Jokowi Diminta Cek Calon Dirjen Pajak ke KPK dan PPATK

Jakarta -Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany akan berakhir masa jabatannya 1 Desember 2014. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk lebih selektif memilih dirjen pajak yang baru, termasuk mengeceknya ke KPK dan PPATK.

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengungkapkan dirjen pajak yang baru diharapkan akan mampu menggenjot penerimaan pajak yang selama ini selalu tak pernah mencapai target. Hal ini menjadi penting sebagai portofolio Jokowi karena penerimaan pajak adalah tanggung jawab presiden.

Proses pemilihan dirjen pajak sebelumnya, seolah-olah menjadi hak istimewa Menteri Keuangan (Menkeu) yang kemudian disetujui oleh presiden.

"Kesannya tertutup dan tak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2014).

Selain mampu meningkatkan penerimaan pajak, dirjen pajak yang baru juga dapat memberantas kasus-kasus penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan atau wajib pajak.

"Kalau bersih ya diberi insentif, kalau nakal ya dihukum seberat mungkin,” katanya.

Secara teknis, seorang dirjen pajak yang baru harus mengerti terkait perpajakan mulai dari sumber daya manusia, dan integritas. Integritas dan kepemimpinan serta transparansi juga patut diperhatikan.Next

(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Latar Belakang Investor PLTU 'Raksasa' di Cilacap Masih Misterius

Jakarta -Hingga kini latar belakang investor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 'raksasa' Cilacap, Jawa Tengah kapasitas 5 x 1.000 Mega Watt (MW) yaitu PT Jawa Energi masih misterius. Padahal investasi pembangunan PLTU terbesar di dunia tersebut diperkirakan mencapai Rp 100 triliun lebih.

"Kami juga masih cari tahu siapa PT Jawa Energi ini, karena kapasitas pembangkit yang dibangun sangat besar sekali, biaya investasi yang dibutuhkan juga tidak kecil bisa Rp 100 triliun lebih," ujar Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) Bambang Dwiyanto kepada detikFinance ditemui di Kantor Diklat PLN, Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2014).

Bambang menambahkan yang ia tahu ada nama perusahaan listrik yakni PT Jawa Power. Namun informasi soal PT Jawa Energi, Bambang belum tahu latar belakang perusahaan tersebut.

"Kami tahunya Jawa Power yang mengelola PLTU Paiton, apalagi katanya Jawa Energi mempunyai proyek pembangkit listrik di Buleleng, Bali dan Kalimantan Utara, nanti kami cari informasinya lagi," ujar Bambang.

Bahkan Menteri ESDM Sudirman Said mengakui belum kenal siapa PT Jawa Energi yang akan membangun proyek di atas tanah milik TNI AD dan Polisi tersebut.

"Perusahaannya saya juga belum kenal dengan mereka, tapi saya dikenalkan oleh Bupati Cilacap," ucapnya.

Sudirman mengungkapkan, informasi yang diberikan Bupati Cilacap kepada dirinya, Jawa Energi merupakan perusahaan yang sudah teruji. Perusahaan ini mengoperasikan PLTU di Buleleng, Bali dan Kalimantan Utara.Next

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Jatah BBM Subsidi Sudah Menipis, Pertamina Tak Mau Pangkas Kuota ke SPBU

Jakarta -Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta PT Pertamina (Persero) melakukan pemotongan pasokan BBM (kitir) ke SPBU sebanyak 10% setelah harga BBM subsidi naik.

Menanggapi ini, pihak PT Pertamina tak akan melakukan pemangkasan kuota ke SPBU karena berisiko terhadap kepanikan warga seperti yang pernah terjadi pada September lalu. Posisi hingga akhir Oktober 2014, kuota BBM subsidi yang sudah terpakai mencapai 86% atau tersisa hanya 14% sampai akhir tahun.

"Nggak, nanti ribut lagi, seperti beberapa waktu lalu hal tersebut pernah dilakukan, yang terjadi masyarakat panik dan antre panjang di SPBU," tegas Senior Vice President Fuel and Distribution PT Pertamina Suhartoko kepada detikFinance, Minggu (9/11/2014).

Ia mengakui bila harga BBM subsidi tetap dinaikkan November ini, jatah BBM subsidi tidak akan cukup sampai akhir tahun. Sudah ada instruksi dari pemerintah agar Pertamina tetap memasok BBM subsidi sesuai kebutuhan masyarakat.

"Terkait darimana tambahan jatah BBM subsidi di luar jatah 46 juta kilo liter yang ditetapkan APBN, kami serahkan semuanya kepada pemerintah," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng meminta meminta pasca kenaikan harga BBM, pasokan BBM subsidi ke SPBU segera dikurangi.

"Jatah BBM subsidi kita kan sangat menipis, dikhawatirkan tidak akan cukup sampai akhir tahun, agar cukup maka setelah pemerintah naikkan harga BBM subsidi, Pertamina harus segera mengurangi pasokan BBM subsidi ke SPBU alias dikitir," ujar Andy.Next

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

PLN: Krisis Listrik di Sumatera Utara Sudah Berakhir

Jakarta -PT PLN (Persero) memastikan defisit pasokan listrik di Sumatera bagian Utara bisa ditanggulangi, sehingga pemadaman listrik bergilir di daerah tersebut sudah hampir tidak ada.

"Di Sumut (Sumatera Utara) sudah aman, bahkan dalam dua minggu terakhir pasokan listriknya surplus hingga 50 megawatt (MW)," kata Manajer Senior Komunikasi PT PLN Bambang Dwiyanto kepada detikFinance di Kantor Diklat PLN, Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2014).

Bambang mengatakan surplusnya pasokanan listrik dalam 2 minggu terakhir, maka kondisi pemadaman listrik bergilir sudah hampir tidak ada lagi.

"Jika konsumsi listrik meningkat khususnya mulai pukul 18.00-22.00 dan pasokan berkurang, PLN sudah ada kerjasama dengan hotel, mal, dan industri di Sumut untuk mengurangi pemakaian listriknya dan meminta mengalihkan sedikit konsumsi listriknya menggunakan genset sendiri, sehingga masyarakat tidak mengalami mati lampu di rumahnya," ungkap Bambang.

Semakin baiknya kondisi kelistrikan di Sumut saat ini kata Bambang karena, PLTU Pangkalan Susu 2x100 MW sudah bisa memasok listrik.

"Pangkalan Susu sudah uji coba sudah memasok listrik, sehingga pasokan listrinya bisa surplus, tapikan masih uji coba kalau ada yang kurang pembangkitnya dimatikan, benar-benar beroperasi penuh awal tahun 2015," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Sudah 1.036 Sumur Migas Dibor Selama 2014, Ini Hasilnya

Jakarta -Sepanjang 2014, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang beroperasi di Indonesia sudah mengebor 1.036 sumur migas untuk mencari tambahan cadangan migas baru.

"Hingga 31 Oktober 2014 diselesaikan 67 sumur eksplorasi dan 969 sumur pengembangan. Jumlah itu belum termasuk kerja ulang dan perawatan sumur yang jumlahnya mencapai puluhan ribu,” kata Kepala Humas SKK Migas Rudianto Rimbono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/11/2014).

Namun realisasi program pengeboran eksplorasi baru 51%. Dari 132 sumur yang direncanakan, sebanyak 67 sumur telah selesai dibor. Dari jumlah tersebut, 52 sumur merupakan migas konvensional, sisanya 15 adalah sumur non konvensional.

"Beberapa kendala yang dihadapi antara lain proses pengadaan, jadwal rig, izin pembebasan lahan dan persiapan lokasi," ujar Rudianto.

Untuk survei seismik, geologi, dan geofisika, dari rencana sebanyak 49 kegiatan, terealisasi sebanyak 31 kegiatan atau 63%. Sementara, pengeboran sumur pengembangan dari rencana 1.324 sumur dalam revisi program dan anggaran (work program and budget/WP&B), terealisasi 969 sumur atau 73%. Rig atau anjungan yang beroperasi untuk melakukan pengeboran mencapai 62 unit, dengan rincian 45 rig onshore dan 17 rig offshore.

Kegiatan lainnya adalah kerja ulang dan perawatan sumur. Kerja ulang dari rencana sebanyak 1.102 sumur, terealisasi sebanyak 833 sumur atau 76%. Sedangkan program perawatan sumur dari 32.657 kegiatan terlaksana 24.028 atau 74%.

"Dari kegiatan pengeboran sumur pengembangan, diperoleh initial produksi minyak sebesar 52.685 barel per hari dan 581 juta kaki kubik gas bumi per hari. Sedangkan dari kerja ulang dan perawatan sumur didapat tambahan produksi 26 ribu barel minyak per hari dan 286 juta kaki kubik gas bumi per hari. Total tambahan produksi minyak sebanyak 78.685 barel per hari dan gas bumi sebesar 867 juta kaki kubik per hari," ungkapnya.

Rudianto mengatakan tambahan ini untuk mengurangi gap karena produksi yang terus turun secara alamiah setiap tahun.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Selain Asian Agri, 9 Perusahaan Perkebunan Konglomerat Diduga Nunggak Pajak

Jakarta -Perusahaan-perusahaan perkebunan tengah menjadi sorotan terkait kepatuhan membayar pajak. Misalnya kasus tunggakan pajak Asian Agri Group yang mencapai triliunan rupiah.

Perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Mouna Wasef mengatakan dari 12 juta hektar lahan perkebunan saat ini, sebanyak 57,4% dikuasai korporasi-korporasi besar. Lahan-lahan tersebut dikuasai hanya segelintir orang-orang kaya yaitu 25 konglomerat lokal maupun asing seperti Malaysia dan Singapura.

Ia menyebutkan, dari 25 korporasi milik konglomerat tersebut, sedikitnya ada 9 perusahaan yang terindikasi menunggak pajak.

"Dari salah satu riset yang ICW lakukan, ada 9 perusahaan dari 25 perusahaan baik di Singapura, Malaysia dan Indonesia, ada indikasi itu (tunggakan pajak)," kata Mouna dalam diskusi soal Praktek Korupsi dan Penyimpangan Pajak di Sektor Perkebunan, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2014).

Menurutnya, berdasarkan analisa terhadap laporan keuangan masing-masing perusahaan, ada indikasi bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak membayar pajak secara benar.

"Kita mencoba melihat, membandingkan rasio pajaknya, rasio kepemilikan sahamnya, laba bersihnya, pendapatan, laporan keuangannya, setelah kita bandingkan satu-satu memang ada indikasi mereka melakukan hal yang sama (seperti Asian Agri)," jelasnya.

Mouna menambahkan untuk membuktikan kebenarannya perlu ada audit lengkap dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

"Ada indikasi itu dilihat dari rasio-rasio keuangan, tapi kan untuk membuktikan benar atau tidak harus ada laporan dan dokumen lebih lanjut," kata Mouna.

(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Ini Kota dengan Upah Buruh Tertinggi di Atas Jakarta

Jakarta -DKI Jakarta bukan kota di Indonesia yang memiliki nilai upah buruh tertinggi. Nilai upah Jakarta sebulan Rp 2,4 juta, lebih rendah dibandingkan Kota Batam dengan upah minimum sektoralnya mencapai Rp 2.640.080 per bulan.

"Upah Batam leih tinggi dibandingkan Jakarta," ungkap Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Asrial Chaniago kepada detikFinance, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Asrial, biaya hidup yang cukup besar menjadi salah satu alasan tingginya nilai upah buruh di daerah tersebut. Tingginya harga kebutuhan dasar Batam karena bersinggungan langsung dengan negara Singapura.

"Memang biaya hidup di Batam cukup tinggi. Contoh makan siang di warung Batam sekali makan Rp 20.000, Jakarta hanya Rp 10.000," imbuhnya.

Sama dengan Batam, upah yang diterima pekerja di Papua khususnya Kota Jayapura juga cukup tinggi, yaitu Rp 2.142.000. Namun nilai upah minimum kota (UMK) Jayapura masih jauh lebih rendah dibandingkan Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. "Jayapura kondisinya hampir sama, karena biaya hidup cukup mahal di sana," jelasnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»