Dituduh Korupsi Oleh Pegawainya, Dirjen Pajak: Demi Tuhan

Jakarta - Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengaku kesal atas ulah pegawainya yang saat ini sedang tersandung kasus gratifikasi di KPK. Fuad kesal karena pegawainya yang berinisial ED itu, memfitnah dirinya ikut berperan dalam suap pajak oleh PT The Master Steel Manufactory.

ED merupakan pegawai Pajak Kanwil Jakarta Timur yang ditangkap pertengahan Mei 2013 karena menerima suap dari wajib pajak yaitu Master Steel.

"Aku gondok banget itu. Saya udah klarifikasi, Demi Allah, Demi Tuhan," ungkap Fuad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Fuad memastikan tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi perpajakan apapun. Ia mengaku telah menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk klarifikasi.

"Saya sudah bilang, saya telepon KPK, cepat itu diperiksa, kebenaran dari omongan dia. Orang kayak begitu terus fitnah saya, nggak adil. Saya minta KPK, saya bilang ke Pak Johan Budi, itu kan orangnya di KPK," jelasnya.

Ia juga enggan untuk melakukan somasi terhadap ED. Pasalnya, ada banyak kesibukan yang mesti dilakukan. "Saya nggak mau somasi saja, nggak mau saya, saya kan sibuk, ngapain ngurus-ngurus kayak gitu," ucapnya.

Fuad menyebutkan, ED merupakan pegawai lama yang tidak ingin ikut reformasi birokrasi.

"Kalau yang kemarin itu pegawai lama dia. Yang sudah kebiasaan lama, yang nggak mau ikut reformasi nggak mau berubah, yang menerima hadiah dalam bentuk apapun, tetap saja sudah ketangkap KPK masih ketawa-ketawa. Masih sempat-sempetnya fitnah saya. Pasti 1.000 persen fitnah," pungkasnya.

(dnl/dnl)

readmore »»  

Dari Cetak Uang, Peruri Bangun Menara 400 Meter di Blok M

Jakarta - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) akan memanfaatkan lahan miliknya di Jakarta untuk pengembangan kawasan komersial. Salah satunya kantor pusat Peruri di Jalan Palatehan, kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Peruri Prasetio menjelaskan pihaknya akan memanfaatkan kawasan kantor pusat Peruri seluas 5,4 hektar tersebut menjadi kawasan perkantoran, apartemen dan hotel.

Memang, setelah proses produksi dipindah ke Kecamatan Ciampal, Karawang Jawa Barat, praktis banyak lahan dan bangunan milik Peruri yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan beauty contest atau lelang pemilihan mitra. Dari usulan yang diajukan mitra, nantinya gedung di Blok M akan disulap menjadi tower dengan ketinggian maksimal 100 lantai.

“Sekarang lagi pengkajian. Tingginya ada bermacem-macem ada 88 lantai, di atas 70 lantai maksimal 100,” ucap Prasetio.

Untuk pengembangan dan pendanaan kawasan ini, Peruri akan menggandeng konsorsium yang bisa berasal dari BUMN ataupun swasta. Peruri sendiri hanya menyediakan lahan.

Saat ini, proses perizinan pengembangan sedang diproses di tingkat daerah dan pusat. Harapannya, mega proyek ini bisa dimulai pada awal 2014.

“Awal 2014 mulai dibangun. 2017 baru berdiri karena pembangunan maksimal 3 tahun,” tambahnya.

Untuk pengelolaan unit bisnis properti ini, akan berada di bawah anak usaha Peruri, PT Peruri Properti. Prasetio menjelaskan, di Jakarta masih ada lahan lain milik Peruri yang akan dimanfaatkan. Lahan tersebut, nantinya bisa dikembangkan untuk kawasan komersial, sekolah ataupun rumah sakit.

“Blok B Barito, Tarakanita 3 hektar, seberang Simprug Kebun Jeruk, Lebak Bulus (museum) dekat RS Fatmawati,” ujarnya.

Salah satu desain untuk menara tinggi tersebut bisa dilihat di sini.

(feb/ang)

readmore »»  

Dapat Rapor 'WTP' dari BPK, Jokowi: Jakarta Mencatat Babak Baru

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta periode 2012. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menilai Jakarta mencatat babak baru karena berhasil mempertahankan opini WTP.

"Saya bersyukur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat babak baru, berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), walaupun masih ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti," ujar Jokowi dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (30/5/2013).

Jokowi menambahkan bahwa perolehan opini WTP ini merupakan hasil kerja kolektif antara Eksekutif dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga menjadi bukti, bahwa pengawasan DPRD selama ini berjalan dengan baik.

"Kita mengelola uang yang tidak sedikit, tahun ini saja Rp 50 triliun, itu duit gede banget. Kalau ada 1,2,3,4,5,6,7,8 harus diperbaiki, ya memang harus diperbaiki," kata Jokowi usai rapat.

Hasil pemeriksaan BPK ini harus ditanggapi oleh Pemprov DKI selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan ini dibacakan.

(sip/hen)

readmore »»  

Tentukan Harga Premium Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500/Liter, Ini Alasan Pemerintah

Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi pada pekan ketiga bulan Juni 2013 ini. Harganya premium menjadi Rp 6.500 per liter dan Solar Rp 5.500 per liter. Apa dasar pemerintah menetapkan harga tersebut?

"Kenaikan harga BBM subsidi nanti arahnya, premium Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter," ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo ketika ditemui di kantornya, Kamis (30/5/2013).

Dikatakan Susilo, alasan dibedakan dua harga jenis BBM subsidi antara premium dan solar.

"Alasannya karena premium banyak dikonsumsi kendaraan pribadi, sedangkan solar lebih banyak dikonsumsi kendaraan niaga seperti truk, bus dan lainnya, ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkap Susilo.

Diakui Susilo memang solar lebih banyak diselundupkan atau disalahgunakan dibandingkan dengan premium.

"Memang lebih banyak diselundupkan tapi nanti pas naik margin keuntungan dari selundupkan mengecil jadi orang kan makin males, tapi ya namanya orang mau niat seludup BBM ya susah," tandasnya.

(rrd/dru)

readmore »»  

Setoran APBN Turun Rp 41,3 T, DPR Rapat dengan Bos Pajak dan Bea Cukai

Jakarta - Komisi XI DPR hari ini melakukan rapat dengan pemerintah diwakili beberapa pejabat Kementerian Keuangan, di antaranya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk membahas turunnya target penerimaan negara tahun ini.

Pemerintah memang mengajukan penurunan penerimaan negara dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 menjadi Rp 1.488,3 triliun, turun Rp 41,3 triliun dari APBN 2013 Rp 1.529,7 triliun.

Berdasarkan pantauan detikFinance, dalam rapat itu, pemerintah diwakili Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono, Plt Kepala Badang Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro, dan Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan.

Rapat dimulai pukul 14.45 WIB atau terlambat 45 menit dari jadwal yang seharusnya. Pimpinan rapat adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

"Daftar hadir itu ada 27 orang, artinya sudah mencukupi quorum dan fraksi juga tercukupi, dengan begitu rapat dibuka," kata Harry membuka rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013)

Rapat dimulai dengan pemaparan oleh Plt Kepala BKF Bambang Brodjonegoro. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Dirjen Pajak Fuad Rahmany.

(dnl/dnl)

readmore »»  

Produsen Anker Bir Bagi-bagi Dividen Rp 184 Miliar

Jakarta - Manajemen PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) sepakat untuk membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp 184,2 miliar atau setara Rp 11.500 per saham. Besaran dividen tunai itu sebesar 88,5% dari laba bersih perseroan tahun buku 2012 sebanyak Rp 208 miliar.

Direktur Keuangan DLTA Alan DV Fernandez mengatakan, berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 184,2 miliar.

"Keuangan perusahaan stabil. Dividen akan dibagikan 9 juli 2013," kata Alan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Dia menyebutkan, perseroan mencatatkan pendapatan kotor sepanjang tahun 2012 meningkat 23% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1,7 triliun.

Laba usaha juga naik menjadi Rp 282,1 miliar di sepanjang tahun 2012 dengan marjin operasi sebesar 16% dan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada para pemegang saham perusahaan naik 43% di tahun 2012 mencapai Rp 208 miliar.

Laba dasar per saham masing-masing sebesar Rp 12.997 di tahun 2012 dan Rp 9.060 pada tahun 2011.

Sementara itu, perseroan mencatatkan pendapatkan di kuartal pertama 2013 sebesar Rp 495 miliar, naik 10% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 447 miliar. Laba bersih juga ikut naik 25% sepanjang kuartal pertama 2013 menjadi Rp 67,5 miliar.

(ang/ang)

readmore »»  

Atasi Banjir DKI, Rp 150 M Untuk Sumur Resapan dan Rp 1,5 T Untuk Ruang Hijau

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan anggaran sedikitnya Rp 150 miliar untuk membangun sumur resapan, guna mengatasi banjir yang terus terjadi di Jakarta.

"Dana ini memang kecil, kami minta warga juga untuk membangun sumur resapan," kata Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Sarwo Handayani dalam Seminar Implementasi Kebijakan Pemanenan Air (Water Harvesting) Dalam Rangka Manajemen Risiko Sumber Daya Air di DKI Jakarta. Seminar tersebut diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Sarwo menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta bakal terus menggalakkan penanganan banjir melalui pembuatan sumur resapan dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sarwo melanjutkan, untuk ruang terbuka hijau, pihaknya menargetkan bisa melakukan penambahan seluas 40 hektar dengan anggaran Rp 1,5 triliun. Namun, target tersebut sepertinya bakal ada sedikit hambatan karena terkait adanya aturan baru dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karenanya, kemungkinan hanya bisa merealisasikan seluas 30 hektar saja.

"Khawatir aturan BPN yang baru ini jadi ada sedikit hambatan buat kami. Apakah bisa Rp 1,5 triliun ini terealisasi. Paling cuma bisa 30 hektar," kata Sarwo.

(dnl/dnl)

readmore »»