Ada 6 menteri yang hadir dalam rapat ini yaitu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri ESDM Sudirman Said.
Menurut Bambang, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya alasan yang cukup kuat untuk mengubah APBN warisan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pada awal tahun.
"Alasan utama perubahan APBN karean adanya pemerintah baru, di mana tentunya harus segera memulai visi dan misinya. APBN 2015 yang ada sekarang bersifat baseline (hanya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan) dan disusun oleh pemerintahan lama. Jadi belum masuk agenda pemerintahan baru," jelas Bambang di ruang rapat Badan Anggaran DPR, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Selain menampung program-program Jokowi, lanjut Bambang, saat ini kondisi perekonomian juga sudah banyak berubah. Sejumlah asumsi makro dinilai sudah kurang relevan.
"Seperti ICP (harga minyak Indonesia), perubahannya begitu cepat. Jadi angka US$ 105/barel yang disampaikan tidak relevan lagi. Nilai tukar juga yang sebelumnya kurang relevan," papar Bambang.
Perubahan asumsi makro, tambah Jokowi, tidak lepas dari perkembangan ekonomi global. Tahun ini, perekonomian dunia diperkirakan masih sangat dinamis.Next
(mkl/hds)
