Lino menceritakan soal kesiapannya menjadi dirut Pelindo II dengan 3 syarat. Pertama, ia meminta diberi kekuasaan penuh menentukan direksi yang akan menjadi rekan kerjanya untuk membenahi dan mengelola pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok. Alasannya karena bisnis pelabuhan memiliki banyak persoalan.
"Direksi saya yang tentukan bukan menteri," kata Lino saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2013).
Kedua, mengubah porsi kewenangan direksi Pelindo II yang lebih fokus ke bidang pelayanan bukan keuangan. "Perubahan kekuasaan direksi. Keuangan 20%, 80% pelayanan. Kalau itu nggak diubah, saya nggak mau," sebutnya.
Ketiga, meminta pembatalan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Niaga Bojonegara di Banten. Pembangunan awalnya dikonsep untuk mengantisipasi membludaknya kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok.
"Pelabuhan Bojonegara dibatalkan walau ada dua presiden yang tanda tangan tangan," terangnya.
Prasyarat ini disetujui Menteri BUMN Sofyan Djalil waktu itu, ia bersedia mundur atau resign jika komitmen awal ini dilanggar. "Itu komitmen menteri kepada saya, waktu saya diangkat," tegasnya.
(feb/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
