Harga Tiket Pesawat Tak Berhubungan dengan Keselamatan, JK: Siapa Bilang?

Jakarta -Wapres Jusuf Kalla (JK) menegaskan, kaitan antara harga tiket pesawat terbang dengan tingkat keselamatan penerbangan sangat erat. Hal ini yang menjadi dasar pemerintah menetapkan batas tarif bawah 40% dari batas tarif atas tiket penerbangan.

"Siapa bilang? Justru tertinggi. Karena kalau murah musti hemat segala macam, dihemat fuel, dihemat perawatannya," tegas JK di kantor PMI, Jakarta, Jumat (9/1/2015). Ini diutarakan JK saat ditanya bahwa tidak ada hubungan antara harga tiket pesawat dengan keselamatan.


JK mengilustrasikan, perawatan pesawat ibarat seseorang yang merawat kendaraan roda empat. Namun yang membedakannya, apabila terjadi gangguan, kendaraan roda empat hanya mogok di darat, atau berbeda dengan pesawat terbang.


"Kalau Anda hemat, pelihara mobil paling-paling mogok jalan didorong kan. Kalau pesawat nggak bisa kan. Jadi harus hati-hati benar‎," tegas JK.


Ia menegaskan, tingkat keselamatan yang tinggi butuh biaya yang tak sedikit. Sehingga bila tarif terlalu rendah, dikhawatirkan justru masyarakat yang menjadi korban. Hal ini jadi dasar menteri perhubungan menjaga agar jangan terjadi kesalahan dalam perawatan oleh maskapai penerbangan.


"Ya itu memang saya bilang tadi, itu antara pilihan mau murah atau tetap. Sehingga diperkirakan perawatan pesawat itu menjadi berkurang karena waktu, karena itu lebih baik menjaga, lebih mempertinggi tingkat keselamatan," katanya.


Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan telah menetapkan, tarif batas bawah sebesar 40% dari batas atas untuk tiket pesawat terbang.


Peraturan yang terbit sejak 30 Desember 2014 ini, membuat maskapai tidak bisa lagi menjual tiket murah lebih rendah daripada tarif batas bawah (40% dari batas atas). Kemenhub menegaskan, peraturan ini harus diikuti oleh semua maskapai untuk penerbangan domestik setelah disahkan.


(hen/dnl)

readmore »»  

Ini Hasil Rapat 3,5 Jam Menko Maritim, Menteri Susi, dan Menlu Soal Illegal Fishing

Jakarta -Rapat membahas pemberantasan praktik illegal fishing antar instansi kementerian/lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo berlangsung 3,5 jam, sejak pukul 16.00 WIB. Apa hasilnya?

Selain Indroyono hadir dalam rapat koordinasi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Keamanan Laut Desi A Mamahit, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit, Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono, serta perwakilan TNI AL dan Kepolisian.


"Rapat hari ini mengevaluasi progres pemberantasan illegal fishing selama 2,5 bulan terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan telah memaparkan yang sudah dilakukan," papar Indroyono di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


Ada 5 kesimpulan rapat yang berlangsung selama 3,5 jam itu yaitu:



  1. Semua Kementerian/Lembaga (K/L) mendukung pemberantasan illegal fishing dan mengapresiasi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),

  2. Sebagai pelaksana telah dibentuk satgas anti illegal fishing, namun diperkuat dengan menambah 3 kementerian/lembaga (K/L), yaitu Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Agung,

  3. Penanganan illegal fishing prioritas mengacu pada 3 Undang-undang (UU) yaitu UU Perikanan tahun 2009, UU Pelayaran dan UU Kepabenan.

  4. Pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) illegal fishing,

  5. Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sesuai Perpres 178/2014.


"Khusus penangangan illegal fishing kita ingin memperkuat yaitu otak informasi dari Bakamla dan semua ini kita integrasikan," paparnya.

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambut baik kerjasama pemberantasan illegal fishing. Ia menegaskan pemberantasan illegal fishing akan semakin mudah dengan bantuan semua pihak.


"Kita keluarkan semua jurus untuk menangkap pelaku illegal fishing," sebut Susi.


(wij/dnl)

readmore »»  

Menkeu Bambang: Dolar Sedang Tak Punya Lawan

Jakarta -Memasuki 2015, dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat terhadap mata uang utama dunia dan rupiah juga kena imbasnya. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, mengatakan saat ini dolar AS memang seakan tidak punya lawan.

"Fenonemena penguatan dolar secara global karena dolar ini sedang tidak punya lawan. Kalau dulu ada euro, yen, dan to some extent yuan," ungkap Bambang saat berkunjung ke kantor detik.com, Jakarta, Jumat (9/1/2015).


Menurut Bambang, euro memang tidak kolaps tapi stagnan dalam jangka waktu lama. Sementara yuan ikut melemah karena perlambatan ekonomi Tiongkok. Sedangkan yen lesu karena disengaja, tujuannya mendorong kinerja ekspor Jepang.


"Jadi ketiga lawannya ini sedang kehabisan tenaga di saat dolar tengah naik terus. Karena penguatan ekonomi AS sendiri, pengangguran turun dan membuat mereka bertenaga," jelasnya.


"Euro memang tidak kolaps tapi stagnan dan prediksi banyak orang akan dalam jangka waktu lama. Kemudian Jepang, itu basic-nya bukan ekonomi berbasis konsumsi domstik, tapi ekspor. Caranya mau tidak mau memang harus didukung dengan yen yang lemah," jelas Bambang.


Oleh karena itu, Bambang menilai tekanan terhadap rupiah pun akan terjadi selama 2015. "Secara makro memang kita simpulkan gonjang-ganjing rupiah ini mungkin masih akan berlangsung selama 2015," ungkapnya.


(mkl/hds)

readmore »»  

Ditjen Pajak Butuh 40.000 Pegawai Baru dalam 5 Tahun ke Depan

Jakarta -Setoran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015 ditargetkan menembus Rp 1.300 triliun, naik sekitar 45% dibandingkan realisasi 2014. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, menilai perlu perlakuan khusus terhadap Ditjen Pajak agar bisa mencapai target tersebut.

"Karena target naik tajam, Ditjen Pajak butuh treatment khusus. Sulit mengharapkan penerimaan naik kalau kita menjalankan seperti apa adanya," kata Bambang di kantor detik.com, Jakarta, Jumat (9/1/2015).


Ditjen Pajak, lanjut Bambang, harus diberikan fleksibilitas dan diperlakukan berbeda dengan unit eselon I lainnya.


"Harus dibantu fleksibilitas karena birokrasi tidak bisa one size fits all," ujarnya.


Salah satu fleksibilitas yang diminta, tambah Bambang, adalah dalam hal rekrutmen pegawai. Meski tahun ini pemerintah menerapkan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dia berharap ada pengecualian untuk pegawai pajak (dan juga bea cukai).


Mardiasmo, Pelaksana Tugas Dirjen Pajak, menyebutkan pihaknya ingin menambah 40.000 pegawai pajak dalam 5 tahun ke depan. Ini terdiri dari posisi auditor dan account representative (AR).


"Auditor kita minta tambahan 15.000, AR 25.000. Tapi ini bertahap 5 tahun. Saat ini jumlah AR ada 7.500 dan auditor 3.400," papar Mardiasmo.


Bambang menambahkan, auditor adalah posisi yang penting bagi Ditjen Pajak. Pasalnya, dari jumlah surat pemberitahuan pajak tahun (SPT) yang masuk hanya 1% yang bisa diaudit.


"SPT itu kan self assessment, dan dari keseluruhan yang masuk dan bisa diaudit hanya 1%. Jadi, penting kita menambah auditor untuk memastikan SPT diisi dengan benar," papar Bambang.


(hds/hen)

readmore »»  

Tambang Bakrie Mau Bayar Utang Pakai Saham Anak Usaha, Tapi Sebagian Masih Digadai

Jakarta -PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berniat melunasi utangnya ke China Investment Corporation (CIC), perusahaan asal Tiongkok. Salah satunya adalah melalui menukar utang dengan saham anak-anak usaha.

Dua anak usaha yang akan dilepas sahamnya adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Jumlah saham BRMS yang akan dilepas kepada perusahaan asal Tiongkok itu sebanyak 42%. Sementara saham KPC sebesar 19%.


Yang jadi masalah sekarang adalah kepemilikan saham tambang Grup Bakrie di BRMS hanya sebesar 25,52%. Ke mana sisa saham-sahamnya?


"Sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan kepemilikan Perseroan atas saham BRMS. Perseroan tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali BRMS," kata kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava dalam keterangan tertulis kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (9/1/2015).


Ia mengatakan, memang ada perubahan persentase kepemilikan per tanggal 18 Desember 2014. Namun menurut Dileep, hal itu hanyalah perubahan dalam hal pencatatan saja.


"Kontrol dan pengendalian masih ada pada Perseroan," jelasnya.


"Saat ini Perseroan hanya meminjamkan saham milik BRMS tersebut kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Namun demikian, Perseroan masih merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali BRMS," ujarnya.


Rencana pelunasan utang perusahaan tambang pimpinan Direktur Utama Ari S. Hudaya itu masih terganjal penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh Pengadilan Singapura. Pengalihan saham dua anak usahanya itu belum bisa dilakukan sampai moratorium selesai.


Hingga akhir September 2014 lalu, jumlah utang BUMI mencapai Rp 44 triliun. Berikut rinciannya:



  • Guaranteed Convertible Bond I sebesar US$ 375 juta

  • Country Forest Limited Facility 2009 sebesar US$ 1,037 miliar

  • Guaranteed Senior Secured Notes sebesar US$ 300 juta

  • Credit Suisse 2010 Facility - 2 (Amended & Restated) sebesar US$ 117,5 juta

  • Guaranteed Senior Secured Notes II sebesar US$ 700 juta

  • UBS AG Facility sebesar US$ 62,5 juta

  • Axis Bank Limited Facility 2011 sebesar US$ 140 juta

  • Deutsche Bank 2011 Facility sebesar US$ 54 juta

  • China Development Bank Facility sebesar US$ 600 juta

  • RBI Loan Facility sebesar US$ 80,69 juta

  • Credit Suisse Facility -2014 sebesar US$ 114,31 juta

  • Castleford Investment Holdings Ltd Facility 2013 sebesar US$ 150 juta


(ang/dnl)

readmore »»  

Emas Laku Saat Ada Guncangan Politik

Jakarta -Dalam sepekan pertama 2015, harga emas dunia naik sekitar 2,5%. Lonjakan harga emas menjadi kabar baik di tengah sentimen negatif dari Eropa, yang dihebohkan karena wacana Yunani ingin keluar dari Zona Euro.

Mengutip CNN, Jumat (9/1/2014), emas merupakan salah satu instrumen pilihan investor ketika terjadi pergolakan politik. Harga emas sempat mencapai lebih dari US$ 1.900/troy ons pada 2011 saat pergolakan politik di Yunani memuncak.


Namun sejak 2011, harga emas terus dalam tren turun. Bahkan level perdagangan di US$ 1.200/troy ons (yang saat ini dianggap naik tinggi) hanya 60% dari titik tertingginya sepanjang masa.


"Tidak ada alasan emas itu atraktif. Kenaikan harga emas saat ini lebih karena perkembangan di Yunani. Harga emas memang kerap naik kala terjadi masalah di sebuuah pemerintahan," kata Jason Pride, Director of Investment Strategy di Glenmede.


Meski begitu, Pride menyarankan agar sekarang investor berburu emas. Dia memperkirakan harga wajar emas adalah US$ 1.000-1.200/troy ons.


Emas juga merupakan instrumen yang sering dipilih kala sebuah mata uang terdepresiasi. Pasalnya, pasokan emas bisa dibilang tetap sehingga harganya lebih stabil. Berbeda dengan mata uang yang pasokannya bisa naik-turun tergantung kebijakan bank sentral.


"Pencetakan uang yang meningkat baik di AS, Jepang, dan Eropa menunjukkan potensi penurunan nilai uang di masa depan. Oleh karena itu, sebaiknya investor memiliki portofolio emas sebagai lindung nilai kala mata uang melemah," sebut analisis dari USAA Investment.


Jadi, memilih berinvestasi emas bisa menjadi pilihan. Namun jika berharap harganya naik tajam, sepertinya hampir mustahil.


(hds/hen)

readmore »»  

Harga BBM Turun, Pengusaha SPBU Rugi Rp 127 Miliar

Jakarta -Pada 1 Januari 2015 lalu pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), seperti bensin premium dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter. Hal tersebut membuat rugi pengusaha SPBU sekitar Rp 127 miliar.

"Pengusaha SPBU di berbagai daerah banyak yang protes, waktu penurunan harga BBM 1 Januari 2015 kami rugi, waktu menebus harga BBM Rp 8.500/liter besoknya waktu jual Rp 7.600/liter," kata Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi lewat pesan singkatnya kepada detikFinance, Jumat (9/1/2015).


Eri memperkirakan, kerugian total pengusaha SPBU seluruh Indonesia yang dikelola pemngusaha swasta yang jumlahnya 5.300 SPBU mencapai Rp 127 miliar.


"Hitungan kasar kita, asumsinya setiap SPBU rata-rata menebus BBM sebanyak 24 ton/hari x selisih harga penurunan BBM Rp 1.000/liter x jumlah SPBU yang dikelola swasta sebanyak 5.300 SPBU, jadi ruginya total sekitar Rp 127 miliar itu untuk dua jenis BBM, yakni premium dan solar," ungkapnya.


Ia menambahkan, pengusaha berharap pemerintah dalam mengambil kebijakan sebelumnya juga dikomunikasikan dengan pelaku usaha.


"Yang sekarang terjadi kan, pemerintah tidak minta pendapat atau masukan dari pengusaha SPBU. Termasuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri, tidak mendengar dulu suara pengusaha SPBU ketika ingin merekomendasikan penghapusan premium menjadi pertamax," katanya.


"Selayaknya suatu kebiakan dibuat dulu kajian akedemiknya, dimintakan dulu pendapat atau masukan dari masyarakat, dari pemangku kepentingan, dari operator yang terlibat di lapangan selaku investor. Tidak bisa suatu kebijakan ujug-ujug ditetapkan dan diterapkan sebagai suatu uji coba. Bila kebijakan itu mengandung konsekuensi investasi yang merugikan, sebaiknya dicarikan alternatif solusinya," tambahnya.


(rrd/dnl)

readmore »»