Ini ditindaklanjuti oleh kedatangan perwakilan perusahaan listrik asal China, Huadian Hong Kong Company Limited, ke Istana Negara belum lama ini. Dalam pertemuan itu, salah satu permintaan Jokowi adalah agar investor asal China menggarap sejumlah pembangkit listrik proyek 10.000 MW yang belum terselesaikan.
"Itu lagi disiapkan oleh manajemen PLN untuk bagaimana yang sekarang pembangkit-pembangkit listrik yang sudah jadi tetapi kapasitas terpasang belum optimum bagian dari 10.000 MW, sudah dibicarakan. Pemerintah Tiongkok dan beberapa BUMN di sana sangat tertarik untuk mengambil alih," kata Rini Soemarno, Menteri BUMN, di komplek Istana Negara, Senin (13/4/2015).
Menurut Rini, meski dikerjakan oleh pihak swasta tetapi nantinya pembangkit-pembangkit listrik tersebut pada saatnya akan menjadi milik PT PLN (Persero).
"Jadi yang tadinya powerplant milik pemerintah nantinya menjadi IPP (Independent Power Producer/pembangkit listrik swasta). Tapi nantinya bisa dikembalikan lagi dan pada akhirnya menjadi milik PLN," kata Rini.
Bagi PLN, lanjut Rini, langkah ini tentu menguntungkan. Nantinya PLN akan menerima pembangkit listrik dengan kapasitas optimal, tetapi bisa dibilang tanpa keluar biaya.
"Buat PLN, tentunya kapasitasnya dapat meningkat lebih cepat. Nggak ada investasi dari PLN, malah pada saat yang sama PLN dapat dana dari sales and lease back (sewa). PLN dapat manfaatkan dana itu untuk pembangunan yang baru, termasuk bagian 35.000 MW," paparnya.
Program pembangkit listrik 10.000 MW, tambah Rini, memang tidak sesuai harapan. Cukup banyak pembangkit yang penyelesaiannya belum maksimal.
"Kebanyakan memang dari yang 10.000 MW powerplant-nya tidak optimum. Kita harapkan bisa sampai 90%, ternyata hanya 60%," kata Rini.
(hds/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
