Bakal Jadi 'Orchard' Indonesia, Harga Tanah Kawasan Satrio Rp 20 Juta/Meter

Jakarta - Kawasan Jalan Dr Satrio, Jakarta Selatan akan menjadi pusat komersial utama di Jakarta. Kawasan ini akan 'disulap' layaknya Orchard Road Singapura atau seperti Ginza shopping and entertainment district di Tokyo.

Sejalan dengan rencana tersebut, harga tanah di kawasan ini ikut terangkat. Warga sekitar kawasan itu telah membanderol harga tanahnya Rp 20 jutaan per meter persegi.

Misalnya Amirudin, warga RT 17/04, Kelurahan Karet Kuningan mengatakan sejak 2010 harga tanah masih di patok Rp 5 juta per meter. Namun, sejak adanya kabar itu harga tanah di perkampungan wilayah Karet Kuningan melesat menjadi Rp 20 juta per meter persegi.

"Dari 3 tahun lalu itu Rp 5 juta per meter dan sekarang ada yang mencapai sekitar Rp 20 juta per meter," ungkap Amirudin kepada detikFinance ke kediamannya kawasan Karet Kuningan, Jakarta, Minggu (10/3/2013)

Ia menuturkan, tanah di kawasan sekitar rumahnya saat ini sudah dibeli oleh pengembang Agung Podomoro Group. Diperkirakan luasnya mencapai 4.000 m2. Lokasinya, berada diantara dua gedung Ciputra World I dan II yang saat ini sedang tahap konstruksi.

"Ada 4.000 m2 lahan yang sudah dibeli oleh Agung Podomoro," cetusnya.

Dari informasi yang ia peroleh, kawasan itu akan dibangun Gedung perkantoran, apartemen atau pusat perbelanjaan. "Belum tahu, tapi isunya banyak gedung, apartemen, mal nggak tau juga,"tambahnya.

Rencananua sebagian warga yang sudah dipastikan transaksi pembayaran tanahnya, harus meninggalkan lokasi pada Agustus tahun ini dan paling lambat akhir 2014. "Ada habis lebaran nanti itu sudah mulai disuruh pindah. Paling lambat akhir 2014 itu sudah habis," jelasnya

Amirudin yang juga buka usaha warung makan mengaku warga setempat tidak keberatan dengan penjualan tanah. Pasalnya, harga tanah yang ditaksir sesuai dengan keinginan warga.

Selain itu warga juga banyak yang terdesak dengan isu-isu yang berkembang. Seperti rencana pelebaran jalan utama yang memungkinan penurunan harga tanah. "Mereka datang perorangan untuk jual beli tanah ke warga, ya mereka juga banyak yang butuh uang, jadi dilepas saja," pungkasnya

Sebelumnya pengusaha Ciputra mengaku terkesan dengan perkembangan mega proyek Ciputra World Jakarta I dan II di Jalan Satrio, Jakarta. Ia menuturkan ide pembangunan kawasan komersial terpadu ini tercetus sejak 20 tahun lalu.

"Proyek ini adalah cita-cita saya 20 tahun lalu karena lokasinya yang strategis. Ini pusat dari segitiga emas, khusus komersil," kata Ciputra beberapa waktu lalu.

Ia percaya Jalan Dr Satrio akan menjadi pusat komersial utama di Jakarta, layaknya Orchard Road Singapura atau seperti Ginza shopping and entertainment district di Tokyo.

(hen/hen)

readmore »»  

Kisah Pembangunan SPBU Shell yang Ditolak Warga di Jakarta

Jakarta - SPBU milik Shell yang berlokasi di Jalan Joglo Raya, Jakarta Barat sudah selesai pembangunannya dan siap beroperasi. Namun hingga kini masih mendapat penolakan dari warga sekitar.

Padahal sejak akhir tahun lalu SPBU ini sudah dibangun konstruksinya. Warga beralasan lokasi SPBU Shell terlalu berdekatan dengan pemukiman.

Berdasarkan pantauan detikFinance, Minggu (10/9/2013) sebuah spanduk merah masih tampak tebentang di depan halaman SPBU tersebut bertuliskan 'Warga Total SPBU Shell'. Padahal spanduk itu sudah beberapa bulan terpasang di lokasi SPBU Shell.

Juru bicara PT Shell Indonesia, Inggita Notosusanto mengatakan Shell Indonesia sudah berdialog dengan warga setempat yang menolak keberadaan SPBU Shell.

"Kami sudah berdialog dengan warga, permintaan warga yang dicatat dari pertemuan di Kelurahan Joglo yang dipimpin Lurah dan Kapolsek sudah dipenuhi oleh Shell," kata Inggita kepada detikFinance, Minggu (10/3/2013).

Menurut Inggita, saat ini beberapa anggota warga masyarakat di daerah sekitar sudah melamar bekerja di SPBU tersebut, bahkan ada yang sudah dibekerja di SPBU Shell. "Dan anggota warga sudah ada yang melamar untuk bekerja di SPBU tersebut dan ada yang sudah bekerja disana walau SPBU tersebut belum beroperasi," ungkapnya.

Inggita menambahkan walau terkesan ada penolakan dari warga setempat, namun sebenarnya situasinya saat ini sudah kondusif. "Sebenarnya situasinya kondusif kalau warga mau terus berdialog, dengan fasilitasi lurah dan Pak Kapolsek, RT, RW dan Babinsa setempat," tandas Inggita.

(hen/hen)

readmore »»  

Bali Nusa Dua Convention Center Bangun Hotel Bintang 5

Jakarta - Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) menambah fasilitas 21 ruang pertemuan, 2 menara hotel bintang 5 dengan kapasitas 100 kamar, serta fasilitas parkir basement. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pacific 2013 yang akan digelar pada awal Oktober 2013.

"Sebagaimana komitmen di tahun sebelumnya, kami kembali siap untuk menyambut penghelatan KTT APEC 2013 dengan penambahan fasilitas kapasitas ruang yang lebih besar dan terakomodir," kata President Director PT. Nusa Dua Indonesia Danny Budiharto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/3/2013)

Ia mengatakan bangunan pertemuan dan pameran berkelas internasional dengan kapasitas total 12.000 orang akan segera rampung penggunaannya pada bulan Juni mendatang. Tempat ini akan dapat menjadi ajang diselenggarakannya event internasional besar lainnya di Indonesia.

Danny menambahkan, pembangunan sarana ini dilatarbelakangi semakin banyaknya variasi event dan pameran yang diadakan di Indonesia setiap tahunnya. Sedangkan venue yang memenuhi standar internasional hanya sedikit jumlahnya.

Industri jasa penyelenggara pertemuan, insentif, konferensi dan pameran (MICE) semakin marak seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, dan Indonesia belakangan ini menjadi salah satu tujuan MICE dunia.

Menurutnya untuk meningkatkan pertumbuhan industri MICE di Indonesia, keberadaan gedung penyelenggaraan konvensi dan pameran dengan standar fasilitas internasional menjadi salah satu persyaratan utama dalam kesuksesan penyelenggaraan aktifitas MICE di suatu kota destinasi MICE. Hadirnya sarana MICE sekelas BNDCC semakin memantapkan posisi Bali sebagai destinasi MICE berskala internasional.

(zul/hen)

readmore »»  

Impor Bawang Putih Dibuka, Importir Yakin Harga akan Turun Akhir Maret

Jakarta - Beberapa pekan terakhir harga bawang putih di dalam negeri terus melejit hingga Rp 36.000-40.000/kg. Diperkirakan akhir Maret 2013 harga bawang putih mulai turun menjadi Rp 15.000/Kg.

"Harga bawang putih baru akan turun pada akhir bulan ini," kata Wakil Ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia (Gisimindo) Bob Budiman ketika dihubungi detikFinance, Minggu (10/3/2013).

Turunnya harga bawang putih ini karena rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih sudah dikeluarkan Kementerian Pertanian sebesar 160.000 ton bawang putih. Diharapkan pasokan bawang putih di dalam negeri bisa cukup dengan masuknya bawang putih impor yang sebelumnya dihentikan.

"Turunnya harga ini karena RIPH Bawang Putih sudah dikeluarkan, minggu-minggu ini mereka (importir) sudah pesan, perjalanan sekitar 12 hari, ya baru akhir bulan harganya turun," ucap Bob.

Menurut Bob, kemungkinan harga bawang putih akan turun menjadi Rp 10.000-15.000 per KG setelah masuknya bawang putih impor.

"Turunnya antara Rp 10.000-15.000 per kilo, ini sudah mending dari pada sekarang harganya Rp 35.000-Rp 40.000 per kilo, bisa-bisa masakan kurang sedap," tandasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih sebanyak 29.136 ton atau hanya 18,21% dari rekomendasi Kementerian Pertanian sebanyak 160.000 ton bawang putih.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Sri Agustina mengatakan SPI untuk 16 perusahaan untuk kebutuhan bawang putih di dalam negeri periode Januari-Juni 2013.

"Kementerian Perdagangan terbitkan SPI untuk 16 perusahaan yang berdasarkan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) dari Dirjen P2HP atau nama Menteri Pertanian dengan jumlah 29.136 ton atau 18,21% dari total kebutuhan impor bawang putih periode Januari-Juni sejumlah 160.000 ton," kata Sri.

(rrd/hen)

readmore »»  

Pemerintah Buka Impor 29.136 Ton Bawang Putih untuk Tekan Harga

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih sebanyak 29.136 ton atau hanya 18,21% dari rekomendasi Kementerian Pertanian sebanyak 160.000 ton bawang putih.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Sri Agustina mengatakan SPI untuk 16 perusahaan untuk kebutuhan bawang putih di dalam negeri periode Januari-Juni 2013.

"Kementerian Perdagangan terbitkan SPI untuk 16 perusahaan yang berdasarkan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) dari Dirjen P2HP atau nama Menteri Pertanian dengan jumlah 29.136 ton atau 18,21% dari total kebutuhan impor bawang putih periode Januari-Juni sejumlah 160.000 ton," kata Sri kepada detikFinance, Minggu (10/3/2013).

Dikatakan Sri, diharapkan dengan impor Bawang Putih tersebut akan berdampak pada penurunan harga bawang putih yang saat ini melejit.

"Jumlah tersebut diharapkan dapat menambah pasokan agar harga segera turun. Saat ini sedang diproses lagi SPI yang direkomendasikan Kementerian Pertanian (RIPH) sejumlah 35.274 ton," tandas Sri.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian merekomendasikan impor bawang putih sebanyak 160.000 ton untuk 131 perusahaan importir. Keluarnya rekomendasi tersebut oleh sejumlah pihak dianggap sangat terlambat, pasalnya pasokan bawang putih di dalam negeri makin menipis dan membuat harganya terus naik.

Saat ini dipasaran berdasarkan pantauan detikFinance harga bawang putih berkisar Rp 36.000-Rp 40.000 per Kg dari harga normalnya Rp 6.000-Rp 10.000 per Kg.

(rrd/hen)

readmore »»  

Pemblokiran Anggaran 3 Kementerian Rawan Kongkalikong

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pemblokiran anggaran 2013 dari tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) meyebutkan langkah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan memungkinkan terjadinya negosiasi yang menguntungkan individu.

"Blokir anggaran yang terjadi, karena ini ruang gelap dan itu mekanisme yang diharamkan sesuai UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara," kata Koordinator Advokasi Fitra, Maulana di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Minggu (10/3/2013)

Maulana menyatakan akan terjadi diantara kementerian terkait dengan Kemenkeu dan DPR. Pastinya, menurut Maulana besar kemungkinan ada semacam kongkalikong agar anggaran tersebut cair.

"Negosiasi ini bertujuan agar anggaran segera dicairkan dan blokirnya dicabut. Ketika dalam proses negosiasi terjadi kongkalikong. Sistem ini gampang dimanfaatkan untukk kepentingan individu," jelasnya.

Ia menambahkan, pemblokiran juga menyebabkan penyerapan anggaran rendah. Sebab ada semacam ketakutan dari KL yang bersangkutan untuk mengeluarkan anggaran.

"Mereka pada takut keluarkan anggaran. Apalagi pengadaan barang jasa. Mereka belum punya data pendukung dan tidak ikuti prosedur. Mereka ngeri juga. Sistemnya membuat sangat rumit," paparnya.

Ia menuturkan, memasuki bulan ketiga 2013, tiga kementerian hanya mampu mengeluarkan anggaran belanja pegawai seperti gaji.

"Tapi kan ada belanja infrastruktur, anggaran yang berhubungan sama kepentingan publik yang harusnya segera dibelanjakan tidak juga direalisasikan, jadi sayang. Padahal bukan karena nggak ada anggaran, tapi kesalahan alokasi," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, tiga kementerian yang anggarannya masih diblokir adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp 62,1 triliun atau 84,9% dari anggaran yang diajukan di tahun ini yang sebesar Rp 73,1 triliun.

Kementerian Agama sebesar Rp 21,60 triliun atau 49,1% dari anggaran yang diajukan Rp 43,96 triliun, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Rp 1,89 triliun atau 97% dari anggaran yang diajukan sebesar Rp 1,96 triliun.

(hen/hen)

readmore »»  

PGN Rogoh Rp 183 Miliar Bangun Pipa Gas di Batam

Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) April 2013 akan memulai tahapan kontruksi pembangunan jaringan pipa gas dari Panaran - Tanjung Uncang Pipeline Project (CP-8) di Batam, Kepulauan Riau.

Pipa gas sepanjang 18 km tersebut akan menelan biaya Rp 183 miliar sebagai sebagai antisipasi pasokan gas dari Premier Oil melalui kesepakatan antara PLN dan Universal Batam Energy.

Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusuf mengatakan, penandatanganan kontrak Jasa Konstruksi pipa gas Panaran - Tanjung Uncang sepanjang 18 km telah dilakukan dengan Krakatau Engineering pada bulan Februari 2013. Lingkup pekerjaan jasa konstruksi tersebut meliputi kegiatan engineering, procurement (pengadaan) dan konstruksi.

"Proyek pipa gas berdiameter 16 inchi ini kami targetkan selesai dan bisa dioperasikan pada triwulan pertama tahun 2014," jelas Heri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (10/3/2013).

Menurut Heri, seluruh kelengkapan proyek seperti pipa sudah siap dikirim ke Batam untuk segera dilaksanakan konstruksi. Pipa baja yang akan digunakan dalam proyek ini diproduksi PT Krakatau Heavy Industries dan PT Steel Pipe Industries of Indonesia.

Pembangunan pipa Panaran - Tanjung Uncang merupakan bagian dari upaya PGN untuk terus meningkatkan infrastruktur gas di Indonesia. Langkah ini juga dilakukan untuk membangun sinergi dalam rantai pengelolaan gas bumi di dalam negeri yang melibatkan tiga unsur yaitu, pasokan, infrastruktur dan pasar.

"PGN memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas penggunaan gas bumi di dalam negeri. Pembangunan pipa gas Panaran-Tanjung Uncang ini merupakan bentuk dukungan nyata PGN terhadap penyerapan alokasi gas domestik untuk wilayah Batam,” kata Heri.

Selain proyek pipa gas Panaran-Tanjung Uncang, PGN kini tengah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur gas di sejumlah wilayah di Indonesia. Misalnya proyek Floating Storage Regasification Unit (FSRU) senilai US$ 250 juta - US$ 300 juta di Lampung, up grading Stasiun Gas Muara Bekasi dan merencanakan pembangunan stasiun kompressor untuk meningkatkan kapasitas pipa SSWJ sebagai antisipasi masuknya gas LNG dari Lampung.

Heri menambahkan, khusus mengenai upgrading Stasiun Gas Muara Bekasi, progres pekerjaannya disesuaikan dengan tahapan pekerjaan proyek FSRU Lampung karena upgrading tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pipa SSWJ agar dapat mengalirkan gas LNG dari FSRU Lampung. Hingga saat ini PGN belum menerima permintaan resmi dari pihak manapun untuk percepatan penyelesaian upgrading Muara Bekasi.

"Pembangunan infrastruktur gas membutuhkan dana investasi dan risiko yang tidak kecil. Oleh karena itu pengembangan dan pemanfaatan gas bumi harus dilakukan secara integral dan sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya," katanya.

(rrd/hen)

readmore »»