Cegah Devisa 'Kabur' ke Luar Negeri, Mulai April 2015 Eksportir Wajib L/C

Jakarta -Pemerintah sedang memfinalisasi soal ketentuan wajib menggunakan fasilitas transaksi internasional Letter of Credit (L/C) kepada para eksportir. Ketentuan ini bertujuan agar devisa ekspor yang didapat para eksportir dalam negeri tercatat dan tak disimpan di luar negeri.

Malam ini, para menteri ekonomi seperti Menko Perekonomian Sofyan Djalil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojom dan lainnya menggelar rapat soal L/C di kantor kementerian perdagangan, Jakarta.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan rapat malam ini memfinalisasi rancangan peraturan menteri perdagangan (Permendag) tentang kewajiban kegiatan ekspor menggunakan fasilitas L/C.

"Itu akan dilaksanakan per tanggal 1 April 2015. Sekarang dipersiapkan peraturan menterinya dan akan ada satu kali lagi rapatnya final," kata Sofyan usai rapat di kantor Kemendag, Selasa (30/12/2014)

Ia menegaskan aturan ini akan mengatur semua produk ekspor dan komoditi dan sumber daya alam, dan mineral seperti batu bara, minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya wajib pakai L/C saat dilakukan ekspor.

"Jadi supaya kita tahu berapa yang diekspor, kemudian berapa harganya dan hasilnya harus masuk dalam devisa perbankan (dalam negeri)," katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya wajib L/C bagi eksportir, tujuannya agar data-data ekspor dapat terekam dan diketahui jumlah ekspornya.Next

(mkl/hen)

readmore »»  

Rekomendasi Soal Petral, Menteri ESDM: Segera Dilaksanakan Pertamina

Jakarta -Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri mengeluarkan 5 rekomendasi kepada pemerintah terkait keberadaan PT Pertamina Energy Trading (Petral), anak usaha PT Pertamina. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menanggapi rekomendasi tersebut.

"Saya sudah membaca rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, dan membicarakannya dengan Pertamina. Pemerintah mengapresiasi rekomendasi tersebut sebagai bagian dari perbaikan Tata Kelola Minyak dan Gas," ujar Sudirman Said, Selasa (30/12/2014).

Terkait rekomendasi yang khusus untuk anak usaha Pertamina yakni Petral, Sudirman Said menegaskan, rekomendasi tersebut akan segera dilaksanakan Pertamina.

"Terhadap rekomendasi tersebut Pertamina akan segera melaksanakannya, karena hal tersebut sejalan dengan rencana perbaikan mendasar di Petral dan Integrated Suplay Chain (ISC) yang telah diputuskan oleh Direksi Pertamina," ungkap Sudirman.

Ia juga sangat mengapresiasi langkah Direksi Pertamina yang sudah melakukan berbagai upaya merombak jajaran ISC dan dilanjutkan dengan perombakan jajaran direksi Petral.

"Saya juga menghargai sikap jajaran manajemen PT Pertamina yang sangat terbuka dan berorientasi pada perbaikan," katanya.

Terkait kembalinya kewenangan mengimpor minyak dan BBM yang dulunya di ISC kemudian diambil Petral sekarang balik lagi ke ISC, apalagi saat itu ISC dipimpin oleh dirinya, Sudirman membantah hal tersebut merupakan ajang 'balas dendam'

"Ini usaha meluruskan upaya transformasi, tidak ada hubungannya. Mohon tetap berpikir positif, nggak ada waktu untuk mikir dendam," candanya.

‎

(rrd/hen)

readmore »»  

Para Menteri Ekonomi dan Gubernur BI Kumpul di Kantor Rachmat Gobel

Jakarta -Para menteri ekonomi, malam ini berkumpul di kantor Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel di Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais, Jakarta. Pertemuan ini membahas terkait dengan letter of credit (L/C) pada transaksi perdagangan.

Rapat dimulai pada pukul 19.20 WIB, hadir Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

Selain itu, hadir Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Iya, kita rapat dulu (membahas L/C)," kata Rachmat saat memasuki auditorium Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (30/12/2014)

Sebagai informasi, L/C adalah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri.

(mkl/hen)

readmore »»  

Ini Temuan Mencurigakan Faisal Basri Cs di Petral

Jakarta -Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri menemukan beberapa aktivitas bisnis di Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang mencurigakan. Oleh karena itu, tim memutuskan untuk mencabut fungsi Petral dan mengalihkannya ke Integrated Supply Chain (ISC) yang ada di PT Pertamina (Persero).

Ditemani anggota tim lainnya, Faisal Basri memaparkan aktivitas yang mencurigakan Petral di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/12/2014). Berikut hasil temuan tersebut:

1. Mata rantai pengadaan tidak mengalami perbaikan berarti. Pengadaan minyak sudah sepenuhnya dari National Oil Company (NOC), tetapi NOC pemenang tender kerap hanya sebagai perantara. Hal ini dimungkinkan oleh Persetujuan Direksi No. RRD-54/C00000/2012-SO tertanggal 4 Juni 2012.

2. NOC rekanan Petral sering hanya sebagai fronting untuk memenuhi ketentuan bagi pemasok minyak yang sebenarnya. Contoh: Maldives NOC Ltd. Siapa pemasok sebenarnya yang berada di balik NOC itu, tidak diketahui pasti. Petral tidak mempermasalahkan dari mana asal atau sumber minyak yang diperoleh NOC pemasok.

3. Beberapa contoh kasus di mana NOC hanya bertindak sebagai perantara pihak ketiga untuk memenangi tender pengadaan minyak oleh Petral:

a. PTT (NOC Thailand) dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan. Mengapa SOCAR Trading Singapore Pte Ltd (NOC Azerbaijan) tidak tertarik ikut tender, dan mengapa tender tersebut lebih sering dimenangkan oleh PTT?

b. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited (milik Petronas) dalam pengadaan:

• High Speed Diesel Fuel 0,35% Sulphur oleh Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited (pengapalan oleh HinLeongTrading Pte Ltd).


• Gasoil 0,35% Sulphur oleh SK Energy International Pte Ltd (pengapalan oleh SK Energy Co Ltd).


• Kerosene oleh Vitol Asia Pte Ltd (pengapalan oleh AVTTI).


• Gasoil 0,35% Sulphur oleh HinLeongTrading Pte Ltd.


• Gasoil 0,35% Sulphur oleh Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited (dikirimkan oleh HinLeong Trading Pte Ltd)

c. Pada 2014, Petral melakukan beberapa pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 melalui Vopak (dikapalkan Akrotiri atas pesanan Phillips 56 International Trading Pte Ltd).

4. Pelaku di pasar minyak berpendapat, bahwa spesifikasi produk (minyak mentah dan BBM) yang ditenderkan Petral tidak lazim, proses tender berbelit-belit, dan harus menghadapi pihak ketiga yang bertindak sebagai agen atau arranger. Namun, pelaku yang bersangkutan mengakui dengan terbuka mengapalkan minyak secara teratur ke Indonesia melalui pihak ketiga.

5. Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan 'tersembunyi' yang terlibat dalam proses tender. Termasuk indikasi kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk dan owner estimate sebelum tender berlangsung.

(rrd/hds)

readmore »»  

Bekas Instansi Sudirman Said Ambil Alih Kewenangan Petral

Jakarta -Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri merekomendasikan kewenangan dan fungsi anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), dialihkan seluruhnya ke Integrated Supply Chain (ISC). ISC merupakan bagian dari Pertamina.

Direksi Pertamina juga telah mengganti pimpinan ISC dari Tafkir Husni ke Daniel Purba, yang merupakan salah satu pejabat di Pertamina. Daniel sendiri merupakan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

"Fungsi pengadaan minyak dan BBM akan dikelola langsung oleh ISC. Kembali seperti dulu waktu zaman Pak Sudirman Said," kata Daniel di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Sudirman Said, yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM, sempat berkarir di ISC. Dia pernah menjadi Senior Vice President ISC.

Nantinya, lanjut Daniel, aturan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan minyak mentah tidak lagi harus melalui National Oil Company (NOC). Ketika Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, Petral diwajibkan impor dari NOC.

"Tidak harus dari NOC lagi, karena dengan kewajiban harus dari NOC nyatanya memberikan rantai yang panjang dalam proses tender minyak dan BBM," katanya.

(rrd/hds)

readmore »»  

Bos Pertamina Jajaki Opsi Anak Usaha Melantai di Bursa Tahun Depan

Jakarta -PT Pertamina (Persero) sedang mengkaji program privatisasi melalui initial public offering (IPO) atau go public untuk anak-anak usahanya pada 2015. Beberapa anak usaha yang tidak terkait secara langsung dengan bisnis inti migas antara lain Pelita Air Service akan jadi prioritas go public.

"Kita sedang mereview. Kalau kita memiliki potensi pengembangan anak usaha khususnya yang tidak pada core (bisnis inti) bagaimana mengelola energi itu akan review segera di IPO. Kita akan bicarakan pada OJK," kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di sela acara penutupan perdagangan tahun 2014 di BEI, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Program privatisasi tersebut untuk mendorong transparansi dan peningkatan pengelolaan anak-anak usaha Pertamina. "Ada potensi dimana dia bisa yang mengelola independen seperti Pelita, Transportation, Shipping," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dwi menegaskan Pertamina sebagai perusahaan induk akan tetap 100% dimiliki negara. Artinya Pertamina tidak disiapkan untuk go public.

"Induknya tidak. Karena ada kewajiban dari UU dimana kita memang yang harus menjadi operator pengelola energi untuk masyarakat," jelasnya.

(feb/hen)

readmore »»  

Borong Tanah Rp 86 Miliar di Surabaya, WIKA Mau Bangun 3 Menara

Jakarta -PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) membeli aset milik PT Boma Bisma Indra (BBI) persero berupa tanah dan bangunan (eks pabrik) seluas 10.825 m². Nilai pembelian mencapai Rp 86 miliar.

Direktur Utama WIKA Realty Budi Saddewa Soediro menyebutkan aset tersebut berlokasi di Jalan Ngagel No 155-157, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Aset tersebut, kata Budi akan ditujukan untuk keperluan pengembangan properti dari perseroan.

"Di lokasi tersebut akan dibangun tiga tower bangunan tinggi, satu tower untuk kondotel dan 2 tower untuk apartemen," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (30/12/2014)

Transaksi kedua perusahaan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Eva Fitri Sagitarina di Subaraya 24 Desember 2014. Tercantum dalam akta jual beli No 47/2014 dan No 48/2014.

Ini juga telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran SEKPER No. SE.01.01/A.SEKPER.11486/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang keterbukaan informasi transaksi afiliasi.

Untuk tahun depan, WIKA tetap fokus dan selektif pada perolehan proyek di luar negeri. Meskipun proyek tersebut memberikan margin yang lebih tinggi daripada di dalam negeri di samping dalam negeri.

WIKA juga akan mengambil peran dalam program 35.000 MW yang akan ditenderkan pemerintah tahun depan. Saat ini WIKA memiliki investasi powerplant sebesar 200 MW. Target pertumbuhan tahun depan di atas 20% dibandingkan 2014.

(mkl/ang)

readmore »»