"Rapat ini akan membahas pengambilalihan Inalum," kata seorang pejabat Kementerian Perindustrian yang tak mau disebutkan namanya kepada detikFinance, Selasa (22/10/2013)
Selain para menteri ekonomi, nampak Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho. Kehadiran Gatot tak terlepas dari lokasi PT Inalum yang berada di wilayah kerjanya. Pihak pemda Sumut berkepentingan ingin mengelola perusahaan peleburan alumunium tersebut.
Sejak pukul 19.30 WIB, para menteri sudah nampak di ruangan rapat, namun hingga pukul 20.00 WIB rapat belum juga dimulai. Beberapa anggota Komisi VI juga sudah terlihat dalam ruangan.
Masalah PT Inalum menjadi krusial menjelang detik-detik akhir kerjasama dengan Nippon Asahan Alumunium (NAA). Pemerintah siap melakukan negosiasi akhir dengan perusahaan Jepang yaitu NAA pada 25 Oktober mendatang jelang berakhirnya kontrak kerjasama NAA di PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) pada 31 Oktober 2013.
Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.
Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
