelter

Jakarta -Pembangunan pabrik pemurnian barang tambang alias smelter bukan hal yang mudah. Selain investasinya mahal, fasilitas pemurnian ini butuh banyak faktor pendukung.

Atas dasar itu, Indonesia Mining Institute (IMI) memandang selama ini pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong masing-masing‎ perusahaan tambang membangun smeler, sebagai pendekatan yang kurang tepat.


"Insentif-insentif supaya perusahaan tambang yang jumlahnya ratusan itu rasanya kurang tepat," ujar Ketua IMI Prof Irwandy Arif dalam sebuah diskusi di Penang Bistro, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).


Irwandy yang juga merupakan Guru Besar ITB di bidang teknik pertambangan ini mengatakan, harusnya yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan titik-titik zona lokasi yang bisa dijadikat tempat pembangunan smelter. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur dan pembangunan industri pendukung bisa mengikuti peta zona yang dibuat.


"Smelter itu butuh infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik dan yang terpenting pabrik pengolahan produk sampingan smelter. Jadi menurut saya, dari pada pemerintah mendorong masing-masing perusahaan tambang yang jumlahnya ratusan itu untuk membangun satu per satu smelter, lebih baik pemerintah tentukan saja zona-zona pembangunan smelter biar industri tinggal mengikuti peta tata ruang yang sudah dibuat pemerintah," papar dia.


Penetapan zona ini dinilai akan lebih efektif ketimbang berbagai insentif yang selama ini ditawarkan pemerintah untuk ‎mendorong Perusahaan Tambang membangun smelter.


"Kalau ada zona ini, industri bisa mengarahkan pembangunan investasinya ke situ, infrastruktur juga begitu. Karna tau pendukungnya bakal tersedia, perusahaan tambang pasti mau saja disuruh bangun smelter," pungas dia.


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Pemkab Karawang Ingin Pelabuhan Cilamaya Tetap Dibangun

Karawang -Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memiliki harapan besar agar Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun meskipun lokasinya digeser dari titik awal. Alasannya pelabuhan baru sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan lalu lintas barang keluar masuk Karawang.

Apalagi Karawang menjadi basis industri ke-2 terbesar setelah Bekasi di Jawa Barat. Jumlah investasi yang masuk juga terus bertambah.


"Kami tetap ingin pembangunan pelabuhan dilakukan sejalan dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Karawang. Karena selama ini kalau ke Priok mahal karena macet," kata Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana saat ditemui di sela Peluncuran Apartemen Tamansari Mahogany di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2015).


Bila lokasi Pelabuhan Cilamaya digeser terlalu jauh, seperti di Kabupaten Subang atau pun Kabupaten Cirebon, Cellica menilai hal tersebut cukup menyulitkan dalam lalu lintas barang.


Alasannya banyak kawasan industri berlokasi di Karawang sehingga pembangunan infrastruktur pelabuhan harus mendekati area industri agar efisien.


"Harapan kami tetap di sini karena keinginan kami jangan sampai pembangunannya di mana, terus kawasan industri di mana," jelasnya.


Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memastikan lokasi rencana pelabuhan baru di Jawa Barat yang semula akan dibangun di Cilamaya, Karawang digeser ke Subang, Jawa Barat.


Bahkan PT Pelindo II mengusulkan lokasi Cirebon sebagai alternatif pengganti Pelabuhan Cilamaya.


Lokasi pelabuhan baru di Subang, sempat disebut-sebut jadi calon kuat karena akan dilengkapi dengan jalan Tol Bandung-Subang dari Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan rencana proyek Bandara Kertajati, Subang.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Pemkab Karawang Ingin Pelabuhan Cilayama Tetap Dibangun

Karawang -Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memiliki harapan besar agar Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun meskipun lokasinya digeser dari titik awal. Alasannya pelabuhan baru sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan lalu lintas barang keluar masuk Karawang.

Apalagi Karawang menjadi basis industri ke-2 terbesar setelah Bekasi di Jawa Barat. Jumlah investasi yang masuk juga terus bertambah.


"Kami tetap ingin pembangunan pelabuhan dilakukan sejalan dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Karawang. Karena selama ini kalau ke Priok mahal karena macet," kata Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana saat ditemui di sela Peluncuran Apartemen Tamansari Mahogany di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2015).


Bila lokasi Pelabuhan Cilamaya digeser terlalu jauh, seperti di Kabupaten Subang atau pun Kabupaten Cirebon, Cellica menilai hal tersebut cukup menyulitkan dalam lalu lintas barang.


Alasannya banyak kawasan industri berlokasi di Karawang sehingga pembangunan infrastruktur pelabuhan harus mendekati area industri agar efisien.


"Harapan kami tetap di sini karena keinginan kami jangan sampai pembangunannya di mana, terus kawasan industri di mana," jelasnya.


Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memastikan lokasi rencana pelabuhan baru di Jawa Barat yang semula akan dibangun di Cilamaya, Karawang digeser ke Subang, Jawa Barat.


Bahkan PT Pelindo II mengusulkan lokasi Cirebon sebagai alternatif pengganti Pelabuhan Cilamaya.


Lokasi pelabuhan baru di Subang, sempat disebut-sebut jadi calon kuat karena akan dilengkapi dengan jalan Tol Bandung-Subang dari Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan rencana proyek Bandara Kertajati, Subang.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Dia Hambatan Usaha Tambang di 20 Kabupaten Kaya Batu Bara

Jakarta -Indonesia Mining Institute (IMI) mencatatkan sedikitnya ada 50 kabupaten di seluruh Indonesia menerima dana bagi hasil kegiatan pertambangan dengan nilai lebih dari Rp 20 miliar per tahun.

Angka tersebut merupakan akumulasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Royalti yang dibayarkan perusahaan-perusahaan tambang ke Pemerintah Kabupaten setempat atas kegiatan usaha tambang yang mereka lakukan di masing-masing kabupaten.


Sayangnya, 'setoran rutin' tersebut seolah tak berdampak apa-apa bagi perusahaan bersangkutan. Mengurus izin usaha baik usaha baru maupun perluasan tetap sulit dan berbelit.


Ketua IMI mengurai sejumlah permasalahan yang dihadapi pengusaha tambang di masing-masing kabupaten. Uraian ini dilakukan terhadap 20 dari 50 kabupaten yang menerima dana bagi hasil usaha pertambangan dengan nilai lebih dari Rp 20 miliar.


"Kami berharap survei Ini dapat menjadi pegangan bagi segenap stakeholders terutama otoritas pertambangan baik di pusat dan daerah untuk memperbaiki kebijakan investasi," tutur dia dalam paparannya di Penang Bistro, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).


Berikut ini daftar kabupaten beserta masalahnya:



  • Tapanuli Selatan bermasalah dengan ketidakpastian peraturan lingkungan yang diterbitkan Pemerintah Daerah

  • Muara Enim bermasalah dengan ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

  • Kutai Timur bermasalah dengan ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi dan penegakan hukum aturan yang ada juga ketidak pastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah

  • Kutai Kartanegara bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi peraturan, timpang tindih kekuasaan antara kabupaten dan provinsi juga ketidak pastian atas penyelesaian mengenai klaim tanah sengketa.

  • Nunukan bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi peraturan, timpang tindih kekuasaan antara kabupaten dan provinsi‎.

  • Tanah Bumbu bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi peraturan, timpang tindih kekuasaan antara kabupaten dan provinsi

  • Balangan bermasalah dengan penyelesaian tanah sengketa

  • Barito Utara bermasalah dengan ketidakpastian administrasi, ‎interpretasi dan penegakan hukum dan peraturan yang ada.

  • Kota Samarinda bermasalah dengan ketidakpatian penyelesaian klaim tanah sengketa

  • Berau bermasalah dengan ketidakpastian penyelesaian tanah sengketa dan ketidakpastian mengenai daerah mana yang dilindungi sebagai taman, hutan lindung dan situs arkeologi

  • Tabalong bermasalah dengan ketidak pastian mengenai penyelesaian klaim tanag sengketa

  • Kolaka‎ bermasalah dengan ketidakpastian penyelesaian tanah sengketa dan ketidakpastian mengenai daerah mana yang dilindungi sebagai taman, hutan lindung dan situs arkeologi

  • Morowali bermasalah dengan duplikasi, inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten dengan provinsi.

  • Luwu Timur bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi, tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan keridak pastian mengenai penyelesaian klaim tanah.

  • Bangka bermasalah dengan ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

  • Mimika bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kementerian

  • Sumbawa Barat bermasalah dengan rezim perpajakan dan peraturan ketenagakerjaan


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menko Maritim Bagikan Rp 2,1 Triliun untuk Pulau-pulau Kecil

Jakarta -Pemerintah serius mendorong pembangunan dan pengembangan pulau-pulau kecil di tanah air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indroyono Soesilo mengatakan, wujud nyata dari keseriusan tersebut adalah akan digelontorkannya dana investasi Rp 2,1 triliun untuk sektor ini.‎

"Pemerintah akan menginvest Rp 2,1 triliun untuk 2 tahun pertama," kata Indroyono saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).


Salah satu wilayah kepulauan yang menjadi titik prioritas pengembangan, kata Indroyono, berlokasi di Lombok Selatan yakni kawasan mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).


Untuk pengembangan kawasan Mandalika, lanjut Indroyono, akan diarahkan pada pengembangan kawasan berupa kawasan wisata bahari.


"Bapak Presiden sudah meninjau, sekarang ini untuk sementara wisata bahari," tambahnya.


Bukan hanya pariwisata, di lokasi ini juga akan dikembangkan pusat kegiatan ekonomi dengan pengolahan hasil laut berupa rumput laut dan lain sebagainya.


Pola pengembangan ini pula yang akan diterapkan di berbagai pulau kecil lainnya di tanah air secara bertahap.


"Nanti masuk rumput laut, perikanan tangkap, budidaya, mangrove dan lainnya," pungkas dia.


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

PLN Kerahkan 244 Petugas Amankan Listrik KAA

Jakarta -Penyelenggaraan Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 tinggal menghitung jam. Guna menjamin kelancaran acara besar yang berlangsung dari 19-24 April ini, PLN telah menyiagakan sedikitnya 244 petugas untuk menjaga pasokan listrik tetap lancar dan aman di Jakarta dan Bandung.

Seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (18/4/2015), selama berlangsung acara peringatan KAA ke-60 di Jakarta, 19-23 April, sebanyak 144 petugas pelayanan teknis disiagakan di beberapa tempat yang menjadi prioritas.


Area tersebut adalah Bandar Udara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Convention Center, Parkir Timur Senayan, dan hotel tempat menginap delegasi.


Khusus untuk Jakarta Convention Centre (JCC), PLN menyiapkan pasokan listrik dari (Gas Insulated Switcgear) GIS Senayan dengan pasokan cadangan dari Gardu Induk (GI) Karet Baru ditambah dengan genset dan (Uninterrupted Power Supply) UPS.


Selain area utama tempat berlangsungnya peringatan ke-60 KAA, pasokan listrik ke area-area seperti kompleks istana presiden, kedutaan besar, dan kantor-kantor kementerian juga mendapat perhatian dari PLN.


Sementara itu, pasokan listrik untuk gelaran acara KAA di Bandung yang dijadwalkan pada 24 April telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. PLN mengerahkan lebih dari 100 petugas mulai dari bagian jaringan transmisi hingga jaringan distribusi untuk menjaga listrik di Gedung Merdeka, Hotel Savoy Homann, Masjid Raya Bandung, Gedung Pakuan, Bandara Husein Sastra Negara dan Stasiun Kereta Api Bandung.


PLN membuat perkiraan beban dan melaksanakan simulasi beban sistem tenaga kelistrikan untuk keperluan Peringatan KAA ke-60 termasuk rencanacontingency system dan selanjutnya melakukan pemeriksaan bersama terhadap semua instalasi pendukung terkait, baik instalasi milik PLN maupun instalasi non PLN di Lokasi Peringatan KAA.


Pasokan listrik untuk venue utama yakni Gedung Merdeka dipasok dari Gardu Induk (GI) Bandung Selatan dengan di-backup dari Sub Sistem Cirata. PLN juga mempersiapkan 2 Unit Genset dengan kapasitas 150 kVA di Gedung Merdeka, dan 135 kVA untuk Masjid Raya.


Untuk mendukung kehandalan juga disiagakan Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan kapasitas 60 kVA untuk Gedung Merdeka.


Selain itu, untuk menambah keandalan, PLN juga menyiapkan Trafo 630 kVA 1 unit untuk GI, Saluran Kabel Tegangan Menengah 3x300 sqmm, serta pemasangan (Automatic Change Over)ACO yaitu alat perpindahan otomatis yang digunakan pada sistem emergency kelistrikan Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah serta UPS.


(ang/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Manfaatkan Ajang KAA, Indroyono Akan Kumpulkan Menteri Kelautan Asia Afrika

Jakarta -Indonesia kembali jadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang saat ini genap berusia 60 tahun.

Tak menyia-nyiakan kesempatan berkumpulnya petinggi negara se-Asia dan Afrika, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Indroyono Soesilo akan mengumpulkan menteri-menteri bidang kelautan negara peserta KAA sebagai ajang pembahasan kebangkitan industri kemaritiman.


"Menko Maritim komitmen semua negara small island development dan negara samudera hindia berkumpul di sini," ujar Indroyono di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).‎


Pada ajang ini, ia mengatakan, Indonesia akan mengambil manfaat untuk menguatkan posisinya sebagai negara terdepan bidang kemaritiman. Ide besar ini akan 'dibungkus' dengan diskusi dengan mengedepankan poin ke 14 dari 17 poin yang terkandung dalam Target Pengembangan Berkelanjutan Global atau Sustainable Development Goals (SDG).


Poin ke 14 SDG ini berisi tentang pengembangan berkelanjutan bidang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumberdaya kelauatan atau conserve and suistainably use of the oceans, seas and marine resources for suistainable development.


"Acaranya bersama-sama menyepakati SDG kelanjutan dari MDG yang pelaksanaannya habis tahun ini. Ada 17 poin dalam SDG tapi yang kita bahas yang nomor 14 saja, adalah masalah laut, kelautan dan Sumber Daya Kelautan. Kita berjuang. Ini sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia," jelasnya


Hasil diskusi pada pertemuan yang rencananuya digelar tanggal 21 April 2015 tersebut akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke Pemimpin-pemimpin dunia sebagai sebuah deklarasi sikap atas pengelolaan kekayaan laut negara-naga kepulauan yang hadir dalam acara tersebut.


"Agar bisa disepakati oleh seluruh pimpinan dunia pada akhir tahun ini di New York. Nanti ada rilis yang dibawa ke New York untuk dideklarasikan. Goals ini jangan sampai hilang. Yang harus teriak ini negara kepulauan seperti kita," tandasnya.


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Illegal Fishing di RI, Menteri Susi: Dulu Terkubur Rapi dan Baru Terkuak

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bercerita banyak alasan ia memberantas praktik illegal fishing. Susi mengatakan praktik illegal fishing sudah terjadi sejak lama dan banyak merugikan negara.

Sayangnya tidak banyak orang tahu karena penanganan kasus ini ditangani setengah hati.


"Dengan moratorium (penghentian sementara penerbitan izin baru kapal eks asing) itu bisa membuka dampak praktik illegal fishing yang selama ini terkubur rapi dan baru terkuak," tekan Susi saat diskusi terbatas di kediaman pribadinya Widya Chandra V No. 26 Jakarta, Jumat malam (17/04/2015).


Pada kesempatan itu Susi juga mengungkapkan bila Tim Satgas Anti Illegal Fishing yang dibentuknya sudah melakukan analisis dan evaluasi kepada 887 kapal eks asing dari total 1.132 kapal.


Dalam laporan Tim Satgas, ke 887 kapal eks asing yang terdiskualifikasi melakukan berbagai pelanggaran seperti transhipment tidak sah 23 kapal, melanggar kewajiban pendaratan 254 kapal, melanggar ABK 522 kapal, melanggar ketentuan alat tangkap 1 kapal, melanggar ketentuan VMS 464 kapal dan melanggar laut teritorial 119 kapal.


"Semua kapal eks asing yang sudah gugur akan saya daftarkan ke Interpol. Saya pikir 99,9% dari total kapal eks asing 1.132 itu melakukan illegal fishing," tuturnya.


Dengan beberapa kebijakan memberantas illegal fishing seperti moratorium, pelarangan transhipment serta pelarangan penangkapan dengan alat tangkap tak ramah lingkungan, Susi mengaku hasil tangkap ikan oleh nelayan lokal sudah mulai meningkat. Tidak hanya itu, ikan yang ditangkap juga berukuran lebih besar.


"Dan sekarang banyak nelayan asli lokal Indonesia diuntungkan, ikan pun banyak. Setelah moratorium ini kita maunya akan kerahkan domestic orientation," jelas Susi.


(wij/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Alasan WIKA Bikin Apartemen di Karawang

Jakarta -PT WIKA Gedung, sebagai anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), akan membangun apartemen di Karawang, Jawa Barat. Pembangunan apartemen di pinggiran Jabodetabek ini dinilai agak langka sebab WIKA Gedung membangun hunian vertikal kelas menengah di kabupaten yang dikelilingi oleh daerah industri atau pabrik.

Lantas apa alasan WIKA Gedung berani membangun apartemen di Karawang? Manager Divisi Properti WIKA Gedung Vianda menjelaskan Kabupaten Karawang punya prospek sangat bagus, apalagi banyaknya kawasan industri lama dan baru yang beroperasi.


Karawang, kata Vianda, menjadi kota/kabupaten nomor 2 di Jabar sebagai daerah tujuan investasi setelah Bekasi.


"Karawang jadi daerah tujuan investasi nomor 2 setelah Bekasi di Jabar. Tahun ini saja ada US$ 3 miliar Penanaman Modal Asing dan Rp 2 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk ke Karawang," ujar Vianda saat peluncuran Tamansari Mahogany di Karawang Jabar, Sabtu (18/4/2015).


Sementara itu, Direktur WIKA Gedung Nur Al Fata menjelaskan Alasan lain membangun apartemen di Karawang. Pembangunan ini didasari oleh potensi pasar karena banyaknya pekerja, seperti bagian manejerial hingga tenaga kerja asing, yang ditempatkan pada area industri di Karawang tapi berdomisili di luar Karawang, yakni Jabodetabek.


"Sekarang ada 500.000 pekerja hilir mudik di Karawang. Mereka umumnya tinggal di Jabodetabek. Kalau dia punya hunian disini maka dia punya kualitas hidup tinggi karena bisa beristirahat. Hunian juga dekat dengan lokasi kerja," jelasnya.


Dari 794 unit kamar pada tower 1 yang ditawarkan, WIKA Gedung mengklaim sebanyak 30% hunian telah terjual sejak November 2014. Hari ini, anak usaha WIKA ini melakukan grand launching dan groundbreaking.


WIKA Gedung sendiri membangun 2 tower apartemen dan 1 kondotel pada lokasi.Tamansari Mahogany. Harga 1 unit apartemen dipatok mulai Rp 246 juta sampai Rp 608 juta per unit.


"Serah terima awal akan dilakukan pada pertengahan tahun 2017," jelasnya.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menteri Susi Bagi-bagi Rp 100 Miliar ke 5 Daerah Tahun Ini

Jakarta -Selain memberantas illegal fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) punya program khusus tahun ini. KKP di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan membangun sentra perikanan terpadu.

Susi mengatakan untuk tahap awal, tahun ini akan ada 5 daerah yang masing-masing akan mendapatkan dana bantuan Rp 100 miliar.


"Ada 5 daerah perbatasan yaitu Morotai (Maluku Utara), Merauke (Papua), Natuna (Kepulauan Riau), Simeuleu (Aceh), dan Tanimbar (Maluku Tenggara). Semuanya dikasih masing-masing Rp 100 miliar dibangun sentra perikanan yang integrated model-nya," ungkap Susi saat diskusi terbatas di kediaman pribadinya Widya Chandra V No. 26 Jakarta, Jumat malam (17/04/2015).


Jumlah itu akan bertambah setiap tahunnya. Menurut target jangka panjang KKP, dari tahun 2015 hingga 2019 KKP mentargetkan membangun sentra perikanan terpadu di 100 titik lokasi.


"Tahun ini ada 5, tahun depan ada lagi," tambah Susi.


Program pembangunan sentra perikanan adalah salah satu program pendukung pengembangan sistem logistik ikan nasional yaitu untuk memperlancar distribusi produk perikanan yang efisien dan efektif dari hulu sampai hilir yakni dari produsen ke konsumen.


Selain itu program pembangunan sentra perikanan terpadu ditujukan untuk tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas dalan rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing.


"Nantinya ada pendidikan dan kegiatan tangkap juga lainnya. Jadi sistemnya integrated (di satu wilayah)," jelas Susi.


(wij/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Sawit Sumbermas Bagi Dividen Rp 221 Miliar

Jakarta -PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) membagikan dividen Rp 221 miliar kepada pemegang saham. Dividen ini setara 30% dari laba bersih 2014 sebesar Rp 737,82 miliar.

Direktur Keuangan Harry M Nadir mengatakan pembagian dividen sesuai aturan dibagi dalam 30 hari setelah diputuskan pembagian.


"Laba per lembar saham Rp 22 kepada pemegang saham," katanya usai RUPS kemarin di Jakarta seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (18/4/2015).


Pembagian dividen setara dengan 952 ribu lembar saham yang akan diatribusikan kepada pemegang saham.


Sementara itu, Sekretaris Perusahaan SSMS, Hadi Susilo, melihat produksi tandan buah segar (TBS) tahun ini akan meningkat dari 1,8 juta ton menjadi 2,2 juta ton, seiring akuisisi 1 pabrik kelapa sawit (PKS) senilai Rp 140 miliar pada Juni mendatang.


Per 31 Desember lalu, produksi TBS telah naik hampir 40% dari 800.000 ton menjadi 1,8 juta ton, di mana 800.000 ton berasal dari existing dan 200.000 ton dari lahan akuisisi.


Perusahaan juga akan menambah 5.000-6.000 hektar lahan tanam baru dari total lahan yang saat ini dimiliki 110.000 ha di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Perusahaan menyiapkan investasi US$ 30 juta dari kas internal untuk keperluan tanam baru. Sementara yield (kandungan rendemen) yang dimiliki perusahaan rata-rata 22,2%. Next


(ang/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Disuntik Modal Rp 500 Miliar, 2 BUMN Ini Diminta Susi Borong Ikan dari Nelayan

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta khusus dua BUMN yaitu PT Perikanan Nusantara (Perindo) dan Perum Perikanan Nusantara (Perinus) lebih banyak berperan membeli ikan dari nelayan. Cara ini dilakukan mengingat potensi sektor perikanan tangkap yang cukup besar setelah Susi memberantas praktik illegal fishing.

"Saya harap kedua BUMN ini bisa mendukung program KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Tahun ini kalau bisa targetnya harus bisa menjadi pensupport pendukung program KKP terutama untuk pemasaran produk dan nelayan dan pensuplai juga," tutur Susi saat diskusi terbatas di kediaman pribadinya di Widya Chandra V No. 26 Jakarta, Jumat malam (17/04/2015).


Apalagi kedua BUMN ini sudah mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) yang cukup besar. Perindo mendapatkan PMN Rp 200 miliar sedangkan Perum Perikanan Indonesia mendapatkan Rp 300 miliar.


"Perindo dan Perinus kan sudah disuntik modal negara. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Bu Rini (Menteri BUMN). Kalau bisa ke depan Perindo menjadi Pusat Perikanan Indonesia," tuturnya.


Dikatakan Susi, kedua BUMN perikanan tersebut memang mempunyai fungsi yang hampir sama yaitu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan perdagangan/ pengumpulan ikan, jasa pengolahan (processing), sewa gudang beku (cold storage). Diharapkan dengan peran kedua BUMN tersebut, masyarakat bisa mendapatkan ikan dengan harga terjangkau.


"Yang penting saya ingin melihat orang Indonesia bisa beli ikan murah. Yang penting orang kita sehat dengan makan ikan," sebut Susi.


(wij/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

WIKA Bangun Apartemen 27 Lantai di Karawang

Karawang -PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), melalu anak usahanya yakni PT WIKA Gedung, membangun hunian vertikal atau apartemen di Karawang, Jawa Barat. Dengan nama Tamansari Mahogany, WIKA Gedung melakukan groundbreaking sekaligus grand launching apartemen dengan 27 lantai pada hari Sabtu pagi ini.

Tahap awal, WIKA Gedung meluncurkan 1 tower dengan 794 kamar. Targetnya ialah WIKA Gedung membangun 2 tower apartemen dan 1 tower kondotel.


"Kita bangun semacam hunian yang cocok untuk industriawan yang ada di Karawang," kata Direktur WIKA Gedung Nur Al Fata saat peluncuran Tamansari Mahogany di Karawang Jabar, Sabtu (18/4/2015).


Apartemen Tamansari ini membidik segmen pasar para pekerja lokal dan ekspatriat atau pekerja asing yang bekerja di kawasan industri Karawang.


"Hilir mudik pekerja asing dan lokal di Karawang sangat tinggi yakni 500.000 per hari. Mayoritas mereka tinggal di Jabodetabek. Untuk memperoleh kualias kerja yang baik maka kita buat hunian yang dekat lokasi kerja," jelasnya.


WIKA Gedung menawarkan hunian dengan konsep studia dan 2 kamar tidur. Harga 1 unit apartemen dipatok mulai Rp 246 juta sampai Rp 608 juta. Lokasi Tamansari Mahogani sangat strategis yakni teletak di dekat interchange Karawang Barat.


Acara peresmian apartemen yang dibangun oleh anak usaha BUMN ini bakal dihadiri oleh Bupati Karawang Cellika Nurajcha Diana dan dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Banyak Sentimen Negatif, Wall Street Menukik Tajam

New York -Pasar saham Wall Street menukik tajam gara-gara banyaknya sentimen negatif. Indeks S&P 500 jatuh ke titik terendahnya dalam satu bulan terakhir.

Investor khawatir akan regulasi perdagangan baru di China, Yunani yang akan kehabisan uang, sampai kinerja perusahaan Amerika Serikat (AS) yang diprediksi lesu.


Akibatnya, aksi jual tak terhindarkan. Seluruh indeks sektoral di S&P 500 jatuh ke zona merah. Indeks sektor finansial terkoreksi paling tajam.


Otoritas China sudah mengizinkan para broker untuk melakukan short selling karena posisi Indeks Komposit Shanghai yang menyentuh titik tertinggi dalam 7 tahun.


"Sekarang ini marak aksi jual. Memang kita sudah melihat adanya penguatan dalam beberapa pekan terakhir, dan sekarang berbalik arah," kata Adam Sarhan, CEO Sarhan Capital di New York, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (18/4/2015).


Pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat, Indeks Dow Jones anjlok 279,47 poin (1,54%) ke level 17.826,3, Indeks S&P 500 kehilangan 23,81 poin (1,13%) ke level 2.081,18, dan Indeks Komposit Nasdaq jatuh 75,98 poin (1,52%) ke level 4.931,81.


(ang/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Gaji Masinis KRL Lulusan SMA Bisa Rp 9 Jutaan/Bulan

Jakarta -PT KAI Commuter Jabodetabek terus menambah armada kereta untuk mendukung layanan KRL. Tahun ini saja, KCJ menerima limpahan dari sang induk sebanyak 160 masinis baru.

Masinis yang rata-rata lulusan SMK/SMA tersebut telah melewati seleksi ketat. Usai menjalani pendidikan, masinis muda tersebut langsung menerima tugas menjadi 'sopir' KRL.


Meski berusia muda, seorang masinis bisa memperoleh gaji fantastis. Gaji yang diterima berkisar Rp 6 juta hingga Rp 9 juta per bulan.


"Itu sudah termasuk tunjangan risiko, kesehatan. Gaji mereka sesuai dengan risiko. Mereka kan bawa 1.000-an orang sekali jalan," kata Humas KCJ Eva Chairunnisa kepada detikFinance Jumat (17/4/2015).


Untuk menjadi seorang masinis, para calon masinis harus menjalani seleksi yang ketat. Apalagi risiko seorang masinis termasuk tinggi karena membawa banyak penumpang sekali jalan.


"Tesnya banyak. Ada tes kesehatan, tes fisik, tes psikologi, mental, dan lain-lain," ujarnya.


Dari masinis yang diterima, Eva menjelaskan belum ada masinis dari kaum hawa. Alasannya pernah ada 9 kandidat masinis wanita namun mereka tidak lolos pada salah satu tes.


"Mereka sekarang ditempatkan di bagian manajerial bukan sebagai masinis," tuturnya.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Jepang Bidik Proyek Infrastruktur RI

Jakarta -Pemerintah merencanakan untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyatakan siap memberikan pembiayaan untuk sejumlah proyek di Indonesia.

Hal ini terungkap usai pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Senior Managing Director JBIC, Tadashi Maeda di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


"Selama ini, Indonesia merupakan klien JBIC terbesar. Kita ini punya, JBIC berikan kita kredit lebih US$ 10 miliar. Termasuk negara yang paling disiplin memenuhi itu, karena itu mereka tetap ingin membantu kita di bidang infrastruktur, seperti pelabuhan dan kereta api. Dia siap. Kita akan bicara lagi tentang bagaimana membikin studi," tutur JK.


Meski begitu, JK tidak belum mengetahui berapa besar nilai investasi yang siap dikucurkan JBIC. Pemerintah bakal menghitung kebutuhan biaya yang akan diajukan kepada JBIC.


Di tempat yang sama, Maeda mengatakan, pertemuan dirinya dan JK adalah untuk mendiskusikan pembiayaan proyek baru guna melebarkan bisnis JBIC.


"Bisa jadi kami membiayai proyek pelabuhan di Jawa dan pulau lainnya. Prioritas kami memperkuat konektivitas, logistik, transportasi, dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah utang, ekuitas juga akan dimasukkan ke dalam proyek tersebut di masa depan," kata Maeda.


Pada pertemuan itu, ungkap Maeda, belum dibahas secara khusus proyek yang akan dibiayai. Pembicaraan lebih kepada gambaran soal konektivitas dan perluasan proyek infrastruktur.


"Selain itu juga berbicara tentang pembangunan, untuk meningkatkan efisiensi batu bara, seperti seperti ultra teknologi penting yang telah dimiliki Jepang," jelas Maeda.


Dia mengatakan, JBIC juga berencana untuk berinvestasi di pelabuhan baru Tanjung Priok. Perluasan pelabuhan Cirebon juga jadi proyek yang diincar oleh JBIC.


(dnl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Bangun 'Indonesia Global Gateway', Telkom Rogoh Kocek Rp 26,91 Triliun

Jakarta -PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom (TLKM) tengah fokus menyelesaikan jaringan sistem komunikasi kabel optik bawah laut, untuk menghubungkan dan mentransfer jasa telekomunikasi berkecepatan tinggi dari Aceh hingga Papua.

Di Februari 2015, kabel bawah laut yang menghubungkan Aceh hingga Sulawesi sudah rampung.


Sementara untuk tahap kedua, akan diselesaikan kabel bawah laut Sulawesi lewat selatan hingga Timika dan Merauke, yang diharapkan akan selesai di September tahun ini.


"Kita hadir di negara ini untuk memberikan kontribusi nasional, memutuskan untuk membangun tol, ada laut, darat, kita juga punya program broadband highway," kata Direktur Utama Telkom, Alex Janangkih Sinaga, saat jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Selain di bawah laut Indonesia, Alex menyebutkan, Telkom juga akan menyambungkan kabel optik bawah laut hingga ke arah Timur Tengah dan Eropa Barat dengan membentuk konsorsium.


"Ini baru mulai yang arah Timur Tengah dan Eropa Barat 2016. Kalau ini selesai, kita harapkan Indonesia bisa jadi hub untuk traffic data, Timteng, Eropa, lewat Indonesia, Asia Pasifik sampai AS, ini yang kita sebut Indonesia global gateway," jelas dia.


Lewat pembangunan infrastruktur tersebut, Alex meyakini, Telkom bisa memperkuat bisnisnya ke depan.Next


(drk/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Rencana Menteri ESDM: Minta Rp 25 T Untuk Energi Baru dan Ngotot Mengebor Migas

Jakarta -Menteri ESDM Sudirman Said meminta anggaran Rp 25 triliun untuk kementeriannya tahun depan. Dari anggaran tersebut, Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).

Selain itu, Sudirman mengatakan, dirinya akan investasi besar-besaran dalam pengeboran minyak dan gas (migas).


"Postur anggaran kita 2016 ke depan, akan memprioritaskan energi baru terbarukan. Kalau selama ini menjadi sisipan saja, pelengkap. Nanti alokasi budget terbesar untuk energi baru dan terbarukan. ‎Kemudian kita akan ngotot investasi besar-besaran, mengajak investor untuk serius meningkatkan eksplorasi migas," tutur Sudirman di kantornya, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Kemudian, Kementerian ESDM juga akan melakukan gerakan konservasi energi yang masif. Tujuannya, agar gerakan penghematan energi bisa dilakukan besar-besaran.


"Kalau sehari di rumah bisa dimatikan lampu 6 jam saja, maka itu 10% bisa dihemat. Kalau dihitung kebutuhan minyak, kalau 10% itu 150 barel per hari. Ini harus menjadi gerakan masyarakat. Kita akan berikan sosialisasi secara masif untuk masyarakat," jelas Sudirman.


Soal EBTKE, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ini. Banyak energi baru, seperti listrik dari air, lalu matahari, arus laut, hingga biofuel.


"PLTA ada 75 GW (gigawatt). Potensinya itu dua kali lipat yang hendak kita bangun 5 tahun ke depan. Surya ada 112 GW, laut 60 GW, dan Biofuel 32 GW. Catat, biofuel bisa ditanam," ujar Sudirman.


Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan hutan energi di Kalimantan Tengah seluas 100 ribu hektar. Selain Kalimantan Tengah, ada juga hutan energi disiapkan di Papua.


"Kalau disepakati Rp 25 triliun, Rp 10 triliun untuk EBTKE. Lalu Rp 1 triliun di antaranya untuk konservasi energi. Kenapa berani mengajukan anggaran begitu besar, karena saran Komisi VII mengatakan ini waktunya investasi," jelas Sudirman.


(dnl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menteri Agraria: Pengelola Makam Mewah yang Akan Kena Pajak

Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk makam mewah. Selama ini makam bukan objek PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pasal 77 Ayat 3 bagian C.

Menurutnya yang harus dikenakan PBB adalah pengelola makam-makam mewah, bukan konsumen yang membeli lahan makam mewah. Ia menegaskan pemerintah ingin ada kesetaraan hak bagi setiap masyarakat terhadap akses pemakaman.


Ia menegaskan ada ketidakadilan antara yang kaya dengan yang miskin di sekitar kawasan pemakaman mewah. Adanya makam mewah justru hanya memberi peluang bagi masyarakat atas terhadap lahan makam.


"Yang bisa dimakamkan adalah hanya yang bisa bayar. Sementara mereka yang nggak punya duit meskipun rumahnya dekat makam harus cari tempat lain yang lebih jauh untuk pemakaman," ujar Ferry di kantornya, Jakarta, kepada detikFinance, Jumat (16/4/2015).


Bila aturan ini jadi diterapkan, maka diharapkan praktik 'komersialisasi' area pemakaman kian marak saat ini bisa dibatasi.


"Jangan ada lagi dibeda-bedakan orang kaya bisa dimakamkan di sini, orang miskin nggak bisa. Masa orang dibeda-bedakan haknya untuk dimakamkan," katanya.


Ia menambahkan pengenaan pajak ini nantinya akan dikenakan kepada pengelola makam, bukan ke pada masyarakat yang keluarganya dimakamkan di pemakaman mewah.Next


(dna/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Telkom Rombak Komisaris, Ada Mantan Dirut Hingga Politisi

Jakarta -PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) merombak jajaran komisaris. Tiga komisaris lama diberhentikan dan diganti baru.

Perombakan ini direstui rapat umum pemegang saham (RUPS) Telkom yang digelar hari ini di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, Jumat (17/4/2014).


Tiga komisaris yang diberhentikan adalah Komisaris Independen Virano Gazi Nasution, Komisaris Independen Johnny Swandi Sjam, dan Komisaris Imam Apriyanto Putro.


Penggantinya adalah Rinaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom), Margiyono Darsa Sumarja, dan Pamiati Pamela Johanna (Politisi Partai Nasdem).


Berikut ini jajaran komisaris baru Telkom



  • Komisaris Utama Hendri Saparini

  • Komisaris Dolfie Othniel Fredric Palit

  • Komisaris Hadiyanto

  • Komisaris Rinaldi Firmansyah

  • Komisaris Independen Pamiati Pamela Johanna

  • Komisaris Independen Parikesit Suprapto

  • Komisaris Independen Margiyono Darsa Sumarja


Susunan Dewan Komisaris lama Telkom

  • Komisaris Utama Hendri Saparini

  • Komisaris Dolfie Othniel Fredric Palit

  • Komisaris Hadiyanto

  • Komisaris Imam Apriyanto Putro

  • Komisaris Independen Virano Gazi Nasution

  • Komisaris Independen Parikesit Suprapto

  • Komisaris Independen Johnny Swandi Sjam




Susunan Dewan Direksi Telkom tidak berubah

  • Direktur Utama Alex Janangkih Sinaga

  • Direktur Keuangan Heri Sunaryadi

  • Direktur Innovation and Strategic Portofolio Indra Utoyo

  • Direktur Enterprise and Business Service Muhammad Awaluddin

  • Direktur Wholesale and International Service Honesti Basyir

  • Direktur Human Capital Management Herdy Rosadi Harman

  • Direktur Network, Information Technologi and Solution Abdus Somad Arief

  • Direktur Consumer Service Dian Rachmawan


(ang/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ada Pertalite RON 90, Pengguna Pertamax Akan Beralih?

Jakarta -PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan produk bensin terbaru yakni Pertalite RON 90. Bahan Bakar Minyak (BBM) ini akan menggantikan Premium meski kualitasnya tidak sebaik Pertamax yang punya RON 92.

Apa Pertamina sudah memperhitungkan peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite?


"Makanya kami melakukan persiapan sebaik-baiknya. Lampu hijau dari pemerintah sudah ada, termasuk paket marketing communication," ujar Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang kepada detikFinance, Jumat (17/4/2015).


Bambang menambahkan, pihaknya sama sekali tidak khawatir bila pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite. Yang penting masyarakat sudah tidak bisa beralih ke Premium.


"Nggak apa, daripada ke harus ke Premium. Masyarakat Indonesia memang sangat sensitif dengan harga. Namun, masing-masing varian BBM yang dijual ke masyarakat pasti memiliki kualitas tersendiri, tinggal masyarakat yang pilih. Harapan kita pengguna Premium beralih ke Pertalite atau Pertamax. Sehingga target pemerintah Premium hapus secara bertahap dalam waktu dua tahun bisa tercapai," jelasnya.


(rrd/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Jepang Bidik Proyek Infrastruktur RI

Jakarta -Pemerintah merencanakan untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyatakan siap memberikan pembiayaan untuk sejumlah proyek di Indonesia.

Hal ini terungkap usai pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Senior Managing Director JBIC, Tadashi Maeda di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


"Selama ini, Indonesia merupakan klien JBIC terbesar. Kita ini punya, JBIC berikan kita kredit lebih US$ 10 miliar. Termasuk negara yang paling disiplin memenuhi itu, karena itu mereka tetap ingin membantu kita di bidang infrastruktur, seperti pelabuhan dan kereta api. Dia siap. Kita akan bicara lagi tentang bagaimana membikin studi," tutur JK.


Meski begitu, JK tidak belum mengetahui berapa besar nilai investasi yang siap dikucurkan JBIC. Pemerintah bakal menghitung kebutuhan biaya yang akan diajukan kepada JBIC.


Di tempat yang sama, Maeda mengatakan, pertemuan dirinya dan JK adalah untuk mendiskusikan pembiayaan proyek baru guna melebarkan bisnis JBIC.


"Bisa jadi kami membiayai proyek pelabuhan di Jawa dan pulau lainnya. Prioritas kami memperkuat konektivitas, logistik, transportasi, dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah utang, ekuitas juga akan dimasukkan ke dalam proyek tersebut di masa depan," kata Maeda.


Pada pertemuan itu, ungkap Maeda, belum dibahas secara khusus proyek yang akan dibiayai. Pembicaraan lebih kepada gambaran soal konektivitas dan perluasan proyek infrastruktur.


"Selain itu juga berbicara tentang pembangunan, untuk meningkatkan efisiensi batu bara, seperti seperti ultra teknologi penting yang telah dimiliki Jepang," jelas Maeda.


Dia mengatakan, JBIC juga berencana untuk berinvestasi di pelabuhan baru Tanjung Priok. Perluasan pelabuhan Cirebon juga jadi proyek yang diincar oleh JBIC.


(dnl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Bangun 'Indonesia Global Gateway', Telkom Rogoh Kocek Rp 26,91 Triliun

Jakarta -PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom (TLKM) tengah fokus menyelesaikan jaringan sistem komunikasi kabel optik bawah laut, untuk menghubungkan dan mentransfer jasa telekomunikasi berkecepatan tinggi dari Aceh hingga Papua.

Di Februari 2015, kabel bawah laut yang menghubungkan Aceh hingga Sulawesi sudah rampung.


Sementara untuk tahap kedua, akan diselesaikan kabel bawah laut Sulawesi lewat selatan hingga Timika dan Merauke, yang diharapkan akan selesai di September tahun ini.


"Kita hadir di negara ini untuk memberikan kontribusi nasional, memutuskan untuk membangun tol, ada laut, darat, kita juga punya program broadband highway," kata Direktur Utama Telkom, Alex Janangkih Sinaga, saat jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Selain di bawah laut Indonesia, Alex menyebutkan, Telkom juga akan menyambungkan kabel optik bawah laut hingga ke arah Timur Tengah dan Eropa Barat dengan membentuk konsorsium.


"Ini baru mulai yang arah Timur Tengah dan Eropa Barat 2016. Kalau ini selesai, kita harapkan Indonesia bisa jadi hub untuk traffic data, Timteng, Eropa, lewat Indonesia, Asia Pasifik sampai AS, ini yang kita sebut Indonesia global gateway," jelas dia.


Lewat pembangunan infrastruktur tersebut, Alex meyakini, Telkom bisa memperkuat bisnisnya ke depan.Next


(drk/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»