Mana yang Lebih Cocok, 'Tol' Jokowi atau Prabowo?

Jakarta -Dua calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo melemparkan visi dan misi di bidang transportasi. Jokowi mengusulkan konsep transportasi tol laut atau pendulum nusantara sedangkan capres lainnya yakni Prabowo mengusung tol atas laut di pesisir utara Pulau Jawa. Infrastruktur transportasi tersebut masuk di dalam visi dan misi capres periode 2014-2019 untuk memangkas biaya logistik nasional.

Konsep tol laut Jokowi merupakan sistem pelayaran menggunakan kapal besar yang setiap hari berkeliling di pelabuhan-pelabuhan laut dalam atau deep sea port sedangkan tol versi Prabowo dibangun untuk mendukung transportasi darat seperti tol atas laut Bali.


Bagaimana kelebihan visi dan misi masing-masing capres di sektor transportasi?

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Harry Boediarto menjelaskan 2 jenis infrastruktur transportasi yang diusung capres tersebut memang tidak bisa setara jika dibandingkan namun dari kajian yang pernah dilakukan, ternyata angkutan laut untuk jarak tertentu yang paling efisien.


"Cara membandingkannya harus yang setara, hasil penelitian di Jepang, Inggris dan Amerika pada jarak tertentu angkutan laut adalah yang paling efisien karena daya angkut besar," kata Harry kepada detikFinance, Sabtu (24/5/2014).


Selain lebih efisien, kapasitas angkut moda laut lebih besar dan konsumsi BBM lebih sedikit dibandingkan moda darat.


"Emisi gas buang kecil, daya serap energi (fuel) efisien dibandingkan dengan moda darat. Saat ini moda darat sudah menghasilkan emisi gas buang terbesar dibandingkan moda lainnya, konsumsi fuel yang besar, dan lain-lain," sebutnya.


Harry menyebut skema tol laut atau pendulum nusantara lebih relevan dibangun dan dijalankan untuk memangkas ongkos logistik. Pasalnya Indonesia merupakan negara berbasis kepulauan.Next


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Di Forum Global, Wamenhub Jelaskan 'Ledakan' Populasi Motor di RI

Jakarta -Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono menghadiri pertemuan International Transport Forum (ITF) Annual Summit 2014 di Leipzig, Jerman 21-23 Mei 2014. Dalam kesempatan itu, Bambang menjelaskan soal membludaknya populasi motor di Indonesia.

Data terbaru, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, ada 86,253 juta unit sepeda motor di seluruh Indonesia pada April 2014, naik 11 % dari tahun sebelumnya 77,755 juta unit.


Penjelasan soal populasi motor ini disampaikan dalam pembahasan 'The Shared Road to Safety–A Global Approach for Safer Motorcycling', yang diorganisasikan oleh IMMA (International Motorcycle Manufacturers Association di acara ITF.


"Kepemilikan sepeda motor di Indonesia adalah 1 sepeda motor untuk 4 orang," katanya seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2014)


Bambang mengatakan, tingginya kepemilikan tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain:



  • Harga sepeda motor murah dan mudah didapatkan.

  • Transportasi publik belum termasuk dalam perencanaan tata ruang, sehingga sepeda motor dianggap sebagai alternatif untuk menurunkan kemacetan lalu lintas.

  • Dealer dan institusi finansial memberikan skema kredit yang terjangkau untuk memiliki sepeda motor.


Ia juga mengatakan, kecelakaan di Indonesia terjadi setiap 5 menit dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas terjadi setiap 20 menit. Pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan kecelakaan dan tingkat fatalistasnya, melalui program keselamatan berlalu lintas untuk pengendara sepeda motor seperti:

  • Melakukan kampanye etika mengendarai sepeda motor.

  • Bekerjasama dengan manufaktur sepeda motor untuk inisiatif penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

  • Sosialisasi safety riding, didukung oleh komunitas sepeda motor dan korporat.

  • Meningkatkan partisipasi publik dalam mematuhi aturan tata cara berlalu lintas.

  • Menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan.


Tingginya kendaraan pribadi di Indonesia khususnya motor membuat pemanfaatan kendaraan umum berbasis massal seperti kereta api masih terbatas.

Menurut Bambang, rata-rata jumlah penumpang kereta api di Indonesia adalah 216,17 juta penumpang pertahun dan untuk barang adalah 6.26 juta ton/tahun, dengan total panjang jaringan jalan rel di Sumatera 1.835 km dan di Jawa 6,324 km.


Sementara itu, dari sisi angkutan udara, Bambang menjelaskan perkembangan penerbangan di Indonesia sangat cepat, terlihat dari produksi industri penerbangan dari tahun 2009-2013, di mana terdapat pertumbuhan yang tinggi baik dari segi angka penumpang maupun jumlah rute penerbangan.


"Pertumbuhan rata-rata penumpang adalah 15,26% di rute domestik dan 21,9 % di penumpang internasional per tahun dalam 5 tahun terakhir," katanya.


(hen/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pengusaha Minyak RI: Negara Kaya Minyak di Timur Tengah Sudah Kurangi Subsidi

Jakarta -Para pengusaha sektor minyak di dalam negeri melalui Indonesia Petroleum Association (IPA) menanggapi positif wacana yang disampaikan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jero Wacik soal hari libur bebas BBM subsidi.

Sebagai negara yang 'miskin' minyak sudah seharusnya Indonesia menghemat subsidi BBM bahkan negara-negara di Timur Tengah yang kaya minyak pun sudah mengurangi subsidi BBM.


Presiden IPA Lukman Mahfoedz mengatakan rencana itu tepat untuk menurunkan konsumsi BBM bersubsidi yang selama ini terus meningkat sehingga membebani anggaran negara.


"Bagus, artinya subsidi ini benar membebani, subsidi negara kaya minyak Timur Tengah itu sudah dikurangi," katanya di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (23/5/2014).


Menurut Lukman, besarnya subsidi energi termasuk BBM di Indonesia yang tahun ini mencapai Rp 280 triliun tak bisa dibiarkan. Sudah seharusnya subsidi BBM dihapus, untuk dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif seperti infrastruktur migas.


"Subsidi sudah Rp 280 triliun, itu (jumlahnya) luar biasa, bisa untuk bangun infrastruktur seperti kilang minyak itu Rp 20 triliun, kalau subsidi buat kilang bisa bangun 10-12 kilang setahun," katanya.


(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

SPBU di Perbatasan Timor Leste Hanya Buka Sampai Jam 12 Siang

Atambua -Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sangat sedikit tersedia di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Bahkan, SPBU yang tersedia itu hanya buka sampai 12.00 siang waktu setempat.

Salah satunya terjadi di kota Atambua yang merupakan ibukota kabupaten Belu. Kota ini memiliki dua SPBU yang terletak tidak berjauhan.


"Kalau di Atambua itu bensin yang dijual di SPBU itu jam 12.00 siang sudah habis," ungkap Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Atapupu Nyoman Ary Dharma di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (23/5/2014).


Menurutnya, kondisi ini terjadi karena tingginya konsumsi saat pagi hari. Masyarakat rela antre untuk mendapatkan BBM premium Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter. Sebab bila tidak, masyarakat harus menunggu lagi 2 hari kemudian mendapatkan BBM tersebut, atau membeli eceran dengan harga Rp 10.000/liter. Ini karena jarak SPBU yang jauh.


"Ya mereka antre saja terus panjang-panjang. Kalau nggak ya nunggu 2 hari lagi BBM-nya datang," ujarnya.


Kondisi ini juga mengindikasikan banyaknya pembelian BBM yang tidak seharusnya. Misalnya dengan pembelian berulang-ulang, untuk dijual kembali pada daerah tertentu dengan harga yang lebih mahal melalui penjualan eceran.


"Orang ngantre itu belum tentu untuk kebutuhan sendiri. Ada yang buat dijual lagi," sebut Nyoman.


Menurutnya ini sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah perbatasan. Akan tetapi tindakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut masih juga belum terjadi.


"Siapa yang mau tangkap. Meski sudah keliatan itu motor atau mobil tangkinya dimodifikasi ikut antre terus. Tetap saja tidak bisa ditangkap. Kecuali kedapatan tangan di jalan," pungkasnya.


(mkl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Thailand Dilanda Krisis Politik, Dahlan: Peluang RI untuk Bersaing

Jakarta -Krisis politik yang terjadi di Thailand memasuki babak baru, di mana militer mengambilalih kuasa di Negeri Gajah Putih. Beberapa kalangan menganggap ada sisi positif dari hal ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan, ini akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk bersaing dengan Thailand.


"Peluang besar bagi Indonesia untuk bersaing sama Thailand," kata Dahlan kepada detikFinance di Kawasan Dago, Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/5/2014).


Menurutnya, Indonesia masih lebih baik dibanding Thailand. Tidak hanya di bidang ekonomi, juga dalam hal kebebasan warga negara.


"Itu tidak gampang selesainya, karena ada UUD sana. UUD itu ada pasal menyebutkan, tidak boleh mengkritik kerajaan, mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan kerajaan. Berarti kita jauh lebih baik. Kemudian, pertumbuhan ekonominya," papar Dahlan.


Saat mengumumkan kudeta militer pada Kamis (22/5), panglima militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-O-Cha, meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Menurut Prayuth, kudeta ini demi mengembalikan kondisi Thailand normal seperti semula.


Dengan adanya kudeta militer, ada sejumlah ketentuan yang diterapkan. Selain membubarkan demonstran, militer juga melakukan sensor pada media massa. Seluruh televisi hanya diperbolehkan menyiarkan materi dari militer.Next


(zul/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Tiongkok Beli Gas Rusia Rp 4.000 T, Bagaimana Nasib Ekspor Gas RI?

Jakarta -Indonesia sampai saat ini terus mencoba merayu pemerintah China agar mengubah isi kontrak penjualan LNG (gas alam cair) ke Fujian, Tiongkok yang harganya sangat murah.

Di sisi lain, Tiongkok dan Rusia telah menandatangani kontrak monumental selama 30 tahun terkait jual-beli gas. Perusahaan energi raksasa Tiongkok membeli gas dari perusahaan gas Rusia senilai US$ 400 miliar atau Rp 4.000 triliun.


"Iya Tiongkok beli gas dari Rusia dalam jumlah besar sekali dan asal tahu harganya juga pasti mahal," ucap Deputi Pengendalian Komersil Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Widyawan Wiraatmaja, kepada detikFinance, ditemui di The 38th Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2014, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (23/5/2014).


Widyawan mengungkapkan, harga gas di pasar Rusia hingga di wilayah perbatasan Rusia mencapai US$ 9-10 per mmbtu. Bandingkan harga gas Tangguh Papua di Indonesia yang diekspor ke Fujian hanya US$ 3,35 per mmbtu.


"Itu kalau dibawa ke Fujian pasti nambah US$ 3 per mmbtu lagi. Tentunya impor gas Tiongkok dari Rusia tersebut menjadi moment tersendiri untuk pihak Tiongkok segera menyetujui renegosiasi kontrak gas kita, harus itu," ucapnya.


Ia menambahkan, impor gas Tiongkok memang sangat besar sekali, total mencapai 4 miliar kaki kubik per hari.


"Jumlah itu sama dengan kebutuhan gas nasional kita, besar sekali. Ini tidak heran karena Tiongkok kebutuhan energinya sangat tinggi, seperti listrik negara itu menambah kapasitas listriknya setahun mencapai 50 gigawatt (GW) atau sama dengan total kapasitas listrik yang dimiliki Indonesia saat ini mencapai 50 GW, tapi kita nambahnya sedikit-sedikit," tutupnya.


(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Alasan Anggaran Kementerian PU Dapat Pemotongan Terbesar

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena pemotongan anggaran paling besar di antara Kementerian/Lembaga lainnya. Anggaran kementerian ini dipotong sebesar Rp 22,746 triliun dari total anggaran Rp 84,148 triliun.

Apa pertimbangan pemotongan anggaran yang cukup besar kepada Kementerian PU?


"Pemotongan itu dilihat dari besaran anggaran awal. Satu-satunya yang tidak bisa dipotong kan anggaran pendidikan, karena 20% itu amanat Undang-undang Dasar. Yang lain kita lihat itu proporsional. Siapa yang paling besar, meski presentase sama, jumlahnya akan mengikuti," ungkap Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/05/2014).


Bambang juga memastikan, pemotongan anggaran tersebut tidak akan mengganggu operasional program kerja Kementerian PU tahun ini. Pemeliharan dan pembangunan jalan seperti Pantura tetap bisa dilakukan meski ada pemotongan anggaran.


"Belanja infrastruktur sudah menjadi prioritas. Kalaupun ada belanja modal dipotong, itu kan misalnya terkait gedung kantor, pemerintah bikin kantor. Yang dipotong yang seperti itu, bukan yang infrastruktur dasar. Misal untuk Pantura jelang lebaran itu tidak ada gangguan," papar Bambang.


Sedangkan untuk proyek tahun jamak (multiyears), tahun ini bisa dilakukan penundaan untuk dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang. Hal itu dilakukan agar terjadi keseimbangan antara sisi keuangan dengan program kerja yang harus dilakukan.


"Pokoknya begini. Segala pemotongan anggaran ini diupayakan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Tapi mungkin proyek yang memang tidak bisa dijalankan, ya itu silakan yang di-cut dulu," tegas Bambang.


Sebagai informasi, Inpres No 4/2014 mengamanatkan penghematan utamanya dilakukan terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.


“Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU),” sebut keterangan di situs resmi Sekretariat Kabinet.


(wij/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»