Ini 4 Masalah Utama Ekonomi Indonesia

Jakarta -Kalangan pengusaha menilai perekonomian Indonesia masih terus bertumbuh. Di tahun politik sekali pun yang dianggap tahun yang penuh ketidakpastian, ekonomi RI masih terus bergeliat.

Namun, ada beberapa masalah utama perekonomian Indonesia yang bakal mengahambat keberlangsungan ekonomi secara umum dan khususnya dunia usaha.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero Ismed Hasan Putro mengatakan, ada 4 masalah besar yang dapat menghambat perekonomian Indonesia, salah satunya adalah utang luar negeri Indonesia yang membumbung tinggi.

"Utang luar negeri kita tinggi sekali lebih dari Rp 2.000 triliun," kata dia saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Selain masalah utang, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah mencapai di atas Rp 300 triliun. Angka ini sangat membebani pemerintah. Sebaiknya, kata dia, anggaran yang disediakan untuk subsidi BBM dialihkan untuk infrastruktur yang membangun.

"Subsidi BBM di atas Rp 300 triliun. Ini harusnya dialihkan saja ke infrastruktur di Sulawesi misalnya atau Sumatera akan lebih membangun. Berhenti memperbesar porsi subsidi, subsidi yang menikmati orang di Jakarta, Jepang dan Korea karena kendaraan mereka laku," ungkapnya.

Di samping itu, tingginya angka impor pangan di atas Rp 300 triliun juga menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mandiri pangan.Next

(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Tips Berbisnis di Tahun Politik dari Bos Sahid Group

Jakarta -Secara langsung maupun tidak, ekonomi dan politik selalu berkaitan. Selalu mengevaluasi dari kejadian sebelumnya menjadi salah satu kunci sukses untuk tetap bisa bertahan menghadapi guncangan ekonomi di tahun politik.

Chairman Sahid Group Sukamdani Sahid Gitosardjono mengungkapkan, seorang wirausahawan atau pebisnis harus mampu membaca situasi termasuk politik sehingga mampu mengatasi kemungkinan hambatan yang akan menghadang.

"Memang itu ada kaitannya tapi menurut pendapat saya bagaimana cara menghandle usaha ke politik dalam keadaan apa pun tetap bisa maju. Kuncinya kita harus bisa mengerti apa sejarah yang pernah terjadi, evaluasi jadi bisa melihat ke depan untuk buat kemajuan jadi nggak hanya termenung," ujarnya saat Diskusi Pemilu di Mata Dunia Usaha, di Resto Bengawan Solo, Grand Sahid Hotel, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Menurut Sukamdani, dirinya selalu bisa mengatasi setiap permasalahan dalam berbisnis. Pengusaha properti yang sukses di bidang perhotelan ini mengatakan, jiwa berwirausaha itu harus ditanamkan dalam diri. Menciptakan inovasi menjadi salah satu untuk bisa eksis di dunia usaha.

"Usaha sesuai dengan pengalaman saya mengalami krisis beberapa kali bisa eksis terus dan setiap ada masalah bisa diatasi. Dari tahun 1953 bisa eksis terus tiap ada masalah bisa diatasi, cara-caranya bagaimana membangun jiwa kewirausahawan, bisa mengerti antisipasi keamanan dan kemajuan, inovasi juga perlu, kreasi saja nggal cukup kita harus mencoba yang belum pernah ada," terang dia.

Lebih jauh dia menjelaskan, kepercayaan juga perlu ditanamkan kepada setiap partner bisnis. Hal itu akan menumbuhkan keberlangsungan bisnis secara terus-menerus.

"Saat krisis besar 1998 kan ekonomi sulit, kita ada utang tapi tetap harus jujur siap untuk membayar pinjaman ke perbankan. Kita pilih secara riil mana aset yang bisa kita jual, waktu itu contoh aset yang di Bali, hotel kita jual untuk membayar pinjaman, kepercayaan tetap harus dijaga," jelas dia.

Sukamdani menambahkan, sebagai pemimpin sama halnya dengan pebisnis yaitu harus berani mengambil risiko dan kebijakan yang punya solusi.

"Sama juga kayak pemimpin harus berani mengambil risiko, kebijakan. Jangan kayak pas Century, nggak ada yang ngamankeun (mengamankan). Jadi hancur," tandasnya.

(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Lewat E-Hospital, Transaksi Nasabah BRI di Rumah Sakit Lebih Mudah

Jakarta -PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kini melayani nasabah sampai ke Rumah Sakit. BRI menggandeng sejumlah Rumah Sakit untuk menerapkan layanan E-Hospital, salah satunya RS Fatmawati-Jakarta.

"E-Hospital BRI ini merupakan layanan terintegrasi antara rumah sakit dan Bank BRI untuk memudahkan pasien melakukan pembayaran tagihan rumah sakit secara online dimana saja, baik di teller, maupun e-channel Bank BRI, seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri), EDC (Electronic Data Capture), Internet Banking BRI, maupun Mobile Banking BRI," ujar Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, Minggu (23/3/2014).

Ali mengatakan, dengan layanan ini, pihak rumah sakit juga mendapat beberapa keuntungan antara lain dapat melakukan monitoring terhadap cash inflow dan outflow secara realtime online.

"Informasi tagihan pasien dapat diterima dengan jelas dan akurat, serta Effisien sebab Rumah Sakit tinggal menggunakan infrastruktur, jaringan dan tenaga kerja dari BRI," pungkas Ali.

Dia menambahkan, fasilitas E-Hospital BRI ini merupakan pengembangan dari Cash Management System (CMS) BRI. Melalui CMS BRI ini perusahaan dapat melakukan transaksi keuangan sendiri secara langsung, dengan menggunakan tiga konsep, yakni cash pooling, transaksional, dan Account Information & Reporting.

16 Titik

Sementara itu, Ali mengatakan, saat ini pihaknya memberikan pelayanan penerimaan pembayaran pasien RSUP Fatmawati di 16 titik payment point. "Sejak tahun 2013 lalu, enam titik diantaranya sudah online melalui sistem E-Hospital BRI," papar dia. Next

(dru/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Wamen ESDM: Beli BBM Subsidi Skema Non Tunai Segera Dilaksanakan

Jakarta -PT Pertamina (Persero) sedang membangun sistem monotiring dan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) dengan RFID-nya. Namun program tersebut dianggap penting tak penting oleh Kementerian ESDM.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, lebih memilih program wajib beli BBM subsidi dengan menggunakan non tunai (tidak menggunakan uang tunai, tetapi menggunakan kartu e-money/ATM atau kartu khusus).

"Non tunai, kita akan segera lakukan," kata Susilo ditemui di Kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip Minggu (23/3/2014).

Susilo mengutarakan, mungkin masyarakat akan bingung dan bertanya-tanaya, program RFID belum dimulai sekarang pemerintah justru berencana menerapkan program wajib beli BBM dengan non tunai.

"Karena non tunai ini sebetulnya lebih unggul daripada RFID. Non tunai ini sebetulnya tidak mengeluarkan biaya sama sekali, apalagi pihak bank juga sudah siap, selain itu kita juga sudah mau lakukan koordinasi dengan Menko perekonomian kalau diperlukan," katanya.

Susilo menambahkan, program wajib beli BBM dengan non tunai ini merupakan salah satu usaha kementeriannya, agar konsumsi BBM subsidi dapat dikendalikan.

"Kan kita sebetulnya masalahnya omdo (omong doang) atau tidak, kita nomer satu berusaha semaksimal mungkin yang kuota BBM subsidi 48 juta kilo liter itu tidak terlampaui," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah berjanji program non tunai tersebut tidak akan membebankan masyarakat, karena tidak ada tambahan biaya. Nantinya akan ada kartu khusus untuk dapat membeli BBM subsidi, untuk mendapatkannya tinggal mendaftar ke pihak bank dengan menyerahkan KTP dan copy surat kendaraan (STNK).

(rrd/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Wamen ESDM: Program RFID Itu Penting Nggak Penting

Jakarta -Program sistem monitoring dan pengendalian BBM yang sedang disiapkan PT Pertamina (Persero) tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, bahkan terkesan jalan ditempat. Kementerian ESDM sendiri menganggap RFID antara penting dan tidak penting.

"RFID? penting nggak penting ya," ucap Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo ditemui di Kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip Minggu (23/3/2014).

Susilo mengatakan, jika program RFID tersebut bukanlah urusan dari Kementerian ESDM, karena seluruhnya atas inisiatif Pertamina.

"RFID itu di Pertamina, kalau dibilang omdo (omong doang) tanyalah ke Pertamina. kan Pertamina ni kan yang nomer satu merencanakan, kemudian juga melaksanakan termasuk juga pemilihan siapa yang akan melaukan pemasanngan. Semua itu adalah menjadi tanggung jawab Pertamina," katanya.

"Kalau misalkan dalam pelaksanaan itu ada masalah, masalahnya saya juga ga tau, kami cuma mengingatkan pertamina, bagaimana itu. gitu loh, kan pelaksana semuanya Pertamina," kata Susilo lagi.

Padahal, program RFID ini sendiri merupakan perintah dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Kementerian ESDM.

Berdasarkan Surat Keputusan penugasan pengaluran BBM PSO (subsidi) ke badan usaha seperti PT Pertamina, PT Surya Parna Niaga dan PT AKR Corporindo, BPH Migas mewajibkan badan usaha tersebut menyediakan infrastruktur IT (salah satunya RFID) dalam setiap penyaluran BBM subsidi.Next

(rrd/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

BNI Cabang London Kelola Dana US$ 15 Juta Milik KBRI

Jakarta -Kantor Cabang PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) di London mengurus 67 rekening milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Dana yang dikelola mencapai US$ 15 juta (Rp 150 miliar).

Menurut Pemimpin Cabang BNI London Nungky Indraty KBRI yang menjadi nasabahnya berasal dari negara-negara di Eropa, Afrika, Timur tengah sampai Amerika.

"Ini kas besi, uang yang diberikan pemerintah kepada KBRI. Jumlahnya harus tetap, tapi bisa ditarik kalau urgent," ujarnya ketika ditemui di kantornya, 30 King Street, London, Inggris, akhir pekan lalu.

Uang ini disimpan dalam bentuk giro sehingga bunganya tidak terlalu besar. Selain berbentuk kas besi, uang KBRI ini juga ada yang berbentuk kas tunai yaitu uang yang dipakai untuk kegiatan operasional.

Tahun lalu, BNI Cabang London meraup pendapatan bunga US$ 4,94 juta, naik dari sebelumnya US$ 3 juta. Pemasukan ini didapat melalui aktivitas loan dan trade finance dengan fokus di bisnis-bisnis sekitar Eropa.

BNI London mulai beroperasi di 1985 sebagai kantor perwakilan, dan setahun kemudian tepatnya pada 29 Desember 1986, BNI London secara resmi beroperasi sebagai kantor cabang.

BNI London merupakan merupakan satu-satunya bank dari Indonesia yang punya lisensi sebagai kantor cabang di bawah otorisasi dan regulasi Jasa Keuangan Inggris.Next

(ang/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Begini Kondisi Perekonomian RI di Tahun Politik

Jakarta -Tahun politik dinilai kalangan dunia bisnis sebagai hal yang positif. Banyaknya uang yang keluar yang dipakai untuk belanja politik menjadi peluang bisnis yang baik.

Pengusaha UKM Susanto mengungkapkan, tahun pemilu justru menjadi peluang tumbuhnya perekonomian bagi kalangan pengusaha. Setiap calon legislatif atau pun presiden berlomba-lomba menarik masyarakat untuk menjadi simpatisan. Hal ini akan membutuhkan tingkat konsumsi yang tinggi.

"Saya selaku pengusaha sehari-sehari jualan mie, bihun, abon, pokoknya ritel, justru pemilu ini luar biasa. Orang kampanye kan minimal ada kaos, minum, snack. Ini konsumsi masyarakat akan meningkat karena setiap caleg bersaing sehingga banyak sekali uang-uang dikeluarkan. Ini ada kesempatan konsumsi snack, nasi bungkus yang tinggi jadi secara umum pemilu positif di mata pengusaha," kata Susanto saat Diskusi Opini Live PILIHAN INDONESIA Pemilu di mata dunia usaha, di Resto Bengawan Solo, Grand Sahid Hotel, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama RNI Group Ismed Hasan Putro mengatakan, secara umum dalam 10 tahun terakhir, tahun politik tidak berpengaruh signifikan dalam dunia usaha. Bahkan, dalam 5 tahun terkahir, tahun pemilu sudah menjadi 'zona nyaman' bagi para pengusaha.

"2004 dan 2009 pemilu seperti festival, dunia usaha dalam 5 tahun terakhir sudah nyaman dengan suhu politik karena seperti apa pun politik tidak akan mempengaruhi dunia usaha, kita akan terus tumbuh," kata dia.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini sudah mulai matang. Adanya hiruk-pikuk politik menjadi hal yang lumrah. Yang perlu diwaspadai adalah tingginya angka korupsi di Indonesia. Hal ini bisa menggerogoti tumbuhnya perekonomian di Indonesia.

"Demokrasi politik mulai matang. Kayak di Jepang pemilu tidak berpengaruh. Negara-negara mapan secara ekonomi bisa menjadi referensi. Kita optimistis kedewasaan demokrasi akan akan membuat ekonomi tumbuh," paparnya.

"Problem terbesar adalah korupsi tapi di China dan Korsel juga banyak korupsi tapi mereka ada penindakan tegas. Pemilu jangan dilihat sebagai ancaman karena diharapkan dari waktu ke waktu mencari pemimpin yang friendly terhadap dunia usaha dan menarik investor asing," pungkasnya.

(drk/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»