Larang PNS Rapat di Hotel, Menteri Yuddy Punya Sistem 'Sirara'

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberlakukan larangan penyelenggaraan rapat dan acara lainnya di Hotel. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menggelar rapat dan acara lainnya di kantor atau fasilitas aula pertemuan lain yang dimiliki oleh pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan sistem yang diberi nama Sistem Informasi Ruang Rapat (Sirara)

"Sistem ini akan memberikan informasi jumlah ruangan yang dimiliki masing-masing kantor instansi pemerintahan, juga jadwal penggunaannya," kata Yuddy di Kantor Pusat Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Yuddy mengatakan kebijakan pelarangan menggelar rapat di Hotel ini menuai keluhan dari para PNS di berbagai instansi terutama di tingkat Pemerintah Daerah. Ruang kerja yang tidak memadai baik secara kapasitas maupun kelengkapan fasilitasnya menjadi alasan yang paling sering dilontarkan.‎

‎

Ia mengatakan, dengan adanya sistem ini, nantinya tak ada alasan lagi PNS menggelar rapat di hotel‎ karena gedung kantornya kecil atau tidak memiliki ruang rapat yang memadai.

"Gedung kantor kecil, ruangan nggak ada. Nggak boleh jadi alasan lagi. Di Bandung misalnya, pegawai kelurahan nggak punya ruangan rapat, pakai gedung sate. Di Jakarta, Kemenkes ruang rapat nggak cukup, bisa pakai ruang Kemenhut. Jadi nggak ada alasan lagi nggak punya ruangan," tegasnya.

Menurutnya Sistem Sirara dirancang dapat diakses secara online. Yuddy tak merinci berapa biaya yang digelontorkan pemerintah, sistem baru ini sedang dalam proses pembuatan website dan sistem informasi.

Dengan demikian, Sirara ini dapat diakses menggunakan telepon pintar maupun komputer yang terhubung dengan internet di ruang kerja masing-masing instansi pemerintah.

"Semua online. Jadi lebih mudah. Kalau mau cari ruangan mana yang kosong tinggal cek, lewat HP (handphone/telepon genggam) bisa," katanya.‎

‎

‎

(dna/hen)

readmore »»  

Premium Jadi Rp 7.600, Menko Sofyan: Harusnya Harga Barang-barang Ikut Turun

Jakarta -Mulai 1 Januari 2015, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium dan Solar turun. Harga Premium turun dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter, sementara harga Solar turun dari Rp 7.500/liter menjadi Rp 7.250/liter.

Sofyan Djalil, Menko Perekonomian, mengatakan semestinya harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi mengikuti penurunan harga BBM. Namun, tetap butuh waktu.

"Harusnya iya, harga barang-barang di masyarakat pun harusnya mengikuti. Tapi selama ini kan masalahnya respons pasar ini yang perlu waktu. Anda akan lihat nanti," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Ke depan, lanjut Sofyan, harga Premium dan Solar bisa turun lebih rendah dan bisa saja naik. Pasalnya, pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi untuk Premium. Sementara Solar diberikan subsidi tetap Rp 1.000/liter.

Dia menilai naik-turunnya harga Premium dan Pertamax memang hal yang baru buat Indonesia. Namun nantinya dia yakin masyarakat akan terbiasa.

Bahkan, Sofyan menilai kebijakan ini lebih baik dibandingkan yang lalu-lalu yang hanya terfokus pada menaikkan harga BBM di suatu waktu. Hal ini justru membuat dampaknya bertumpuk-tumpuk.

"Ini ibaratnya tertunda-tunda, jadi begitu dilepaskan langsung meledak. Kalau naik-turun, masyakarat akan terbiasa. Ada inflasi, ada deflasi, akan lebih baik. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita lebih baik dan subsidi bisa lebih produktif," jelasnya.

(hds/hen)

readmore »»  

Persaingan SPBU Pertamina Vs Asing, Pengusaha Ibaratkan Persib Vs Manchester City

Jakarta -Himpunan Wirausaha Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) khawatir dengan kebijakan pencabutan subsidi BBM premium. Kebijakan itu juga memungkinkan SPBU Asing seperti Shell dan Total bisa menjual jenis BBM RON 88 (setara premium).

Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan kondisi ini akan membuat SPBU Pertamina kalah saing.

"Ini bahaya loh, kita termasuk SPBU Pertamina belum siap kalau dibuka bebas seperti ini, di mana SPBU asing bebas buka SPBU di mana saja, dan bebas jualan premium," ujar Eri saat dihubungi detikFinance, Jumat (2/1/2015).

Eri mengungkapkan, bila SPBU Pertamina dengan SPBU asing saling bersaing, maka dipastikan akan kalah, karena tidak seimbang. Ia bahkan mengibaratkan persaingan ini seperti sebuah klub sepakbola lokal dengan klub Inggris, Eropa.

"SPBU kita bertarung sama SPBU Shell habis kita, itu ibarat Persib lawan Manchester City, ibarat Chris John versus Mike Tyson bukan KO lagi tapi bisa mati. Kenapa? SPBU Shell itu di seluruh dunia jumlahnya ratusan ribu, SPBU Pertamina hanya 5.000-an itupun hanya di Indonesia. Modal Shell itu tak terhingga, mereka perusahaan terbesar nomor 3 versi Fortune 500 sementara Pertamina di urutan 120," ungkapnya.

Ia mengharapkan, pemerintah dapat membatasi keberadaan SPBU asing, jangan jadikan Indonesia hanya menjadi market perusahaan tersebut, namun melupakan perusahaan nasional.

"Kita ini market, bayangkan 8 juta unit motor baru dan 1,2 juta unit mobil baru bertambah tiap tahun, itu market besar masa hanya kita berikan ke asing. Contohlah Korea Selatan mereka benar-benar melindungi BUMN-nya," ucapnya.

"Kami bukan berarti ingin SPBU asing diusir, tapi harusnya kehadiran mereka membantu rakyat Indonesia, bangun dong di wilayah timur Indonesia, bangun kilang minyak di sana, bagun storage di sana, jangan maunya hanya di Jawa saja tapi di Papua juga dong," tutupnya.

(rrd/hen)

readmore »»  

Harga Premium Bisa Naik-Turun, Menko Sofyan: Biar Masyarakat Berhemat

Jakarta -Mulai 1 Januari 2015, pemerintah melepas subsidi untuk Premium sehingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini sudah mengikuti mekanisme pasar. Saat ini kebetulan harga pasar atau keekonomian Premium sedang rendah seiring anjloknya harga minyak dunia. Alhasil, harga Premium turun dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter.

"Intinya kita lepaskan ke harga keekonomian. Pemerintah sudah tidak mensubsidi jadi kalau harga keekonomian turun, kita turunkan. Kalau harga keekonomian naik, ya dinaikkan," kata Sofya Djalil, Menko Perekonomian, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/1/2014).

Dengan harga Premium yang sesuai nilai pasarnya, lanjut Sofyan, masyarakat akan terbiasa menanggung beban yang riil tanpa bantuan subsidi pemerintah. Masyarakat pun diharapkan bisa lebih berhemat, karena BBM adalah bahan bakar fosil yang tidak terbarukan.

"Kita lepaskan pada harga keekonomian biar masyarakat terbiasa dengan harga keekonomian, dan itu akan membuat masyarakat berhemat. Energi biar bagaimana pun adalah barang langka," ucapnya.

Menurut Sofyan, subsidi BBM selama ini menimbulkan dampak negatif di lapangan. Mulai dari masyarakat yang boros, penyelundupan, hingga membuat anggaran negara jebol.

"Subsidi itu menimbulkan distorsi dan itu bisa kita alihkan ke lebih produktif," ujarnya.

Akibat harga Premium yang naik-turun, demikian Sofyan, pemerintah akan mengumumkan harga dasar BBM setiap awal bulan. "Intinya harga keekonomian akan menjadi referensi. Tiap sebulan akan di-review," katanya.

(hds/hen)

readmore »»  

Pangkas Biaya Dinas, Menteri Yuddy Minta Pejabat Kurangi Bawa Ajudan dan Protokoler

Jakarta -Mulai 1 Januari 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) efektif memberlakukan kebijakan penghematan anggaran negara seperti pemangkasan anggaran perjalan dinas pegawai negeri hingga pejabat. Para pejabat diminta memangkas kehadiran ajudan dan protokoler saat dinas ke luar kota.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan agar setiap pejabat seperti menteri dan kepala Instansi mengubah budaya perjalanan dinasnya. Misalnya sang pejabat tidak lagi membawa ajudan atau protokoler.

"Misalnya ada acara musyawarah nasional, yang diundang kepala-kepala daerah. Mereka kemudian bawa pejabatnya, semua diajak. Pejabatnya ajak lagi bawahannya. Satu daerah bisa ajak 15-30 orang. Wajar saja kalau acara nasional yang datang ribuan. Padahal nggak perlu," kata Yuddy di Kantor Pusat Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Yuddy menegaskan, mulai kemarin (1/1/2015), pemerintah Daerah harus lebih selektif dalam mengikutsertakan jajarannya dalam sebuah perjalanan dinas.

"Kalau nggak perlu ajudan ya nggak usah dibawa, kalau protokoler ada dua dibawa satu saja. Jadi hemat. Ajak Deputi yang berkaitan saja. Malah kalau dirasa Deputi saja cukup, nggak perlu menteri ikut, bisa kerjakan yang lain di kantornya," sebut Yuddy.

Dengan perubahan ini maka upaya penghematan yang dicanangkan pemerintah diharapkan bisa berjalan. Selain itu, pengurangan frekuensi perjalanan, dan langkah lainnya, perubahan perilaku bisa mendorong upaya penghematan anggaran perjalanan dinas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa akan memangkas anggaran perjalanan dinas PNS dari Rp 41 triliun menjadi hanya Rp 22 triliun per tahun.

(dna/hen)

readmore »»  

Inflasi 2014 Tembus 8%, Menko Sofyan Sebut Tahun Ini Maksimal 5,5%

Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi sepanjang 2014 mencapai 8,36%. Tahun ini, Menko Perekonomian Sofyan Djalil memperkirakan inflasi tahun ini lebih rendah.

"Target inflasi 4,5% plus-minus 1 (3,5-5,5%). Tapi harus kerja keras untuk itu," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/1/2014).

Inflasi yang lebih rendah, lanjut Sofyan, bisa saja terjadi karena pemerintah baru menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga Premium turun dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter, sementara harga Solar turun dari Rp 7.500/liter menjadi Rp 7.250/liter.

Kemudian, tambah Sofyan, pemerintah juga akan berupaya membuat harga kebutuhan pokok stabil. Misalnya melalui operasi pasar.

"Tahun ini kita akan lebih baik karena harga BBM telah diturunkan, ada proses deflasi. Terus pemerintah melakukan berbagai upaya, misal operasi pasar beras karena kemarin sempat ada lonjakan harga beras. Barang-barang yang harganya dikontrol pemerintah akan kita atur," jelasnya.

Tahun lalu, menurut Sofyan, inflasi yang relatif tinggi memang tidak terhindarkan. Ini tidak lepas dari kenaikan harga BBM pada 18 November 2014 dan bencana di sejumlah daerah.

"Penyesuaian harga BBM kemarin mempunyai implikasi. Kemudian banjir di berbagai daerah, itu juga menyumbang," tutur Sofyan.

(hds/hen)

readmore »»  

Harga Bensin Premium dan Solar Bakal Sering Berubah, Ini Tanggapan SPBU

Jakarta -Pemerintah telah mengumumkan adanya penghapusan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan penerapan subsidi tetap Rp 1.000/liter untuk Solar. Harga dua jenis BBM ini pun akan naik turun seperti BBM jenis lainnya‎.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyebutkan akan rutin memberikan pengumuman perubahan harga dasar Premim setiap bulan. Pihak Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengaku pembaruan harga setiap satu bulan sekali tersebut dinilai terlalu sering.

Mur, seorang petugas SPBU di bilangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan menyebut, pembaruan yang terlalu sering akan merepotkan dalam penyetelan meteran di pompa bensin.

"Kan ini di pompanya ada meterannya yang menghitung liter dan harga. Nah, kalau terlalu sering ganti harga, nanti kita juga bakal sering setel meteran. Itu merepotkan," tutur dia saat detikFinance menyambangi SPBU ini, Kamis (1/1/2015).

Ia menyebutkan, hal ini juga akan menimbulkan ketidakpercayaan ‎dari masyarakat terhadap pengelola SPBU.

"Masyarakat kita itu kan terbiasa dengan harga tetap. Kalau berubah-ubah, kita (pengelola SPBU) dikira bohong. Kalau lebih murah sih mereka diam, tapi kalau lebih mahal mereka pasti nyinyir," tutur dia.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan lagi intensitas pembaruan harga menjadi dua bulan sekali. "Seperti Pertamax kan juga naik turun, tapi dua bulan sekali, masyarakat nggak kaget. Kitanya juga nggak repot," pungkas dia.Next

(dna/ang)

readmore »»