Ditanya Soal Solusi Macet, Ini Jawaban Menhub EE Mangindaan

Jakarta -Pemerintah pusat mengklaim telah berkontribusi dalam program penanganan kemacaten kota besar seperti DKI Jakarta. Misalnya sudah ada proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang sudah dimulai proses kontruksinya hingga peremajaan jaringan kereta antar kota di pinggir Jakarta.

"Sudah (kontribusi), MRT sama-sama mengalihkan ke MRT sudah, malah besok kita lepas Kereta Pangrango, Bogor-Sukabumi-Cianjur, lalu di pinggir stasiun di Jabodetabek kita mau bikin tempat parkir yang besar, supaya mobil-mobil tidak masuk Jakarta," kata Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan di Istana Negara, Jumat (8/11/2013).

Mangindaan mengatakan, saat ini rata-rata kendaraan roda empat yang masuk Jakarta per hari mencapai 20.000 unit kendaraan. Targetnya dengan mengurangi arus kendaraan mobil 50% saja, maka akan signifikan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Untuk itu, kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta sangat penting, namun sayangnya Mangindaan belum tahu berapa investasi untuk membangun konsep parkiran besar di pinggir Jakarta, khususnya di stasiun kereta. Konsep ini biasa disebut Park and Ride, yaitu pengguna kendaraan pribadi memarkirkan kendaraannya di stasiun dengan melanjutkan perjalanan via kereta.

"Belum kita hitung investasinya," kata Mangindaan.

Menurutnya, konsep Park and Ride Stasiun kereta Bogor sudah dimulai. Rencananya parkiran besar akan dibuat bertingkat, agar banyak menampung ribuan kendaraan, sehingga mobil pribadi yang masuk ke Jakarta berkurang signifikan.

"Pokoknya di stasiun kan pusat yang bikin kemudian daerah siapkan lahan," katanya.

Selain itu, Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun banyak jembatan layang atau underpass di perlintasan sebidang kereta api. Tujuannya menekan kemacetan jalan raya dan menambah frekuensi lalu lalang kereta.

"Antara kami dan DKI, dalam ini usulan kami bersama PU, soal pelintasan kereta, kalau mau underpass, ada sekalian yang elevated BRT (bus rapid transit), tunggulah sampai 2017," katanya.

(hen/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Menhub: Kalau Angkasa Pura Menyerah, Baru Pengelolaan Bandara Diberi ke Swasta

Jakarta -Rencana pembukaan bisnis pengelolaan bandara dalam negeri kepada perusahaan asing ditanggapi berbeda oleh Menteri Perhubungan EE. Mangindaan.

Wacana bisnis pengelolaan bandara dibuka untuk perusahaan asing muncul saat pemerintah pusat yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa, membahas revisi Peraturan Presiden soal Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menurut Mangindaan, pembukaan bisnis pengelolaan bandara kepada asing belum bisa dilakukan. Pemerintah masih mengutamakan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara di dalam negeri.

"Belum bisa, pengelola masih andalkan Angkasa Pura, kemudian kalau Angkasa Pura sudah menyerah atau terlalu sibuk mau diserahkan pemerintah setempat atau swasta, nah swastanya ada dalam negeri ada luar negeri, tapi harus kami utamakan Angkasa Pura," kata Mangindaan di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Pada kesempatan tersebut, Mangindaan mengatakan, penyerahan bisnis pengelolaan bandara kepada perusahaan asing boleh dilakukan, namun harus bertahap. Karena ada unsur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bisnis pengelolaan bandara.

"Ini (PNBP) harus diatur yang benar bersama Menteri Keuangan," imbuh Mangindaan.

(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Mentan Suswono: Tak Ada Alasan Bulog Impor Beras Tahun Ini

Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengklaim produksi beras tahun mencukupi dan sesuai target. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Perum Bulog impor beras.

"Tahun ini produksi beras kita bagus, berdasarkan Aram II (Angka Ramalan II) produksi beras kita sudah mencapai 70 juta ton (Gabah Kering Giling/GKG) dengan target produksi 72 juta ton," kata Suswono ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (8/11/2013).

Ia mengungkapkan tercapainya target produksi beras tahun ini karena musim kemarau basah artinya musim kemarau tapi masih ada hujan sehingga produksi padi tak terganggu.

"Dengan kemarau basah ini petani terus nanam padi, sehingga produksinya meningkat. Tetapi yang menjadi masalah, kemarau basah ini akan berdampak pada produksi jagung, karena petani pada tanam padi sementara lahannya ya itu-itu saja," ucapnya.

Suswono menegaskan tak ada alasan Bulog impor beras di 2013, alasannya produksi beras yang cukup baik dan stok beras di gudang Bulog mencapai 2 juta ton sampai akhir tahun.

"Jadi tidak ada alasan tahun ini Bulog impor beras," tegas Suswono.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Carrefour Jual 45 Produk UKM Binaan Pemkot Surabaya

Surabaya -Gema Usaha Kecil Mikro (UKM) Pahlawan Ekonomi (PE) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuahkan hasil konkret. Sebanyak 45 produk binaan Pemkot Surabaya akan diluncurkan di Carrefour Jalan Ahmad Yani, melalui bazar dan pojok rakyat.

"Acaranya digelar besok Sabtu (9/11/2013) dan puncaknya Minggu (10/11/2013) di halaman Carrefour Jalan A Yani," ujar Head of External Communication and CSR PT Trans Retail Indonesia Hendrik Adrianto kepada wartawan, di Surabaya, Jumat (8/11/2013).

Tahun ini, Carrefour telah masuk tahun ke-4 dalam program pembinaan UKM di Indonesia. Sudah lebih dari 2.000-an UKM yang telah dibina dan didorong supaya mampu bersaing di stand Pojok Rakyat.

Carrefour memiliki 3 tahapan untuk membantu pengusaha UKM. Pertama, binaan bagi UKM baru yang berupa bantuan kredit lunak. Kredit lunak untuk UKM diberikan oleh PT Bank Mega Syariah, pembiayaannya mencapai 50% dari total kredit.

"Kami bantu, biasanya pengusaha baru tidak memiliki rekening, buku tabungan. Pembiayaannya bisa mulai Rp 10 juta," kata Area Manager Bank Mega Syariah Deviana Widjaja.

Tahap kedua, untuk UKM yang potensial, pembinaan dibantu oleh akademisi dan juga Pemkot Surabaya. "Yang potensial, diambil," timpal Hendrik.

Kemudian, UKM unggulan akan terpilih mengisi stand Pojok Rakyat. Bila dalam setahun produk UKM ini mencapai target omzet miliaran rupiah, maka produk ini dinyatakan lolos sehingga diperbolehkan dijual berdampingan dengan produk-produk Carrefour.

Sejak tahun 2010, jumlah produk UKM yang berproses di Pojok Rakyat mengalami fluktuasi. Kenaikan per tahun rata-rata 10% dari total 200-an produk UKM. "Yang tetap (stagnan) ada sekitar 97 UKM, tapi ada juga yang tidak mampu bersaing," katanya.

Meski begitu, Carrefour tak menyerah setiap tahun, penambahan jumlah UKM binaan hampir tak pernah absen. "Pokoknya kami beri kesempatan di Pojok Rakyat selama setahun. Tahun ini ada tambahan 30 UKM," katanya.

(nrm/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

PLN Punya Pembangkit Listrik Berbahan Bakar 100% Minyak Sawit

Jakarta -Untuk menekan impor BBM, PT PLN (Persero) sebenarnya bisa mengembangkan pembangkit listrik yang berbahan bakar CPO atau minyak sawit. Namun investasi awalnya perlu dana lagi.

Saat ini Indonesia memang tengah diganggu oleh peningkatan impor migas termasuk BBM, yang membuat neraca perdagangan negatif. Bila konsumsi BBM PLN bisa ditekan, maka kebutuhan impor bisa dikurangi.

"Untuk mendorong konsumsi bahan bakar nabati (BBN) ada beberapa hal yang dilakukan PLN seperti pembangkit diesel PLN yang biasanya mengkonsumsi 600.000 kiloliter (KL) per tahun, mengganti bahan bakarnya dengan B10, jadi 60% solar dan 40% biofuel," ungkap Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam Rapat Dewan Energi Nasional (DEN) ke-11 di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Nur Pamudji menambahkan, saat ini PLN telah mendatangkan mesin-mesin khusus untuk pembangkit listrik dengan mesin berbahan bakar 100% CPO.

"Kita punya pembangkit listrik yang bisa bahan bakarnya 100% dari CPO, jadi tidak perlu lagi diolah menjadi B10, namun untuk ini PLN harus mengeluarkan dana investasi lagi," ungkapnya.

Program PLN mendorong konsumsi biofuel seperti mandatori Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbentur dana. "Karena harga CPO sendiri hampir sama dengan harga solar, saat ini sekitar Rp 9.000 per liter, bahkan pada 2011 harga CPO jauh lebih mahal dari pada solar, ini tentunya akan berpengaruh pada bengkaknya subsidi listrik," katanya.

"Namun itu kembali lagi ke tangan pemerintah, jika CPO atau BBN terus didorong tapi risikonya subsidi listrik bertambah, tetapi hal ini tentunya dapat mengurangi impor BBM, karena produksi BBN seluruhnya ada di dalam negeri," jelas Nur Pamudji.

(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Tak Sanggup Bayar UMP, Ini Cara Minta Penangguhannya

Jakarta -Sejumlah provinsi sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) baru untuk tahun depan. Perusahaan yang tak sanggup memenuhinya bisa meminta penangguhan ke pemerintah provinsi. Caranya?

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha Sarman Simanjorang mengatakan, perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para buruhnya yang diwakili oleh Serikat Pekerja untuk penangguhan pembayaran gaji sesuai UMP. Persetujuan tersebut menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar UMP dan kesediaan buruh untuk digaji tidak sesuai UMP.

"Itu bipartit, harus ada semacam berita acara antara manajemen dengan Serikat Pekerja buruh. Itu syarat yang paling mendasar," kata Sarman saat dihubungi detikFinance, Jumat (8/11/2013).

Selain itu, perusahaan harus menyiapkan berkas-berkas yang nantinya diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) atau instansi yang berwajib di pemerintah provinsi. Berkas tersebut berisi laporan keuangan dan bukti-bukti lain yang menunjukkan perusahaan tidak mampu membayar upah sesuai UMP.

"Nanti Disnaker akan mengadakan cek dan ricek sejauh mana kebenaran ketidakmampuan perusahaan membayar UMP," lanjut Sarman yang juga Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta.

Persetujuan penangguhan akan dilakukan pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja atau Gubernur. Setelah mendapat persetujuan, perusahaan diizinkan untuk membayar upah tidak sesuai UMP yang ditetapkan.

"Kalau karyawannya di bawah 1.000 itu akan ditandatangani Kadisnaker, kalau di atas 1.000 akan ditandatangani Gubernur," tutupnya.

(zul/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Dari 4,8 Juta Hektar Lahan Terlantar Hanya 600 Hektar yang Cocok untuk Pertanian

Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengungkapkan dari data 4,8 juta hektar potensi lahan terlantar yang disampaikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya sedikit yang cocok untuk lahan pertanian. Padahal kementeriannya membutuhkan ratusan ribu hektar lahan baru untuk tebu dan kedelai, namun kenyataaanya yang ada hanya 600 hektar.

"Untuk mengejar swasembada pangan, tentu paling utama adalah harus ada tambahan lahan, kalau tidak ada tambahan lahan ya sulit," kata Mentan Suswono ditemui di kantornya, Ragunan, Jumat (8/11/2013).

Suswono mengungkapkan dari jutaan hektar potensi lahan terlantar, ternyata hanya 13.000 hektar yang benar-benar masuk katagori terlantar, selebihnya masih dimiliki konsesinya oleh para pemegang hak.

"BPN bilangnya ada 4,8 juta lahan terlantar yang bisa dimanfaatkan, namun setelah diverifikasi ternyata hanya ada potensi 13.000 hektar lahan terlantar," ujarnya.

Ia menambahkan dari 13.000 hektar lahan terlantar tersebut nyatanya yang hanya cocok untuk lahan pertanian hanya 600 hektar. "Ternyata yang cocok untuk lahan pertanian hanya 600 hektar, kecil sekali," ungkapnya.

Pengertian lahan terlantar di sini maksudnya lahan yang statusnya sudah Hak Guna Usaha (HGU) namun belum dimanfaatkan oleh perusahaan atau pengusaha yang memegang HGU sehingga dianggap terlantar oleh negara.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»