Rencana Pemerintahan Jokowi: Operasi Pemberantasan Illegal Fishing Besar-besaran

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan operasi pemberantasan illegal fishing besar-besaran. Tidak hanya TNI AL dan Kepolisian, operasi besar-besaran melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi bidang Kemaritiman dan kendali Bakamla.

"Khusus di bidang IUU Fishing kita coba lakukan operasi bersama di bawah kendali Bakamla," ungkap Kepala Bakamla Laksamana Madya Desi Albert Mamahit di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).

Operasi besar pemberantasan illegal fishing yang melibatkan banyak pihak ini, akan menjadi yang pertama dan terbesar yang pernah dilakukan. Operasi akan dilakukan pada zona laut yang kerap ditemukan praktik illegal fishing secara bersamaan.

Mengenai waktunya kapan, Mamahit masih merahasiakan agar tidak diketahui pelaku illegal fishing.

"Saya katakan hari ini luar biasa dan bersejarah bagi aparat keamanan laut dari seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada," imbuhnya.

Bakamla sendiri baru dibentuk di awal tahun ini, sesuai Perpres 178/2014 sebagai pengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakamla yang saat ini mempunyai 3 kapal, akan diberikan 10 kapal milik TNI AL secara cuma-cuma.

Tidak hanya dari TNI AL, ke depan KKP akan memberikan 3-5 kapal, ditambah 4 kapal dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman kepada Bakamla.

(wij/dnl)

readmore »»  

Bertekad Jadikan Ikan Laut Barang Murah, Susi: Biar Nggak Bosan Makan Lele

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya keinginan besar, yaitu ikan laut tidak menjadi barang mewah dan sulit dicari masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikan Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).

"Jadi 2/3 wilayah kita laut, semua bisa makan ikan laut dan tidak menjadi barang mewah," kata Susi.

Lewat kebijakan moratorium perizinan kapal dan pelarangan transhipment atau bongkar muat di tengah laut, Susi mendapatkan laporan positif dari masyarakat.

"Saya menerima banyak SMS, dengan moratorium policy (kebijakan moratorium) ibu membuat ikan muncar di Jawa Timur surplus 30.000 ton. Sudah dikonfirmasi oleh Pak Soekarwo (Gubernur Jawa Timur)," paparnya.

Tidak hanya itu, para pelaku usaha yang memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) sudah mulai mendapatkan pasokan ikan cukup banyak. Kemudian perlahan harga ikan kakap dan tenggiri mulai turun hanya Rp 50.000/kg dari Rp 70.000/kg.

Lalu, Susi juga ingin perdagangan ikan laut dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Seperti bawal putih besar yang sering dijumpai di supermarket, Susi ingin bisa dijual di pasar tradisional.

"Biar nggak bosan makan ikan lele. Jadi industri perikanan juga bisa bangkit dan ekspor ke luar negeri," kata Susi.

(wij/dnl)

readmore »»  

Didukung Berantas Illegal Fishing, Menteri Susi: Saya Kembali Semangat

Jakarta -Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman memastikan, semua Kementerian/Lembaga (K/L) mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberantas illegal fishing.

Tidak hanya TNI AL dan Kepolisian, beberapa K/L ikut serta dalam memberantas illegal fishing, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut, Bea Cukai, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mendengar hal ini, Susi menyatakan senang dan bersemangat memberantas illegal fishing.

"Saya kembali semangat untuk terus maju. Illegal fishing akan terus kita berantas sesuai pesan bapak presiden untuk fokus ke illegal fishing," kata Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).

Susi menyadari, masalah illegal fishing sudah menjadi masalah nasional yang harus segera dibenahi. Alasan utama adalah, kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun/tahun.

"Illegal fishing satu hal seluruh departemen, kementerian/lembaga sudah aware dan sama perspektifnya, ini adalah kejahatan negara yang mengganggu kedaulatan negara," imbuhnya.

Kesuksesan negara sampai saat ini memberantas illegal fishing baru awal dari sebuah perjuangan. Susi menegaskan, akan terus memberantas illegal fishing sampai ke akar-akarnya.

"Dengan IUU fishing diberantas kita menjadi bangsa yang berdaulat dan diakui kehormatan oleh bangsa lain di dunia," tegasnya.

(wij/dnl)

readmore »»  

Menteri Susi: Kapal Asing Mau Tangkap Ikan, Kita Babat!

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pemberantasan illegal fishing menjadi fokus utama pekerjaan yang dilakukan 5 tahun mendatang. Tidak ada lagi kapal asing yang diperbolehkan menangkap ikan di laut Indonesia.

"Tangkap, illegal fishing tidak boleh berhenti, harus terus menerus bukan temporer jadi konsentrasi kita setiap saat. Kapal asing mau tangkap ikan, kita mesti babat!," tegas Susi di Kantor BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).

Mengenai apakah kapal tersebut disita negara atau ditenggelamkan? Susi menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Susi tidak menginginkan kapal pelaku illegal fishing dilelang.

"Tergantung perintah presiden tetapi lelang saya berkeberatan," imbuhnya.

Alasan penolakan Susi atas pelelangan kapal disebabkan karena kapal tersebut nantinya kembali akan dibeli oleh pemilik kapal, melalui broker-broker yang disebut alibaba.

Susi juga sedang memproses 5 kapal Laut Natuna di Pontianak, Kalimantan Barat untuk ditenggelamkan. Ia juga memproses lebih lanjut penangkapan kapal asing berbendera Panama berkapasitas 4.600 GT di Laut Arafura.

"Kalau lelang pasti yang menang alibaba," sindirnya.

(wij/dnl)

readmore »»  

Menteri Susi Ungkap Modus Baru Penyelewengan Solar Subsidi

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memilih mengurangi jatah solar subsidi di 2015. Hal ini bagian dari upaya terobosannya dalam mencegah penyelundupan BBM solar oleh kapal-kapal besar, namun aturan ini diakali oleh oknum pemilik kapal.

Sebelumnya ia mengeluarkan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin (moratorium) tangkap ikan kapal-kapal dan pelarangan bongkar muat ikan di tengah laut (transhipment).

Terkait pengurangan alokasi solar, Susi juga memberikan catatan hanya kapal dengan kapasitas di bawah 300 Gross Ton (GT) yang bisa mendapatkan jatah solar subsidi.

"Alokasi BBM subsidi 2015 berkurang dari 2,1 juta kilo liter (KL) menjadi 900.000 KL, hanya kapal di bawah 300 GT yang dapat menikmati BBM subsidi," kata Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).

Kebijakan baru Susi nyatanya mulai disiasati para pemilik kapal penangkap ikan. Demi mendapatkan jatah solar subsidi, para pemilik kapal besar sengaja memalsukan dokumen merampingkan jumlah kapasitas kapal.

"Registrasi GT kapal, di Belawan ada 300 kapal yang di-markdown, Jawa Tengah sudah ada ratusan yang di markdown," imbuhnya.

Susi mengatakan saat ini adalah modus baru agar pemilik kapal-kapal besar tetap bisa mendapatkan solar subsidi. Sehingga pihaknya akan lebih teliti mengeluarkan izin dan mengecek kebenaran dengan melihat langsung kapasitas angkut kapal.

"Masih ada di hari begini, berani-beraninya," kata Susi dengan nada tinggi.

(wij/hen)

readmore »»  

Di Tengah Rapat, Menteri Susi Kembali Marah Besar

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali marah besar saat rapat koordinasi pemberantasan illegal fishing di Gedung BPPT, Jakarta. Kenapa?

Alasan Susi marah adalah, kapal yang terbukti melakukan illegal fishing lepas setelah dilelang oleh Pengadilan Tata Niaga (PTN) setempat.

"Ini yang membuat saya sangat marah," kata Susi dengan nada tinggi, Jumat (8/1/2015).

Rapat ini dipimpin oleh Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, lalu hadir juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Hadir juga Kepala Badan Keamanan Laut Desi A Mamahit, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit, Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono, serta perwakilan TNI AL dan Kepolisian.

Susi menjelaskan, kemarahannya disebabkan pelelangan 4 kapal nelayan ikan asal Thailand berkapasitas di atas 200 Gross Ton, yang terbukti menangkap ikan secara ilegal di Utara Sumatera. Kapal tersebut dilelang oleh pengadilan setempat dan dimenangkan oleh seseorang dari Muara Baru, Jakarta.

"Dari awal saya berkeberatan. Jangan sampai ada kapal yang dilelang. Empat kapal di Meulaboh, Aceh keluar tanggal 20 Desember 2014 sudah pergi ke mana dengan harga lelang Rp 400 juta untuk 4 kapal," papar Susi.

Susi yang melakukan kunjungan ke Aceh 18 Desember 2014 sudah mengajukan PK atau Peninjauan Kembali. Sayangnya pengadilan tersebut menolak usulan Susi dan tetap memenangkan orang dari Muara Baru tersebut.

"Tanggal 18 saya ada di Simeuleu dan saya ingin adanya PK atas kapal tersebut. Kemudian kapal ternyata sudah hilang," kata Susi dengan nada kecewa.

(wij/dnl)

readmore »»  

Menteri Susi: Selain di RI, Illegal Fishing Jadi Musuh Dunia

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pemberantasan illegal fishing atau pencurian ikan menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut Susi, illegal fishing tidak hanya menjadi musuh Indonesia tetapi juga dunia internasional.

"Jadi ini hal sangat serius. IUU (illegal unreported unregulated) fishing bukan hanya musuh Indonesia tetapi international enemy," tegas Susi usai rapat koordinasi pemberantasan illegal fishing di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (9/01/2015).

Selain di Indonesia, illegal fishing juga menjadi masalah utama di negara tetangga seperti di Thailand punya masalah dengan nelayan Vietnam begitu juga nelayan Filipina yang punya masalah dengan nelayan Thailand.

"Semua negara setuju illegal fishing harus diberantas," imbuhnya.

Di Indonesia, penanganan kasus illegal fishing menjadi fokus utama yang dibenahi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Jokowi tidak tanggung-tanggung memerintahkan penenggelaman kapal bagi yang terbukti melakukan praktik pencurian ikan.

Bagi Susi, penenggelaman kapal menjadi hal penting terutama memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing.

"Di Indonesia penenggelaman kapal diapresiasi cukup luar biasa dari negara di luar negeri. Pelaku illegal fishing tentu tidak senang, kita dibilang ekstrem, tetapi ini menyangkut kedaulatan bangsa," tegas Susi.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo membenarkan bila dunia mengecam illegal fishing. Sebagai bukti nyata, di AS Presiden Obama membentuk satgas illegal fishing. Sedangkan di Uni Eropa mewajibkan sertifikat hasil tangkap (catch sertificate) dan identitas asal muasal ikan.

"Ini adalah program dunia. FAO bahkan telah menyusun code of conduct untuk menyelesaikan IUU fishing," jelasnya.

(wij/hen)

readmore »»