Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute Development for Economic and Finance (Indef), sepakat dengan pandangan Jokowi tersebut. Menurutnya, kebijakan yang diambil Bank Dunia cs sangat bias akan kepentingan negara-negara maju.
"Policy maker di Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah negara-negara maju. Mereka ini mencari keuntungan dengan kekuatan modal. Sehingga kebijakan yang dihasilkan kebanyakan menjadi bias kepada kepentingan si pemilik modal," kata Enny kepada detikFinance, Rabu (22/4/2015).
Enny mencontohkan pemberian utang dari lembaga-lembaga tersebut. Seringkali utang disertai syarat yang memberatkan dan seolah mendikte.
"Misalnya ada commitment fee, technical assistance, dan sebagainya. Ini yang tidak boleh," sebutnya.
Hal ini, menurut Enny, menyebabkan tatanan ekonomi dunia menjadi tidak adil. Negara-negara miskin dan berkembang hanya menjadi objek, minim keterlibatan untuk menentukan arah perekonomian global.
"Ini yang harus direformasi. Jangan ada lagi dominasi negara-negara tertentu," tegasnya.Next
(hds/ang)Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
