Dompet Canggih Ini Bisa Cegah Pemborosan

Jakarta -Berawal dari tugas kuliah, 11 anak muda dari Management Bisnis Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung angkatan 2012 ini mampu membuat dompet yang dapat mengatur pengelolaan keuangan. Ini dia dompet canggih anti boros.

Direktur Marketing Goodism Inc, Praditya Dwi Wicaksono menjelaskan ide awal menciptakan dompet ini sendiri adalah karena latar belakang anak muda yang cenderung boros yang susah untuk mengelola keuangan, padahal uang saku mereka tiap bulan terbatas.

"Pertama kita rata-rata anak muda boros, dapat uang bulanan tapi di akhir bulan harus irit, kita membuat money managing yang berbentuk dompet," ujar Praditya saat ditemui detikFinance di acara Creativpreneur di Java Jazz, Jakarta (1/3/2014).

Kelebihan dompet ini dibandingkan dengan dompet yang lain adalah, dompet ini mampu memisahkan budget-budget untuk makan, transportasi dan hiburan agar tidak habis sebelum akhir bulan.

Selain dompet, anak muda ini juga membuat aplikasi untuk Android dan Apple yang membantu pengelolaan keuangan. Aplikasi tersebut akan mencatat pengeluaran serta mampu merencanakan berapa pengeluaran yang sesuai dengan uang saku atau pendapatan.

"Jadi dibuat budget makan, transportasi dan hiburan selain itu juga ada tempat rahasia, selain itu juga ada aplikasi smartphone yang bisa membantu perencanaan keuangan," ujarnya.

Menurut Praditya, dompet Goodism Inc ini sendiri sudah sejak Februari 2013. Namun baru bulan Desember 2013 yang lalu resmi diluncurkan.

"Kalau diluncurkan baru Desember 2013, tapi ide sudah dilakukan research dari bulan Februari 2013,"

Dompet yang dibanderol dengan harga Rp 460 ribu ini dibuat di Bandung, sedangkan untuk desain dibuat 11 anak muda ini sendiri bekerja sama dengan penjahit.

"Modal awal waktu itu Rp 30 juta patungan dari semua, Harganya Rp 460 ribu, dari bulan Januari 2014 sampe Februari sudah terjual 100 buah dompet," ujarnya.

(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Faktor Ini yang Sebabkan Bank Mutiara Tak Laku Dijual

Jakarta -PT Bank Mutiara yang dulu bernama Bank Century hingga kini tak kunjung terjual. Banyaknya intrik politik disinyalir menjadi salah satu penyebabnya.

Pakar Hukum dan Perbankan Pradjoto mengungkapkan, kegaduhan politik di DPR mempengaruhi divestasi Bank Mutiara yang seharusnya selesai tahun ini. Politisasi kasus Century oleh Timwas DPR juga membuat harga jual Bank Mutiara merosot.

"Bagaimana mungkin bank mau laku dijual kalau terus-menerus diwarnai kegaduhan politik sehingga terjadi kemerosotan harga akibat kegaduhan tadi," ujarnya saat acara diskusi bertajuk 'Transformasi Century ke Mutiara: Ada Apa Di Balik Bailout Bank Mutiara Rp 1,2 Triliun?', di Hotel Ibis Menteng, Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Sesuai Undang-undang, jika Bank Mutiara tidak dapat dijual sesuai dengan harga Penyertaan Modal Sementara (PMS), di dalam pasal berikutnya disebutkan bahwa bank tersebut bisa dijual dengan harga pasar.

Tapi jika dijual dengan harga pasar, meski itu perintah dari UU, masyarakat akan berpikir inilah kerugian negara yang muncul akibat penjualan bank tersebut.

"Tetapi inti utama dalam proses ini adalah biaya PMS yang besar tadi, itu sekarang menjadi merosot. Karena kalau dijual dengan harga PMS tersebut, berarti meminta price book value sangat tinggi. Padahal jika dihitung price book value-nya tidak seperti itu," terang Pradjoto.

Menurutnya, persoalan Bank Century itu mau diakui atau tidak, berakar dari persoalan-persoalan miss management di masa lampau.Next

(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Susi Air Ambil Alih Rute Perintis Merpati

Jakarta -Setelah berhenti beroperasi pada awal Februari lalu, rute-rute Merpati Indonesia diterbangi oleh maskapai penerbangan lain. Salah satunya Susi Air yang terbang ke rute-rute pesawat kecil Merpati.

Wakil Direktur Utama Susi Air Rudy Setyopurnomo mengatakan, kini Susi Air sudah terbang ke rute-rute yang biasanya dioperasikan pesawat kecil Merpati, karena Merpati tidak beroperasi lagi.

"Semua sudah dilayani oleh Susi Air, yang pesawat-pesawat kecil. Biak, Sorong, Merauke, Kupang, rute-rute yang ditinggalkan Merpati. Masyarakat kan perlu dilayani, ini keputusan ibu Susi," kata Rudy kepada detikFinance, Minggu (2/3/2014).

Mantan Bos Merpati ini tidak menyebut berapa total rute yang diambil oleh Susi Air, secara total, Susi Air memiliki lebih dari 200 rute penerbangan. "Itu dari Sabang sampai Merauke, termasuk rute yang Merpati itu," tambahnya.

Rudy mengaku rute-rute ini sangat menguntungkan bagi maskapai penerbangannya. Ada beberapa maskapai penerbangan lainnya yang juga terbang ke rute yang sama di antara Trigana Air, Aviastar.

"Itu menguntungkan karena masyarakat memang butuh. Kalau rute-rute pesawat besar itu sudah sama Garuda, Lion dan Sriwijaya," tutupnya.

(zul/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Mantan Bos Merpati Jadi Wadirut Susi Air

Jakarta -Mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Rudy Setyopurnomo kini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Susi Air. Rudy menempati posisi itu tak lama setelah dirinya diberhentikan dari Merpati akhir Juli 2013 lalu.

"Saya jadi Wadirut di Susi Air. Sejak saya sudah nggak di Merpati lagi," kata Rudy kepada detikFinance, Minggu (2/3/2014).

Rudy mengatakan, setelah tak lagi menjabat posisi sebagai Dirut Merpati karena diberhentikan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan 31 Juli 2013 lalu, Rudy mendapatkan posisi yang tak kalah penting di maskapai penerbangan swasta ini.

Menurutnya, selama di Merpati, Rudy sudah mengerahkan segala daya dna upaya agar maskapai penerbangan BUMN itu bangkit dan menunjukan kinerja yang lebih baik.

"Saya pokoknya selama saya di situ, saya sudah kerjakan sebaik-baiknya. satu sen pun saya tidak mengambil uang dari Merpati. Saya serahkan pengalaman saya, hati saya untuk Merpati. Sampai saya diberhentikan," kisah Rudy.

Dia pun mengatakan, bukanlah hal mudah untuk membangkitkan kembali Merpati. Banyak persoalan yang harus diselesaikan sebelum Merpati kembali beroperasi.

"Kalau mau bangun lagi, dia harus membayar asuransi pesawat terbang, sampai saat ini seluruhnya nggak dibayar. Kalau nggak bayar nggak boleh terbang. Nggak sederhana membangkitkan Merpati itu," tutupnya.

(zul/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Perbankan Harusnya Tidak Perlu Ditarik Iuran Berlipat

Jakarta -Per 1 Maret 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memberlakukan pungutan kepada seluruh industri jasa keuangan termasuk perbankan yang besarannya di kisaran 0,03-0,06% dari aset dan berlaku progresif.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai, OJK tidak perlu menambah beban tambahan dengan memberlakukan pungutan kepada perbankan. Pasalnya, selama ini perbankan sudah ditarik iuran oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga yang menjamin jika ada perbankan bangkrut.

"Ya kita menggugat double iuran. Ini jadi ribet terlalu banyak yang mungut-mungut, kan sudah ada LPS," kata Faisal saat acara diskusi bertajuk 'Transformasi Century ke Mutiara: Ada Apa Di Balik Bailout Bank Mutiara Rp 1,2 Triliun?', di Hotel Ibis Menteng, Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Menurut dia, untuk menghindari adanya pungutan double, perlu dikaji ulang terkait aturan ini. Faisal menyebutkan, ada baiknya jika pungutan yang diberlakukan bagi perbankan bisa ditarik lewat pajak yang dibayarkan ke pemerintah.

"Bank itu kan untung, kalau untung bayar pajak. Dari pajak itu dialokasikan buat lembaga pengawas perbankan. Lewat pajak saja, jangan lewat iuran-iuran segala. Lebih simpel," cetusnya.

(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Faisal Basri: Pengawasan Perbankan Lebih Solid Dilakukan BI

Jakarta -Industri perbankan saat ini tengah dihadapkan pada masalah kelayakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasinya. Belum lama ini, lembaga independen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan lembaga yang baru seumur jagung terbentuk itu.

Alasannya, keberadaan lembaga tersebut tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 23D UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan perbankan dilakukan oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia (BI).

Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Faisal Basri angkat bicara. Menurutnya, BI lebih punya kapasitas yang mumpuni di bidang perbankan.

"Menurut saya lebih solid ada di BI karena dewan gubernurnya semua tahu tentang bank. Walaupun ada Muliaman yang merupakan ex BI tapi itu hanya menangani mikro ekonomi, kalau ada krisis ekonomi gimana?," ungkapnya saat acara diskusi bertajuk "Transformasi Century ke Mutiara: Ada Apa Di Balik Bailout Bank Mutiara Rp 1,2 Triliun?", di Hotel Ibis Menteng, Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Faisal menjelaskan, walaupun keberadaan OJK memang diperlukan untuk pengawasan industri keuangan, masalah perbankan memang harus diawasi oleh pakarnya.

"Kalau OJK temboknya terpisah-pisah. OJK seperti di Australia kita mirip di sana punya OJK dan bank sentral," terang dia.

Namun, ada baiknya pengawasan perbankan di pegang langsung oleh OJK. Menurutnya BI akan lebih fokus mengawasi soal kebijakan moneter.

"Kelebihannya bank sentral fokus pada monetary policy (kebijakan moneter)," kata Faisal.

Terkait hal itu, perlu adanya amandemen UUD 1945 jika pengawasan perbankan dilakukan oleh OJK. Menurut Faisal, gugatan yang telah diajukan terkait OJK bisa saja dimenangkan pihak penggugat lantaran argumen yang diajukan punya kekuatan.

"Yang harus dilakukan segera harmonisasi perundang-undangan. Harus ada amandemen UU. Ada landasan yang kuat untuk minta pembatalan. Bisa jadi menang tapi karena di UU disebutkan begitu tapi capeklah ngurusin lembaga yang baru seumur jagung," tandasnya.

(drk/zul)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Bank Mutiara Harusnya Dibeli oleh Bank Milik Pemerintah

Jakarta -Memasuki tahun keenam, PT Bank Mutiara Tbk yang dulu bernama Bank Century belum juga terjual. Dalam peraturan, jika di tahun keenam belum juga laku, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjual bank gagal ini meskipun di bawah harga pasar senilai Rp 6,7 triliun.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengusulkan, salah satu cara efektif divestasi Bank Mutiara adalah dengan menjualnya ke bank-bank BUMN. Hal ini dimungkinkan menjadikan Bank Mutiara jauh lebih sehat.

"Agar Bank Mutiara bisa kuat lagi, tumbuh menjadi bank yang lebih sehat, bisa menghasilkan return. Sebaiknya yang beli harus bank BUMN yang juga sehat," ujar dia saat acara diskusi bertajuk "Transformasi Century ke Mutiara: Ada Apa Di Balik Bailout Bank Mutiara Rp 1,2 Triliun?", di Hotel Ibis Menteng, Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Dengan bersinergi dengan bank BUMN, Faisal menyebutkan, hal ini juga akan membatasi kepemilikan asing.

"Ada isu sekarang pembatasan asing diperbankan, kan ini bagus untuk kepemilikan bank BUMN," terangnya.

Selain itu, melalui pembelian oleh bank BUMN, kerugian pun akan bisa ditekan. Pasalnya, jika pembelian dilakukan oleh Bank BUMN pendanaannya dimungkinkan menggunakan obligasi rekap.

"Diusulkan beli pakai obligasi rekap, negara jadi tidak dirugikan. Harga jadi bisa maksimal. Obligasi rekap dibawa LPS. Sehingga bisa 3 kali price book value, kerugian jadi minimal. Ini harus ada niat baik ke sana, bukan ungkit masa lalu. Jadi nanti pembeli baru akan dirongrong masalah lama, jangan sampai minta diskon gara-gara bank ini bermasalah," tegasnya.

(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»