Selain di Pasar Senen, Kini Beli Tiket Pakai ATM Bisa di Gambir

Jakarta -PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperluas jaringan mesin ATM penjualan tiket otomatis atau mesin e-kiosk di Stasiun Gambir Jakarta Pusat. Mesin ATM ini merupakan peluncuran tahap ke-2 setelah 1 bulan lalu dilakukan peluncuran serupa di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat.

Fasilitas e-kiosk dikembangkan untuk memberi kemudahan bagi pengguna jasa kereta agar tidak perlu antre panjang di loket untuk pemesanan atau pembelian tiket kereta.

"Inti dari semua, mempermudah dan mempercepat pembelian tiket kereta tanpa antre," kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro saat peluncuran E-Kiosk di Stasiun Gambir, Senin (13/4/2015).

Pada peluncuran kali ini, KAI menggandeng anak perusahaan PT Telkom Tbk, yakni PT Finnet Indonesia. KAI dan Finnet memasang 2 mesin ATM penjualan tiket otomatis di Stasiun Gambir.

Rencananya di masa mendatang, fasilitas layanan ATM tiket ini akan diperluas pada stasiun besar di Pulau Jawa seperti Bekasi hingga Bandung. KAI juga akan memasang penjualan tiket otomatis ini pada pusat keramaian seperti mal.

"Ini bukan hanya di stasiun tapi juga di mal. Penumpang bisa berlibur sambil cari tiket dan tahu tempat duduknya di mana," jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Finnet Niam Dzikri menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai penyempurnaan pada sistem dan operasional e-kiosk yang ada di Stasiun Senen. Next

(feb/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Impor BBM Tanpa Petral Hemat Ratusan Miliar, Ini Penjelasan Dirut Pertamina

Jakarta -PT Pertamina (Persero) tidak lagi menggunakan jasa anak usaha Petral Energy Service (Petral) di Singapura untuk mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Semua aktivitas impor saat ini ditangani sendiri oleh unit Integrated Supply Chain (ISC).

Di tangan ISC, penghematan yang didapat Pertamina sudah terasa. Selama dua bulan, yakni Januari-Februari 2015, unit ini mampu menghemat impor minyak US$ 20 juta atau sekitar Rp 260 miliar.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, banyak efisiensi yang muncul dengan impor BBM dan minyak tanpa melalui Petral.

"Iya itu karena ada efisiensi. Karena tanpa Petral kan berarti langsung negosiasi harganya ke pemilik minyak," kata Dwi, di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Jadi, ujar Dwi, ada mata rantai perdagangan minyak dan BBM yang dipotong dengan kebijakan impor minyak dan BBM tanpa melalui Petral.

"Selain itu kan kita juga pakai tender terbuka sekarang. Kita perbanyak siapa yang bisa masuk, sehingga kita dapat harga terbagus dari yang ada," papar Dwi.

"Proses pengadaan, transportasi, semua terpusat, sehingga kita bisa menekan losses (kerugian)," imbuh Dwi.

(dnl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Tanri Abeng Cerita Sejarah Lahirnya Ide Privatisasi BUMN

Jakarta -Belakangan ini istilah privatisasi BUMN kembali jadi isu yang ramai diperbincangkan. Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, bercerita soal awal munculnya konsep privatisasi BUMN.

Dalam sambutan di acara puncak perayaan HUT ke-17 Kementerian BUMN di Halaman Belakang Kementerian, Senin (13/4/2015), Tanri yang juga Menteri BUMN pertama ini mengatakan, privatisasi BUMN muncul karena Indonesia menjadi 'pasien' International Monetary Fund (IMF) pada krisis 1998 lalu.

"Ada tekanan dari IMF, bahwa setelah utang itu disalurkan. Mereka bilang ke Indonesia, bahwa kamu harus privatiasi. Supaya kamu bisa menolong APBN. Saya pasti tidak mau," kata Tanri,

Ia mengatakan, sebagai Menteri BUMN pertama pada waktu itu harus membawahi 158 BUMN agar bisa membantu ekonomi Indonesia bangkit dari krisis. Di sisi lain, pada waktu itu desakan adanya privatisasi terus berlangsung.

"Desakan privatiasi terus menerus terjadi. Dan dari dalam negeri, harga-harga melambung tinggi. Maka tiap hari di demo. Kementerian BUMN menjadi salah satu sasaran demo," katanya.

Tanri mengaku sempat bingung dengan kondisi saat itu, di tengah keterbatasan mengelola BUMN, akhirnya Tanri mencari orang-orang yang bisa dipercaya dan andal untuk membantunya. Saat itu, muncul lah nama Sofyan Djalil yang kini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang pernah menjadi menteri BUMN.

"Saya cari orang yang mukanya jujur dan bisa publikasi. Maka waktu itu ada Sofyan Djalil, dan kemudian diangkat menjadi jadi staf khusus bidang komunikasi. Kalau tidak ada kementerian BUMN, mungkin tidak ada yang namanya Sofyan Djalil. Itu adalah real story," kata Tanri.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta Koalisi Merah Putih (KMP) menolak rencana privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Prabowo, ada empat perusahaan pelat merah yang akan diprivatisasi yaitu PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Semuanya adalah perusahaan terbuka yang sudah diprivatisasi sejak lama, kecuali Waskita yang baru go publik akhir 2012.

(hen/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Dirut Pertamina: Tahun Ini Kami Tak Buka Lowongan Karyawan

Jakarta -Sejak pertengahan tahun lalu hingga saat ini, harga minyak dunia telah anjlok hingga 50% lebih. Sejumlah perusahaan migas internasional melakukan pemangkasan karyawan, tapi PT Pertamina (Persero) mengatakan bakal mempertahankan karyawannya.

Direktur Utama Dwi Soetjipto mengatakan, meski tidak melakukan pemangkasan karyawan, namun BUMN Migas ini tidak akan membuka lowongan kerja baru.

"Tidak ada (pemangkasan karyawan). Kita usahakan buat kita pertahankan yang ada. Tapi tahun ini kita tidak ada perekrutan baru," jelas Dwi di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Pembukaan lowongan kerja baru dihentikan, karena Pertamina menunggu kinerjanya membaik dulu. Seperti diketahui, per Januari 2015 ini, Pertamina mencatat rugi US$ 35 juta (Rp 420 miliar).

"Kita tunggu kinerja membaik dulu‎. Kalau kinerja membaik baru kita bisa lakukan pengembangan. Kalau ada pengembangan baru kita butuh tambahan karyawan. Sekarang belum," papar Dwi

Dwi yang mantan Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk ini mengatakan, salah satu yang bisa membuat kinerja Pertamina membaik adalah kenaikan harga minyak.

Untuk meminimalisir biaya di tahun ini, Pertamina juga melakukan sejumlah efisiensi.

(dnl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ditanya Tanri Abeng Soal Nama Kementerian BUMN, Ini Jawaban Menteri Rini

Jakarta -Hari ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tepat berusia 17 tahun. Rini Soemarno, Menteri BUMN, berkumpul dengan para seniornya dalam peringatan yang digelar di kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Para mantan Menteri BUMN yang hadir di antaranya Tanri Abeng, Sofyan Djalil, dan Mustafa Abubakar. Dalam kesempatan tersebut, Tanri Abeng sempat mempertanyakan soal pergantian nama kementerian yang dulunya adalah Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

"Saya ingin menjawab pertanyaan Pak Tanri Abeng. Kenapa kata 'Pendayagunaan' tidak ada lagi?" kata Rini, Senin (13/4/2015).

Menurut Rini, pendayagunaan sejatinya sudah ada dalam roh program Nawacita dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Dengan program Nawacita, pendayagunaan itu adalah sebuah keharusan," ujarnya.

Pemerintahan Presiden Jokowi, menurut Rini, tentu berupaya mendayagunakan BUMN. Perusahaan-perusahaan pelat merah diharapkan mampu menjadi agen pembangunan.

"Yang harus kita tingkatkan, bagaimana BUMN ini bisa berada di seluruh negeri. Ini yang belum terlihat. Seluruh karyawan dan karyawati bisa menjalankan tugasnya harus dengan motivasi yang tinggi," kata Rini.

Sebelumnya, Tanri mempertanyakan soal pergantian nama Kementerian BUMN. Pasalnya, dia menilai kata 'Pendayagunaan' adalah esensi dari kementerian ini.

"Saya sampai sekarang masih bertanya soal nama Kementerian BUMN. Dulu dibentuk awalnya dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN, kenapa itu bisa hilang? Karena esensinya adalah di 'Pendayagunaan'," kata Tanri.

(hds/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Tanri Abeng Pertanyakan Soal Pergantian Nama Kementerian BUMN

Jakarta -Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng, yang juga Menteri BUMN pertama, sempat mempertanyakan soal pergantian nama Kementerian BUMN. Pada masa awal berdiri, Kementerian BUMN dahulu bernama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

"Saya sampai sekarang masih bertanya dengan bagaimana soal nama kementerian BUMN, karena dulu dibentuk awalnya dengan nama kementerian negara pendayagunaan BUMN, kenapa itu bisa hilang? karena esensinya itu sebenarnya adalah di pendayagunaan," tanya Tanri dalam sambutan di acara puncak perayaan HUT ke-17 Kementerian BUMN di Halaman Belakang Kementerian, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Tiga tahun lalu setidaknya sudah ada pergantian nomenklatur soal nama Kementerian BUMN, pada 2012 lalu nama 'Negara' telah dihapus.

Pada kesempatan tersebut, Tanri Abeng menjelaskan awal lahirnya Kementerian BUMN. Kementerian BUMN lahir di saat Indonesia sedang dilanda krisis 1998.

"Semua bank-bank sudah hampir bangkrut. Maka dengan dana itu, disuntik lah BUMN-BUMN besar dengan tujuan untuk mendorong ekonomi dan bisa keluar dari krisis," katanya.

Pada waktu itu, Tanri menceritakan telah dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk mengelola BUMN yang jumlahnya 100 lebih. Pada waktu itu, tidak mudah memulai sebuah lembaga baru untuk mengurus BUMN, karena tak punya kantor dan staf.

"Jadi kalau saya bilang tidak ada krisis, tidak ada kementerian BUMN. Tidak akan ada saya sebagai menteri," kata Tanri.

Tepat hari ini, 17 tahun lalu Kementerian BUMN didirikan. Kementerian yang membawahi ratusan BUMN ini dibentuk pada 13 April 1998.

Hadir dalam acara Menteri BUMN Rini Soemarno, hadir juga para mantan Menteri BUMN antara lain Tanri Abeng, Sofyan Djalil, Mustafa Abubakar. Hadir juga para dirut BUMN antara lain Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Dirut Bank BRI Asmawi Syam, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, Dirut Antam Tedy Badrujaman dan masih banyak para direksi BUMN lainnya.

(hen/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menteri Susi Lantik 448 CPNS KKP

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pagi ini melantik 448 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Nantinya, mereka akan ditempatkan di seluruh bagian lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebanyak 448 orang CPNS berasal dari pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diangkat sebagai CPNS. Jumlahnya hanya berkisar 4,02% dari total pelamar yang berjumlah 11.160.

"Proses seleksi telah mengikuti beberapa tahapan, kita terima 448 orang dari 518 formasi yang disiapkan. Seleksi berdasarkan basis komputer berupa kompetensi dasar dengan pendaftaran 11.160, lalu tes dasar kelautan dan perikanan, psikotes, dan interview," jelas Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja saat membuka acara di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (13/04/2015).

Menurut Sjarief, sebanyak 448 calon PNS akan menempati beberapa posisi yang terdiri dari 15 orang Sekretariat Jenderal, 42 orang Ditjen Perikanan Tangkap, 23 orang Ditjen Perikanan Budidaya, serta 21 orang Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

Kemudian ada 35 orang Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), 152 orang Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 4 orang Inspektorat Jenderal, 46 orang Ditjen Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), 30 orang Ditjen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta 80 orang Ditjen Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu (BKIPM).

"Paling banyak memang dari PSDKP yang akan ditempatkan di kapal pengawas untuk kapal-kapal patroli kita," imbuhnya.

Selain itu, KKP juga menerima otomatis 2 orang putra-putri dari Papua yang akan ditempatkan di Gorontalo.

"Di dalam proses penerimaan CPNS tahun ini, bagi putra-putri Papua ada 2 orang yang ditempatkan di Gorontalo," kata Sjarief.

(wij/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»