Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta di Indonesia Rp 1.515 T, Naik 9,7%

Jakarta -Hingga akhir Mei 2014 utang luar negeri perusahaan swasta di Indonesia mencapai US$ 151,5 miliar atau sekitar Rp 1.515 triliun. Jumlah ini naik 9,7% dari periode yang sama tahun lalu.

Menurut data Bank Indonesia (BI) yang dikutip, Kamis (17/7/2014), utang luar negeri perusahaan swasta ini lebih tinggi dibandingkan utang luar negeri pemerintah dan BI yang totalnya US$ 132,2 miliar hingga akhir Mei 2014.


Pertumbuhan utang luar negeri perusahaan swasta di Mei 2014 lebih tinggi, dari pertumbuhan di April 2014 yang sebesar 7,7%.


Dari seluruh utang luar negeri, baik swasta atau pemerintah dan BI, 82,5% adalah utang jangka panjang, dan sisanya berjangka pendek.


Pertumbuhan utang luar negeri perusahaan swasta pada Mei 2014 terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan utang luar negeri sektor industri keuangan dan sektor listrik, gas, dan air bersih.


Pertumbuhan utang luar negeri sektor keuangan tercatat sebesar 21,2%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 13,2%. Sementara itu, utang luar negeri sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh 9,8%, meningkat dibandingkan pertumbuhan April 2014 sebesar 1,8%.


Di sisi lain, utang luar negeri sektor industri pengolahan dan pertambangan di Mei 2014 mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan lalu, yaitu 12,1% dan 6,6%, dari sebelumnya sebesar 13,2% dan 15,9%.


Menurut BI, perkembangan utang luar negeri sampai Mei 2014 masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal, meskipun perlu terus diwaspadai.


BI menyatakan akan tetap memantau dan memperkuat kebijakan pengelolaan utang luar negeri, khususnya utang luar negeri swasta, sehingga utang luar negeri dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko stabilitas makro ekonomi.


(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Investor Tunggu Hasil Pilpres, Transaksi Broker Ini Turun 33%

Jakarta -Transaksi harian PT Bahana Securities di tahun pemilu ini mengalami penurunan. Saat ini, transaksi harian Bahana Securities maksimal Rp 400 miliar per hari, lebih rendah dari transaksi harian tahun lalu yang mencapai Rp 600 miliar per hari. Artinya, terjadi penurunan 33%.

Presiden Direktur Bahana Securities Andi Sidharta mengatakan, penurunan transaksi harian perseroan disebabkan investor lebih banyak menunggu kepastian hasil pemilihan presiden (pilpres) pada 22 Juli 2014.


"Transaksi harian equity turun dari tahun sebelumnya. Sekarang sehari Rp 325-400 miliar, tahun lalu di atas Rp 600 miliar per hari," ungkap Andi saat acara Buka Puasa Bersama Bahana Grup, di Graha Niaga, Jakarta, Kamis (17/7/2014).


Dia menjelaskan, tahun pemilu memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perseroan. Sebagian besar investor Bahana Securities yang didominasi oleh institusi memilih untuk menunggu hasil pilpres. Hal ini berdampak pada nilai transaksi harian perseroan.


"Penurunan karena banyak hal. Mungkin kebetulan sebagian besar, sekitar 90%, klien kita institusi. Ada foreign, lokal, mereka agak slow karena pemilu. Jadi banyak investor wait and see sehingga trading-nya turun," jelas dia.


Andi menyebutkan, saat ini jumlah investor ritel Bahana Securities tercatat sekitar 10.000 nasabah. Ke depan, perseroan masih akan fokus pada investor institusi.


"Investor kita 10 ribu nasabah ritel. Namun, kita akan tetap fokus di institusi," ujarnya.Next


(drk/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Hasil Pilpres Diumumkan 22 Juli, OJK Siapkan Antisipasi

Jakarta -Kondisi pasar keuangan pasca pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli lalu cenderung fluktuatif. Misalnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang beberapa hari terakhir menguat tetapi hari ini melemah cukup signifikan.

Sejumlah kalangan menilai kondisi ini masih akan terjadi sampai pengumuman perolehan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang. Pasalnya, sampai saat ini masih ada ketidakpastian karena hasil pilpres belum diketahui.


Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), belum bisa memastikan bagaimana kondisi pasar pasca pengumuman hasil pilpres 22 Juli. "Nggak ada yang bisa memastikan. Tapi tugas dari pengawas memastikan ketentuan berjalan dengan baik," katanya kala ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/7/2014).


Namun, Nurhaida memastikan OJK telah siap jika situasi yang buruk terjadi, misalnya IHSG turun dengan tajam. "Antisipasi sudah ada SOP (Standard Operating Procedure). Jadi misalnya Indeks turun sekian persen, apa yang dilakukan. Kemudian kalau Indeks bergerak naik tinggi sekali, itu juga ada mekanismenya," papar dia.


OJK, lanjut Nurhaida, akan memantau pergerakan pasar pasca pengumuman 22 Juli. Tidak hanya IHSG secara keseluruhan, tetapi juga emiten tertentu yang sahamnya bergerak tidak wajar.


"Misalnya satu emiten tertentu sahamnya naik tinggi sekali, itu ada masa bertanya apa yang terjadi. Mekanismenya sudah disiapkan," katanya.


Pada dasarnya, OJK menyerahkan kepada mekanisme pasar untuk merespons hasil pilpres. Namun, Nurhaida menegaskan OJK sebagai regulator akan mengawasi perdagangan berlangsung sesuai ketentuan.


"Bagaimana mekanisme pergerakan di pasar, itu tergantung persepsi market. Jadi tugas regulator mengawasi ketentuan dijalankan dengan baik," tukasnya.


(mkl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dampak Rel Ganda Jakarta-Surabaya, Hemat Uang Triliunan Hingga Kurangi Stres

Jakarta -Jalur rel ganda kereta Jakarta-Surabaya secara fisik sudah diselesaikan. Keberadaan jalur ganda ini akan memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian dan aspek sosial.

Diperkirakan akan ada efisiensi secara ekonomi hingga Rp 3,5 triliun per tahun. Penghematan bisa didapat dari berkurangnya konsumsi BBM dipakai oleh truk-truk yang pengangkutannya beralih ke kereta api dan lainnya.


Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengatakan, dengan adanya jalur ganda Jakarta-Surabaya, kendaraan yang didominasi truk-truk besar pengangkut barang bisa ditekan. Selain hemat konsumsi BBM, juga mengurangi beban biaya perawatan jalan yang rusak setiap tahun akibat truk-truk berat melintas di jalan.


Bambang mengatakan ada sekitar 1 juta frekuensi truk yang bisa dialihkan ke kereta setiap tahunnya.


"Itu ada sekitar Rp 3,4 triliun yang dihemat. Penghematan dari penggunaan BBM, lalu saya kira manfaat dari penurunan losses waktu yang terbuang," kata Bambang dalam peluncuran bukunya yang berjudul Revolusi Transportasi di Gramedia, Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (17/7/2014).


Selain itu, ia juga mengatakan, kondisi jalur pantura saat ini tak terhindarkan dari macet yang tak jarang membuat pengemudi stres dan kesal . Dengan adanya jalur ganda, maka kemacetan dapat dihindari, sehingga indeks kebahagian masyarakat meningkat.


"Indeks kebahagian juga meningkat," tutur Mantan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia ini.Next


(zul/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Laba Danamon Menyusut 25% di Semester I-2014, Jadi Rp 1,49 triliun

Jakarta -PT Bank Danamon Tbk (BDMN) membukukan laba bersih sebesar Rp 1,49 triliun pada semester I-2014. Pencapaian ini turun 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana perseroan mampu membukukan laba Rp 1,98 triliun.

Pendapatan bunga bersih (Net Interest Income) Danamon pada semester I-2014 tercatat Rp 6,74 triliun, naik 1% secara tahunan. Namun di sisi lain, pendapatan operasional turun 2% menjadi Rp 8,85 triliun. Sementara beban operasional naik 6% menjadi Rp 4,96 triliun.


Hingga semester-I 2014, kredit yang disalurkan Danamon mencapai Rp 140,65 triliun, tumbuh 13%. Rasio kredit dibandingkan dana pihak ketiga (Loan To Deposit Ratio) adalah 98,9%. Sementara rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) secara bruto adalah 2,1%.


“Semester I tahun ini ditandai oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang didorong oleh permintaan ekspor yang menurun serta adanya defisit fiskal. Sementara nilai tukar rupiah terus mendapatkan tekanan. Di industri perbankan, likuiditas semakin ketat, sehingga menawarkan lingkungan operasional yang kompetitif. Namun dengan kondisi ini, kami dapat menjaga pertumbuhan kredit dan pendanaan pada level yang sehat,” papar Henry Ho, Direktur Utama Danamon, dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (17/7/2014).


Kredit usaha mikro Danamon melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP) membukukan pertumbuhan sebesar 3% menjadi Rp 20 triliun pada semester I-2014. Sementara itu, kredit untuk segmen usaha kecil dan menengah (UKM) naik 16% menjadi Rp 22,9 triliun.


Kredit untuk segmen komersial tumbuh sebesar 28% pada paruh pertama 2014 menjadi Rp 17,4 triliun. Kredit untuk segmen korporasi tumbuh sebesar 34% menjadi Rp 16,6 triliun.


Pada semester pertama 2014, kredit otomotif melalui Adira Finance tumbuh sebesar 7% menjadi Rp 49 triliun. “Sektor otomotif secara perlahan mulai pulih setelah adanya penyesuaian atas dampak dari aturan down payment,” kata Vera Eve Lim, Chief Executive Officer dan Direktur Danamon.


(hds/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Persiapan Musim Mudik, Pertamina Kembali Siapkan SPBU Berjalan

Malang -PT Pertamina menyiapkan SPBU berjalan atau yang disebut kantong-kantong bahan bakar minyak (BBM). Hal ini untuk kelancaran distribusi BBM selama mudik Lebaran.

"Untuk Lebaran memang ada kesiapan khusus dari kita, dengan penambahan stok. Dengan kita siagakan kantong-kantong premium di sepanjang jalur mudik dan rawan macet," ujar Manager Marketing PT Pertamina Region V Giri Santoso di Universitas Brawijaya, Kamis (17/7/2014).


Menurutnya kantong-kantong BBM akan disebar di wilayah jalur mudik yang rawan terjadinya kemacetan. Tujuannya untuk mengantisipasi truk tangki sulit menembus kemacetan seperti di jalur pantura, jalur tengah dan selatan.


"Makanya kami siagakan kantong-kantong premium (BBM), untuk kelancaran distribusi," tuturnya.


Giri menambahkan khusus premium serta solar di region V (Jawa Timur) ada penambahan stok sebanyak 15-16% dari kuota sebesar 23.000 kiloliter.


Selain itu, stok elpiji 12 Kg dan 3 Kg ikut juga ditambah. "Nanti elpiji-elpiji kami siapkan di SPBU yang buka 24 jam," katanya.


Ia memastikan, tidak akan ada kelangkaan distribusi premium, solar, maupun elpiji menjelang atau selama Lebaran tiba di wilayah kerjanya.


(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Cak Imin: Karyawan Kontrak dan Outsourcing Berhak Dapat THR

Jakarta -Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memastikan pekerja dengan status outsourcing, kontrak, atau pun pekerja tetap berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam batas waktu 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan tetap berhak atas THR.

"Dalam pembayaran THR, tidak ada perbedaan status kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 3 bulan atau lebih, maka berhak mendapatkan THR juga," tegas Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, dalam siaran tertulis yang diterima Kamis (17/7/2014).


Cak Imin melanjutkan, perusahaan–perusahaan agar memberikan THR tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh. Oleh karena itu, para pekerja outsourcing dan pekerja kontrak pun berhak mendapatkan THR sesuai ketentuan yang telah diatur," katanya.


Menurut Cak Imin, pekerja yang terkena PHK pun bisa mendapatkan THR. "Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-04/MEN/1994 Tahun 1994, pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR," paparnya.


Pembayaran THR, tambah Cak Imin, diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing pekerja. Pembayarannnya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.


Ketentuan besarnya THR adalah, bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan yang bermasa kerja 3 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan menghitung jumlah bulan kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.


Namun bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR ternyata lebih baik dari ketentuan tersebut, maka yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan peraturan perusahaan.


Bila ada pelanggaran terhadap pembayaran THR, Cak Imin meminta para pekerja segera mengadukannya ke posko-posko yang berada di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di seluruh Indonesia. Atau bisa juga ke posko pengaduan THR pusat di Kemnakertrans di Gedung Kemenakertrans Jl Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan lantai 8 A.


"Kalau ada perusahaan yang tidak membayar THR, maka akan kita tindak. Tindakannya itu mulai dari penyadaran, mediasi teguran, surat peringatan, sampai tuntutan hukum ke pengadilan hubungan industrial dan nama perusahaannya bakal diumumkan," tutur Muhaimin.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»