"Iya masih ada. Nanti ada agenda itu (akuisisi BTN)," ungkap Direktur Utama Mandiri Budi Gunadi Sadikin saat ditemui pada acara pengambilan sumpah jabatan Ketua BPK Rizal Djalil di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih Timur, Jakarta, Senin (28/4/2014)
Budi mengaku sudah mengetahui keputusan pemerintah tersebut secara informal. Namun, untuk perubahan agenda RUPSLB perlu ada pemberitahuan secara resmi. Baik penundaan atau pun pembatalan.
"Kita belum dapat update (ke Kementerian BUMN)," sebutnya.
Rencana akusisi merupakan kebijakan pemerintah yang menginginkan adanya konsolidasi perbankan. Perseroan akan mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena bukan inisiatif Bank Mandiri.
"Ya kalau kita menurut apa kata pak menteri. Kalau keputusan itu minta tunda, ya tunda. Kalau dijalankan, ya dijalankan. Kita tunggu beliau. Ini bukan inisiatif dari bank Mandiri. Ini inisiatif pemegang saham," jelasnya.
Termasuk untuk pemerintahan selanjutnya bila juga menginginkan dilangsungkan konsolidasi ini. Posisi Bank Mandiri, menurut Budi akan selalu sesuai dengan arahan pemerintah selaku pemegang saham.
"Kita sebagai eksekutif suruh jalan, kita jalan. Suruh stop ya kita stop. Posisi bank Mandiri melaksanakan arahan pemegang saham," imbuhnya.
(mkl/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
