RI Perlu Belajar Dari Thailand Soal Neraca Perdagangan

Bandung - Neraca perdagangan Indonesia terus defisit, padahal hal in bagian dari fundamental perekonomian. Indonesia perlu belajar dari negara tetangga yang neraca perdagangannya kuat seperti Thailand.

"Kalau Thailand misalnya, dia ada neraca perdagangan yang kuat," kata Kepala Divisi Stabilitas Sistem Keuangan OJK Hari Tangguh di Acara Pelatihan di Hotel Sensa Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/9/2013).


Indonesia juga pernah mengalami kondisi rupiah anjlok, dan inflasi yang melambung tinggi pada krisis 1998. Namun pada periode itu ada kebijakan yang diterapkan pemerintah sehingga Indonesia mampu pulih dari keterpurukan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto di tempat yang sama mengatakan untuk mengantisipasi masalah gejolak ekonomi khususnya di pasar saham, perlu diversifikasi instrumen investasi untuk bisa meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.


Menurutnya, ada 2 hal yang dapat menggerakkan pasar Indonesia yaitu kinerja termasuk aspek fundamental dan sentimen. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia.


"Penggerak pasar ada 2 yaitu kinerja yang termasuk aspek fundamental dan sentimen, kinerja jelek tapi kalau nggak ada sentimen negatif ini tidak akan memicu volatilitas," katanya.


Untuk itu, perlu adanya diversifikasi instrumen investasi untuk bisa mengamankan portofolio seperti pemindahan saham ke obligasi atau deposito. Selain itu, perlu dibentuk Investor Protection Fund (IPF) untuk melindungi dana investor di pasar modal.


"Pelaku pasar perlu dibentuk IPF nanti kalau ada yang merugikan investor padahal bukan kesalahan dia, terutama investor kecil jadi perlu ada perlindungan," kata dia.


Hal lain juga perlu menegakkan market integrity dengan membangun infrastruktur perdagangan yang efisien agar investasi aman.


"Di pasar modal ada jenis infrastruktur yang dibangun terkait single investor identity (SID) untuk mempermudah dan melacak transaksi apakah transaksi dilakukan oleh investor yang bersangkutan dan cara bertransaksi sehingga ada investor nakal bisa dilihat," ucapnya.


Dia menambahkan, perlu adanya insentif pajak untuk investor sehingga market bisa dikembangkan. "Misalkan investor dari luar karena mereka membawa masuk modal ke Indonesia dan menggerakkan pasar dan bisa meningkatkan likuiditas pasar," kata Rahmat.


(drk/hen)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Perajin Tahu Tempe Tak Masalah Kedelai Rp 10.000/Kg Asalkan Harga Stabil

Jakarta - Tingginya harga kedelai di pasaran yang saat ini mencapai Rp 10.000/Kg membuat perajin tahu-tempe memilih menghentikan produksinya. Harga kedelai yang terus naik, membuat perajin tahu tempe kebingungan, mereka menuntut kestabilan harga.

"Harga kedelai saat ini tinggi, sekarang kalau di Jakarta harga kedelai Rp 9.000 per Kg, kalau di luar Jakarta Rp 10.000 per Kg," ujar Ketua II Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Sutaryo ketika dihubungi detikFinance, Minggu (8/9/2013).


Menurut Sutaryo, padahal harga kedelai sebelum kurs rupiah terhadap dolar AS melemah, masih berkisar Rp 7.500 per Kg, kini perajin kesulitan memproduksi tahu dan tempe karena kebingungan menghitung biaya produksi dan margin yang harus didapat.


"Banyak perajin sudah menghentikan produksinya, ada juga yang terpaksa mengurangi produksi karena terlalu mahal kedelainya, apalagi 90% pasokan kedelai berasal dari impor, kalau sudah impor dengan rupiah jeblok seperti ini ya harga kedelainya naik tinggi," ungkap Sutaryo.


Menurut Sutaryo, pada dasarnya perajin tidak keberatan berapa harga kedelai yang dipatok, tetapi yang diinginkan adalah kepastian dan kestabilan pasokan dan harga.


"Kita tidak masalah kalau harganya Rp 10.000 per Kg, tapi asal stabil, tidak seperti saat ini hari ini naik, besok naik lagi lusa naik lagi, perajin kesulitan menentukan berapa harga pokok produksinya," katanya.


(rrd/hen)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Prudential Raup Premi Rp 5,9 Triliun Dalam 6 Bulan, Naik 32%

Jakarta - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) pada Semester I-2013 meraup premi bisnis Rp 5,9 triliun atau meningkat 32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Demikian Keterangan Tertulis perseroan, dikutip detikFinance Minggu (8/9/2013)


Pertumbuhan ini berkontribusi pada 30% pertumbuhan pendapatan premi total yang mencapai Rp 11,8 triliun. Total aset Prudential Indonesia pada semester pertama juga naik 31% menjadi Rp 46,5 triliun.


Menurut Presiden Direktur Prudential Indonesia William Kuan, pertumbuhan perusahaan ditopang dari produktivitas agen, ekspansi produk dan program layanan pelanggan serta program tanggung jawab social perusahaan yang menunjukkan komitmen jangka panjang.


Sampai dengan 30 Juni 2013, Prudential Indonesia juga membayar total klaim dan manfaat sebesar Rp 4,7 triliun. Hal ini sebagai realisasi komitmen perseroan melindungi lebih dari 1,9 juta nasabah.


(hen/rrd)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

SKK Migas Kini Punya 'Alat' Anti Korupsi

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meluncurkan aplikasi pengaduan dan pelaporan yang disediakan bagi siapa saja yang memiliki informasi perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan pekerja SKK Migas. Aplikasi ini diberi nama KAWAL (Buka, Bawa, dan Laporkan) tujuannya untuk mencegah tindakan korupsi.

Pengawas Internal SKK Migas Budi Ibrahim mengatakan, untuk menjamin prinsip kerahasiaan laporan pengaduan, SKK Migas telah menunjuk analis profesional independen yang bertugas menampung informasi awal dan mengelola setiap laporan pengaduan yang masuk.


"Kemudian laporan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pedoman Whistle Blowing System (WBS) SKK Migas," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/9/2013).


Jenis dugaan pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti oleh KAWAL SKK Migas adalah, dugaan korupsi, pelanggaran pedoman etika dan gratifikasi, kecurangan, benturan kepentingan, pelecehan, dan penyebaran/pembocoran rahasia perusahaan.


Aplikasi ini disediakan SKK Migas sejalan dengan maksud pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aplikasi ini juga merupakan implementasi dari Pakta Integritas SKK Migas (dahulu BPMIGAS) yang ditandatangani pada 27 November 2007.


“Upaya ini menunjukkan keseriusan SKK Migas dalam penegakkan good governance dan penerapan proses bisnis yang bersih dari KKN,” katanya.


Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko telah menekankan pentingnya komitmen good governance dalam pelantikan pejabat SKK Migas, beberapa waktu lalu. Widjonarko meminta pejabat SKK Migas bersikap lebih peka dalam mengemban amanah jabatan yang dipercayakan.


Kepekaan yang lebih tinggi harus ditujukan kepada potensi hal-hal yang berbau gratifikasi. SKK Migas juga meminta kepada kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) maupun stakeholders lainnya untuk ikut menjaga pimpinan dan pekerja SKK Migas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak mendorong ke arah gratifikasi atau lainnya yang berpotensi menjadi pidana.


“Kami mendorong kepada siapa saja untuk mengadukan potensi terjadinya korupsi, suap dan praktek kecurangan lain melalui KAWAL SKK Migas,” kata Widjonarko.


Aplikasi KAWAL SKK Migas dapat diakses melalui tujuh saluran melalui online (www.skkmigas.go.id/wbs), email (skkmigas@tipoff.asia), SMS (081291714304), telepon (021-23507071), fax (021-23507072), PO Box (2647 JKP 10026), dan drop box (Gedung Wisma Mulia Lantai 35, Jalan Gatot Subroto Kav 42, Jakarta).


(rrd/hen)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Fundamental Ekonomi Indonesia Lebih Lemah Daripada Thailand dan Filipina

Bandung - Salah satu faktor yang membuat ekonomi Indonesia mulai melemah dan rontoknya rupiah termasuk IHSG karena fundamental ekonomi yang masih rapuh. Hal karena lemahnya kebijakan sektor riil.

"Kalau bicara fundamental kita dibanding Filipina dan Thailand basis kita jauh lebih lemah, mereka bilang gini, kita nggak punya kebijakan sektor riil yang kuat, misal ada outflow nggak ada inflow yang balik, kalau Thailand misalnya, dia ada neraca perdagangan yang kuat," kata Kepala Divisi Stabilitas Sistem Keuangan OJK Hari Tangguh di Acara Pelatihan di Hotel Sensa Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/9/2013).


Indonesia juga pernah mengalami kondisi rupiah anjlok, dan inflasi yang melambung tinggi pada krisis 1998. Namun pada periode itu ada kebijakan yang diterapkan pemerintah sehingga Indonesia mampu pulih dari keterpurukan.


"Saya bukan muji Pak Harto, tapi di zaman Orde Baru, ada GBHN, Repelita, itu salah satu contoh bagus saja, sekarang kita nggak punya. Setidaknya dengan itu, kita tahu bagaimana yang harus dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Ada target-target yang harus dicapai. Kalau sekarang, itu MP3EI itu apa, bingung aku," ujarnya.


Menurutnya ekonomi Indonesia di tahun 2008 masih lebih baik dibandingkan kondisi ekonomi saat ini. "Ini bukan hanya kebijakan OJK tapi seluruhnya. Itu yang harus dilihat bahkan 2008 kita agak mendingan, ini jangka panjang," tandasnya.


Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto di tempat yang sama mengatakan untuk mengantisipasi masalah gejolak di pasar saham perlu diversifikasi instrumen investasi untuk bisa meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.


Menurutnya, ada 2 hal yang dapat menggerakkan pasar Indonesia yaitu kinerja termasuk aspek fundamental dan sentimen. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia.


"Penggerak pasar ada 2 yaitu kinerja yang termasuk aspek fundamental dan sentimen, kinerja jelek tapi kalau nggak ada sentimen negatif ini tidak akan memicu volatilitas," katanya.


Untuk itu, perlu adanya diversifikasi instrumen investasi untuk bisa mengamankan portofolio seperti pemindahan saham ke obligasi atau deposito. Selain itu, perlu dibentuk Investor Protection Fund (IPF) untuk melindungi dana investor di pasar modal.


"Pelaku pasar perlu dibentuk IPF nanti kalau ada yang merugikan investor padahal bukan kesalahan dia, terutama investor kecil jadi perlu ada perlindungan," kata dia.


Hal lain juga perlu menegakkan market integrity dengan membangun infrastruktur perdagangan yang efisien agar investasi aman.


"Di pasar modal ada jenis infrastruktur yang dibangun terkait single investor identity (SID) untuk mempermudah dan melacak transaksi apakah transaksi dilakukan oleh investor yang bersangkutan dan cara bertransaksi sehingga ada investor nakal bisa dilihat," ucapnya.


Dia menambahkan, perlu adanya insentif pajak untuk investor sehingga market bisa dikembangkan. "Misalkan investor dari luar karena mereka membawa masuk modal ke Indonesia dan menggerakkan pasar dan bisa meningkatkan likuiditas pasar," kata Rahmat.


(drk/hen)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pengusaha Mal Layangkan Surat Protes Ke Jero Wacik Soal Tarif Listrik

Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta kepada Menteri ESDM Jero Wacik untuk membatalkan kenaikan tarif listrik secara bertahap khususnya mulai 1 Oktober 2013. Rencana kenaikan tarif listrik 1 Oktober merupakan kenaikan tarif yang keempat kalinya yang dilakukan secara bertahap sejak awal 2013.

"Kami sudah kirim surat ke Menteri ESDM tembusannya ke PLN, meminta agar kebijakan kenaikan tarif listrik 1 Oktober 2013 dibatalkan," ungkap Ketua Umum APPBI Handaka Santosa kepada detikFinance, Minggu (8/9/2013).


Menurut Handaka, pemerintah sejak 1 Januari telah menaikan tarif listrik secara bertahap. Totalnya hingga saat ini sudah 3 kali berlaku setiap 3 bulan sekali.


"1 Januari naik, 1 April naik, 1 Juli naik tapi itu sudah berlaku sudah biarkan, tapi yang 1 Oktober ini kami minta dibatalkan, karena berat bagi kami," ucapnya.


Menurutnya jika pemerintah tetap memberlakukan kenaikan 1 Oktober maka akan sangat berdampak bagi pengusaha-pengusaha UKM di pusat-pusat belanja. Alasannya sebagai pengelola mal, pihaknya akan menaikkan tarif sewa maupun service charge ruang sewa ritel.


"Pengelola kan tinggal membebankan kenaikan tarif listrik ke penyewa tempat usaha, ya kasihan mereka, pedagang-pedagang UKM-UMKM yang berapa di mal seperti ITC Cempaka Emas, ITC Kuningan dan ITC-ITC lainnya mereka kan hanya menyewa kios-kios, kalau listriknya naik lagi ya kasihan mereka," tandasnya.


(rrd/hen)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Siap-siap, Tahu-Tempe di Jabodetabek Menghilang 3 Hari di Pasaran

Jakarta - Mulai Senin besok (9/9/2013) para pengrajin tahu-tempe se-Jabodetabek memastikan akan mogok produksi selama 3 hari hingga Rabu (11/9/2013). Akibatnya tahu-tempe akan menghilang di pasaran beberapa hari ke depan.

"Senin kita setop produksi, jadi besok Senin sampai Rabu tahu-tempe akan hilang di pasaran," ungkap Ketua II Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Sutaryo ketika dihubungi detikFinance, Minggu (8/9/2013).


Dikatakan Sutaryo, untuk hari ini para pengrajin tahu tempe masih produksi sehingga masih ditemukan tempe maupun tahu di Jabodetabek. Namun mulai besok jangan harap bisa menemukan makanan populer ini di pasar-pasar Jabodetabek.


"Saat ini sih masih produksi, tapi besok seluruh perajin se-Jabodetabek termasuk Jakarta mogok produksi," tandasnya.


Mogok produksi perajin tahu-tempe ini kata Sutaryo karena terus melonjaknya harga kedela akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini. Dampaknya harga kedelai di tingkat perajin tembus di atas Rp 10.000/Kg, padahal pemerintah sempat mematok harga maksimal Rp 7.450/Kg, walaupun kini aturan ini sudah dicabut.


"Harga kedelai terus naik, rupiah melemah harga kedelai naik lagi, kita naikkan harga tahu-tempe hari ini, besok kedelai naik lagi," tandasnya.


(rrd/hen)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»