Mimpi LAPAN Produksi Satelit Telekomunikasi Hingga Roket

Jakarta -Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Indonesia memiliki program kerja jangka panjang pengembangan satelit telekomunikasi hingga roket pembawa satelit. Program ini terangkum dalam masterplan selama 25 tahun ke depan.

Untuk satelit, LAPAN berencana meluncurkan satelit LAPAN A2 untuk pengideraan jarak jauh. Ke depan, LAPAN ingin mengembangkan dan meluncurkan satelit telekomunikasi secara mandiri.


"Sekararang kita realistis bikin satelit. Apakah itu satelit telekomunikasi dan satelit pengideraan jarak jauh," kata Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).


Thomas menyebut tentang tantangan pendanaan untuk pengembangan satelit komunikasi. Setidaknya secara hitungan kasar, sebuah satelit baru seharga Rp 3 triliun maka biaya pengembangannya bisa mencapai Rp 6 triliun. Artinya Rp 3 triliun untuk pembuatan satelit dan Rp 3 triliun untuk pembuatan fasilitasnya di awal-awal.


Namun dengan dibuat sendiri, ke depan kemandirian dan sisi ekonomis bisa tercapai. Potensi kebutuhan satelit komunikasi sangat besar, apalagi perusahaan Indonesia selalu membeli satelit dari luar negeri.


"Kita kembangkan satelit sendiri plus biaya kembangkan 2 kali dari harga. Tentu anggaran itu harga harus disiapkan," jelasnya.


Tidak hanya satelit, LAPAN secara bertahap mengembangkan roket untuk pendorong satelit. "Kita juga kembangkan roket peluncuran satelit," sebutnya.


(feb/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Tak Bisa Seenaknya, Penangkapan Ikan Napoleon Setiap Tahun Dibatasi

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali membuat gebrakan. Instansi yang dipimpin Susi Pudjiastuti ini melarang penangkapan ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) untuk melindunginya dari kepunahan.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut P Hutagalung menjelaskan pemerintah Indonesia sesuai amanat Badan Perlindungan Satwa Liar atau CITES memperketat perdagangan ikan napoleon dengan menerapkan sistem kuota (batasan jumlah yang boleh diperdagangkan).


Tercatat pada 2005-2009 pemerintah menetapkan kuota sebanyak 8.000 ekor. Selain itu, mengatur ukuran ikan yang boleh diperdagangkan yaitu 1-3 kg, dan hanya boleh ditangkap dengan pancing, perangkap, dan jaring insang oleh nelayan tradisional.


Namun aturan ini tidak mampu mencegah penurunan populasi ikan napoleon. Akibatnya kuota kembali diturunkan menjadi 2.000 ekor pada 2012 hingga sekarang.


"Selama ini kuotanya hanya 2.000 ekor," kata Saut kepada detikFinance, Jumat (28/11/2014).


Saut menjelaskan, hingga saat ini penanganan masalah ikan napoleon masih menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Rencananya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengambil alih seluruh kebijakan yang berkaitan dengan ikan napoleon.


"Masih dari Kementerian Kehutanan, ini proses pengalihan dari KKP. Dalam proses semua ke KKP," imbuhnya.


Menurut Saut, kuota tangkap ikan napoleon setiap tahun berbeda. Bisa bertambah, bisa juga berkurang tergantung populasi ikan napoleon yang tersisa.


"Kalau sudah dapat data di lapangan, pengaturannya lebih baik. Dari Kehutanan ada kuotanya dari waktu ke waktu sekian ribu bergerak-bergerak dari lapangan. Sekarang yang penting larang dulu biar kita dapat data," sebutnya.


(wij/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pantau Maling Ikan Hingga Daerah Berbahaya, LAPAN Bikin Pesawat Tanpa Awak

Bogor -Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengembangkan pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Program bernama LAPAN Surveillance UAV (LSU) sudah menghasilkan 5 jenis pesawat tanpa awak yakni LSU 01, 02, 03, 04, dan 05.

Pesawat tanpa awak ini bisa dipakai untuk pemantauan daerah perbatasan, daerah bencana, daerah berbahaya, serta misi terbang jarak jauh.


"Fungsi bisa dipakai pemantauan atau surveillance seperti lahan pertanian, mitigasi bencana, maritim, tepi pantai," kata Kepala Bidang Teknologi Prokusi Puslitbang LAPAN, Bayu Utama kepada detikFinance di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).


Varian terbaru pesawat tanpa awak atau drone ini ialah LSU 05. Pesawat ini memiliki daya jelajah hingga 240 km dengan lama terbang 8 jam dan mampu membawa beban 30 kg. Pesawat ini memakai bahan bakar tipe Pertamax.


"Ini LSU 05 bisa bawa beban lebih besar. Berat yang dibawa bisa 30 kg," jelasnya.


Tidak hanya pesawat tanpa awak, LAPAN juga mengembangkan pesawat mata-mata berawak. Program ini bernama LAPAN Surveillance Aircraft (LSA).


Program ini memanfaatkan pesawat kecil berkapasitas 2 orang dan bermesin tunggal. Pesawat yang memiliki bentang sayap 18 meter ini didatangkan langsung dari Jerman, namun LAPAN memiliki kesempatan mempelajari pengembangan LSA untuk tahap berikutnya. LAPAN mengirim 6 insinyurnya untuk belajar ke Berlin sesuai perjanjian transfer of technology.


"Kita kirim 6 insinyur ke Berlin, berlanjut tahun depan. Ada instrumentasi diuji. LSA nanti bisa otomatis tanpa pilot, tapi pilot harus naik dulu. Setelah naik, dia tinggal pakai pilot autonomous sesuai program," terangnya.


Pemanfaatan pesawat UAV, kata Bayu, bisa dipakai untuk keperluan damai hingga militer. Pesawat UAV bisa dilengkapi persenjataan. Tipe pesawat UAV dinilai sangat aman untuk melakukan misi berbahaya karena tidak khawatir ada korban luka karena tertembak. Sebab pesawat UAV dikendalikan dari jarak jauh.


"Ke depan bisa dilengkapi senjata. Semua teknologi bisa dipakai untuk perang atau damai," ujarnya.


(feb/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Investor Wait and See, IHSG Stagnan

Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak stagnan membuka perdagangan akhir pekan. Minimnya sentimen membuat pelaku pasar wait and see alias lakukan aksi tunggu.

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah di posisi Rp 12.175 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan kemarin di Rp 12.155 per dolar AS.


Pada perdagangan preopening, IHSG menipis 5,673 poin (0,11%) ke level 5.139,642. Sedangkan Indeks LQ45 berkurang 1,427 poin (0,16%) ke level 885,413.


Membuka perdagangan akhir pekan, Jumat (28/11/2014), IHSG turun tipis 5,673 poin (0,11%) ke level 5.139,642. Indeks LQ45 melemah tipis 0,209 poin (0,02%) ke level 886,631.


Minimnya sentimen membuat pelaku pasar memilih aksi tunggu menanti rilis data inflasi dan neraca perdagangan yang akan dirilis Biro Pusat Statistik (BPS) pekan depan.


Hingga pukul 9.05 waktu JATS, IHSG mundur 5,447 poin (0,11%) ke level 5.139,868. Sementara Indeks LQ45 terpangkas 1,621 poin (0,18%) ke level 884,984.


Kemarin IHSG bergerak dalam rentang tipis tapi bertahan positif sampai penutupan perdagangan. Indeks sama sekali tidak menyentuh zona merah sepanjang perdagangan.


Wall Street tutup memperingati Thanksgiving pada hari Kamis dan akan kembali buka di sesi pagi pada hari Jumat waktu setempat.


Bursa-bursa di Asia pagi ini rata-rata menguat. Hanya pasar saham Hong Kong yang jatuh ke zona merah.


Berikut situasi di bursa-bursa regional pagi hari ini:



  • Indeks Nikkei 225 menguat 156,36 poin (0,91%) ke level 17.404,86.

  • Indeks Hang Seng turun 107,70 poin (0,45%) ke level 24.004,28.

  • Indeks Komposit Shanghai bertambah 2,80 poin (0,11%) ke level 2.633,29.

  • Indeks Straits Times naik 7,83 poin (0,23%) ke level 3.348,79.


(ang/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dirut Baru Pertamina Diumumkan Sore Ini

Jakarta -PT Pertamina (Persero) tak lama lagi akan punya direktur utama yang baru. Nama pengganti Karena Agustiawan itu akan diumumkan sore ini.

Menurut salah satu sumber di Kementerian BUMN, pengumuman nama dirut baru Pertamina akan disampaikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.


"Dirut Pertamina mau diumumkan jam 15.00 WIB oleh Bu Rini," kata sumber tersebut kepada detikFinance, Jumat (28/11/2014).


Posisi dirut BUMN sudah kosong sejak awal 1 Oktober 2014 setelah Karen mengundurkan diri atas alasan pribadi. Posisi kosong tersebut sekarang diisi oleh Plt Dirut Pertamina Muhamad Husen.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Tak Perlu ke Singapura, Ini Cara Tim Pemberantas Mafia Migas Ungkap Bisnis Petral

Jakarta -Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri akan menjadikan Pertamina Energy Trading (Petral) sebagai target utamanya. Bisnis anak usaha Pertamina yang berkantor di Singapura ini akan dibuka lebar-lebar.

Faisal mengatakan, pihaknya tidak perlu mendatangi kantor Petral di Singapura untuk mendapatkan data-data. Cukup dengan meminta Pertamina soal data-data yang diperlukan, karena Petral 100% milik Pertamina.


"Nanti kita akan minta Pertamina untuk berikan data soal trading selama 5 tahun terakhir. Kalau ini kita dapat segera ya bagus, nanti akan kita bandingkan dengan data dunia, apa yang aneh begitu, tapi kita akan minta dulu sementara. Ada yang bilang kita ke Singapura, kalau nggak ke Singapura kita dapat datanya kan nggak apa-apa," ujar Faisal usai rapat perdana tim tersebut di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/11/2014).


Adapun anggota-anggota dari tim ini, ujar Faisal, merupakan para ahli di bidangnya. Sehingga dirinya yakin bisa membuka dengan transparan bisnis permigasan di dalam negeri. Faisal tidak akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Dalam membuka data bisnis Petral, Faisal mengatakan, dia akan bertanya siapa saja pelaku usaha migas yang memiliki hubungan dagang dengan Petral. Lalu bagaimana proses pembentukan harga dalam impor minyak atau BBM di Petral.


Salah satu anggota tim ini, yaitu Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya ingin membuat bisnis migas di Petral transparan. Dalam 6 bulan ke depan, tim ini akan bekerja sekuat tenaga.


"Dalam waktu dekat kami akan undang Pertamina dia nanti akan presentasi (soal Petral). Jadwal kapan akan kami sesuaikan. Mudah-mudahan dalam sepekan ke depan. Jadi kami akan komunikasikan dulu siapa orang Pertamina yang kompeten untuk memberikan info selengkap-lengkapnya. Nanti kita undang," tutur Djoko.


(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Rapat Tim Pemberantas Mafia Migas: Fokus di Petral dan Transparansi Harga BBM

Jakarta -Hari ini, Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri mengadakan rapat perdana dengan hampir seluruh anggota tim di Gedung Kementerian ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Tim ini juga disebut-sebut sebagai pemberantas mafia di sektor migas.

Faisal Basri mengungkapkan, selain pembentukan tim kerja, ada dua masalah utama yang dibicarakan tim dan menjadi fokus utama untuk diselesaikan yaitu mengenai transparansi harga BBM subsidi dan masalah Petral.


Beberapa anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang hadir antara lain Fahmy Radhi, Dendi Ramdani, Rofikoh Rokhim, Chandra Hamzah, Darmawan Prasodjo, dan Joko Siswanto.


"Jadi kita kick off meeting yang pertama, membahas pembagian tugas," ungkap Faisal, Rabu (26/11/2014).


Secara garis besar, tim kerja terbagi menjadi dua, yaitu pertama kelompok kerja yang menyinergikan hasil kajian dari praktisi akademisi seperti dari UGM dan UI. Di sini, Darmawan Prasodjo ditugaskan untuk menyinergikan hasil sebagai kajian tim. Dari sana diharapkan keluar titik-titik permasalahan yang akan direkomendasikan untuk diselesaikan.


Kedua adalah pembentukan tim kerja kasuistik (kasus) yakni tim yang menangani kasus-kasus berat seperti kasus Petral. Untuk kasus Pertamina Energy Trading (Petral), Faisal telah membentuk tim khusus yang akan ditangani 4 anggota Tim Tata Kelola Migas, yaitu Rofikoh Rokhim, Fahmy Radhi, Darmawan Prasodjo, dan Dendi Ramdani.


"Tentu saja apalagi kalau bukan kasus Petral, jadi Petral jadi titik berat dianggap kasus tersendiri," imbuhnya.


Selain Petral, kasus yang akan diselesaikan Tim Tata Kelola Migas dalam waktu dekat adalah transparansi harga BBM subsidi. Cara ini dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui berapa hitungan BBM subsidi sebenarnya.


"Harga pertamax, Shell sudah Rp 9.550/liter, premium Rp 8.500/liter dengan kualitas yang berbeda-beda. Ini kan tidak elok untuk dibiarkan begitu saja. Kami sudah berkomitmen untuk menciptakan transparansi, sehingga tidak menimbulkan teka-teki yang tidak perlu," jelasnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»