Gara-gara Pilot Mogok, Laba Maskapai Ini Anjlok 16%

Jakarta -Maskapai penerbangan Prancis, Air France-KLM, tengah mengalami masa-masa sulit. Laba perusahaan ini merosot, salah satu penyebabnya adalah insiden pemogokan pilot.

Seperti dikutip dari kantor berita BBC, Minggu (22/2/2015), laba bersih Air France-KLM pada 2014 tercatat 1,6 miliar euro. Turun 266 juta euro atau 16% dibandingkan setahun sebelumnya.

Salah satu penyebab penurunan keuntungan ini adalah aksi mogok para pilot yang berlangsung September tahun lalu. Akibat aksi yang berlangsung sampai 2 minggu ini, Air France-KLM kehilangan pendapatan 495 juta euro.

Selain pemogokan pilot, Air France-KLM juga kena imbas dari pelemahan mata uang euro. Pemogokan pilot dan depresiasi euro membuat penurunan harga bahan bakar menjadi tidak berarti.

Sementara pendapatan Air France-KLM turun 2,4% menjadi 24,91 juta euro, meski penumpang Air France-KLM naik 1,3%. Dengan pencapaian ini, Air France-KLM pun berencana memangkas dana investasi sebesar 300 juta euro per tahun selama 2015 dan 2016.

"Melihat pasar industri penerbangan global, kami sangat berhati-hati," kata CEO Air France-KLM Alexandre de Juniac.

Norman Gage, analis penerbangan dari New Generation Technology, menilai salah satu faktor yang juga ikut menyumbang kemerosotan Air France-KLM adalah menjamurnya maskapai penerbangan murah (Low Cost Carriers/LCC). Dibandingkan dengan LCC di Eropa seperti Easyjet, kinerja keuangan Air France-KLM tampak sangat 'berdarah-darah'.

"Kelahiran LCC memang belum lama. Namun mereka tumbuh dengan sangat cepat, dan kinerjanya terus membaik," kata Gage.

(zul/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Alat Tangkap Ikan Tak Ramah Lingkungan Masih Beredar di Jawa Tengah

Jakarta -‎Pemerintah pusat menilai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tidak konsisten dalam menerapkan aturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Dinas KP Jawa Tengah masih memberikan izin untuk kapal berukuran di bawah 30 GT yang menggunakan cantrang.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf menuturkan, pemerintah melarang penggunaan cantrang karena bisa merusak lingkungan dan eko sistem dari bibit-bibit ikan kecil di perairan.

Oleh karena itu, Dirjen Perikanan Tangkap melalui surat No 1722/DPT.4/PI.420.D4/IV/09 tertanggal 30 April 2009 mengimbau Dinas KP Provinsi Jawa Tengah mengehantikan pemberian izin kepada kapal-kapal yang menggunakan cantrang.

"Sebelumnya, pada Kepala Dinas KP Provinsi Jawa Tengah melalui surat No. 523.4/1037 tanggal 16 Agustus 2005 menyatakan penerbitan izin penangkapan ikan menggunakan cantrang dihentikan per tanggal 1 September 2005," kata Gellwyn dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Gellwyn juga mengatakan, Kepala Dinas KP Provinsi Jateng pada Januari 2013 lalu melalui suratnya menyebut, jumlah kapal cantrang yang diterbitkan DKP Provinsi Jateng sebanyak 484 unit. Selanjutnya, tak akan ada lagi penerbitan izin untuk kapal cantrang.

Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan No 44/LHP/XVII/12/2013 tertanggal 27 Desember 2013, DKP Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2013 membuat kesepakatan dengan perwakilan nelayan cantrang di Jawa Tengah. Untuk kapal cantrang yang sudah terlanjur dibangun, dapat memperoleh fasilitas perizinan.

Gellwyn menegaskan, berdasarkan database perizinan, jumlah izin kapal berukuran 10-30 GT dengan cantrang ‎yang diterbitkan DKP Provinsi Jateng hingga 2012 sebanyak 835 unit.

"Ini berbeda dengan pernyataan Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah dalam suratnya. Berdasarkan LHP tersebut, pemerintah Provinsi Jateng tidak konsisten dalam pengaturan alat tangkap ikan cantrang. Seharusnya tidak lagi memberikan izin kapal perikanan menggunakan cantrang terhitung sejak 1 September 2005," tuturnya.

"Kami ini hanya menagih janji," tegas Gellwyn.

(zul/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Kecurangan Pemilik Kapal Penangkap Ikan Bikin Negara Rugi Rp 160 Miliar

Jakarta -Pemerintah melarang penggunaan alat tangkap cantrang untuk kapal berukuran di atas 30 Gross Ton (GT). Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak kapal nakal yang menurunkan (marked down) dari di atas 30 GT menjadi di bawah 30 GT agar bisa menggunakan alat ini.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwyn Yusuf menuturkan, pada 2007 jumlah kapal yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut mencapai 5.100 unit. Namun jumlah tersebut naik menjadi 10.758 unit pada 2015.

Gellwyn menuturkan, kapal-kapal tersebut umumnya berada di kawasan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan pemerintah di kawasan Tegal, Pati, dan Rembang, terjadi pelanggaran berupa pengecilan ukuran kapal.

‎"Secara kasar hitung-hitungannya itu bisa saja 80% dari kapal atau 100% semuanya adalah kapal yang diturunkan ukurannya," kata Gellwyn saat konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Karena adanya pelanggaran tersebut, lanjut Gellwyn, negara mengalami kerugian dari hilangnya potensi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kapal berukuran di atas 30 GT. Sedangkan kapal di bawah 30 GT tidak dibebankan PNBP, melainkan hanya setoran ke daerah.

"Kalau berandai-andai, kondisi 10.000 kapal, 80%-nya adalah 8.000. Dikalikan Rp 20 juta jadi sekitar Rp 160 miliar. Itu hitungan kasarnya," kata Gellwyn.

Pemerintah melarang penggunaan alat tangkap berupa cantrang karena merusak lingkungan laut dan bibit ikan-ikan kecil. Aturan tersebut sebetulnya sudah berlaku pada era 1980-an, dan diteruskan melalui Keputusan Dirjen Perikanan No IK.340/DJ.10106/97.

Penggunaan alat tangkap ini menurunkan produksi ikan. Buktinya pada 2002 produksi ikan mencapai 281.267 ton, tetapi turun menjadi 153.698 ton pada 2007.

"Situasi tersebut juga berdampak pada penurunan sumber daya ikan sebanyak 50%," tutur Gellwyn.

(zul/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Begini Cara Pemerintah Melawan Mafia Beras

Jakarta -Pemerintah menyikapi serius persoalan mafia beras yang ada di Indonesia. Beberapa langkah antisipasi akan dibuat untuk melibas mafia tersebut.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan koperasi sebagai penyalur beras dari Perum Bulog. Hal ini dikemukakan Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga.

"Urusan beras nggak beda jauh sama urusan pupuk bersubsidi. Kita dikasih kesempatan oleh Mendag dan Mentan, bagaimana koperasi bisa berperan dalam penyaluran," ungkap Puspayoga di rumah susun Penjaringan, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Selama ini, lanjut Puspayoga, beras dari Bulog sering dioplos oleh pedagang. Akibatnya, terjadi permainan harga dan masyarakat sulit mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

"Di Indonesia banyak terjadi pengoplosan. Itu biasanya subsidinya dioplos. Jadi namanya subsidi oplos. Kemudian dijual ke pasar dengan harga pasar," jelasnya.

Dengan koperasi, menurut Puspayoga, praktik seperti yang dilakukan oleh mafia beras dimungkinkan tidak terjadi. Sebab koperasi punya prinsip utama dalam pemenuhan anggota.

"Koperasi tentunya akan memenuhi kebutuhan anggota sendiri. Tidak akan terjadi yang namanya mafia beras. Ini kan kita melawan mafia. Saya yakin banyak spekulan yang bermain selama ini," paparnya.

Puspayoga akan segera merampungkan data koperasi dengan kesiapan penuh ikut dalam sistem ini agar kebijakan segera dapat dijalankan.

"Pemerintah sudah berupaya bagaimana penyaluran beras itu bisa diberikan kepada koperasi pasar yang sudah siap. Mereka yang sudah siap akan menyalurkan beras Bulog ini," sebutnya.

(mkl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Alasan Mendag Gobel Tak Mau Beras Operasi Pasar Dibeli Pedagang: Ada Mafia!

Jakarta -Operasi pasar untuk komoditas beras sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Januari 2015 lalu. Mengingat kenaikan harga beras sudah terjadi dan pemerintah inginkan ada antisipasi lebih cepat.

Sistem operasi dilakukan seperti biasa. Dengan menyalurkan stok beras dengan harga murah sebanyak 80% ke pedagang. Sisanya ke masyarakat langsung.

"Kira-kira 75.000 ton sudah dikeluarkan selama 2 bulan. Tapi kok harga nggak bisa turun juga? Masak naik terus," tegas Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di rumah susun Penjaringan, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Gobel pun menemukan di beberapa pasar induk ada pengoplosan beras operasi pasar dengan beras lainnya. Sehingga secara otomatis tidak ada penurunan harga seperti yang diharapkan pemerintah.

Kesimpulannya, Gobel menilai praktik tersebut dilakoni oleh para mafia beras. Praktik mafia tumbuh subur karena diciptakan oleh sistem.

"Karena sistemnya yang menciptakan ini. Kenapa barang itu selalu lebih mahal, waktu sidak di Cakung beras dioplos dengan merek dagang lain dan dijual ke daerah lain. Jadi ada mafia beras," jelas Gobel.

Sekarang, operasi pasar tahap kedua dimulai. Tak mau lagi tertipu, pemerintah salurkan beras langsung ke konsumen. Tepat di area padat penduduk yang membutuhkan beras dengan harga murah.

Untuk para mafia, Gobel menyebutkan bisa saja pemerintah menempuh jalur hukum. "Kita ‎sudah kasih sinyal, tapi nggak ditanggapi. Sekarang makanya nggak main-main, kalau didapati akan dipidanakan," tukasnya.

(mkl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Meski Harganya 'Miring', Bulog: Beras Operasi Pasar Bersih dan Bebas Kutu

Jakarta -Perum Bulog memastikan beras yang dijual dalam operasi pasar berkualitas bagus. Warnanya tidak kuning, berukuran besar, wangi, serta terbebas dari kutu dan kotoran yang mengganggu lainnya.

"Lihat saja berasnya, itu kan plastiknya transparan. Dari warnanya bening dan bersih, nggak ada kutu," ungkap Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat di rumah susun Penjaringan, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Hari ini, Bulog menggelar operasi pasar di lokasi tersebut. Beras jenis medium dijual seharga Rp 7.400/kg, dan beras premium dibanderol Rp 9.000/kg. Lebih murah sekitar Rp 3.000/kg dibandingkan harga di pasaran.

Kondisi ini juga diakui oleh warga setempat yang ikut membeli beras murah tersebut. Misalnya Siti yang mengatakan beras ini lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan yang ada di pasar.

"Kalau ini berasnya lebih bagus. Tadi saya lihat juga bening," kata Siti.

Siti sendiri membeli 2 kantong plastik atau 10 kg beras medium. Menurutnya, beras tersebut cukup dikonsumsi selama seminggu ke depan.

Lenny menegaskan beras operasi pasar tersebut dipasok dari petani dalam negeri, bukan impor. Sampai sekarang belum ada keputusan dari pemerintah untuk menugaskan Bulog melakukan impor sebab stok beras dalam negeri masih cukup.

"Ini beras lokal. Dari petani dalam negeri," ujarnya.

(mkl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Gara-gara Pilot Mogok, Laba Maskapai Ini Anjlok 16%

Jakarta -Maskapai penerbangan Prancis, Air France-KLM, tengah mengalami masa-masa sulit. Laba perusahaan ini merosot, salah satu penyebabnya adalah insiden pemogokan pilot.

Seperti dikutip dari kantor berita BBC, Minggu (22/2/2015), laba bersih Air France-KLM pada 2014 tercatat 1,6 miliar euro. Turun 266 juta euro atau 16% dibandingkan setahun sebelumnya.

Salah satu penyebab penurunan keuntungan ini adalah aksi mogok para pilot yang berlangsung September tahun lalu. Akibat aksi yang berlangsung sampai 2 minggu ini, Air France-KLM kehilangan pendapatan 495 juta euro.

Selain pemogokan pilot, Air France-KLM juga kena imbas dari pelemahan mata uang euro. Pemogokan pilot dan depresiasi euro membuat penurunan harga bahan bakar menjadi tidak berarti.

Sementara pendapatan Air France-KLM turun 2,4% menjadi 24,91 juta euro, meski penumpang Air France-KLM naik 1,3%. Dengan pencapaian ini, Air France-KLM pun berencana memangkas dana investasi sebesar 300 juta euro per tahun selama 2015 dan 2016.

"Melihat pasar industri penerbangan global, kami sangat berhati-hati," kata CEO Air France-KLM Alexandre de Juniac.

Norman Gage, analis penerbangan dari New Generation Technology, menilai salah satu faktor yang juga ikut menyumbang kemerosotan Air France-KLM adalah menjamurnya maskapai penerbangan murah (Low Cost Carriers/LCC). Dibandingkan dengan LCC di Eropa seperti Easyjet, kinerja keuangan Air France-KLM tampak sangat 'berdarah-darah'.

"Kelahiran LCC memang belum lama. Namun mereka tumbuh dengan sangat cepat, dan kinerjanya terus membaik," kata Gage.

(zul/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»