Pemerintah Hemat Anggaran, Laba BUMN Ini Tak Capai Target

Jakarta -Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014, pemerintah menghemat belanja sebesar Rp 43 triliun. Kebijakan ini mempengaruhi salah satu BUMN karya yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) karena ada beberapa proyek yang tertunda.

Corporate Secretary WIKA Suradi menjelaskan, hingga akhir tahun perseroan memproyeksikan realisasi capaian kinerja keuangan tak akan mencapai target.

"Proyeksi kinerja WIKA hingga akhir tahun memperhitungkan adanya pemangkasan APBN pada proyek infrastrukur pemerintah, tertundanya proyek-proyek BUMN sepanjang 2014, dan pertimbangan lainnya," terang dia dalam acara temu media di Gedung WIKA Satrian, Gadog, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/12/2014).

Laba perusahaan kata dia, diproyeksi hanya mencapai 90% dari target. "WIKA hingga akhir tahun memproyeksikan perolehan laba pada kisaran 80-90% dari target Rp 678,65 miliar," katanya.

Selain laba, lanjut Suradi, penjualan pun sepertinya tidak akan mencapai target. "WIKA memproyeksikan penjualan, tidak termasuk kerja sama operasi, sebesar 97% dari target Rp 14,09 triliun," kata dia.

Belanja modal atau capital expenditure (capex) WIKA pun diperkirakan meleset dari target. "Realisasi belanja modal per November 2014 adalah Rp 755,2 miliar, sampai akhir tahun diperkirakan sekitar Rp 1,3 triliun. Target belanja modal 2014 sebesar Rp 1,99 triliun," jelasnya.

(dna/hds)

readmore »»  

Alasan Importir: Kami Impor Gula karena Produksi Dalam Negeri Tak Cukup

Jakarta -Kalangan produsen gula rafinasi yang juga importir gula mentah (raw sugar) punya alasan untuk tetap mengimpor gula hingga 3 juta ton per tahun. Mereka beralasan pasokan di dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan raw sugar sebagai bahan baku gula rafinasi/industri.

Pihak Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) sebagai importir gula mentah mengaku seluruh bahan baku produksi gula rafinasi harus diimpor.

‎"Gula rafinasi seluruh bahan bakunya harus impor. Karena produksi dalam negeri itu tidak cukup‎," kata Sekretaris Jenderal AGRI, Riyanto kepada detikFinance, Jumat (12/12/2014).

Riyanto mengatakan, kebutuhan gula mentah untuk diproses menjadi gula rafinasi setiap tahunnya berkisar 3 juta ton hingga 3,2 juta ton. ‎Angka tersebut tak dapat dipenuhi oleh pasokan dalam negeri. Hal ini karena seluruh produksi gula kristal putih (GKP) atau gula konsumsi sebanyak 2,1-2,5 juta ton dari petani dijual ke konsumen.

"Jadi kebutuhan nasional itu sekitar 5 juta lebih. Yang 2,1 juta itu sudah untuk konsumsi," tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya tak mau terus-terusan mengimpor gula mentah. Mereka ingin mendapatkan bahan baku dari dalam negeri dengan cara membuka lahan perkebenunan tebu sendiri, namun menurutnya terkendala ketersediaan lahan.

"Asal ada lahan itu pasti mau. Siap kok, asal ada lahan. Masalah‎nya hanya lahan," tuturnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum AGRI Wisnu Hendraningrat menyebut sudah ada dua anggota asosiasinya yang memiliki lahan tebu di Lamongan, Jawa Timur dan Dompu, Nusa Tenggara Barat.

"Jadi kami pun sebenarnya mendukung swasembada gula. Kalau memang disediakan pemerintah lahan, kami siap membangun pabrik baru," tutupnya.

Namun secara terpisah pihak Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) menyebutkan kini ada kurang lebih 1,2 juta ton gula kristal putih yang belum laku terjual karena kalah bersaing dengan gula impor eks pabrikan gula rafinasi, yang merembes ke pasar umum.

(zul/hen)

readmore »»  

Pertamina Akan Beli Minyak Tambahan dari Sonangol 200 Ribu Barel

Jakarta -PT Pertamina (Persero) akan membeli 200.000 barel minyak mentah dari Sonangol EP, perusahaan minyak asal Angola. Namun ini di luar kesepakatan sebelumnya yang memberikan diskon 15%.

"Kita akan beli minyak dari Angola atau dari Sonangol sebanyak 200.000 barel. Tapi itu di luar nota kesepahaman yang ditandatangani di Istana Presiden," ujar Direktur Pertamina Ahmad Bambang di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Bambang mengatakan, pembelian minyak dari Angola tersebut harganya berdasarkan kesepakatan antar korporasi. Lain dengan yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Angola.

"Ini business to bussines. Jangan bilang diskon atau tidak. B to B, dapatkan harga dengan perusahaan lain itu bagus," katanya.

Pembelian minyak dari Angola tersebut, kata Bambang, akan diangkut bersamaan dengan hasil produksi lapangan minyak Pertamina di Aljazair.

"Jadi dari Angola 200.000 barel, dari Aljazair 600.000 barel, kita angkut total 800.000 barel. Untuk kapannya ,saya lagi cari kapal tanker," tuturnya.

(rrd/hds)

readmore »»  

Dukung Menteri Susi, Rachmat Gobel Ingin Genjot Ekspor Ikan

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel sepakat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal mendorong ekspor produk perikanan. Gobel ingin nilai ekspor produk perikanan Indonesia meningkat tajam.

Dalam 5 tahun ke depan, ia menargetkan nilai ekspor produk non migas meningkat 300%. Dari target ekspor non migas, diharapkan penyumbang ekspor terbesar adalah produk perikanan.

"Saya ingin bagaimana meningkatkan ekspor hasil laut yang selama ini kecil. Dengan pemberantasan illegal fishing yang saya nilai positif, kita bisa tingkatkan nilai ekspor naik 300% salah satunya dari produk hasil laut," ungkap Gobel saat berdiskusi dengan media di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Salah satu upaya yang akan dilakukannya adalah menurunkan tarif bea masuk impor perikanan yang cukup tinggi di negara-negara maju. Hal ini sesuai dengan permintaan langsung oleh Menteri Susi.

"Membicarakan soal non tarif atau penurunan tarif untuk kita jual ke pasar Eropa. Fasilitas apa saja untuk bisa meningkatkan ekspor kita," tambahnya.

Merespon itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag Partogi Pangaribuan mengungkapkan sudah bertemu langsung dengan perwakilan delegasi negara maju yaitu Uni Eropa dan Amerika.

Di dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia berupaya agra tarif bea masuk impor produk perikanan Indonesia di Uni Eropa diturunkan.

"Uni Eropa dan Amerika untuk Udang dan Tuna. Kita yang jauh-jauh dulu," katanya.

Ia juga dengan tegas mengancam bila kedua negara maju itu masih memberlakukan tarif tinggi produk perikanan Indonesia, maka hal serupa akan dilakukan pemerintah Indonesia kepada produk Uni Eropa dan Amerika.

"Uni Eropa kita juga sedang memaksa juga untuk mereka membuka pasar bagi kita dengan tidak melakukan hambatan terlalu keras kepada kita. Pendekatan sudah. Oh pasti sudah ada respons kalau tidak mereka juga bisa kita hambat di sini. Tentu ada dialog pasti. Walaupun mereka ngerti mereka ingin ekspor, kita juga ingin ekspor," jelasnya.

(wij/hen)

readmore »»  

Pertamina Siapkan Rp 13 Triliun untuk Akusisi Blok Migas di Luar Negeri

Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengalokasikan dana sebesar US$ 1,1 miliar (Rp 13 triliun) khusus untuk mengakusisi blok minyak dan gas bumi di luar negeri tahun depan. Salah satu yang diincar ada di Malaysia.

"Kita sudah tetapkan beberapa lapangan minyak atau blok yang akan diakusisi tahun depan. Ada beberapa sumur di Malaysia ya," ungkap Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto ditemui di kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Sementara lokasi lainnya, lanjut Dwi, masih belum ditentukan. "Tapi kita akan melakukan upaya-upaya untuk pengembangan kapasitas ladang minyak," ujarnya.

Dana yang dialokasikan untuk akuisisi ini, lanjut Dwi, cukup besar. "Kita alokasikan US$ 1,1 miliar," ucapnya.

Namun, nilai tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total rencana investasi Pertamina yang mencapai US$ 7 miliar (Rp 84 triliun).

"Jadi dalam perencanaan, investasi US$ 7 miliar untuk tahun depan. Itu kalau disetujui pemegang saham ya. Kira-kira kita punya capex (capital expenditure/belanja modal) sekitar US$ 5 miliar, itu kebanyakan untuk pengembangan hulu migas seperti menambah sumur migas baru, pembangunan kilang minyak, dan upgrade kilang minyak. Kemudian US$ 1,1 miliar untuk akuisisi blok di luar negeri, sisanya lain-lain," jelas Dwi.

(rrd/hds)

readmore »»  

Pertamina Siapkan Rp 13 Triliun untuk Akuisisi Blok Migas di Luar Negeri

Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengalokasikan dana sebesar US$ 1,1 miliar (Rp 13 triliun) khusus untuk mengakusisi blok minyak dan gas bumi di luar negeri tahun depan. Salah satu yang diincar ada di Malaysia.

"Kita sudah tetapkan beberapa lapangan minyak atau blok yang akan diakusisi tahun depan. Ada beberapa sumur di Malaysia ya," ungkap Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto ditemui di kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Sementara lokasi lainnya, lanjut Dwi, masih belum ditentukan. "Tapi kita akan melakukan upaya-upaya untuk pengembangan kapasitas ladang minyak," ujarnya.

Dana yang dialokasikan untuk akuisisi ini, lanjut Dwi, cukup besar. "Kita alokasikan US$ 1,1 miliar," ucapnya.

Namun, nilai tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total rencana investasi Pertamina yang mencapai US$ 7 miliar (Rp 84 triliun).

"Jadi dalam perencanaan, investasi US$ 7 miliar untuk tahun depan. Itu kalau disetujui pemegang saham ya. Kira-kira kita punya capex (capital expenditure/belanja modal) sekitar US$ 5 miliar, itu kebanyakan untuk pengembangan hulu migas seperti menambah sumur migas baru, pembangunan kilang minyak, dan upgrade kilang minyak. Kemudian US$ 1,1 miliar untuk akuisisi blok di luar negeri, sisanya lain-lain," jelas Dwi.

(rrd/hds)

readmore »»  

Pemerintah, TNI, Sampai PLN Masih Utang Triliunan Rupiah ke Pertamina

Jakarta -PT Pertamina (Persero) menyebutkan rugi Rp 700 pada tahun ini dari bisnis penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun di sisi lain, beberapa pihak masih memiliki utang triliunan rupiah ke BUMN migas ini.

"Tahun ini kita rugi Rp 700 miliar karena harus mendistribusikan BBM subsidi ke seluruh Indonesia. Kita bahkan ada yang distribusikan BBM pakai pesawat terbang seperti di Papua atau Jayawijaya," kata Direktur Pertamina Ahmad Bambang di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Bambang mengatakan, tidak hanya kerugian Rp 700 miliar yang membebani Pertamina. Banyak pihak yang belum melunasi pembayaran penyaluran BBM yang sudah didistribusikan.

"BBM subsidi yang disalurkan Oktober-November belum dibayar pemerintah. Jumlahnya cukup besar, mencapai Rp 45 triliun," ungkapnya.

Tidak hanya pemerintah, lanjut Bambang, TNI dan PT PLN (persero) juga belum membayar tagihan BBM yang sudah disalurkan. Jumlahnya pun lumayan.

"Dari TNI jumlahnya Rp 7,5 triliun, dan dari PLN juga sama sekitar Rp 7,5 triliun. Kalau PLN bukan BBM subsidi, kita dengan PLN business to business. Mereka belum bayar tagihannya mungkin karena subsidi listriknya juga belum dibayar pemerintah," jelasnya.

(rrd/hds)

readmore »»