Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi di DKI Baru Terpasang 7%

Jakarta -Perusahaan pelaksana pemasangan alat pemantau dan pengendali BBM bersubsidi atau radio-frequency identification (RFID), PT Inti (Persero) terus menggenjot pemasangan RFID di DKI Jakarta. Sejak Juli 2013, hingga saat ini baru terpasang 331.000 unit RFID di kendaraan atau hanya 7,3% dari target 4,5 juta unit kendaraan di Jakarta.

"RFID yang sudah terpasang di Jakarta sudah mencapai 331.000 kendaraan," kata Manajer Sosialisasi Sistem Monitoring Pengendalian BBM PT Inti (Persero) Andy Nugroho kepada detikFinance, Minggu (4/5/2014).

Andy mengungkapkan, minat masyarakat di Jakarta yang ingin memasang RFID relatif rendah. Dalam sehari terpasang hanya 700-1.000 unit kendaraan, meskipun pernah terpasang RFID di 4.000 kendaraan per hari.

"Kami terus gencarkan sosialisasi masyarakat untuk segera memasang RFID. Termasuk membuka 5 posko registrasi online di Jakarta, agar masyarakat makin mudah memasang RFID," ungkapnya.

Ia menambahkan selain DKI Jakarta, dalam waktu dekat pihaknya akan memperluas pemasangan RFID di Kalimantan. "Target kami Juni 2014," katanya.

Pemasangan RFID di Jakarta sudah dimulai sejak 1 Juli 2013 dengan target 4,5 juta kendaraan. PT Inti memenangkan tender pasangan RFID sebanyak 100 juta unit kendaraan dan 92.000 nozel SBPU di seluruh Indonesia.

Jika sistem ini sudah bisa diterapkan, maka PT Pertamina akan membayar kepada PT Inti sebagai pengembalian investasi Rp 18 per liter dari setiap BBM subsidi yang tersalurkan melalui sistem RFID ini. Namun hingga kini eksekusi kapan waktu efektif pencatatan dan pengendalian konsumsi BBM subsidi melalui RFID belum jelas waktunya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pengusaha Mal Senang Produk Bermerek Serbu Pasar Lokal

Jakarta -Masyarakat Ekonomi ASEAN akan dimulai akhir tahun depan, hal tersebut akan membuat makin banyaknya produk-produk asing, termasuk produk bermerek bebas masuk ke Indonesia. Namun bagi pengusaha mal, serbuan produk asing akan berdampak positif bagi negara.

"Orang banyak yang berpandangan negatif kita kebanyakan impor, yang banyak itu impor minyak, tapi kalau barang modal, barang jadi seperti baju, sepatu dan lainnya justru ada nilai positifnya," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Handaka Santosa kepada detikFinance, Minggu (4/5/2014).

Menurutnya, serbuan barang-barang impor apalagi barang mahal dan terkenal alias bermerek, justru akan menguntungkan negara dari sisi devisa.

"Untungnya apa? hemat devisa, karena barang-barang branded ini banyak dijual di Indonesia, orang-orang Indonesia tidak perlu harus jauh-jauh ke luar negeri beli barang tersebut, devisanya nggak keluar," ucapnya.

"Barang-barang seperti Zara, Giordano, Uniqlo kalau nggak dijual di sini, orang Indonesia pasti beli di luar negeri," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Sudah 4 Bulan, Penjualan Rumah Subsidi Masih Nihil

Jakarta -Penjualan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP/subsidi bunga) selama 4 bulan pertama 2014 masih nihil. Penyebabnya, Kementerian Keuangan belum menerbitkan aturan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk harga rumah subsidi yang baru, yang diusulkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Belum terbitnya pembebasan PPN membuat pengembang harus menjual rumah subsidi dengan harga lama yang masih bebas PPN. Hal ini membuat pengembang memilih tak membangun rumah karena marginnya tipis.

"Karena belum ada keputusan bebas PPN, jadi tak ada penjualan rumah, sampai sekarang," kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz kepada detikFinance, Minggu (4/5/2014)

Untuk mengatasai masalah ini, ia mengizinkan para pengembang menggunakan harga jual baru rumah bersubsidi yang ditetapkan Kemenpera untuk rumah yang menggunakan skema KPR FLPP tanpa harus menunggu keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembebasan PPN. Namun konsekuensinya dengan harga baru ini, maka konsumen harus membayar PPN 10%.

"Betul boleh," katanya.

Sebelumnya Djan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 3 Tahun 2014 tentang FLPP Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera mengatur pelonggaran penghasilan, hingga mematok harga berdasarkan provinsi.

Seperti diketahui, harga rumah subsidi sebelumnya masih berdasarkan wilayah. Untuk wilayah I antara lain di Jawa, Sumatera dan Sulawesi kecuali Jabodetabek harganya Rp 88 juta menjadi Rp 105 juta.Next

(hen/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Ini Perbandingan Tarif Listrik Industri RI dan Malaysia

Jakarta -Pengusaha mengklaim tarif listrik industri di Malaysia lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Lalu apakah benar tarif listrik di Negeri Jiran itu lebih murah?

Berikut perbandingan tarif listrik industri kedua negara:

1. Indonesia

Sejak 1 Mei 2014 pemerintah Indonesia memberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap untuk industri golongan I-3 dan I-4. Kenaikan listrik dilakukan per dua bulan sekali hingga Desember 2014. Khusus untuk golongan I-3 yang dikenaikan kenaikan tarif listrik hanya khusus bagi perusahaan yang sudah go public atau melantai dibursa saham.

Golongan I-3 sendiri merupakan industri skala menengah dengan daya di atas 200 kVA, sedangkan untuk golongan I-4 adalah Industri skala besar dengan daya 30 MVA ke atas.

Untuk besaran tarif industri golongan menengah dan industri besar tersebut yakni:

Periode I3 I-4Next

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Bulan Depan, PT Inti Buka Posko Pemasangan RFID di Kalimantan

Jakarta -PT Inti (Persero) selaku pihak yang melakukan pemasangan alat monitoring dan pengendali bahan bakar minyak (BBM) atau RFID (radio frequency identification), akan mulai melakukan pemasangan RFID di wilayah Kalimantan pada Juni 2014.

"Target kami, Juni 2014 akan mulai melakukan pemasangan RFID di Kalimantan," kata Manajer Sosialisasi Sistem Monitoring Pengendalian BBM PT Inti Andy Nugroho kepada detikFinance, Minggu (4/5/2014).

Andy mengatakan, walau Juni pemasangan RFID diperluas ke Kalimantan, pihaknya juga terus fokus melakukan pemasangan RFID di DKI Jakarta.

"Jakarta tetap ada posko pemasangan RFID. Kita tetap fokus. Apalagi sekarang pemasangan sudah bisa dilakukan dengan mendaftar secara online," ungkapnya.

Untuk pendaftaran online, cukup mengikuti 2 langkah pengisian. Langkah pertama mencakup pengisian data pendaftar dan data kendaraan berikut foto STNK.Langkah selanjutnya mencakup pengisian data kendaraan sesuai yang tertera di STNK serta tempat dan waktu pemasangan RFID yang Anda inginkan.

Setelah itu pendaftar akan mendapatkan tiket pendaftaran yang berisi data Anda dan kendaraan, juga sebuah tanda barcode yang bisa di-scan oleh petugas pemasangan RFID di tempat yang pilih. Print atau simpan screen shot bukti daftar (di gadget/ponsel pintar) dan tunjukkan kepada petugas di posko pendaftaran.

Sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengatakan, pemasangan RFID di Kalimantan didahulukan karena wilayah tersebut banyak sekali kendaraan tambang dan perkebunan.

"Disinyalir banyak kendaraan tersebut yang menggunakan bahan bakar solar, tetap menggunakan solar subsidi dengan cara melansir solar di SPBU," kata Hanung beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, Pertamina pernah melakukan uji coba dengan sistem yang mirip RFID di wilayah Kalimantan. Hasilnya penyalahgunaan BBM subsidi terutama solar turun drastis.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pengusaha Klaim Tarif Listrik di Malaysia Lebih Murah daripada RI

Jakarta -Para pengusaha tetap tidak menerima kenaikan tarif listrik industri dan bisnis yang diberlakukan pemerintah. Apalagi tarif listrik yang baru tersebut ternyata diklaim lebih mahal dibandingkan dengan tarif di negara lain seperti di Malaysia.

"Tarif listrik kita itu lebih mahal dibandingkan Malaysia. Kalau tidak percaya silahkan cek di situs TNB (Tenaga Nasional Berhad/PLN Malaysia)," kata Ketua Umum Asosiaisi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Handaka Santosa kepada detikFinance, Minggu (4/5/2014).

Handaka mengungkapkan, jika tarif listrik Indonesia dibiarkan lebih mahal maka akan membuat produk-produk dalam negeri sulit bersaing di pasar internasional.

"Apalagi sebentar lagi masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, kita makin sulit, barang-barang Malaysia, Singapura apalagi China jauh lebih murah, bahkan kita makin diserbu produk impor," ungkapnya.

Ia menambahkan, apalagi pemerintah saat ini menerapkan kenaikan tarif listrik adjustment (penyesuaian), di mana akan terjadi naik-turun tarif listrik tiap bulan tergantung nilai tukar rupiah (kurs) dan harga minyak/ICP (Indonesia Crude Price).

"Apalagi kita kena tarif adjustment, masa tiap bulan listrik bisa naik bisa juga turun, ini kan tidak akan kepastian berbisnis, bagaimana kita mau atur bisnis kita sama penyewa tenant kalau listriknya saja tidak tentu," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah memberlakukan kenaikan tarif listrik baru khususnya untuk industri untuk golongan I-3 khusus perusahaan go public (terbuka) dan golongan I-4.

Pemerintah juga menerapkan tarif adjustment untuk golongan R-3/TR, untuk Rumah Tangga besar, dengan daya 6600 VA ke atas, P-1/TR, untuk Kantor Pemerintah skala menengah, dengan daya 6600 VA sd 200 kVA, B-2/TR , untuk Bisnis skala menengah, dengan daya 6600 VA sd 200 kVA, dan B-3/TM, untuk Bisnis skala besar, dengan daya di atas 200 kVA.

Untuk tarif listrik industri di Malaysia sendiri berdasarkan situs resmi TNB dikenaikan mulai US$ 17,50 sen/kWh-US$ 35,50 sen/kWh atau sekitar Rp 1.750-3.550/Kwh

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pertamina Perluas Penjualan Elpiji untuk Orang Kaya Hingga ke Palembang

Jakarta -PT Pertamina (Persero) memperluas penjualan Bright Gas atau tabung elpiji ukuran 12 Kg kelas premium hingga ke Palembang, Sumatera Selatan, setelah sebelumnya diluncurkan di 6 kota besar. Penjualan elpiji 12 Kg yang targetnya menyasar masyarakat mampu ini cukup tinggi.

"Kita memperluas pemasaran Bright Gas di Palembang, sebelumnya produk ini sudah diluncurkan di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Balikpapan dan Batam. Saat ini Pertamina sudah memasarkan sebanyak 100.702 tabung Bright Gas " kata Senior Supervisor External Relation Pertamina Alicia Irzanova, dalam keterangannya, Minggu (4/5/2014).

Alicia mengungkapkan, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan 25 Mei 2014 nanti, Pertamina memberikan promosi kepada konsumen elpiji 12 kg biasa untuk menukarkan tabungnya secara gratis dengan tabung Bright Gas. Penukaran ini dapat dilakukan di pameran yang diadakan di Palembang Indah Mall (sampai 11 Mei 2014) dan Giant Kenten (sampai 25 Mei 2014).

"Untuk menukarkan tabungnya, konsumen hanya perlu datang ke lokasi pameran dan memberikan data dan alamat rumah. Agen kami akan mengantar tabung Bright Gas langsung ke rumah. Jadi tidak perlu membawa-bawa tabung lamanya," katanya.

Penukaran juga dapat dilakukan di agen resmi Bright Gas untuk wilayah Palembang yaitu PT. Dwi Ola yang beralamat di Jalan Kapt. A Rivai No.79 Palembang, serta dapat melakukan penukaran dan pengisian ulang dengan menghubungi no telepon 0711 377586–377587.

Bright Gas dijual dengan harga Rp 115.000 per tabung, sedangkan tabung elpiji 12 Kg reguler (warna biru muda) dijual masih di bawah Rp 100.000/tabung. Walaupun sedikit lebih mahal dibandingkan dengan elpiji 12 kg yang biasa, namun peminatnya cukup banyak.

"Selama pameran yang baru berjalan delapan hari, sudah 110 konsumen yang diantar Bright Gasnya ke rumah dan 300 konsumen sudah memesan namun masih menunggu habisnya elpiji yang sedang dipakai," ungkapnya.

Bright Gas adalah Liqufied Petroleum Gas (LPG) yang dikemas dalam tabung berwarna warni memiliki keunggulan, menggunakan double spindle valve, dilengkapi dengan karet pelindung dan stiker petunjuk penggunaan pada tabung. Tabung Bright Gas berisi 12 kg dan terdiri dari empat warna metalik, yaitu merah muda, ungu, biru dan hijau.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»