Penjualan Ritel di Mal Turun 5%-10% Awal Bulan Puasa

Jakarta -Tingkat penjualan ritel terutama di pusat-pusat perbelanjaan (mal) termasuk di Jakarta mengalami penurunan di awal-awal Bulan Puasa. Penyebabnya, konsumen masih fokus pada aktivitas awal Puasa dan belum banyak perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

"Memang turun tipis, turun lumayan 5%-10%," kata Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014)

Stefanus mengatakan lesunya penjualan ritel di mal antara lain bidang usaha restoran, sedangkan sektor ritel untuk kebutuhan pokok supermarket/hipermarket justru naik. Sedangkan untuk sektor ritel produk pakaian relatif masih bagus karena terbantu ada program Jakarta Great Sales di 74 mal Jakarta.

Ia mengatakan penurunan penjualan di mal pada awal Puasa biasa terjadi, apalagi tahun ini dibarengi dengan kegiatan persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres)

"Awal Puasa dan ada Pilpres, jadi konsentrasi orang agak kurang terhadap pembelian barang-barang," katanya.

Stefanus optimistis, tren lesunya penjualan ini akan berakhir pada minggu kedua bulan Puasa. Apalagi beberapa perusahaan sudah mulai membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerjanya.

"Minggu pertama orang lebih banyak buka Puasa di rumah, biasanya minggu kedua baru akan ramai, dan sudah ada THR orang mulai belanja, sekarang yang ramai supermarket," katanya.

Dalam aturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ketentuan pemberian THR diberikan paling lambat H-7 sebelum Lebaran atau sekitar tanggal 20 Juli 2014.

(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Biaya Buka Lahan Cara Legal Rp 3 Juta/Hektar, Dengan Bakar Lahan Rp 600.000/Hektar

Jakarta -Membuka lahan baru untuk sejumlah keperluan seperti perkebunan dengan cara membakar lahan masih kerap terjadi. Tindakan ilegal ini dipilih karena biayanya sangat murah daripada membuka lahan dengan cara-cara legal.

Guru Besar Universitas Riau Almasdi Syahza mengatakan ada sejumlah alasan yang mendorong praktik ini masih marak dilakukan.

Pertama, adalah biaya yang diperlukan untuk membuka lahan dengan cara dibakar jauh lebih murah ketimbang membuka lahan dengan cara legal yaitu membersihkan lahan dari sisa-sisa panen maupun tumbuhan lain yang mengganggu.

"Dari penelitian saya, untuk 1 hektar lahan yang dibuka dengan cara dibakar cuma perlu biaya Rp 600-800.000. Sementara kalau dengan cara yang benar, tidak mengganggu kelestarian alam itu biayanya bisa sampai Rp 3 juta untuk 1 hektar," kata Almasdi kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014).

Permasalahan berikutnya, adalah masalah pengawasan dari praktik pembakaran lahan ini. Di banyak kejadian, adanya titik api yang berhasil terpantau, tidak langsung mendapatkan penanganan.

"Jadinya, apinya sudah menyebar terlebih dahulu baru ditangani. Itu kan berarti pengawasannya tidak betul, lemah," katanya.

Faktor lain yang juga menjadi catatannya, adalah masalah penegakan hukum atas pelaku tindak pelanggaran yang merugikan banyak orang ini. Dirinya menyayangkan denda yang dikenakan bagi pelaku pembakaran lahan hanya Rp 1 miliar.Next

(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Penjualan Ritel di Mal Turun 5%-10% Pada Awal Bulan Puasa

Jakarta -Tingkat penjualan ritel terutama di pusat-pusat perbelanjaan (mal) termasuk di Jakarta mengalami penurunan di awal-awal Bulan Puasa. Penyebabnya, konsumen masih fokus pada aktivitas awal Puasa dan belum banyak perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

"Memang turun tipis, turun lumayan 5%-10%," kata Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014)

Stefanus mengatakan lesunya penjualan ritel di mal antara lain bidang usaha restoran, sedangkan sektor ritel untuk kebutuhan pokok supermarket/hipermarket justru naik. Sedangkan untuk sektor ritel produk pakaian relatif masih bagus karena terbantu ada program Jakarta Great Sales di 74 mal Jakarta.

Ia mengatakan penurunan penjualan di mal pada awal Puasa biasa terjadi, apalagi tahun ini dibarengi dengan kegiatan persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres)

"Awal Puasa dan ada Pilpres, jadi konsentrasi orang agak kurang terhadap pembelian barang-barang," katanya.

Stefanus optimistis, tren lesunya penjualan ini akan berakhir pada minggu kedua bulan Puasa. Apalagi beberapa perusahaan sudah mulai membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerjanya.

"Minggu pertama orang lebih banyak buka Puasa di rumah, biasanya minggu kedua baru akan ramai, dan sudah ada THR orang mulai belanja, sekarang yang ramai supermarket," katanya.

Dalam aturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ketentuan pemberian THR diberikan paling lambat H-7 sebelum Lebaran atau sekitar tanggal 20 Juli 2014.

(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Ide Soal Petani Pakai Pupuk Khusus, Ini Tantangannya

Jakarta -Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dalam debat Capres tadi malam berjanji akan mendorong penggunaan pupuk spesifik untuk para petani jika terpilih sebagai presiden. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas produksi tanaman pangan di dalam negeri hingga 40%, atau lebih tinggi daripada pupuk majemuk.

"Harus pakai pupuk majemuk yang spesifik. Misalnya perlu ada pupuk untuk jagung, beras, ubi. Jadi tidak umum, satu pupuk untuk semua. Dengan diberi pupuk majemuk, bisa tingkatkan produksi hingga 40%," kata Prabowo semalam.

Guru Besar Universitas Riau Almasdi Syahza mengatakan soal pupuk spesifik bukan hal baru di dalam penelitian pertanian pangan di Tanah Air. Menurutnya di banyak universitas negeri di Indonesia, penelitian soal pupuk spesifik ini sudah banyak dilakukan.

"Hasil penelitian di IPB (Institut Pertanian Bogor), di USU (Universitas Sumetera Utara) itu sudah ada penelitiannya, sudah banyak pula. Misalnya, untuk jagung pupuknya seperti apa, untuk beras seperti apa, dan lain-lain, itu sudah banyak penelitiannya," kata Almasdi kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014).

Menurut Almasdi, bukan hal yang mudah untuk menerapkan hasil penelitian itu. Masalahnya antaralain soal nilai keekonomian atau harga yang mahal masih menjadi kendala.

Petani di era modern ini, telah berpikir secara modern untuk bertindak mereka juga memperhitungkan faktor ekonomi. Bila secara ekonomi metode ini dinilai terlalu mahal maka dengan sendirinya akan ditinggalkan dan beralih kepada metode yang menawarkan biaya produksi yang lebih murah.

"Beda peneliti, beda lagi ekonomi. Kita sebagai peneliti sudah mampu menghasilkan pupuk yang spesifik, tapi industri kita belum siap. Karena bila diterapkan, secara ekonomi kurang efisien. Jadinya petani lebih suka beli yang universal (umum), satu pupuk bisa dipakai untuk macam-macam tanaman," tuturnya.

Untuk itu, menurutnya, perlu ada campur tangan dari Pemerintah dalam hal mendorong penelitian soal pupuk ini agar menghasilkan produk unggul berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau.

"Jadi bagaimana ini bisa diterapkan, pemerintah yang punya peran supaya peneliti kita menemukan yang kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau," katanya.

(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Debat Capres Terakhir Tak Jadi Tolok Ukur, Pelaku Pasar Tunggu Hasil Hitung Cepat

Jakarta -Pelaku pasar masih wait and see, meski hari pencoblosan masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, hasil quick count atau hitung cepat juga sudah dinanti pelaku pasar. Pada debat terakhir (ke-5) calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) kedua kubu saling 'serang', masing-masing kandidat ingin berusaha menampilkan yang terbaik dalam penampilan terakhirnya tapi tak menjadi tolok ukur bagi pelaku pasar.

Analis Pasar Keuangan Suluh Adil Wicaksono berpendapat, debat terakhir capres dan cawapres semalam dinilainya lebih seru. Kedua kandidat saling menyudutkan satu sama lain melalui sesi tanya jawab.

"Debat terakhir memang lebih seru dikarenakan pertanyaan antar kandidat mulai menyudutkan. Tetapi hal ini bukan tolok ukur keunggulan satu sama lain. Kesalahan kecil terkait pertanyaan mengenai kalpataru menjadi makanan empuk untuk meluruskan pertanyaan. Begitu juga terkait kasus sapi di mana pelakunya merupakan kader salah satu penyokong menjadi hal negatif," kata Suluh kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014).

Meski demikian, kata Suluh, debat semalam merupakan penutup yang apik. Tidak ada yang menang atau pun kalah. Rakyat akan menentukan pilihan dalam 3 hal, mengidolakan kandidat capres dan cawapres, mengikuti lingkungan sekitar atau keluarga, dan memilih karena janji-janji kandidat saat kampanye.

"Saya lebih mencermati kebijakan-kebijakan yang akan timbul setelah salah satu kandidat terpilih. Saat ini pasar menunggu hingga quick count berjalan," ujarnya.

Meski begitu, Suluh menyebutkan, pasangan Jokowi-JK dinilainya bisa lebih diterima pasar melihat latar belakang keduanya yang sama-sama sebagai pengusaha dan pernah ada di dalam pemerintahan.

"Pasar keungan saat ini masih wait and see. Saya melihatnya dari sisi pengaruh terhadap pasar saja. Kedua kandidat saat ini terlihat berimbang. Susah membedakan mana yang diterima pasar. Saya pribadi melihat pasangan nomor 2 sedikit lebih diterima pasar. Pasangan nomor 1 lebih fokus terkait isu-isu korupsi dan ekonomi umum," pungkasnya.

(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Target Produksi Minyak 1 Juta Barel/Hari Dianggap Tak Realistis

Jakarta -Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menargetkan bisa meningkatkan angka produksi minyak di awal tahun 2015 menjadi 1 juta barel per hari. Saat ini, produksi minyak baru mencapai 800.000-an barel per hari.

Keinginan Prabowo-Hatta tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Bahana Securities Budi Hikmat. Menurutnya, target angka tersebut tidak realistis. Selain memang saat ini tidak ada sumur baru sebagai sumber produksi minyak, Indonesia juga tidak tersedia kilang minyak yang mumpuni.

“Sepertinya nggak realistis deh meningkatkan angka produksi minyak 1 juta barel per hari, ini hanya memenuhi demand yang gila-gilaan. Ditambah tidak ada sumur baru. Itu selama belum ada investment agak sulit. Kita nggak bisa ngomong target karena kita nggak bisa mengendalikan demand, kita sekarang bukan negara OPEC lagi sejak 2004,” ujar Budi saat dihubungi detikFinance, Minggu (6/7/2014).

Budi menjelaskan, untuk mengatasi masalah tingginya konsumsi minyak di Indonesia sementara tidak dibarengi dengan produksi yang mencukupi, perlu dilakukan diversifikasi energi di luar BBM, secara serius baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kendaraan.

“Demand fuel dari kendaraan tinggi. Kita lambat melakukan diversifikasi energi. Kita itu surplus di gas tapi defisit di minyak, makanya yang perlu difokuskan itu konversi minyak ke gas bukan target menaikkan minyak. Ini masing-masing kandidat juga mengatakan kebijakan yang sama tinggal bagaimana men-delivered (menyampaikan) secara baik dan benar. Saya kira Jokowi lebih sistematis dalam penyampaian soal ini,” terangnya.

Konsumsi BBM yang tinggi, tidak dibarengi angka produksi mau tidak mau harus melakukan impor ke negara lain. Hal ini yang menyebabkan angka defisit neraca perdagangan terus meningkat. Ditambah, pertumbuhan kendaraan yang begitu cepat.

“Pertumbuhan kendaraan kita terlalu cepat itu berdampak pada defisit neraca perdagangan. Perlu digarisbawahi bahwa ada 4 hal yang punya angka defisit cukup besar yaitu kendaraan termasuk pesawat, BBM, Kimia, dan baja ringan. Defisit karena banyaknya impor,” ucap Budi.Next

(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Prabowo Sebut Defisit Lahan 730.000 Hektar, Apa Penyebabnya?

Jakarta -Permasalahan alih fungsi lahan pangan jadi kendala utama pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Menurut Capres Prabowo Subianto ada total 730.000 hektar lahan sawah yang terkonversi untuk tujuan lain.

Apa penyebab lahan-lahan pangan seperti beras, kedelai, jagung, dan lainnya beralih fungsi?

Guru Besar Universitas Riau Almasdi Syahza mengatakan, penurunan jumlah lahan pertanian pangan utamanya diakibatkan oleh alih fungsi lahan ke beberapa sektor industri seperti perumahan dan perkebunan.

"Di Sumatera itu, banyak peralihannya dari yang semula untuk tanaman pangan menjadi untuk tanaman sawit. Di daerah lain juga sama, cuma mungkin bentuknya yang berbeda. Kalau di daerah lain seperti yang tingkat pertumbuhannya tinggi, lahan pertanian pangan itu banyak yang dialihkan untuk perumahan," kata Almasdi kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014).

Penyebab alih fungsi ini, menurut dia dipengaruhi oleh kurang bergairahnya sektor pertanian tanaman pangan bila dipandang dari sisi ekonominya.

"Sekarang ini kan petani berpikirnya sudah untung rugi, tidak seperti dulu asal tanam saja. Mereka jadi berpikir tanaman pangan ini kurang menguntungkan, kurang bergairah. Karena, mereka berpikir untuk keluar biaya besar untuk bibit dan pupuk, tapi tidak ada kepastian harga, harganya bisa lebih rendah dari biaya produksinya. Jadi mereka berpikir bagaimana yang lebih pasti, misalnya pindah ke kelapa sawit, itu kan harganya lebih pasti petaninya juga lebih sejahtera, jadi banyak lah mereka yang beralih dari pertanian pangan," jelasnya.

Di sisi lain, upaya perluasan lahan dengan mencetak lahan pertanian baru pun juga sulit direalisasikan meskipun tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut adalah hal yang mutlak dilakukan.Next

(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»