Bos Besar Freeport: Kita Pastikan Bangun Smelter, Siapkan Dana Rp 30 Triliun

Jakarta -Komisaris Freeport McMoran, yaitu James Robert (Jim Bob) Moffet, hari ini menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Ia menyampaikan keinginan Freeport yang serius dalam pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Terbukti dengan dana sebesar US$ 2,5 miliar akan diinvestasikan.

"Kita pastikan bangun smelter, dana yang disiapkan US$ 2,5 miliar," ungkapnya di Gedung ESDM, Jakarta, Minggu (25/1/2015)

Lokasi lahan yang akan dijadikan tempat berdirinya smelter tersebut adalah milik PT Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur. Diawali dengan uang kesungguhan atau commitment fee sebagai jaminan sebesar Rp 2 miliar.

Sementara teknologi yang akan digunakan adalah milik perusahaan Jepang, Mitsubishi. "Kita akan menggunakan teknologi dari Mitsubishi," sebutnya.

Di samping itu, Freeport juga akan menambah investasi untuk eksplorasi tambang bawah tanah atau underground mining. Nilainya mencapai US$ 15 miliar dan akan direalisasikan dalam waktu dekat.

"Kami akan investasi US$ 15 miliar untuk underground mining," tukasnya.

(mkl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

MoU Diperpanjang 6 Bulan, Ini Kata Bos Besar Freeport

Jakarta -Komisaris Freeport McMoran, yaitu James Robert (Jim Bob) Moffet, hari ini menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Ia menyampaikan keinginan Freeport yang serius dalam pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Terbukti dengan dana sebesar US$ 2,5 miliar akan diinvestasikan.

"Kita pastikan bangun smelter, dana yang disiapkan US$ 2,5 miliar," ungkapnya di Gedung ESDM, Jakarta, Minggu (25/1/2015)

Lokasi lahan yang akan dijadikan tempat berdirinya smelter tersebut adalah milik PT Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur. Diawali dengan uang kesungguhan atau commitment fee sebagai jaminan sebesar Rp 2 miliar.

Sementara teknologi yang akan digunakan adalah milik perusahaan Jepang, Mitsubishi. "Kita akan menggunakan teknologi dari Mitsubishi," sebutnya.

Di samping itu, Freeport juga akan menambah investasi untuk eksplorasi tambang bawah tanah atau underground mining. Nilainya mencapai US$ 15 miliar dan akan direalisasikan dalam waktu dekat.

"Kami akan investasi US$ 15 miliar untuk underground mining," tukasnya.

(mkl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pesan Jokowi ke Sudirman Said Soal Freeport

Jakarta -Pemerintah memperpanjang nota kesepahaman (MoU) PT Freeport Indonesia terkait renegosiasi kontrak kerjasama selama 6 bulan ke depan. Syaratnya, Freeport harus menambah kontribusi untuk Papua dan Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan keputusan ini tak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

"Dalam Hal ini Pak Jokowi berikan arahan bahwa dalam proses negosiasi, pemerintah menghendaki bahwa agar keberadaan Freeport semakin memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Papua dan ekonomi Indonesia," ungkapnya di Gedung ESDM, Jakarta, Minggu (25/1/2015)

Maka dari itu diberikan waktu selama enam bulan ke depan. Agar lebih banyak waktu antara kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah Freeport.

"Pemerintah ingin memberi ruang untuk review secara komprehensif terkait aspek apa yang konstributif terhadap Papua. Jadi tidak saja soal revenue. Ini yang dipesankan," jelas Sudirman.

(mkl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Cerita Sudirman Said yang Akhirnya Izinkan Freeport Ekspor MIneral Lagi

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Freeport Indonesia memperpanjang nota kesepahaman (MoU) terkait renegosiasi kontrak kerjasama selama 6 bulan ke depan. Kesepakatan telah diambil ada tanggal 23 Januari 2015.

"Maka 23 Januari kemarin, pemerintah memutuskan untuk perpanjangan MOU, kontraknya belum diputuskan," ungkap Menteri ESDM Sudirman Said dalam konferensi pers di Gedung ESDM, Jakarta, Minggu (25/1/2015)

Pembahasan Freeport ini dimulai pada Juli 2014, di mana pemerintahan yang lama sudah menandatangani MoU dengan perusahaan ini.

"Pemerintah sebelumnya buat suatu MoU untuk masa waktu 6 bulan, yaitu waktu diperlukan untuk negosiasi, terkait perpanjangan KK Freport, yang akan habis pada tahun 2021," jelasnya.

Saat dia diangkat menjadi Menteri ESDM, persoalan ini menjadi salah satu fokus utama Sudirman dalam program kerjanya. Dalam penanganannya, Ia juga tak lupa berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla (JK). Hingga Desember 2014, proses diskusi antara pihaknya dengan Freeport dimulai.

"Kita berulang kali diskusi dengan Freeport Mc Moran dan menyepakati item yang akan dibicarakan," sebut Sudirman.

Poin-poin penting yang dibicarakan tersebut mencakup batasan luas wilayah, penerimaan negara (royalti), divestasi saham, kewajiban pengolahan dan pemurnian, tingkat penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan perpanjangan kontrak.Next

(mkl/zul)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Freeport Lepas 10% Saham ke Pemerintah Oktober, 10% Lagi Tahun Depan

Jakarta -PT Freeport Indonesia (PTFI) sepakat melepas (divestasi) 30% kepemilikan sahamnya. Saham tersebut akan dilepas bertahap dan ditawarkan kepada pemerintah.

"Masalah divestasi kita sudah sepakat 30%," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM R. Sukhyar di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Saat ini pemerintah Indonesia sudah pegang 9,36% saham PTFI. Sisanya sebanyak 20,64% akan dilepas secara bertahap.

"Dimulai pertama pada Oktober tahun ini sebesar 10,64%, ini akan ditawarkan kepada pemerintah. Sisanya tahun berikutnya," ujarnya.

Saham divestasi PTFI pertama kali akan ditawarkan ke pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat tidak berminat, maka akan ditawarkan ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun apabila Pemda tidak berminat juga, maka akan ditawarkan ke BUMN. Apabila belum ada yang berminat, maka saham Freeport akan ditawarkan ke swasta melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha penambangan minerba, PTFI yang punya tambang bawah tanah (underground) kena kewajiban divestasi 30% saham.

Sesuai PP divestasi itu, kewajiban perusahaan minerba mendivestasikan sahamnya sebanyak 51% apabila tambangnya tidak terintegrasi dengan pabrik pemurnian (smelter). Bila terintegrasi smelter, kewajiban divestasinya hanya 40%, dan apabila mengembangkan tambang bawah tanah, kewajiban divestasi saham hanya 30%.

(ang/zul)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Izin Ekspor Diperpanjang 6 Bulan, Ini yang Akan Dilakukan Freeport

Jakarta -PT Freeport Indonesia (PTFI) diperbolehkan ekspor mineral mentah dalam enam bulan ke depan. Perusahaan tambang itu diberi waktu untuk menyiapkan smelter dan meningkatkan kontribusi ke tanah air.

Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin menyambut baik perpanjangan MoU yang dilakukan pemerintah. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu akan memanfaatkan waktu enam bulan itu dengan sebaik-baiknya.

"Itu harus betul dimanfaatkan agar harapan tadi, kontribusi dari PTFI dapat memberikan manfaat khususnya di mana aset potensi itu berada, Papua," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Salah satu poni yang ditekankan dalam perpanjangan MoU itu adalah adanya perkembangan soal pembangunan smelter PTFI. Maroef mengatakan, PTFI sudah menyiapkan lokasi untuk pembangunan smelter tersebut.

"Kita tak hanya menghitung dari sisi bisnis, tapi faktor lain, bahwa 13.000 pekerja dan 20.000 sub kontraktor itu telah memberikan manfaat bagi pembangunan," ujarnya.

Ia pun menegaskan PTFI berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusinya tersebut ke Indonesia, terutama ke Papua. Selain itu, pembangungan smelter juga akan diteruskan.

"Proyeksi ke depan, smelter ini akan mengarah pada 2 juta ton konsentrat. Jadi kalau ini bisa, diharapkan sudah 3 juta ton konsentrat per tahun. Memang kami PTFI sudah 20 tahun bekerjasama dengan Gresik kerjasama dengan Mitsubishi," tambahnya.

(ang/zul)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Freeport Boleh Ekspor Lagi, Sudirman Said: Smelter Harus Dibangun

Jakarta -Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said menegaskan tak ada lagi alasan untuk. Freeport untuk tidak membangun smelter. Kini pemerintah memberikan kelonggaran bagi Freeport selama 6 bulan untuk ekspor mineral mentah.

Yang masih menggantung ketika Desember adalah soal jumlah kontribusi Freeport kepada Indonesia dan persoalan smelter. Tadi saya sudah katakan dari awal, smelter tidak akan lagi ruang untuk tidak. Harus dibangun dan mereka setuju," ujar Surdirman saat Pengumuman Kontrak Freeport di Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Sudirman mengatakan, pemerintah melalui penandantangan nota kesepahaman memberikan izin bagi Freeport untuk tetap mengekspor selama 6 bulan ke depan, selagi perusahaan tersebut membangun smelter. Freeport sendiri sudah berkomitmen dan mengaku siap untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

"Kita memberikan kepada pesan kepada Freeport bahwa harus ada progres yang signifikan terhadap pembangunan smelter. Kalau tidak, maka izin ekspor akan dibekukan. Sampai kemudian ada penyelesaian," tuturnya.

Sebelumnya pemerintah dan Freeport membuat MoU (nota kesepahaman) pada Juli 2014 lalu, dan akan habis 25 Januari 2015. Dalam MoU tersebut, Freeport diperbolehkan ekspor mineral mentah, meski dalam UU Mineral dan Batu Bara disebutkan Indonesia melarang ekspor tambang mentah mulai 2014.

Karena Freeport tidak memiliki smelter, akhirnya diberikan izin ekspor lewat MoU tersebut. Syaratnya, Freeport harus menunjukkan progres pembangunan smelter. Namun ternyata hingga masa MoU nyaris berakhir, belum ada perkembangan pembangunan smelter.

(zul/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»