Jokowi akan mewajibkan seluruh BUMD DKI dalam transaksinya tidak lagi menggunakan mata uang dolar atau yen seperti pada proyek MRT. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kerja Bank Indonesia.
"Transaksi di dalam negeri harusnya dengan rupiah jangan sampai dengan mata uang lain. Dari pemprov semua kita rupiah. Tetap dari BUMD kami jangan sampai mereka bertransaksi dengan rupiah," kata Jokowi dalam jumpa persnya di kantor BPK, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2013).
Ditempat yang sama, Ketua BPK Hadi Poenomo menanggapi positif usulan tersebut. "Pak Jokowi juga tadi mengusulkan agar transaksi antara pemerintah dengan pihak lain dalam rupiah," kata Hadi Poernomo.
Jokowi datang ke kantor BPK untuk menindaklanjuti kunjungan kepala BPK Hadi Poernomo yang mengusulkan agar seluruh transaksi di tubuh pemprov DKI menggunakan sistem noncash transaksi.
"Karena masih banyak antara transaksi BUMN menggunakan dolar AS. Untuk di DKI, pak Jokowi jamin kami tidak. Dia minta ini diikuti yang lain," sambung Hadi.
(bil/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
