Bupati Kudus, Musthofa mengatakan, kurangnya akurasi validasi data menjadi penyebab penerimaan KUR belum tepat sasaran. Selain itu, bidang usaha yang memperoleh KUR adalah yang bankable, atau masih menggunakan agunan dan umumnya hanya bidang jasa dan perdagangan.
"KUR selama ini sudah baik, akan tetapi ketika KUR dilaksanakan dari masa ke masa ternyata belum menyentuh aspek masyarakat untuk pembangun ekonomi," kata Musthofa saat peluncuraan KUP di Pendopo Pemkab Kudus, Selasa (10/3/2015).
Oleh sebab itu, KUP difokuskan memberikan kredit permodalan bagi UKM yang sudah berjalan dengan bunga pinjaman yang lebih murah, sekitar 6% per tahun dan menyentuh usaha mikro produktif tanpa agunan. Ini lebih murah dari program KUR berbunga 21%-22%.
"KUP hanya mengenakan beban bunga 0,9% per bulan. Termasuk biaya penjaminan, administrasi, dan profesi," pungkas Musthofa.
Nilai kredit maksimum disesuaikan dengan klasifikasi kartu yaitu warna merah untuk pinjaman maksimal Rp 5 juta, biru maksimal Rp 10 juta, hijau maksimal Rp 15 juta, dan abu-abu maksimal Rp 20 juta.
"Kudus ditunjuk oleh Presiden RI sebagai pilot project nasional program ini. Jika pelaksanaan di Kudus berhasil, maka program ini akan diluncurkan secara nasional," tandasnya.Next
(alg/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
