Peruri Cetak 1 Ton Emas Made in Karawang untuk Pegadaian

Jakarta - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) akan memproduksi emas batangan untuk memenuhi permintaan PT Pegadaian (Persero). Pada tahap awal Peruri akan memasok hingga 1 ton emas batangan kepada Pegadaian di 2013.

Mulai 1 Juni 2013, Peruri akan memproduksi emas batangan berbagai ukuran mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram hingga 1.000 gram atau 1 kg. Emas ini akan dipasok dan dicetak dari Pabrik Peruri di Karawang, Jawa Barat.

“Produksi mulai 1 Juni besok. Kemarin sudah coba produk 340 keping bullion bar untuk ukuran 5 gr, 10 gr, 25 kg,” ucap Kepala Departemen Cetak Uang Logam dan Logam Non Uang Peruri Purwanto kepada detikFinance di Karawang, Jawa Barat, Rabu (29/5/2013).

Di tempat yang sama, Direktur Utama Pegadaian Prasetio menilai kerjasama antara Peruri dan Pegadaian tersebut merupakan sinergi antar BUMN. Peruri juga bisa memperoleh keuntungan dengan menggenjot produksi logam non uang.

“Kita kita akan mendukung respon Pegadaian. Hasil cetakan dari Peruri sangat baik karena bisa memberikan nilai tambah bagi Pegadaian,” ujar Prasetio.

Sebelum kerjasama dengan Pegadaian, Peruri telah berpengalaman mencetak medali dari berbagai bahan termasuk dari emas. Bahkan telah digunakan untuk acara nasional dan internasional.

“Kita sudah mampu mencetak logam non uang untuk medali dan tanda jasa. Itu konsepnya logam tapi bukan uang,” tambahnya.

(feb/ang)

readmore »»  

Penerimaan Jeblok, Dirjen: 1 Pegawai Idealnya Urus 500 Wajib Pajak Bukan 7.000

Jakarta - Kekurangan pegawai menjadi salah satu alasan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Bagaimana tidak, 1 orang pegawai pajak harus menangani 7.000 wajib pajak (WP).

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

"Mestinya 1 orang itu mengcover 500 wajib pajak paling ideal. Tapi sekarang itu yang dicover 7.000 wajib pajak, jadi sudah nggak efektif," ungkapnya.

Maka dari itu Fuad selalu menyuarakan untuk penambahan pegawai dari dua tahun lalu sebanyak 5.000 orang pertahun. "Tapi faktanya itu sampai sekarang , dari dua tahun yang lalu nambah pegawai cuma 200 orang, 100 orang, aku butuh itu ribuan. Per tahun 5.000, akhirnya lima tahun saya butuh 30 ribu," jelasnya.

Memang, menurutnya sistem teknologi informasi dapat membantu pengelolaan pajak. Akan tetapi sistem tersebut tidak bisa memaksa orang untuk membayar pajak.

"Lihat saja Jepang. Itu negara dengan IT yang lengkap. Tapi butuh pegawai banyak juga . Karena wajib pajak itu nggak bisa ditegur pakai IT, nggak ada IT yang bisa negur, harus orang," sebutnya.

Fuad memastikan jika penambahan pegawai tersebut dapat membuat penerimaan pajak meningkat. "Pasti bertambah, tapi saya nggak mau sebut nominalnya," ucap Fuad.

(dru/dru)

readmore »»  

Dituduh Korupsi Oleh Pegawainya, Dirjen Pajak: Demi Tuhan

Jakarta - Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengaku kesal atas ulah pegawainya yang saat ini sedang tersandung kasus gratifikasi di KPK. Fuad kesal karena pegawainya yang berinisial ED itu, memfitnah dirinya ikut berperan dalam suap pajak oleh PT The Master Steel Manufactory.

ED merupakan pegawai Pajak Kanwil Jakarta Timur yang ditangkap pertengahan Mei 2013 karena menerima suap dari wajib pajak yaitu Master Steel.

"Aku gondok banget itu. Saya udah klarifikasi, Demi Allah, Demi Tuhan," ungkap Fuad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Fuad memastikan tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi perpajakan apapun. Ia mengaku telah menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk klarifikasi.

"Saya sudah bilang, saya telepon KPK, cepat itu diperiksa, kebenaran dari omongan dia. Orang kayak begitu terus fitnah saya, nggak adil. Saya minta KPK, saya bilang ke Pak Johan Budi, itu kan orangnya di KPK," jelasnya.

Ia juga enggan untuk melakukan somasi terhadap ED. Pasalnya, ada banyak kesibukan yang mesti dilakukan. "Saya nggak mau somasi saja, nggak mau saya, saya kan sibuk, ngapain ngurus-ngurus kayak gitu," ucapnya.

Fuad menyebutkan, ED merupakan pegawai lama yang tidak ingin ikut reformasi birokrasi.

"Kalau yang kemarin itu pegawai lama dia. Yang sudah kebiasaan lama, yang nggak mau ikut reformasi nggak mau berubah, yang menerima hadiah dalam bentuk apapun, tetap saja sudah ketangkap KPK masih ketawa-ketawa. Masih sempat-sempetnya fitnah saya. Pasti 1.000 persen fitnah," pungkasnya.

(dnl/dnl)

readmore »»  

Dari Cetak Uang, Peruri Bangun Menara 400 Meter di Blok M

Jakarta - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) akan memanfaatkan lahan miliknya di Jakarta untuk pengembangan kawasan komersial. Salah satunya kantor pusat Peruri di Jalan Palatehan, kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Peruri Prasetio menjelaskan pihaknya akan memanfaatkan kawasan kantor pusat Peruri seluas 5,4 hektar tersebut menjadi kawasan perkantoran, apartemen dan hotel.

Memang, setelah proses produksi dipindah ke Kecamatan Ciampal, Karawang Jawa Barat, praktis banyak lahan dan bangunan milik Peruri yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan beauty contest atau lelang pemilihan mitra. Dari usulan yang diajukan mitra, nantinya gedung di Blok M akan disulap menjadi tower dengan ketinggian maksimal 100 lantai.

“Sekarang lagi pengkajian. Tingginya ada bermacem-macem ada 88 lantai, di atas 70 lantai maksimal 100,” ucap Prasetio.

Untuk pengembangan dan pendanaan kawasan ini, Peruri akan menggandeng konsorsium yang bisa berasal dari BUMN ataupun swasta. Peruri sendiri hanya menyediakan lahan.

Saat ini, proses perizinan pengembangan sedang diproses di tingkat daerah dan pusat. Harapannya, mega proyek ini bisa dimulai pada awal 2014.

“Awal 2014 mulai dibangun. 2017 baru berdiri karena pembangunan maksimal 3 tahun,” tambahnya.

Untuk pengelolaan unit bisnis properti ini, akan berada di bawah anak usaha Peruri, PT Peruri Properti. Prasetio menjelaskan, di Jakarta masih ada lahan lain milik Peruri yang akan dimanfaatkan. Lahan tersebut, nantinya bisa dikembangkan untuk kawasan komersial, sekolah ataupun rumah sakit.

“Blok B Barito, Tarakanita 3 hektar, seberang Simprug Kebun Jeruk, Lebak Bulus (museum) dekat RS Fatmawati,” ujarnya.

Salah satu desain untuk menara tinggi tersebut bisa dilihat di sini.

(feb/ang)

readmore »»  

Dapat Rapor 'WTP' dari BPK, Jokowi: Jakarta Mencatat Babak Baru

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta periode 2012. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menilai Jakarta mencatat babak baru karena berhasil mempertahankan opini WTP.

"Saya bersyukur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat babak baru, berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), walaupun masih ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti," ujar Jokowi dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (30/5/2013).

Jokowi menambahkan bahwa perolehan opini WTP ini merupakan hasil kerja kolektif antara Eksekutif dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga menjadi bukti, bahwa pengawasan DPRD selama ini berjalan dengan baik.

"Kita mengelola uang yang tidak sedikit, tahun ini saja Rp 50 triliun, itu duit gede banget. Kalau ada 1,2,3,4,5,6,7,8 harus diperbaiki, ya memang harus diperbaiki," kata Jokowi usai rapat.

Hasil pemeriksaan BPK ini harus ditanggapi oleh Pemprov DKI selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan ini dibacakan.

(sip/hen)

readmore »»  

Tentukan Harga Premium Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500/Liter, Ini Alasan Pemerintah

Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi pada pekan ketiga bulan Juni 2013 ini. Harganya premium menjadi Rp 6.500 per liter dan Solar Rp 5.500 per liter. Apa dasar pemerintah menetapkan harga tersebut?

"Kenaikan harga BBM subsidi nanti arahnya, premium Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter," ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo ketika ditemui di kantornya, Kamis (30/5/2013).

Dikatakan Susilo, alasan dibedakan dua harga jenis BBM subsidi antara premium dan solar.

"Alasannya karena premium banyak dikonsumsi kendaraan pribadi, sedangkan solar lebih banyak dikonsumsi kendaraan niaga seperti truk, bus dan lainnya, ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkap Susilo.

Diakui Susilo memang solar lebih banyak diselundupkan atau disalahgunakan dibandingkan dengan premium.

"Memang lebih banyak diselundupkan tapi nanti pas naik margin keuntungan dari selundupkan mengecil jadi orang kan makin males, tapi ya namanya orang mau niat seludup BBM ya susah," tandasnya.

(rrd/dru)

readmore »»  

Setoran APBN Turun Rp 41,3 T, DPR Rapat dengan Bos Pajak dan Bea Cukai

Jakarta - Komisi XI DPR hari ini melakukan rapat dengan pemerintah diwakili beberapa pejabat Kementerian Keuangan, di antaranya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk membahas turunnya target penerimaan negara tahun ini.

Pemerintah memang mengajukan penurunan penerimaan negara dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 menjadi Rp 1.488,3 triliun, turun Rp 41,3 triliun dari APBN 2013 Rp 1.529,7 triliun.

Berdasarkan pantauan detikFinance, dalam rapat itu, pemerintah diwakili Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono, Plt Kepala Badang Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro, dan Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan.

Rapat dimulai pukul 14.45 WIB atau terlambat 45 menit dari jadwal yang seharusnya. Pimpinan rapat adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

"Daftar hadir itu ada 27 orang, artinya sudah mencukupi quorum dan fraksi juga tercukupi, dengan begitu rapat dibuka," kata Harry membuka rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013)

Rapat dimulai dengan pemaparan oleh Plt Kepala BKF Bambang Brodjonegoro. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Dirjen Pajak Fuad Rahmany.

(dnl/dnl)

readmore »»