Ini Alasan Anggaran Kementerian PU Dapat Pemotongan Terbesar

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena pemotongan anggaran paling besar di antara Kementerian/Lembaga lainnya. Anggaran kementerian ini dipotong sebesar Rp 22,746 triliun dari total anggaran Rp 84,148 triliun.

Apa pertimbangan pemotongan anggaran yang cukup besar kepada Kementerian PU?

"Pemotongan itu dilihat dari besaran anggaran awal. Satu-satunya yang tidak bisa dipotong kan anggaran pendidikan, karena 20% itu amanat Undang-undang Dasar. Yang lain kita lihat itu proporsional. Siapa yang paling besar, meski presentase sama, jumlahnya akan mengikuti," ungkap Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/05/2014).

Bambang juga memastikan, pemotongan anggaran tersebut tidak akan mengganggu operasional program kerja Kementerian PU tahun ini. Pemeliharan dan pembangunan jalan seperti Pantura tetap bisa dilakukan meski ada pemotongan anggaran.

"Belanja infrastruktur sudah menjadi prioritas. Kalaupun ada belanja modal dipotong, itu kan misalnya terkait gedung kantor, pemerintah bikin kantor. Yang dipotong yang seperti itu, bukan yang infrastruktur dasar. Misal untuk Pantura jelang lebaran itu tidak ada gangguan," papar Bambang.

Sedangkan untuk proyek tahun jamak (multiyears), tahun ini bisa dilakukan penundaan untuk dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang. Hal itu dilakukan agar terjadi keseimbangan antara sisi keuangan dengan program kerja yang harus dilakukan.

"Pokoknya begini. Segala pemotongan anggaran ini diupayakan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Tapi mungkin proyek yang memang tidak bisa dijalankan, ya itu silakan yang di-cut dulu," tegas Bambang.

Sebagai informasi, Inpres No 4/2014 mengamanatkan penghematan utamanya dilakukan terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.

“Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU),” sebut keterangan di situs resmi Sekretariat Kabinet.

(wij/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

SPBU Langka, Beli Premium di Sini Rp 10.000/Liter

Wini -Warga Indonesia di perbatasan dengan Timor Leste tidak bisa merasakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) seutuhnya. Sebab, warga harus membeli BBM bersubsidi Rp 10.000/liter atau hampir sama dengan pertamax. Kenapa?

Ini dikarenakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersedia sangat jauh dari perbatasan. Seperti pada pusat kabupaten Timor Tengah Utara, hanya ada 1 SPBU resmi yang menjual premium dan solar, masing-masing Rp 6.500 dan Rp 5.500.

Sementara lokasi perbatasan seperti Wini dan Napan itu berjarak sekitar 100 km dari pusat kabupaten. Sehingga BBM lebih banyak dibeli dari pengecer yang berjejeran di pinggir jalan.

"Kalau di sini harga premium itu per liter Rp 10.000. Soalnya mau ke kota, Keva itu jauh sekali. Jadi kita beli eceran saja," kata petugas Bea Cukai Nikodemus di Wini, NTT, Jumat (23/5/2014)

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah perbatasan Metamauk, yang berjarak sekitar 120 km dari pusat kabupaten Malaka. BBM jenis premium juga harus dibeli Rp 10.000/liter.

"Biasanya itu kan penjual itu membeli BBM pakai mobil terus dituang lagi, terus diisi lagi, dibawa kes ini baru dijual," sebutnya.

Menurut Nikodemus, warga di sini sudah terbiasa dengan harga BBM tersebut. Makanya bila ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tidak akan terlalu berefek untuk masyarakat.

"Kalau dihapus (subsidi) juga sepertinya sama saja. Harganya sudah hampir sama dengan Pertamax," kata Nikodemus.

(mkl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

BPH Migas: Malu Kita BBM di Perbatasan Dipasok Malaysia

Jakarta -Bertahun-tahun warga di daerah perbatasan Kalimantan Barat, tepatnya Lubuk Antu dan Badau, mendapatkan pasokan BBM dari Malaysia. Jumlahnya sekitar 25 kiloliter (KL) per hari.

"Sebenarnya kita malu ya, masak BBM untuk warga kita di sana dipasok oleh Malaysia," ucapnya Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa kepada detikFinance, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Fanshurullah mengungkapkan, tidak hanya BBM saja, warga di sana sebagian besar kebutuhannya mulai dari gula, beras, dan produk makanan dan minuman lainnya banyak dipasok dari negeri Jiran.

"Kita tentu khawatir rasa nasionalismenya terkikis, karena ada pula yang transaksi penjualannya pakai ringgit Malaysia," ucapnya.

Untuk itu, Fanshurullah mengharapkan agar badan usaha yang menyalurkan BBM subsidi khususnya Pertamina mau membuat SPBU di daerah perbatasan.

"Tidak banyak kan daerah kita yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, paling hanya di Kalbar, Kaltim, Timor Leste, dan Papua, buatlah masing-masing satu, memang berat dan bisa saja rugi, tapi kan ini sebagai kompensasi dari keuntungan mendistribusikan BBM di daerah lain, sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.

(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Perbatasan Timor Leste: Rupiah Diacuhkan, Dolar Diagungkan

Atambua -Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) laris manis digunakan di pasar perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk transaksi jual beli. Berbanding terbalik dengan rupiah yang tak laku.

"Kalau bawa rupiah, belanja ke wilayah Timor Leste atau sekalipun ke Dili itu tidak laku," kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Atapupu Nyoman Ary Dharma di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (23/5/2014).

Bahkan menurutnya, tempat penukaran uang resmi (money changer) yang tersedia di Dili tidak mau menerima rupiah. Bila pun ada, itu hanya money changer yang bersifat tradisional dan harganya pun sangat jauh sekali dari kurs yang ada.

"Kalau pun ada itu cuma yang di pinggir-pinggir jalan. Kalau yang resmi-resmi itu mana mau. Itu juga jatuh sekali harganya. Bisa US$ 1 harus dibeli dengan Rp 20 ribu," terangnya.

Nyoman menilai, ini adalah akibat paradigma yang buruk oleh masyarakat setempat terhadap rupiah. Apalagi dengan kondisi nilai rupiah yang jauh sekali dibandingkan dengan dolar ataupun mata uang lainnya.

"Tragis sekali memang, mereka melihat rupiah itu sudah tidak ada artinya. Jadi kalau bawa rupiah tunai ke sana ya siap-siap saja diacuhkan," imbuhnya.

Kondisi tersebut juga mempengaruhi masyarakat Indonesia sendiri yang hidup di perbatasan. Mengingat tingginya aktivitas perdagangan di perbatasan, masyarakat juga memasok dolar.Next

(mkl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Ini Penyebab SPBU Lebih Banyak Dibangun di Jawa

Jakarta -Badan usaha yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih memilih membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Jawa daripada daerah di luar Jawa.

Faktor keuntungan yang berlaku sama di seluruh Indonesia, namun dukungan infrastruktur yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa, jadi penyebabnya.

"Margin usaha penyaluran BBM khususnya BBM subsidi berlaku nasional, seluruh Indonesia margin yang ditetapkan pemerintah sama," ucap Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa kepada detikFinance ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (23/5/2014).

Fanshurullah mengungkapkan misalnya margin PT Pertamina (Persero) ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 2046 K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2013.

"Dimana untuk premium dan biopremium marginnya 3,32% MOPS + Rp 484 per liter, solar dan biosolar 2,17% MOPS + Rp 521 per liter dan minyak tanah 2,49% MOPS + Rp 263 per liter, ini berlaku se-Indonesia," katanya.

MOPS (Mean of Plats Singapore) adalah salah satu sumber acuan harga minyak di pasar Singapura. Ini digunakan karena Indonesia sebagian besar impor BBM dari Singapura.

"Akibatnya, Pertamina ya lebih suka bangun SPBU di Jawa, daripada susah dipelosok, mending di Jawa yang infrastrukturnya sudah ada, pasarnya (pembeli) banyak," katanya.

Ia mengatakan jika margin berlaku berdasarkan wilayah, maka badan usaha seperti Pertamina, AKR Corporindo, Surya Parna Niaga dan badan usaha lebih semangat bangun SPBU di luar Jawa.

Menurutnya seharusnya margin usaha di Jawa sama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua berbeda. Artinya semakin jauh lokasi daerahnya maka marginnya harus makin tinggi karen biaya distribusi yang makin mahal. Sedangkan makin besar kotanya seperti di Jawa marginnya makin kecil karena infrastruktur dan pasarnya sudah mendukung.

"Jika Pertamina tidak sanggup salurkan BBM subsidi yang ada dipelosok daerah bahkan perbatasan, maka badan usaha yang lain yang berminat silakan saja, kita akan tawarkan ke mereka," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Dahlan Tak Masalah Anggaran Kementerian BUMN Dipotong

Jakarta -Pemerintah telah mengajukan APBN-Perubahan 2014, yang akan segera dibahas bersama DPR. Rencananya, pemerintah akan memotong anggaran belanja di kementerian/lembaga dengan total Rp 100 triliun demi menjaga defisit anggaran 2,5% dari PDB.

Salah satu yang kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Inpres No 4/2014, anggaran Kementerian BUMN dipangkas Rp 35,59 miliar.

Apa respons Menteri BUMN Dahlan Iskan? Dahlan menyebut Kementerian BUMN diguyur anggaran Rp 131,63 miliar dalam APBN 2014. Akibat rencana pemerintah untuk menjaga defisit, Dahlan pun mengikhlaskan jika kementerian yang dipimpinnya kena pemotongan anggaran.

"Dulu mau dinaikkan, saya nggak mau soalnya BUMN nggak perlu banyak anggaran. Bahkan kalau mau dipotong lebih 40% nggak masalah," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Salah satu langkah dari pemangkasan anggaran, lanjut Dahlan, adalah pengurangan alokasi perjalanan dinas. Dahlan mengaku saat menjadi Dirut PLN, ia pernah melakukan puasa atau stop perjalan dinas selama 1 bulan.

Namun untuk kasus Kementerian BUMN, puasa perjalanan dinas tampaknya tidak seperti PLN. "Waktu itu bisa, dari biasanya perjalanan dinas satu bulan 28.000 perjalanan dinas menjadi 0 bisa di PLN. Kemarin saya tantang (Pejabat Kementerian BUMN), bisa nggak? Jawabannya jangan, kalau ada apa-apa bagaimana?" tutur Dahlan.

Meski ada pemotongan anggaran, Dahlan optimistis kinerja kementerian yang mengelola sekitar 140 perusahaan pelat merah itu tidak akan terganggu.

"Pangkas saja, nggak apa-apa kok. Pokoknya BUMN dipangkas tiap bulan juga nggak apa-apa," tegasnya.

(feb/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Bea Cukai Ingin Rekrut Putra Daerah Jaga Perbatasan RI-Timor Leste

Atambua -Kekurangan pegawai membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kewalahan jaga wilayah perbatasan. Salah satunya wilayah yang dijaga adalah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.

Untuk menjaga 9 pos penjagaan, DJBC hanya mampu mengoptimalkan 19 orang. Ini juga yang menjadi pemicu pada waktu-waktu tertentu, 5 pos terpaksa dikosongkan dari pengawasan dan pelayanan oleh DJBC.

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC, Susiwijono Moegiarso berencana mengajukan skema khusus dalam perekrutan pegawai baru. Yaitu dengan menarik putra daerah untuk langsung menjadi pegawai DJBC di perbatasan.

"Kita ingin memilih putra daerah penduduk lokal yang nanti direkrut jadi PNS disini," ungkapnya saat berkunjung ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Atapupu di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/5/2014)

Dengan skema tersebut, artinya pemerintah dapat memberdayakan warga lokal untuk menjalankan tugas negara. Di samping juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

"Kalau kebutuhan SDM bisa dipenuhi dari putra daerah bisa memberdayakan penduduk sini dan keberlanjutan pelaksanaan tugas. Kalau orang sini kan bisa setiap hari tugas dan nggak usah rolling setiap hari," paparnya.

Skema ini tengah dalam proses pengajuan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai penanggung jawab formasi pegawai pemerintahan.Next

(mkl/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»