Tolak Produk AS, Rusia Minta RI Tingkatkan Ekspor Produk Pertanian

Jakarta -Masih tegangnya suhu politik antara Rusia dan Amerika membuat Rusia melarang produk-produk Pertanian dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Norwegia, Kanada, dan Australia masuk ke negaranya.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, pemerintah Rusia berharap Indonesia dapat meningkatkan ekspor produk-produk pertanian, daging, ikan, susu, dan sayuran ke pasar Rusia.

"Akibat pelarangan itu, Rusia meminta perusahaan dagang Indonesia memasok semua produk pertanian dan produk lainnya, termasuk produk yang berasal dari sekitar Indonesia," kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/8/2014).

Lutfi sendiri telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Alexey Ulyukaev, di sela-sela kegiatan pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) di Nay Pyi Taw, Myanmar. Pertemuan tersebut merupakan tidak lanjut pertemuan sebelumnya pada rangkaian Pertemuan G-20, Juli 2014 lalu di Sydney, Australia.

Lutfi mengungkapkan, Indonesia dan Rusia sepakat menjadikan pertemuan tersebut sebagai payung dari peningkatan diplomasi dagang bagi kedua negara dan mengurangi berbagai hambatan, agar dapat meningkatkan daya saing.

"Pertemuan ini akan menjadi kerangka keterlibatan langsung para pengusaha kedua negara untuk lebih meningkatkan hubungan dagang yang akan difasilitasi oleh kedua pemerintah," ucapnya.

Terkait masih adanya hambatan perdagangan, Lutfi meminta agar Rusia mengurangi hambatan perdagangan dari Indonesia.

"Khususnya produk perikanan, minyak sawit, dan lain-lainnya," tambahnya.

Dalam pertemuan itu, Alexey Ulyukaev menyampaikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan pesawat-pesawat hasil produk perusahaan Rusia untuk mengembangkan jaringan transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dengan transportasi darat. Sementara pihak Rusia akan mengembangkan peralatan dan perawatan pesawat di Indonesia.

Selama Januari-Mei, total perdagangan antara kedua negara mencapai sekitar US$ 1,1 miliar, atau turun 40,5% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1,8 miliar. Neraca perdagangan Indonesia-Rusia pada 2014 (Jan-Mei) menunjukkan surplus bagi

Rusia sebesar US$ 303,4 juta.

(rrd/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Tak Mau Jadi Menteri Lagi, Dahlan Ingin Kembangkan Usaha Sociopreneurship

Halmahera Selatan -‎Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku tak berminat jika diminta menjadi menteri kembali. Sebab Dahlan sudah punya rencana lain yakni ingin mengembangkan usaha yang dinamakannya Sociopreneurship .

‎"Saya sendiri mengira tidak akan menjadi menteri lagi‎. Saya membentuk satu badan yang disebut sociopreneur. Karena saya tidak mungkin ngurus perusahaan karena pertama saya sudah tidak mau cari duit, kedua ditangan anak saya (perusahaan) lebih maju," kata Dahlan di Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat (29/8/2014) malam.

Dahlan mengatakan, usaha yang dibangunnya tetaplah berbasis bisnis dan menghasilkan keuntungan. Hanya saja, tujuan dari usahanya itu untuk menguntungkan masyarakat.

"Usaha sosial tapi harus dikelola seperti bisnis, bisnisnya yang menguntungkan masyarakat luas‎. Misal di suatu daerah tidak ada listrik, maka perusahaan itu akan membangun listrik. Masyarakat akan menanam pohon kaliandra merah, rakyat biar yang jualan, kayunya kita beli untuk bikin listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa), listriknya dijual lagi ke masyarakat," kata Dahlan.

Selain itu, Dahlan juga sempat berpesan kepada Menteri BUMN selanjutnya tetapi mengkatkan antara BUMN dengan politik, sebab keduanya berbeda.

"BUMN ini jangan dicampuri politik, saya sebetulnya hanya menjaga teman-teman, pak dirut-dirut ini supaya jangan dicampuri politik‎. Ibaratnya punya 'agama' masing-masing. Jangan ganggu-ganggu BUMN nanti hancur lagi seperti dulu," tandas Mantan Direktur Utama PT PLN itu.

(dha/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

CT: Kuota BBM Subsidi Sampai 20 Oktober Saya yang Bertanggung Jawab

Jakarta -PT Pertamina (Persero) telah membatalkan pemangkasan penyaluran BBM bersubsidi yang sempat mengakibatkan antrean panjang di berbagai SPBU. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan akan bertanggung jawab terkait kuota BBM subsidi sampai batas akhir pemerintahan Presiden SBY.

"Kuota tanggung jawab pemerintah, Pertamina menyalurkan saja. Sampai 20 Oktober saya bertanggung jawab. Saya menko saya bertanggung jawab. Setelah itu kita serahkan ke pemerintah nanti," kata Chairul Tanjung di Kantornya, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Menteri yang biasa disapa CT menuturkan, sebagai bentuk tanggung jawab, dirinya juga berupaya agar konsumsi BBM subsidi tidak melebihi kuota yang ditetapkan sebanyak 46 juta KL hingga akhir 2014.

"Pemerintah kontrol yang tidak memberikan efek sosial ke masyarakat. Kita tetap dalam koridor 46 juta KL, akan kita jaga itu. Kalau tidak di-manage akan ada gap," tuturnya.

Adapun catatan yang harus dipenuhi Pertamina adalah memastikan bahwa setiap tetes BBM subsidi yang disalurkan Pertamina harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Harus diberikan kepada mereka yang betul-betul BBM digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tidak diperdagangkan dan spekulasi. Jeriken itu dilarang, itu di luar pemakaian sehari hari," tegasnya.

CT juga mendorong agar petugas Pertamina di lapangan dapat meningkatkan pelayanan agar masyarakat bukan hanya mendapat kepastian pasokan BBM subsidi, namun juga memperoleh pelayanan yang cepat untuk mendapat BBM bersubsidi.

"Pemerintah mengambil sikap memberikan izin kepada Pertamina agar menyalurkan secara baik tak boleh ada antrean di batasan wajar," katanya.

(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

SBY Akan Naikkan Harga BBM Subsidi Jika Syarat Ini Terpenuhi

Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih membuka opsi menaikkan harga BBM subsidi pada sisa masa jabatannya sebelum 20 Oktober 2014. Namun untuk menaikkan harga BBM harus ada syarat yang terpenuhi.

"Ada yang saya sebut dengan kontijensi (darurat). Apabila dalam waktu tujuh minggu ke depan ini tiba-tiba ada perubahan situasi yang dramatis harga minyak dunia meroket misalnya, dan kalau saya tidak naikkan BBM, APBN kita jebol pasti dengan terpaksa saya akan naikkan," ujar SBY dalam video Youtube berdurasi 24.48 menit dengan judul 'Tidak Mau Membebani Rakyat, Presiden SBY Pertahankan Harga BBM', Jumat (29/8/2014).

Jika melihat kondisi yang terjadi saat ini, justru sebaliknya harga minyak dunia terus turun, sehingga dasar kenaikkan harga BBM tidak dapat dilakukan.

"Kondisi yang terjadi justru sebaliknya harga minyak dunia justru cenderung turun. Sehingga logika atau alasan untuk menaikkan lagi harga BBM, apalagi listrik dan gas kita naikkan itu tidak kuat," ungkapnya.

Ia menambahkan, atas dasar tersebut pemerintah sekarang ini tidak bisa menaikkan harga BBM termasuk memenuhi desakan berbagai pihak untuk pemerintah saat ini untuk segera menaikkan harga BBM subsidi.

"Saya menghormati pandangan yang lain, tapi juga mendengarkan, mengapa kami memilih tidak untuk menaikkan harga BBM," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pasca Pertemuan SBY-Jokowi, Tim Transisi Belum Lakukan Pertemuan

Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengakui belum ada permintaan untuk bertemu dari tim transisi Jokowi-JK pasca pertemuan empat mata SBY dan Jokowi.

"Saya belum ada permintaan dari pihak Jokowi-JK minta bertemu. Kita tunggu saja," kata CT di kantornya, Jumat (29/8/2014)

CT mengatakan ada 3 orang yang mewakili pemerintah sekarang yaitu Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan Mensesneg. Ketiga orang ini akan bicara dengan tim transisi Jokowi-JK.

"Saya akan berupaya menjembatani keinginan pemerintah baru. Menggali informasi selengkap-lengkapnya apa yang sudah dan akan dilakukan. Pemerintah baru tidak perlu waktu panjang. Tanggal 21 Oktober sudah bisa bekerja dengan full speed," katanya.

Ia menegaskan saat ini pihak pemerintah masih menunggu permintaan dari tim transisi Jokowi-JK. Khusus di bidang ekonomi, akan ditangani oleh dirinya yang bertanggung jawab soal koordinator perkonomian.

"Kita menunggu saja, kalau terlalu aktif nanti kita disangka memaksa-maksa. Kita tidak akan menyurati. Mereka juga belum ada pembicaraan ke kita," katanya.

(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Dirut AP I Jadi Tersangka Korupsi, Dahlan: Saya Tak Terlalu Percaya

Jakarta -Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Tommy Soetomo ‎ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku tak mempercayainya.

"Saya tidak terlalu percaya bahwa dia melakukan korupsi," kata Dahlan di sela kunjungan kerja di Pulau Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat (29/8/2014) malam.

Berdasarkan laporan ke pihaknya, Dahlan mengatakan bahwa AP I melakukan tender dengan pemenang termurah. Kemudian di waktu yang berbeda AP II juga melakukan tender dengan kendaraan yang sama dan mengambil pemenang termurah pula.

"Nah yang termurah di Angkasa Pura II itu lebih murah dibanding di Angkasa Pura I, tapi dua (tender) itu kan nggak bersamaan. Nah masak begitu, kalau begitu korupsi terus gimana," ujar Dahlan heran.

Namun, Dahlan belum bisa berkomentar lebih jauh sebab dia juga harus mempelajari mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi. Dahlan juga belum akan menanyakan hal tersebut ke pihak Kejagung.

"Saya masih harus teliti, belum bisa berkomentar. Tapi masak begitu, kan nggak tahu persis," ucap mantan Dirut PLN ini.

Penetapan Tommy Soetomo sebagai tersangka sangat mengagetkan PT AP I‎ sebab hingga ditetapkan sebagai tersangka, Tommy belum pernah diperiksa sekali pun sebagai saksi oleh aparat Kejagung.

AP I menerangkan kasus yang diangkat oleh aparat Kejagung adalah pengadaan Damkar tahun 2011. Proses pengadaan telah dilakukan dengan mengikuti prosedur tender berdasarkan konsep tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Bahkan dewan direksi tidak bisa intervensi terhadap proses tender.

Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan 2 tersangka yaitu Direktur Utama PT Angkasa Pura I TS dan HL Direktur PT Scientek Computindo. Keduanya disangka telah terlibat dugaan korupsi dengan anggaran Rp 63 miliar. Penyidik juga telah memanggil 5 saksi untuk diperiksa, namun yang datang baru 3 orang.

(dha/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

CT: Sampai 20 Oktober Tak Akan Ada Kenaikan Harga BBM

Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan pemerintah saat ini tak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga batas akhir pemerintahan Presiden SBY. Ia memastikan sampai 20 Oktober 2014 tak akan ada kenaikan harga.

"Jadi sampai 20 Oktober tahun ini tidak akan ada kenaikan BBM," kata menteri yang biasa disapa CT ini di kantornya, Jumat (29/8/2014)

CT menegaskan setiap pemerintahan memiliki beban masing masing. Menurutnya jangan sampai beban ke depan dibebankan ke pemerintahan sekarang atau sebaliknya.

"Jangan sampai ada yang salah, jangan mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan sendiri. Pemerintah punya beban masing masing," katanya.

Ia menambahkan pemerintahan Presiden SBY saat ini tak bisa menaikkan harga BBM karena pada 22 Juni 2013 lalu sudah menaikkan harga BBM subsidi sebesar 33%, sehingga cukup memberatkan masyarakat.

Selain itu, pada tahun ini pemerintah setiap 3 bulan sekali telah menaikkan tarif listrik industri, komersial dan konsumen umum. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada kenaikan harga elpiji 12 Kg oleh PT Pertamina.

"Ini semua membebani masyarakat. Akan sangat berat apabila ditambah kenaikan BBM waktu dekat," katanya.

(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»