Gustav Papanek: Indonesia Terlena Jualan Sumber Daya Alam

Jakarta -Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam, namun justru kekayaan alam ini yang membuat Indonesia terlena. Itu yang dikatakan Presiden Boston Institute for Developing Economies Gustav Papanek.

Pria berkebangsaan Amerika Serikat yang saat ini sudah berumur 88 tahun ini menilai, perekonomian Indonesia saat ini bisa tumbuh 6%/tahun, karena adanya commodity boom yang dimulai pada tahun 2005.

"Perekonomian Indonesia bisa tumbuh 6% itu karena ada commodity boom, atau kenaikan-kenaikan harga komoditas itu yang menyebabkan perekonomian di Indonesia bisa tumbuh 6% dari 4%," katanya dalam diskusi Ekonomi di Jakarta (13/3/2014).

Gustav menambahkan, bahwa karena commodity boom, perputaran uang akan terus membaik, permasalahan yang muncul adalah para pengusaha di Indonesia itu tidak mau investasi di sektor manufaktur seperti baju, sepatu dll, mereka maunya investasi yang mudah saja yaitu di tambang.

"Dengan adanya commodity boom, maka harga-harga naik, keuntungan para pengusaha juga naik, masalahnya pengusaha Indonesia hanya mau yang enak saja, dia lebih memilih untuk sektor tambang yang tinggal mengeruk," ujarnya.

Lebih lanjut, Gustav memberikan ilustrasi, saat ini Indonesia terkena dutch disease yaitu penyakit terlena dengan segala sumber daya alam yang kaya, keadaan ini membuat Indonesia tertinggal untuk mengembangkan sektor industri manufaktur.

"Orang Indonesia itu sudah terkena dutch disease yaitu mereka sudah keenakan dengan sumber daya alam yang ada, mau ambil batu bara tinggal di keruk, mau ambil minyak tinggal dibor. Sehingga kita sudah sangat nyaman tanpa harus mengembangkan sektor manufaktur yang ada," tambahnya.Next

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Selain Swasta, Pemerintah Juga akan Siapkan Kawasan Industri

Denpasar -Di Indonesia, kawasan industri dikelola oleh pihak swasta dan BUMN, bukan pemerintah. Pemerintah janji ke depan akan menjamin ketersediaan kawasan industri dan infrastrukturnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari dalam acara Workshop Pendalaman Kebijakan Industri di Hotel Ramada, Kuta, Bali, Kamis (14/3/2014).

"Kalau dulu kita berperan pemerintah hanya sebagai fasilitator, sekarang ini harus mengintervensi langsung yang tidak mungkin diatur oleh swasta. Contoh kawasan industri saja," kata Ansari.

Ansari mengatakan, di negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang, pemerintah menyediakan kawasan industri. "Negara-negara lain yang maju itu kawasan industri disediakan pemerintah. Itu menjadi infrastruktur untuk industri," jelasnya.

Dalam UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menyebut, pemerintah pusat ataupun daerah bisa memberikan jaminan untuk membangun infrastruktur dan kawasan industri.

Seperti yang disebutkan dalam UU tersebut pada pasal 62-63. Pada poin 1 berbunyi "Menteri Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur industri. Ini dilakukan di dalam dan atau di luar kawasan industri," ucapnya.

Infrastruktur industri ini paling sedikit meliputi lahan industri berupa kawasan industri atau kawasan peruntukkan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, jaringan sumber daya air, telekomunikasi, transportasi, dan sanitasi.

Penyediaan infrastruktur tersebut, lanjut Ansari, bisa melalui beberapa skema pembiayaan: lewat APBN, APBD, kerjasama pemerintah dan swasta atau swasta seluruhnya.

"Nanti ada PP-nya (Peraturan Pemerintah). Kalau PP sudah keluar, berarti sudah ada kewenangan hak dan kewajiban kepada pemerintah untuk membangun kawasan industri," tutupnya.

(zul/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Efek Kabut Asap, Tingkat Hunian Hotel Pekanbaru Anjlok Hanya 40%-50%

Pekanbaru -Bencana kabut asap di Riau tak hanya berdampak pada masalah kesehatan hingga bisnis maskapai penerbangan. Efek kabut asap juga memukul sektor perhotelan di Pekanbaru, tingkat huniannya anjlok.

Manejer Sales Swiss-Belhotel Nurma mengatakan, sejak maskapai banyak yang tidak bisa mendarat di Pekanbaru, tingkat hunian hotel terus turun. Penyebabnya jumlah tamu termasuk wisatawan di Pekanbaru menurun.

"Biasanya tingkat hunian kita bisa 80% sampai 90%. Sekarang ini turun maksimal 50%," kata Nurma kepada detikFinance, Kamis (13/3/2014)

Menurutnya kondisi ini sudah diraskan sejak dua pekan terakhir. "Banyak tamu kita yang memesan lewat online membatalkan penginapan karena tidak bisa ke Pekanbaru, pesawat tidak bisa mendarat," kata Nurma.

Kondisi yang sama juga dialami Hotel Jatra di Pekanbaru. Menurut Manejer Sales Hotel Jatra Iwan Setiawan, tingkat hunian sekarang ini hanya 40%.

"Hunian hotel kita selama ini 70% merupakan tamu dari Jakarta, selebihnya daerah kota lainnya termasuk Pekanbaru," kata Iwan.

Menurut Iwan, dengan pesawat dari Jakarta tak ada yang bisa mendarat, hal itu mempengaruhi tingkat hunian hotel. "Sekarang ini dalam sepekan terakhir, turun drastis. Untuk mencapai 40% saja sudah susah," kata Iwan.Next

(cha/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Kemenhub Minta Dahlan Iskan Bereskan Merpati

Jakarta -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan segera membenahi bisnis maskapai penerbangan pelat merah Merpati Nusantara Airlines. Bila tidak Merpati terancam ditutup.

"Yang beresin Merpati bukan kita (Kemenhub), tetapi Merpati itu sendiri. Kita ini hanya regulator. Seharusnya juga Menteri BUMN dia yang mesti menekan Merpati untuk dibereskan," kata Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti di Ruang Mulawarman Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (13/03/2014).

Herry menambahkan, Merpati terancam kehilangan izin terbang. Pasalnya, sesuai aturan Kementerian Perhubungan, bila maskapai tidak beroperasi selama 21 hari maka Air Operator Certificate (AOC) bakal dicabut.

Sementara ketika Merpati memberi informasi ke Kemenhub, regulator memberi batas waktu 30 hari sejak penghentian rute sementara. Ketika melewati batas itu, rute penerbangan Merpati bisa ditutup atau dicabut.

"Izin itu ada dua yaitu ada izin usaha dan AOC. AOC sudah dibekukan setahun, kalau seterusnya kita akan cabut. Kalau izin usaha kalau dalam setahun berturut tidak ada penerbangannya kita juga akan cabut," imbuhnya.

Kemenhub sudah meminta rencana bisnis baru dari direksi Merpati. Namun hingga kini rencana bisnis tersebut belum juga diserahkan Merpati kepada pemerintah.

"Katanya Merpati ingin merestrukturisasi business plan-nya, sampai sekarang belum diserahkan ke kita. Deadline kapan? Itu tergantung dia kalau deadline ke kita terkait izin," cetusnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

PGN Ajak Bakrie Bangun Pipa Gas di Kalimantan-Jawa

Jakarta -PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mengajak PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) membangun infrastruktur gas bumi di Kalimantan dan Jawa. Keduanya sepakat membentuk anak usaha.

Pelaksanaan kerjasama keduanya ditandai dengan dimulainya pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi Kalimantan-Jawa dari Lapangan Gas Kepodang menuju Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU) Tambak Lorok milik PT Indonesia Power, Semarang, Jawa Tengah.

Pipa gas ini akan membentang sepanjang 207 km dan dikenal dengan nama Pipa Kalija Tahap I. Groundbreaking akan dilakukan di lokasi PLTGU Tambak Lorok pada 14 Maret 2014.

Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup mengatakan, pembangunan Pipa Kalija Tahap I akan dilakukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas yang merupakan perusahaan patungan antara PGN dan Grup Bakrie.

"PGN punya hak untuk mengambil bagian atas saham sampai dengan 80% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan PT Kalimantan Jawa Gas," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2014).

(ang/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Hilangnya Malaysia Airlines Jadi Evaluasi untuk Penerbangan di Indonesia

Jakarta -Kejadian hilangnya pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines menjadi bahan evaluasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator penerbangan di Indonesia. Evaluasi itu dilakukan agar terus menciptakan penerbangan yang aman bagi para penumpang.

"Semua kejadian pasti kita evaluasi. Kejadian di Malaysia, kejadian pembajakan di Eropa menjadi evaluasi kita menyangkut keamanan penerbangan. Jadi tidak hanya Malaysia saja. Di Amerika ada pembajakan gara-gara menara kembar securty penerbangan diperketat. Evaluasi kita di dunia penerbangan penting dilakukan," kata Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti di Ruang Mulawarman Kantor Kemenhub Jalan Medan Merdeka Jakarta, Kamis (13/03/2014).

Apalagi Indonesia masuk anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, sehingga tetap menjaga penerbangan yang aman dan nyaman penting dilakukan sebagai syarat masuk ke dalam keanggotaan organisasi tersebut.

"Kita kan member International Civil Aviation Organization. Apapun kejadian akan menjadi bahan supaya ini tidak terulang. Investigasi apapun yang terjadi bukan ditujukan mencari siapa yang salah. Hasilnya supaya tidak terjadi lagi kemudian," imbuhnya.

Ia belum berani menyebutkan bentuk evaluasi apa yang akan dilakukan oleh Kemenhub. Apakah mengevaluasi kinerja maskapai, fisik pesawat atau evaluasi terhadap kinerja pilot.

"Kita akan evaluasi, bentuknya nanti macam-macam dan nanti kita lihat investigasinya belum tahu sekarang karena pesawat Malaysia ini belum juga ketemu," cetusnya.

(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Kisah Awal Pakaian Militer Made in Sukoharjo Bisa Mendunia

Sukoharjo -Perusahaan tekstil dan garmen, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah sudah tersohor di seluruh dunia karena kualitas kain dan pakaian yang diproduksi.

Perusahaan yang didirikan oleh (Alm) HM Lukminto itu dikenal juga dengan produksi seragam militernya yang sudah dikirim ke 30 negara dengan spesifikasi canggih.

Berawal dari usaha kecil di Pasar Klewer, Solo tahun 1966, usaha HM Lukminto semakin berkembang hingga akhirnya mendirikan pabrik di Sukoharjo dan diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1992.

Direktur PT Sritex, Sri Sartono Basuki mengatakan PT Sritex sudah sejak lama memproduksi pakaian seragam untik Polisi dan TNI, kemudian suatu waktu tentara Indonesia dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) bertukar seragam layaknya pemain bola bertukar jersey.

"Kemudian dites, dibandingkan dengan Amerika dan ternyata lebih baik (kualitasnya). Waktu itu (PT Sritex) orientasinya masih fashion," kata Sartono saat detikFinance mengunjungi pabrik PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (12/3/2014).

"Tahun 1994 melakukan perjanjian dengan NATO," imbuhnya.

Sejak saat itu kualitas seragam militer yang diproduksi oleh PT. Sritex pun menyebar ke berbagai belahan dunia hingga akhirnya kini PT. Sritex memenuhi pesanan seragam militer untuk 30 negara.Next

(alg/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»