Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Tunggu Perintah Jokowi

Jakarta -Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) belum juga menemui titik terang setelah pergantian pemerintahan. Masalah yang kini menjadi hambatan adalah soal dukungan pemerintah pusat terhadap PLTN.

Pembangunan PLTN sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencananya pada periode 2015-2019 seharusnya sudah ada PLTN di Indonesia.

"Kita butuh dukungan masyarakat, Pak Habibie (dulu Menristek), SBY, Jokowi, kalau masyarakat mengerti PLTN dan Jokowi go, ya akan go, kita nunggu Jokowi," kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto dalam diskusi Energi Kita, "PLTN yang Aman dan Efisien untuk Mengatasi Krisis Listrik," di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Menurutnya, PLTN dinilai lebih aman dan efisien untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar mencapai 1.000-1.400 MW untuk 1 pembangkit. Hal ini menjadi kelebihan yang tidak dimiliki oleh sumber energi listrik lainnya seperti BBM, batu bara, gas, air dan lain-lain.

"Kita punya potensi lain tapi nuklir punya kelebihan, bersih artinya nggak keluarkan emisi karbon. 1 PLTN bisa hasilkan daya yang besar 1.000-1.400 MW, itu nggak dipunyai yang lain. Dua tahun lebih nggak akan berhenti operasinya ketimbang yang lain," katanya.

Djarot menyebutkan, sumber energi lain yang juga bisa menghasilkan listrik selain nuklir adalah panas bumi, matahari, air, angin, dan biofuel. Masing-masing sumber energi tersebut punya karakter sendiri.

"Semua punya kelebihan dan kekurangan, untuk solar cell untuk matahari nggak berdaya besar, bisa juga 1000 MW tapi separoh area Jakarta akan tertutup oleh panel surya dan masalah penyimpanan listrik masih jadi kendala akinya. Mungkin cepat abis, karena hanya siang hari saja," jelasnya.Next

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

DPR Dorong Proyek Pembangkit Listrik Nuklir Digarap Swasta

Jakarta -Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sudah lama bergulir di Indonesia, namun tak kunjung direalisasikan karena terjadi pro dan kontra di masyarakat.

Pembangunan PLTN juga membutuhkan biaya yang cukup besar hingga triliunan rupiah. Pihak DPR, mendorong bila pemerintah tak sanggup membangun PLTN, maka sektor swasta bisa berinvestasi. Selama ini sudah banyak investor swasta yang berminat dalam proyek PLTN seperti Rusia.

Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Agus Sulistiyono dalam diskusi Energi Kita, "PLTN yang Aman dan Efisien untuk Mengatasi Krisis Listrik," di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Minggu (12/4/2015).

"Kami tidak henti-hentinya mensuarakan PLTN untuk direalisasikan. Kalau pemerintah nggak sanggup serahkan ke swasta, saya pikir swasta sanggup," ujarnya.

Agus menjelaskan, Indonesia membutuhkan energi listrik yang cukup besar mencapai 35.000 Mega Watt (MW). Dari angka tersebut, pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu membangun 15.000 MW, sisanya 20.000 MW akan dibangun swasta.

"Program 35.000 MW sungguh sangat memprihatinkan, kami meminta Kemenristek segera memulai energi nuklir agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan listrik. 2013 sudah ada anggaran uji tapak, kira-kira di titik mana untuk dibuat PLTN ini, kita tahu di Muria banyak yang tidak menghendaki akhirnya dipilih Pulau Bangka Belitung (Babel)," jelas Agus.

Agus mengungkapkan, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dicetuskan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW, seharusnya fast track tahap pertama di tahun 2014 harus sudah selesai, namun kenyataannya sampai awal 2015 belum tercapai bahkan keteteran.Next

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ketua OJK 'Terbang' ke Turki, Bahas Pasar Modal Negara Berkembang

Istanbul -Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyampaikan bahwa sektor korporasi harus mendapat dukungan tambahan pembiayaan jangka panjang dari sektor pasar modal untuk menambah pembiayaan yang sudah diberikan sektor perbankan.

Hal ini disampaikan Muliaman saat berbicara dalam pertemuan Perwakilan dari G20 dan negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam G20/OECD Corporate Governance Forum, di Istanbul, Turki, Sabtu (11/4/2015)

“Kita harus mengupayakan terwujudnya keseimbangan yang baik antara industri perbankan dan pasar modal (strike the balance) dalam memberikan pembiayaan sektor korporasi. Kita membutuhkan Pasar Modal yang lebih berkembang untuk menyediakan alternatif sumber pembiayaan jangka panjang yang kurang dapat disediakan oleh Industri Perbankan namun pembiayaan dari perbankan tetap akan dibutuhkan bagi sektor korporasi yang tidak terlayani oleh Pasar Modal,” kata Muliaman dalam keterangan tertulisnya (12/4/2015)

Pada Forum ini Muliaman D Hadad diminta menjadi salah satu pembicara dalam sesi “Corporations and Capital Markets in Emerging Economies”, mengenai persoalan bahwa akses terhadap pemodalan merupakan tantangan khusus di banyak negara berkembang dimana berkembang pesatnya sektor korporasi tidak selalu sejalan dengan berkembangnya pasar modal.

Mismatch ini tentunya akan dapat menghalangi terciptanya pertumbuhan sektor korporasi yang stabil dan memaksa perusahaan swasta untuk terlalu mengandalkan pinjaman jangka pendek dari Perbankan.

Muliaman Hadad menyampaikan bahwa dalam dua dekade terakhir emerging market telah menunjukkan perkembangan yang signifikan menuju intermediasi keuangan yang lebih berbasis pasar (market based financial intermediation). Hal ini sejan dengan upaya beberapa jurisdiksi dalam membangun pasar ekuitas dan obligasi domestik yang lebih dalam dan risilient.

Bank vs Market Based Financing adalah perdebatan lama. Setiap pasar akan memiliki ketergantungan dan evolusinya sendiri-sendiri. Pada akhirnya pilihan perusahaan akan tergantung pada biaya mengakses pasar untuk mengumpulkan dana dan juga fleksibilitas serta kecepatan untuk mendapatkan dana. Next

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Bangka Belitung Lokasi Paling Aman untuk PLTN, Potensi Listrik 10.000 MW

Jakarta -Pemerintah didorong segera memanfaatkan nuklir untuk tenaga listrik dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Nuklir dinilai sebagai salah satu opsi untuk sumber listrik yang bahan bakunya banyak dijumpai di Indonesia antara lain Pulau Bangka Belitung (Babel).

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, melalui pembangunan PLTN di Babel, wilayah Sumatera akan teraliri listrik dengan baik.

"Potensi di Babel 10.000 MW, jadi bisa dibangun PLTN di Pulau Bangka dengan asumsi bisa melistriki Sumatera, bisa jadi lumbung energi, malah kalau lebih bisa ditransfer ke Jawa juga," ujar dia dalam diskusi Energi Kita, "PLTN yang Aman dan Efisien untuk Mengatasi Krisis Listrik," di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Djarot menjelaskan, dalam rentang waktu 2011-2013, pihaknya telah melakukan studi tapak di Pulau Babel untuk dijadikan tempat pembangunan PLTN. Hasilnya, lokasi tersebut aman dari gempa sehingga memungkinkan untuk bisa dibangun PLTN.

"2011-2013 kita melakukan studi tapak di Babel. Ada gempa nggak? Ternyata aman, itu potensi bangun PLTN pertama kita," katanya.

Apalagi, kata Djarot, dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan nasional, disebutkan bahwa di tahun 2015-2019 seharusnya sudah ada PLTN di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, hingga sekarang belum ada.

Sementara itu, 73% masyarakat Indonesia setuju dengan pembangunan PLTN di Indonesia. Dukungan tersebut karena masyarakat tidak ingin terus-menerus mengalami mati listrik.

"Kesiapan kita mendapatkan tapak-tapak potensial yaitu bebas gempa atau minim gempa jangan sampai kayak Padang, Aceh. 73% masyarakat Indonesia mendukung PLTN. Salah satu faktor karena byar pet, kita menghadapi masalah listrik hidup dan mati," pungkasnya.

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Produksi Minyak Blok Cepu Diolah Jadi BBM di Balongan untuk Pasok Jakarta

Jakarta -PT Pertamina EP Cepu (PEPC) melaksanakan lifting pertama dari Kapal 'raksasa' FSO (Floating Storage and Offloading) Gagak Rimang di Surabaya, Minggu (12/4/2015).

FSO ini merupakan tempat penampungan minyak mentah yang diproduksi dari Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Jawa Timur yang selajutnya minyak mentah akan dikirim ke kilang-kilang PT Pertamina, untuk diolah jadi BBM.

VP Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengharapkan dengan tingkat produksi Blok Cepu yang terus meningkat, dimana anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina EP Cepu memiliki participating interest 45%, dapat berkontribusi signifikan bagi produksi minyak nasional.

Wianda mengatakan lifting minyak sebanyak 550.000 barel dari Blok Cepu, akan dikapalkan menggunakan MT Gunung Geulis, kapal milik Pertamina berjenis long range (LR) yang memiliki bobot mati 107.538 DWT.

"Minyak dari Blok Cepu ini akan diolah di Kilang Balongan dan Kilang Cilacap yang merupakan tulang punggung utama pasokan kebutuhan energi, khususnya BBM di Pulau Jawa. Minyak ini akan diangkut menggunakan MT Gunung Geulis," kata Wianda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/4/2015)

Kapal tanker MT Gunung Geulis sebelumnya telah digunakan untuk melakukan lifting perdana minyak Saharan dari hasil produksi Blok 405a yang dikelola Pertamina di Aljazair. Kapal dengan awak 26 orang tersebut telah memenuhi persyaratan SIRE sehingga dapat diterima oleh terminal-terminal migas Internasional.

Kilang Balongan di Indramayu memiliki kapasitas 125 MBSD dan menghasilkan produk BBM, yang utamanya dipasok untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta dan Jawa bagian Barat. Sedangkan Kilang Cilacap berkapasitas 348 MBSD merupakan kilang strategis karena memasok sekitar 34% kebutuhan BBM nasional.Next

(rrd/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pertamina Temukan Cadangan Minyak dan Gas Baru di Subang

Subang -PT Pertamina EP berhasil melakukan eksplorasi di Area Melandong, Subang, Jawa Barat yang ditandai dengan temuan minyak dan gas melalui sumur wildcat Jati Sinta – 1 (JST-1). Uji kandung lapisan menghasilkan minyak sebesar 475 BOPD (38.2°API) dan gas 3,7 MMSCFD.

Demikian keterangan tertulis Perseroan, yang dikutip Minggu (12/4/2015)

Sumur eksplorasi JST-1 terletak di Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasinya berjarak 2,6 sebelah timur laut dari sumur Jati Asri – 1 (JAS-1). Pada awalnya, usulan JST-1 merupakan sumur eksplorasi untuk membuktikan adanya cadangan hidrokarbon.

Sejak Eksplorasi berhasil menemukan Jati Asri – 1 (JAS-1) tahun 2013, maka evaluasi dilakukan dengan menggunakan konsep yang sama. Keberhasilan pemboran menemukan lapisan produktif menambahkan keyakinan akan besarnya cadangan migas yang terkandung di Area Jati Asri.

Seiring dengan suksesnya pemboran JST-1, sumur JAS-2 berhasil mendapat cadangan baru dengan hasil uji kandung 2.8 MMSCFD dan 257 BOPD. Lokasi JAS-2 yang terletak di Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang berjarak 1,6 km sebelah tenggara dari sumur JAS-1.

Pemboran sumur eksplorasi Jati Asri (JAS) diselesaikan 14 hari lebih cepat dari program, yang sebelumnya direncanakan 64.60 hari, realisasi 50,65 hari.

Ini merupakan salah satu bukti keberhasilan PT. Pertamina EP melakukan cost effectiveness yang telah dicanangkan dalam Upstream Strategy oleh Direktur Hulu dalam menghadapi penurunan harga minyak saat ini. Sumur JAS-2 yang semula dianggarkan sebesar 12.001.594 dolar AS dalam pelaksanaannya realisasi biaya mampu ditekan menjadi 7.953.058 dolar AS atau dapat dilakukan efisiensi biaya sebesar 33.73 persen dari program.

Hal ini dimungkinkan melalui kontrol pelaksanaan pemboran yang ketat, sehingga upaya mengoptimalkan waktu operasi dengan menekan non-productive time (NPT) dan non-effective time (NET) dapat dilakukan.

Temuan ini membuktikan secara keekonomian Area Jati Asri – Jati Sinta – Jati Rimba ekonomis untuk dikembangkan menjadi lapangan kompleks Jati. Sementara status JAS-1 sejak 20 Juni 2014 - 4 April 2015 berproduksi sebesar 183,317.4 Barrel dan 662.3 MMSCF.

(rrd/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pengecualian Larangan Jual Bir Agar Tak Ganggu Kepentingan Turis

Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang mengkaji untuk mengecualikan bagi pengecer minuman alkohol di bawah kadar 5% seperti bir agar tetap berjualan bir khususnya di kawasan wisata seperti Sanur dan Kuta, Bali. Tujuan pengecualian ini agar tetap menjaga kepentingan para turis termasuk warga asing yang berwisata di Indonesia.

"Daerah-daerah wisata tempat khusus diperbolehkan. Namun harus dilihat lagi dan dikaji untuk kepentingan siapa, kalau kepentingan turis agar tidak mematikan pedagang," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina di sela-sela bazar minyak goreng, di Grogol, Petamburan, Minggu (12/4/2015)

Srie mengatakan pengecualian ini akan disusun berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Para pengecer yang jual bir adalah mereka yang masih terhubung dengan pelaku usaha restoran, hotel, dan kafe. Para pengecer pun harus punya kartu anggota restoran dan berseragam

"Misalkan di Bali itu ada 660 pedagang atau penjual langsung yang datang ke pantai-pantai, nah jual alkohol kan, nah kita harus pastikan bahwa itu betul-betul untuk turis, karena itu harus diwadahi oleh Pemda setempat," katanya.

Ia mengatakan kajian ini akan didalami pada Senin, besok (13/4/2015). Pihaknya pun akan menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat Bali, lusa (Selasa). Sehingga sebelum 16 April 2015 sudah bisa terbit juklak soal aturan ini termasuk soal pengecualian.

"Harus terdaftar menjadi anggota dari restoran itu untuk menjajakan langsung, dijual di situ," katanya.

Seperti diketahui larangan dalam Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tak berlaku untuk di supermarket atau hipermarket, namun penjualan bir dia dua lokasi ini dengan syarat khusus, yaitu konsumen tidak boleh mengambil langsung minuman beralkohol di hipermarket dan supermarket, minuman beralkohol jenis bir hanya bisa diambil langsung oleh petugas.

Selain itu, untuk pembelian bir di hipermarket dan supermarket, usia pembeli yang dibolehkan membeli bir di atas usia 21 tahun atau dengan menunjukan kartu identitas (KTP).

Untuk penjualan minuman beralkohol di restoran cafe dan rumah makan, maka harus diminum langsung di tempat alias tak boleh dibawa pulang atau keluar dari kawasan.

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»