Deputi dan Staf Ahli Kementerian BUMN Dirombak

Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pagi pukul 06.30 WIB melakukan prosesi pemberhentian seluruh jajaran deputi dan staf ahli Kementerian BUMN. Selanjutnya Dahlan melantik posisi pejabat eselon 1 yakni deputi dan staf ahli dengan struktur baru.

Pemberhentian dan pelantikan digelar usai Dahlan melangsungkan senam pagi di silang monas. Saat pelantikan, Dahlan mengaku baru pertama kali memimpin prosesi pengangkatan petinggi Kementerian BUMN.

Sesekali Dahlan bertanya kepada protokol acara terkait apa yang harus dilakukannya saat memimpin upacara pelantikan.

"Saya belum pengalaman melantik. Anda petugasnya? Sumpahnya berapa? Susanan acaranya apa?" kata Dahlan saat bertanya kepada petugas protokol di acaea pelantikan pejabat eselon 1 BUMN di lantai 21 Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2014).

Bahkan saat diminta membacakan sumpah jabatan yang harus diikuti pejabat yang dilantik, mantan bos PLN ini justru meminta salah satu pejabat eselon 1 memimpin prosesi pembacaan sumpah. Mantan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Dwijanti Tjahjaningsih maju dan membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat lainnya.

"Silahkan mewakili ucapan sumpah. Siapa yang mewakili," sebutnya.

Hadir pada acara pelantikan ini, pejabat Kementerian BUMN dan jajaran direksi BUMN. Jajaran direksi BUMN yang hadir seperti Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, Direktur Utama KBN Sattar Taba, Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan, Direktur Utama BTN Maryono, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Sadikin, Direktur Utama Pegadaian Suwhono, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman, Direktur Utama Perhutani Bambang Sukmananto dan direksi BUMN lainnya.Next

(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Banyak Perusahaan Minta Diskon Iuran, OJK Kirim Surat ke Chatib Basri

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan Chatib Basri terkait perusahaan yang meminta keringanan pembayaran pungutan.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis Bidang Keuangan OJK Harti Haryanti mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.

"Surat sudah dilayangkan ke Kementerian Keuangan, masih menunggu pembahasan. Nunggu Pak Menteri," ujar Harti di Jakarta, seperti dikutip detikFinance, Senin (5/5/2014).

Harti menjelaskan, layangan surat tersebut dimaksudkan untuk meminta persetujuan atas permintaan perusahaan yang dinilai tidak mampu memenuhi seluruh ketentuan pungutan OJK. Perusahaan-perusahaan ini dimungkinkan untuk mendapatkan diskon pungutan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk besarannya, Harti menyebutkan masih harus menunggu persetujuan Menkeu.

"Sekarang dalam proses kordinasi dengan Menkeu, mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ada, tunggu ya," terang dia.

Perlu diketahui, OJK memberikan keringanan pembayaran pungutan kepada perusahaan yang dinilai sedang mengalami kesulitan keuangan berupa penyesuaian pungutan hingga nol persen. Keringanan ini tidak diberikan serta-merta namun perlu dilakukan secara selektif yang kemudian dikoordinasikan kepada Kementerian Keuangan.

Beberapa persyaratan diterapkan pada masing-masing industri. Misalnya untuk bank umum, BPR, dan BPRS. Pada jenis industri keuangan itu, penerima keringanan adalah yang dalam pengawasan khusus; dalam likuidasi, dan dalam upaya penyehatan. Ada pula kriteria yang bila bank dipungut akan mengakibatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di bawah ketentuan.Next

(drk/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Waterfront Securities: IHSG Mix

Jakarta -IHSG pada perdagangan Jumat 2 Mei 2014 ditutup melemah 0,03% pada level 4838. Sektor pertambangan mengalami koreksi terbesar. Investor asing melakukan net sell senilai Rp86,1 miliar. Indeks di bursa Wall Street pada perdagangan Jumat ditutup melemah akibat kecemasan akan memburuknya ketegangan di Ukraina, meskipun pada awal sesi indeks sempat menguat karena data nonfarm payrolls yang meningkat pada level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Memburuknya kondisi di Ukraina, menimbulkan kecemasan akan dijatuhkannya sanksi ekonomi terhadap Rusia. Data nonfarm payrolls AS bulan April meningkat menjadi 288 ribu, dari bulan sebelumnya 203 ribu dan lebih baik dari estimasi 210 ribu. Tingkat pengangguran turun menjadi 6,3% dari 6,7% dan lebih baik dari estimasi 6,6%. Pada pekan ini, selain mencermati data ekonomi, diperkirakan pergerakan indeks di bursa Wall Street akan dipengaruhi oleh perkembangan politik di Ukraina. Data ekonomi AS yang akan dirilis pada pekan ini diantaranya ISM se rvice, trade balance, consumer credit, wholesale inventories. Dari domestik, pasar akan menantikan RDG pada Kamis pekan ini dan pengumuman capres dan cawapres yang diperkirakan akan dilakukan pada pekan ini. Indeks Harga Saham Gabungan diperkirakan bergerak mixed. Hari ini IHSG bergerak pada kisaran level 4815 — 4880. Rekomendasi: KLBF, BBRI, AALI, PGAS, BMRI, SMRA, BWPT. (ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Kredit Macet Tinggi, BTN Ditegur OJK

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melayangkan sanksi kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) terkait restrukturisasi kredit macet.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis menyatakan, OJK pernah melayangkan sanksi kepada BTN terkait janggalnya laporan keuangan.

Ini menyusul temuan OJK dan Bank Indonesia (BI) mengenai tidak terpenuhinya penetapan perhitungan kolektibilitas kredit macet yang direstrukturisasi.

"BTN merestrukturisasi kredit macet kolektibilitas 5 menjadi lancar. Padahal kan harus melewati kolektibilitas 4 atau 3 terlebih dahulu, atau masuk kolektibilitas diragukan atau kurang lancar dulu. Dalam case BTN lebih banyak kepada aspek tidak memenuhi penetapan kolektibilitas kredit restrukturisasi. Katakanlah kredit macet itu direstrukturisasi, tapi tidak sesuai ketentuan," kata dia di Jakarta, seperti dikutip Senin (5/5/2014).

Irwan mengatakan, hingga saat ini OJK masih terus mengawasi pihak BTN untuk terus membenahi laporan keuangannya. Ke depan, lanjutnya, apabila BTN akan melakukan restrukturisasi kredit macet harus memperoleh izin dari pimpinan regulator terkait.

"BI sudah mengambil tindakan tegas waktu itu, makanya direksi tidak lolos fit and proper test lagi waktu mau perpanjang. Dan kita di OJK meneruskan dan memastikan supervisory (pengawasan) tersebut," jelas dia.

Berdasarkan laporan keuangan BTN 2013 (audited), rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) net bank tersebut mencapai 3,04% dan NPL gross sebesar 4,05%, tertinggi di antara 3 BUMN lainnya, yaitu NPL Bank Mandiri yang sebesar 0,58%, NPL BNI 0,5%, dan NPL BRI 0,34%.

Nilai kredit macet BTN juga terus membesar setiap tahun. Sejak tahun 2009-2013, kredit macet yang masuk kolektibilitas 5 naik dari hanya Rp 1,06 triliun (2009) menjadi Rp 3,15 triliun.

Terus naiknya nilai kredit macet di BTN menimbulkan kecurigaan bahwa beberapa pengembang, yang selama ini menolak ide akuisisi, justru merupakan pihak yang membuat kualitas kredit bank tersebut memburuk.

Sementara itu, ketika diminta berkomentar terkait rencana akuisisi BTN oleh Mandiri, Irwan mengaku mendukung aksi korporasi tersebut. “Kalau akuisisi itu berdampak baik bagi kedua entitas tersebut, kenapa tidak? Yang penting dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

(drk/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Dahlan Iskan: Patriotisme BRIsat di Orbit Luar Angkasa

Jakarta -Dari Tual terbang ke Bali. Dulu jual sekarang beli. Itulah pantun yang tiba-tiba diucapkan seorang tokoh saat berada di dalam lift kantor pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Hari itu Direktur Utama BRI, Sofyan Basyir, menandatangani kontrak pembelian satelit dari perusahaan Amerika Serikat Space System/Loral, LLC. Satelit itu akan diluncurkan oleh perusahaan Prancis, Arianespace.

Presiden SBY hadir di acara itu meski tidak memberi pidato sambutan. Saya dan Menkominfo Tifatul Sembiring mendampingi beliau. Banyak pertanyaan wartawan setelah itu: Perlukah BRI beli satelit sendiri? Mengapa dilakukan sekarang ketika mau pilpres?

Saya sudah biasa menerima pertanyaan yang menyelidik seperti itu. Jadi jawabannya pun juga sudah di luar kepala.

Yang paling tahu perlu beli satelit sendiri atau tidak tentu manajemen BRI sendiri. "Kalau Indonesia itu seperti Tiongkok atau India, memang tidak perlu," jawab Sofyan Basyir, Dirut BRI. Dua negara itu berupa daratan (mainland). Komunikasinya bisa lewat kabel.

Tapi Indonesia ini berpulau-pulau, jarak dari barat sampai ke timurnya 5.200 km. Jaringan BRI menyebar ke seluruh pelosok dan ke seluruh pulau.

"Kalau BRI sudah puas seperti ini, juga tidak perlu satelit," tambahnya.Next

(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi di DKI Baru Terpasang 7%

Jakarta -Perusahaan pelaksana pemasangan alat pemantau dan pengendali BBM bersubsidi atau radio-frequency identification (RFID), PT Inti (Persero) terus menggenjot pemasangan RFID di DKI Jakarta. Sejak Juli 2013, hingga saat ini baru terpasang 331.000 unit RFID di kendaraan atau hanya 7,3% dari target 4,5 juta unit kendaraan di Jakarta.

"RFID yang sudah terpasang di Jakarta sudah mencapai 331.000 kendaraan," kata Manajer Sosialisasi Sistem Monitoring Pengendalian BBM PT Inti (Persero) Andy Nugroho kepada detikFinance, Minggu (4/5/2014).

Andy mengungkapkan, minat masyarakat di Jakarta yang ingin memasang RFID relatif rendah. Dalam sehari terpasang hanya 700-1.000 unit kendaraan, meskipun pernah terpasang RFID di 4.000 kendaraan per hari.

"Kami terus gencarkan sosialisasi masyarakat untuk segera memasang RFID. Termasuk membuka 5 posko registrasi online di Jakarta, agar masyarakat makin mudah memasang RFID," ungkapnya.

Ia menambahkan selain DKI Jakarta, dalam waktu dekat pihaknya akan memperluas pemasangan RFID di Kalimantan. "Target kami Juni 2014," katanya.

Pemasangan RFID di Jakarta sudah dimulai sejak 1 Juli 2013 dengan target 4,5 juta kendaraan. PT Inti memenangkan tender pasangan RFID sebanyak 100 juta unit kendaraan dan 92.000 nozel SBPU di seluruh Indonesia.

Jika sistem ini sudah bisa diterapkan, maka PT Pertamina akan membayar kepada PT Inti sebagai pengembalian investasi Rp 18 per liter dari setiap BBM subsidi yang tersalurkan melalui sistem RFID ini. Namun hingga kini eksekusi kapan waktu efektif pencatatan dan pengendalian konsumsi BBM subsidi melalui RFID belum jelas waktunya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pengusaha Mal Senang Produk Bermerek Serbu Pasar Lokal

Jakarta -Masyarakat Ekonomi ASEAN akan dimulai akhir tahun depan, hal tersebut akan membuat makin banyaknya produk-produk asing, termasuk produk bermerek bebas masuk ke Indonesia. Namun bagi pengusaha mal, serbuan produk asing akan berdampak positif bagi negara.

"Orang banyak yang berpandangan negatif kita kebanyakan impor, yang banyak itu impor minyak, tapi kalau barang modal, barang jadi seperti baju, sepatu dan lainnya justru ada nilai positifnya," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Handaka Santosa kepada detikFinance, Minggu (4/5/2014).

Menurutnya, serbuan barang-barang impor apalagi barang mahal dan terkenal alias bermerek, justru akan menguntungkan negara dari sisi devisa.

"Untungnya apa? hemat devisa, karena barang-barang branded ini banyak dijual di Indonesia, orang-orang Indonesia tidak perlu harus jauh-jauh ke luar negeri beli barang tersebut, devisanya nggak keluar," ucapnya.

"Barang-barang seperti Zara, Giordano, Uniqlo kalau nggak dijual di sini, orang Indonesia pasti beli di luar negeri," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»