Salah satu anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Primus Yustisio. menyindir sulitnya bertemu maupun berdiskusi dengan Menteri BUMN.
"Saya ingin bertemu menteri BUMN, langka sekali untuk ketemu ibu. Ini lebih sulit daripada bertemu Tuhan saya. Saya bisa ketemu Tuhan saya, 5 kali dalam sehari," kata anggota parlemen yang dulu berkarir di dunia hiburan ini saat rapat kerja di Komisi VI DPR Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Primus juga menyoroti larangan Menteri Rini terhadap undangan-undangan yang diberikan oleh DPR. Kementerian BUMN memang pernah meminta seluruh undangan pertemuan yang diagendakan oleh DPR harus ditunda untuk sementara waktu.
Saat itu situasi di DPR memang sedang panas. DPR pecah menjadi dua kubu akibat perseteruan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Rini merasa BUMN harus netral dan tidak bertemu kedua kubu sampai situasi mereda.
"Menarik juga sejak ibu dilantik. Saya mau klarifikasi. Soal surati Direksi BUMN yang larang untuk silaturahmi dengan Komisi VI," jelasnya.
Sementara itu Anggota Komisi VI lainnya, Nasril Bahar mengkritisi rencana pemerintah memberikan dana segar dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 35 BUMN. PMN ini, kata Nasril, kerap bermasalah bahkan tidak membuat BUMN menjadi sehat.
"Ketika BUMN ajukan PMN, ketika diluluskan kemudian ada penyimpangan nanti DPR juga disalahkan. Kita sampaikan ke pimpinan. Kita harus benar-benar pelototi business plan yang ada. Banyak (PMN) gagal seperti Merpati," jelasnya.
Sementara itu, Darmadi Durianto menyoroti keberadaan anak perusahaan BUMN yang mencapai 600an. Anak perusahaan yang jumlahnya sangat banyak dinilai sulit diawasi.
"Malah saya sarankan satgas BUMN untuk monitor pergerakan anak usaha. Anak usaha jumlahnya sampai 600-an," ujarnya.
(feb/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
