KPK Anggap Gratifikasi, Parcel Buat Pejabat Masih Laris di Pasaran

Jakarta -Imbauan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kepada para pejabat untuk tidak menerima kiriman parsel saat Lebaran ternyata tidak berjalan efektif.

Sulis, salah seorang pedagang parcel di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta, mengatakan dirinya sering mendapat pesanan parcel lebaran dari dan untuk pejabat.


"Kemarin saya baru mengirim 5 paket untuk pejabat, diterima tuh," ujarnya tanpa menyebut nama para pejabat tersebut saat ditemui di kiosnya di Jalan Barito Sabtu (26/07/2014).


Sulis mengaku sudah sering mengantarkan paket parscel Lebaran ke rumah pejabat dan tidak pernah mendapatkan penolakan.


"Mungkin ditolak kalau ngirimnya ke kantornya, tapi kalau di rumah ada saja yang menerima," lanjutnya.


Sementara itu menurut Sulis himbauan untuk tidak mengirim parcel ke pejabat tidak mengurangi omzet penjualannya.


"Pelanggan kami kan bukan hanya pejabat, tapi juga dari perusahaan-perusahaan yang biasanya ngirim untuk relasinya," lanjut Sulis.


Dari hasil penjualan parcel Lebaran, Sulis yang sehari-hari berjualan buah, bisa meraup keuntungan Rp 5 juta setiap harinya.


"Lebih untung jual parcel ini daripada buah, buah harganya enggak tentu," ucap Sulis.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pasar Bunga Rawa Belong Mirip Pasar Modal

Jakarta -Pasar Rawa Belong merupakan salah satu pasar bunga terbesar di Asia Tenggara dengan omzet berkisar lebih dari Rp 15- 20 miliar per bulannya.

Ada fakta menarik dari kegiatan jual beli bunga di pasar yang beroperasi 24 jam ini, yaitu harga bunga yang bisa berubah setiap jam layaknya harga dollar.


"Kalau pagi harganya tinggi, kalau tengah malam anjlok," ujar Eko Suwarsono salah satu pedagang bunga di Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta Barat kepada detikFinance, Sabtu (26/07/2014).


Menurutnya, hal itu tidak lepas dari kualitas bunga yang disediakan pedagang yang tiap waktu berubah-ubah.


"Harga paling tinggi itu ketika pagi, karena bunga baru datang masih segar dan wanginya masih nyengat," jelas Eko.


Sedangkan menurut Eko, harga yang paling rendah terjadi pada malam hari karena kualitas bunga yang sudah menurun.


"Kalau subuh, akan ada pasokan bunga baru datang, jadi harganya naik lagi," ucapnya.


Eko mencontohkan bunga sedap malam yang ia jual setiap hari normalnya adalah Rp 40000 untuk satu ikat, namun ketika malam hari harganya berubah menjadi Rp 30000.


Menurut Eko, selain faktor waktu, cuaca juga menjadi penentu kualitas bunga yang akan dijual. Apabila musim hujan terlalu sering bunga yang didapat menjadi terlalu berair dan lemas.


"Kalau kebanyakan air jadi enggak begitu wangi, makanya harganya bisa turun," imbuh Eko


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Kalau Harga BBM Subsidi Tak Naik Sekarang, Generasi Mendatang Kena Getahnya

Jakarta -Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sudah bisa dikatakan mutlak untuk dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, bukan hanya orang yang hidup hari ini menerima dampaknya. Namun juga anak cucu di generasi mendatang.

Alasannya, konsumsi BBM terus meningkat setiap tahun, sementara produksi minyak turun. Perbandingannya, konsumsi bisa mencapai dua kali lipat dari produksi.


"Konsumsi itu pasti akan terus naik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara produksi, sekarang 800 ribu barel per hari, tahun 2019 itu cuma 500 ribu barel per hari," ujar Fauzi Ichsan, Senior Ekonom Bank Standard Chartered kepada detikFinance, Sabtu (26/7/2014)


Bila dengan keadaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah, artinya anggaran yang dibutuhkan juga semakin besar. Tahun 2014, anggaran untuk mensubsidi BBM mencapai Rp 285 triliun.


"Kalau konsumsi naik dengan premium harga Rp 6.500 per liter itu anggarannya pasti akan terus naik," jelasnya.


Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kata Fauzi pemerintah tidak cukup hanya dengan mengandalkan penerimaan. Setiap tahunnya, setiap anggaran subsidi BBM yang melonjak, ditutup melalui utang.


"Sudah defisit konsumsi dengan produksi. Kemudian dibiayai oleh utang," kata Fauzi.


Utang yang dilakukan sekarang, akan dibayar oleh generasi mendatang. Menjadi cukup ironi, demi menkonsumsi BBM dengan harga Rp 6.500 dan Rp 5.500 per liter, anak cucu di masa yang akan datang harus menanggungnya.


"Harus generasi mendatang kan yang bayar, cuma gara-gara kita ingin konsumsi BBM murah," imbuhnya.


(mkl/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pelabuhan Merak Sudah Layani 19.000 Pemudik Motor H-3 Lebaran

Jakarta -PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merilis jumlah pemudik sepeda motor yang memadati Pelabuhan Merak di Banten. Pada H-3 lebaran atau dari kemarin hingga pagi tadi, setidaknya ada 18.940 unit motor yang menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung.

Sedangkan jumlah orang yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni sebanyak 137.582 penumpang. Jumlah ini telah jauh melampaui hari puncak pada arus mudik tahun 2013 yakni112.977 penumpang dan 13.235 unit motor yang menyeberang.


"Untuk puncak kendaraan roda 4 sementara terjadi pada H-4 kemarin saat 12.495 kendaraan campuran menyeberang, sementara pada H-3 ini menurun menjadi 11.928 unit kendaraan. Melihat tren tahun lalu, pada H-2 malam ini masih mungkin terjadi peningkatan signifikan lagi untuk kendaraan roda 4 atau lebih," kata Corporate Secretary ASDP Christine Hutabarat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/7/2014).


Dari pengamatan lapangan petugas ASDP hingga pagi tadi, masih tampak kendaraan roda 4 atau lebih antri di dalam pelabuhan sampai 1 km di luar area pelabuhan.


"Namun pada pukul 11.00 wib seluruh kendaraan sudah masuk dalam area siap muat masuk kapal di pelabuhan," katanya.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pedagang Bunga Ketiban Rezeki Jelang Lebaran

Jakarta -Berziarah ke makam anggota keluarga atau kerabat telah menjadi tradisi bagi masyarakat Muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Tradisi itu memberikan keuntungan sendiri bagi para pedagang bunga tabur di Pasar Bunga Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.


"Kalau menjelang Lebaran permintaan bunga buat nyekar jadi tinggi. Ada 5 kali lipat dari hari-hari biasa," ujar Eko Suwarsono, pedagang bunga tabur, saat ditemui detikFinance di Pasar Bunga Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (26/07/2014).


Eko, yang sehari-harinya berjualan bunga untuk keperluan dekorasi, mengaku mendapat keuntungan ketika satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.


"Dari kemarin-kemarin saya belum dapat untung, tapi gak tahu kalau nanti H-1 Lebaran. Biasanya malam Takbiran baru dapat untung," ujar Eko.


Hal itu menurutnya dikarenakan banyaknya peziarah yang memilih berziarah tepat di Hari Idul Fitri, sehingga malam sebelumnya mereka membeli bunga tabur untuk dibawa ke makam esok paginya.


"Kalau malam takbiran pelanggannya banyak, pasar jadi ramai, sampai macet malah," ucapnya.Next


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Harga BBM Bersubdisi Harus Naik Secara Berkala

Jakarta -Pemerintah baru tidak cukup bila hanya dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam kebijakannya di awal periode. Harus ada strategi khusus di sektor energi yang dirancang dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

"Memang harus ada kenaikan harga. Tapi tidak cukup dengan itu. Harus ada kebijakan energi secara keseluruhan," ujar Kepala Ekonom Bank Mandiri Tbk Destri Damayanti kepada detikFinance, Sabtu (26/7/2014)


Ia mengakui, kenaikan harga memang harus dilakukan. Mengingat ada beban yang ditanggung negara dengan sangat berat. Tentunya memberikan berbagai ancaman, seperti pelebaran defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (cad).


Akan tetapi, saat adanya kenaikan harga, maka kebijakan energi lainnya juga harus mengikuti. Misalnya dengan persiapan energi alternatif seperti gas bumi. Pembangunan infrastruktur dan ketersediaan gas harus dipastikan oleh pemerintah.


"Jadi ada alternatif energi yang disiapkan. Saat harga BBM naik, masyarakat disediakan ruang untuk beralih ke energi lain," jelasnya.


Begitu pun dengan alternatif untuk pembangkit listrik. Energi terbarukan, seperti air, angin, panel surya, batubara, uap dan lainnya harus disiapkan jalurnya untuk berkembang hingga menggantikan posisi BBM.


"Untuk pembangkit listrik juga sama. Kan masih banyak yang pakai BBM. Kalau harga sudah naik, tentu menjadi kompetitif untuk energi lain. Jadi disiapkan," tambah Destri.


Terkait waktu kenaikan, Ia menilai bisa dilakukan pada awal tahun 2015. Sebab pemerintah dikategorikan aktif di akhir Oktober. Tersisa waktu dua bulan untuk merampungkan kebijakan dan program yang diluncurkan nantinya.


"Saya rasa nggak bisa sekarang. Mungkin lebih baik awal tahun. Biar dimatangkan dulu kebijakannya," imbuhnya.


(ang/mkl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Rapat Maraton 8 Jam Pemerintah dan Freeport, Ini Hasilnya

Jakarta -Rapat panjang antara pemerintah yang diwakili Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia berakhir. Rapat yang berlangsung dari pukul 10.00 WIB berakhir sekitar pukul 17.50 WIB atau 8 jam menghasilkan beberapa kesepakatan.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto menjelaskan pihaknya dan pemerintah telah melakukan memorandum of understanding awal tentang amandemen kontrak karya (KK) Freeport.


Meski masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal keringanan bea keluar ekspor konsentrat, PT Freeport Indonesia dan Kementerian ESDM telah menyepakati beberapa poin di dalam renegosiasi kontrak karya.


"MoU itu mengenai kita membayar royalti baru, bayar bea keluar, kita menaruh bond untuk bangun smelter. Tapi amandemennya itu sendiri masih dibicarakan nanti sampai yang baru," kata Rozik di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2014).


Poin pertama yang sudah memperoleh titik temu adalah kesepakatan mengenai besaran bea keluar untuk ekspor konsentrat. Namun Rozik belum mau menyebutkan besaran bea keluar ekspor karena masih ada tahap berikutnya.


"PMK-nya belum keluar. Masih tunggu tanda tangan. Saya belum boleh ngomong kalau belum ditandatangani," katanya.


PT Freeport Indonesia juga telah membicarakan revisi pembayaran royalti tambang emas dan tembaga, dan pemberian uang jaminan untuk pendirian smelter atau pabrik pemurnian mineral.Next


(feb/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Kepala BPH Migas Berharap Jokowi Naikkan Harga BBM Jadi Rp 10.000/Liter

Jakarta -Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Jika berjalan lancar, duet ini akan dilantik pada 20 Oktober 2014.

Salah satu tugas utama bagi Jokowi-JK adalah mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tahun ini, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 246,5 triliun.


"Harapan saya kepada Pak Jokowi agar segera naikan harga BBM subsidi. Itu penting dan mendesak, karena negara semakin terbebani," tegas Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng kepada detikFinance di Terminal BBM Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (25/7/2014).


Andy mengungkapkan, ada usulan dari ekonom Standard Chartered Bank agar harga BBM subsidi naik menjadi Rp 9.000 per liter. Namun menurutnya itu masih terlalu besar subsidinya.


"Paling tidak harga BBM subsidinya Rp 10.000-11.000 per liter. Itu masih disubsidi sekitar Rp 2.500 per liter, karena harga BBM keekonomian sekarang ini Rp 12.000-Rp 13.000 per liter," ungkapnya.


Selain beban anggaran negara yang terus meningkat, lanjut Andy, subsidi BBM juga tidak tepat sasaran. "Sebagian besar tidak tepat sasaran, artinya tidak dinikmati orang miskin, orang yang seharusnya dibantu pemerintah. Ini kan BBM subsidi banyak dibeli orang kaya dan mampu yang punya mobil dan sebetulnya tidak perlu diberi subsidi," tegasnya.


Kenaikan harga mendekati harga keekonomian, tambah Andy, juga akan mengurangi upaya penyelundupan dan penyalahgunaan BBM subsidi. "Sekarang itu banyak yang salah. Dijual ke industri karena untungnya besar sekali," ucapnya.Next


(rrd/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Beda dengan Era Soeharto, Kini Bisnis Pacuan Kuda Lesu

Jakarta -Pengelola tempat pacuan dan peternakan kuda, Pamulang Breeding Farm dan Pamulang Equestrian Centre mengakui bisnis pacuan kuda kini sedang lesu. Bahkan kegiatan kejuaraan pacuan kuda tingkat daerah saat ini jarang dilakukan.

"Pasar pacuan kuda sudah jarang, nggak ada atau lagi lesu," ungkap tenaga ahli kuda Pamulang Equestrian Centre Budyatama Boenjamin saat ditemui di halaman pacuan kuda Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (25/07/2014).


Kondisi ini menurut Budyatama sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir. Walaupun diakui lomba pacuan kini masih ada tetapi frekuensi penyelenggaraan setiap tahunnya bisa dihitung. Hasilnya kondisi tempat pacuan kuda di Pamulang tidak terawat.


"Kondisinya sepi sekali, pasar lesu sudah 5 tahun terakhir. Kegiatan pacu kuda tidak seramai dahulu. Biasanya paling minim itu sebulan sekali ada kegiatan sekarang tidak ada sama sekali," imbuhnya.


Hal ini berbanding terbalik saat dekade tahun 1970-an hingga 1990-an. Waktu itu tepatnya saat Soeharto menjabat sebagai presiden, bisnis pacuan kuda berkembang cukup baik.


"Tahun 1970-1990 Soeharto memang benar-benar menjadi pembina bisnis perkudaan. Bisnis berkembang. Bahkan dulu ada program dari Pak Soeharto yaitu memberikan kuda pejantan unggul kepada petani secara gratis namanya kuda bantuan presiden atau banpres. Anda masih ingat tidak," cerita Budyatama kepada media.


(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

100 Kuda Milik Prabowo Pernah Dititipkan di Tempat Ini

Tangerang Selatan -Pamulang Breeding Farm dan Pamulang Equestrian Centre, tempat pengembangbiakan kuda yang dibangun tahun 1965 ini menjadi salah satu tongkat sejarah dunia pacuan dan peternakan kuda dalam negeri.

Letaknya di Kota Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berdekatan dengan Situ Pamulang ini ternyata pernah menjadi basis penitipan kuda-kuda milik calon presiden Prabowo Subianto.


"Tahun 2006 Pak Prabowo menitipkan 100 kuda Polo di tempat ini," kata tenaga ahli kuda Pamulang Equestrian Centre Budyatama Boenjamin saat ditemui di halaman pacua kuda Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (25/07/2014).


Budyatama tahu betul bagaimana sosok Prabowo yang sangat cinta terhadap kudanya. Menurut pengakuan Budyatama kuda jenis Polo ala Prabowo adalah kuda impor asal Argentina. Harganya pun cukup mahal bisa miliaran rupiah.


"Harga yang paling rendah itu Rp 200 juta/ekor, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar," imbuhnya.


Total areal Pamulang Breeding Farm dan Pamulang Equestrian Centre Prabowo yaitu 24 hektar dengan jumlah populasi kuda yang ada saat ini sebanyak 140 ekor. Menurut Budyatama secara bertahap melakukan pemindahan kuda-kuda miliknya dipindahkan ke Ciganjur lalu dipindahkan kembali ke Hambalang, Sentul, Bogor.


"Terakhir kuda bapak Prabowo dipindahkan ke Sentul tahun 2010. Asal mulanya memang Pak Prabowo masih menitipkan kuda Polonya di sini. Kemudian pindah ke Ciganjur dan ke Sentul. Jadi memang hanya dititipkan saja di sini hanya untuk olahraga," cetusnya.


(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Grup Bakrie Klaim ANTV Jadi TV Nomor Satu, Labanya Melonjak 692%

Jakarta -PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) mencatat laba bersih Rp 165,16 miliar di semester I-2014, melonjak 692% dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan induk usaha stasiun televisi ANTV itu juga meningkat 52,5% menjadi Rp 576,27 miliar dari posisi yang sama tahun lalu yang masih Rp 377,88 miliar.


Presiden Direktur MDIA Erick Thohir mengatakan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan tersebut sejalan dengan menguatnya performa operasional anak perusahaan yaitu ANTV. Pada Juni 2014, ANTV berhasil masuk ke tier satu free to air (FTA) televisi nasional dan menjadi salah satu TV dengan tingkat efisiensi yang membanggakan.


"Kinerja gemilang MDIA yang diperoleh dari ANTV ini juga turut menyokong kinerja yang positif bagi induk usaha MDIA yakni PT Visi Media Asia Tbk (VIVA). Transformasi bisnis ANTV menjadi televisi keluarga, hiburan dan anak-anak telah menjadikan ANTV sebagai pemain utama di bisnis TV nasional. Kami percaya dan optimis bahwa tren pertumbuhan bisnis ANTV akan terus berlanjut, sehingga nilai perusahaan juga akan semakin tinggi," kata Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2014).


Erick menambahkan, MDIA akan terus memperkuat bisnis dengan memaksimalkan setiap peluang yang kini masih terbuka lebar. Apalagi dengan adanya dukungan dari pemegang saham melalui pembangunan sejumlah fasilitas seperti studio dan infrastruktur lainnya, MDIA akan mampu bersaing dan menjadi yang terbaik di segmen pasarnya.


Penguatan bisnis MDIA juga tercermin dari tingginya kepercayaan investor terhadap saham perusahaan. Sejak IPO pada 11 April 2014 di Rp 1.380, harga saham MDIA telah melaju hingga 41% ke posisi tertinggi yang sempat diraihnya di level Rp 1.950 pada perdagangan 1 Juli 2014.


Sebagai perusahaan publik, lanjut Erick, MDIA akan terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan kinerja sehingga perusahaan akan mampu memberikan nilai tambah yang optimal kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.Next


(ang/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

SBY Belum Bisa Bahas Anggaran 2015 Bersama Jokowi-JK, Ini Alasannya

Jakarta -Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden baru terpilih, namun pemerintah belum bisa melakukan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2015 bersama pasangan ini.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, pemerintah masih menunggu apakah pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan mengajukan keberatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Batas pengajuan ini adalah besok, Jumat 25 Juli 2014.


"RAPBN 2015 memang dipersiapkan pemerintahan SBY, nanti yang akan melaksanakan presiden berikutnya. Kalau ada yang mengajukan ke MK batas besok hari Jumat. Kalau ada yang mengajukan, berarti kita masih menunggu hasil MK tanggal 21 Agustus," kata CT.


"Apabila ada keputusan presiden yang definitif, baru kita melakukan pembahasan bersama antara Pak Jokowi dan JK dengan SBY. Mau bagaimana, ada draft (anggaran) seperti ini, apa mereka mau perubahan," kata CT ditemui di rumahnya, Menteng, Jakarta, Kamis (24/7/2014).


CT mengatakan, pihak Badan Anggaran (Banggar) DPR memang lebih nyaman untuk membahas anggaran 2015 dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Karena pasangan presiden dan wakil presiden baru yang akan melaksanakan anggaran tersebut.


"Akan aneh kalau pemerintahan baru nanti tidak tahu rencananya (anggaran), walau pun mereka punya hak perubahan APBN-P (APBN Perubahan), tapi kan APBN-P menunggu," jelas CT.


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Dua Posisi Menteri yang Wajib Dari Kalangan Profesional

Jakarta -Banyak kalangan berharap, menteri-menteri yang dipilih oleh presiden baru nantinya harus berasal dari kalangan profesional. Di bidang ekonomi, ada dua posisi menteri yang paling wajib diduduki oleh kalangan profesional.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, susunan menteri dalam kabinet presiden baru wajib dari profesional, namun harus bisa berkomunikasi politik, khususnya untuk membicarakan program dan anggaran dengan DPR.


"Menko Perekonomian jangan dari partai, nanti dia yang akan mengkoordinasi, jadi biar netral. Menteri keuangan, pengalaman belanja sangat terlambat, mengatur arus masuk keluar, harus ada badan Ditjen Pajak sendiri dipisahkan dengan Kemenkeu. Menteri keuangan jangan takut belanja, harus bisa belanja. Dua ini yang paling urgent," ujar Aviliani saat ditemui di kediaman Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteng, Jakarta, Kamis (24/7/2014).


Pada kesempatan itu Aviliani mengatakan, pengalaman pemerintah saat ini, pernah ada menteri yang profesional namun dianggap tidak bisa berkomunikasi secara politik.


"Kita pernah pengalaman, ada profesional, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan DPR, ya akhirnya diturunkan. Contohnya Sri Mulyani, profesional tapi tak punya komunikasi legislatif bagus," jelas Aviliani.


Namun, untuk menteri ekonomi di bidang energi, pangan, industri, dan ketenagakerjaan, Aviliani juga meminta agar bisa ditunjuk dari kalangan profesional.


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Terigu Impor Asal Turki, India, dan Sri Lanka Diduga Disubsidi

Jakarta -Pengusaha terigu nasional yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Terigu Indonesia (Aptindo) mengeluhkan adanya serbuan impor terigu dari Turki, India, dan Sri Lanka yang harganya jauh lebih murah. Dampaknya produk terigu dalam negeri sulit bersaing.

Ketua Aptindo Fransiscus Welirang mengatakan, negara seperti Turki, India dan Sri Lanka mendapatkan subsidi dari pemerintahnya. Subsidi tersebut bukan berapa materil, melainkan kebijakan yang menguntungkan industri dalam negeri negara-negara tersebut.


"Kalau kita bicara, sulit bersaing di mana di negara tertentu ada intervensi pemerintah. Di Turki ada, Sri Lanka ada. Itu yang mengakibatkan distorsi harga yang sebenarnya," kata Franky sapaan akrab Franciscus saat acara buka puasa bersama Aptindo, di Restoran, SCBD, Jakarta, Kamis (24/7/2014).


Franky mengatakan, pemerintah negara-negara tersebut memproteksi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk impor. Sehingga bahan baku terigu berupa gandum harganya melonjak hingga 120%.


"Dia memproteksi gandum dalam negerinya, sehingga gandum impor itu dia naikkan jadi 120% harganya. Itu dimanfaatkan dari satu regulasi," katanya.


Berdasarkan data Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), harga gandum impor yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 362,2 per metric ton. Sedangkan yang dijual di Indonesia atau diekspor harganya mencapai US$ 476,5 per metric ton.


"Kasihan yang kecil dan baru, yang harus bersaing dengan harga dibanting begitu. Kita ingin dia hidup," tutupnya.


Hal ini lah yang membuat Aptindo mengadukan hal ini ke Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Kementerian Perdagangan.


(zul/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Bos Bank Mandiri Ingin Perbankan RI Bisa Bersaing dengan Malaysia

Jakarta -Industri perbankan Indonesia saat ini masih terus mengembangkan diri untuk bisa bersaing dengan perbankan di ASEAN.

Pemerintah baru diharapkan bisa mendorong perbankan untuk bisa lebih siap dan kuat dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 dan di 2020 bagi industri keuangan.


Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perbankan Indonesia ke depan harus bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN. Untuk itu, perlu persiapan sejak dini agar perbankan Indonesia siap dan kuat menghadapi serbuan perbankan asing di dalam negeri.


"Saya berharap pemerintah baru bisa mendorong perbankan Indonesia lebih siap dan kuat di MEA 2015. Malaysia sudah mempersiapkan diri. Mandiri inginnya semakin kuat jadi kalau bersaing dengan Malaysia dan Singapura bisa semakin kuat," ujar Budi saat acara buka puasa bersama wartawan di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (24/7/2014).


Menurut Budi, perbankan Indonesia perlu bersiap diri menghadapi persaingan di pasar bebas keuangan. Budi menyebutkan, Malaysia sudah jauh lebih unggul dibanding Indonesia. Melalui merger tiga bank yaitu CIMB Group, RHB Capital, dan Malaysia Building Society, Malaysia menambah satu nama bank besar di Asia Tenggara dengan potensi aset Rp 2.300 triliun.


"Rekan-rekan kita di Malaysia membuat keputusan lebih tepat dan berani. Kita ribut terus jadi penjajah yang masuk ke negeri kita," jelas Budi.


Menurutnya, langkah Malaysia melalui konsolidasi perbankan perlu ditiru. Hal ini sejalan dengan cita-cita perbankan Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN.


"Mungkin mereka bisa memberi motivasi. Kita akui gagal kemarin di upaya pertama (akuisisi BTN). Mandiri ingin market cap lebih besar. Modal kita saat ini sudah mendekati Rp 100 triliun, ini pertama kali bisa tembus Rp 100 triliun," pungkasnya.


(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Bos BNI Bicara Soal Presiden Baru dan Infrastruktur

Jakarta -PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengarapkan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat memberikan kepastian pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Pihaknya siap membiayai infrastruktur.

Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo menyampaikan, Jokowi harus bisa merealisasikan visi misinya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur demi terciptanya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.


"Yang menang kita tetap dukung. Fokusnya harus infrastruktur karena kita sangat membutuhkan infrastruktur dan Indonesia memerlukan industri dalam negeri untuk tumbuh dan mencapai ekonomi berkelanjutan," kata Gatot di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis (24/7/2014).


Pembangunan di sektor infrastruktur sejalan dengan rancangan pembangunan Indonesia di masa depan.


"Kami akan bantu pembiayaan infrastruktur, karena proyek Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sangat bagus. Karena mau nggak mau, suka nggak suka harus bangun infrastruktur," katanya.


Gatot menilai, bila hal ini dapat benar-benar dijalanjakan oleh Jokowi, maka pertumbuhan di sektor ini diharap bisa lebih menggeliat sesuai harapan pasar. Dengan demikian, perbankan pun dapat memperoleh kepastian dalam menyalurkan kredit di sektor ini.


Pasalnya, akibat ketidakpastian di sektor infrastruktur yang terjadi pada semester I-2014 ini, penyaluran kredit infrastruktur BNI di periode tersebut tidak mencapai target.


"Seperti pembiayaan jalan tol, realisasinya sedikit mengecil di semester I ini sebesar 7% karena ada perlambatan di lapangan. Misalnya jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 kilometer yang diharapkan bisa terlaksana on time, tapi ternyata belum. Itu jadi keterlambatan juga," pungkasnya.


(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pengusaha Ini Usul Harga BBM Subsidi Naik Jadi Rp 10.000/Liter

Jakarta -Desakan dari kalangan pelaku bisnis agar pemerintah segera mengambil sikap terkait membengkaknya subsidi BBM terus bermunculan.

Misalnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang mengusulkan pemerintah harus berani menaikkan harga BBM subsidi hingga Rp 10.000/liter.


Franky, panggilan akrab Franciscus mengatakan pada APBN 2014, beban subsidi BBM sangat berat dan tingginya impor BBM yang memicu defisit perdagangan. Salah satu upaya untuk memperbaiki hal itu adalah dengan mencabut subsidi BBM.


"Defisit ini harus dikurangi, Caranya BBM naik, itu BBM premium disubsidi bisa Rp 5.000 per liter. Itu terbuang konsumsinya untuk hal non produktif. Rakyat mengerti apa tidak, makin banyak (subsidi) makin susah," kata Franky di acara buka puasa bersama Aptindo di Restoran Sari Kuring, SCBD, Jakarta, Kamis (24/7/2014).


Bos Indofood ini berpendapat, kenaikan BBM sebaiknya dilakukan dalam satu tahap. Agar gejolak yang terjadi di masyarakat hanya terjadi sekali. Kenaikan BBM ini menurutnya, juga harus dibarengi pemberian kompensasi bagi masyarakat miskin berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau sejenisnya.


"Sekali saja naiknya, biar sakitnya hanya sekali. Lalu dikasih BLT-nya tepat sasaran, hanya untuk masyarakat miskin," lanjut Franky.


Besaran kenaikannya, menurut Franky, berkisar di angka Rp 4.000-5.000/liter dari harga saat ini. "Rp 4.000 per liter itu sudah bagus," tambahnya.Next


(zul/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dahlan: Pak Jokowi Tidak Akan Sempat Nikmati Kemenangan

Jakarta -Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Dahlan Iskan, Menteri BUMN, menilai Jokowi tidak bisa bersantai-santai menikmati masa kemenangan. Kok bisa?

Menurut Dahlan, Jokowi-JK harus bekerja keras untuk terlibat di dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015.


"Pak Jokowi tidak akan sempat santai-santai menikmati kemenangan," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (24/7/2014).


RAPBN 2015 dibuat pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetapi penggunaan anggaran akan dijalani oleh periode pemerintahan baru. "Jangan sampai Pak Jokowi nggak ikut nyusun RAPBN tapi melaksanakannya. Nanti Pak Jokowi terbelenggu APBN yang bukan dia yang menyusun sehingga janji-janji dalam kampanye tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tidak ada," paparnya.


Dahlan menilai, janji kampanye Jokowi-JK membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dia mencontohkan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


"Salah satu yang harus diubah di RAPBN adalah alokasi dana kesehatan BPJS. Alokasinya Rp 16 triliun tidak cukup, minimal Rp 35 triliun," sebutnya.


APBN, lanjut Dahlan, punya kapasitas untuk mendanai berbagai program jaminan sosial. "Ambil saja dari dana-dana yang direncanakan untuk dikorupsi. Kalau bela orang miskin jangan tanggung-tanggung," tegasnya.


(feb/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pasar Lagi Turun, Saham TvOne Mampu Naik 8%

Jakarta -Saham induk TvOne, PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) pada pukul 14.35 terpantau naik 8,61% ke posisi Rp 227 per saham. Pemberitaan TvOne yang mulai netral dan harga saham yang sudah rendah membuat investor berani ambil posisi beli.

Sebelumnya, saham media milik Grup Bakrie ini terus melemah hingga kemarin setelah menampilkan hasil quick count atau hitung cepat yang berbeda dari media lain.


Sekretaris Umum Forum Komunikasi CSA (FK–CSA) Reza Priyambada menilai, pelaku pasar mulai mengambil posisi beli atas saham VIVA. Hal ini terdorong oleh pemberitaan TvOne yang mulai menampilkan tayangan hasil pilpres yang sama dengan media lain.


"Pelaku pasar mulai mengambil posisi beli untuk saham VIVA yang sudah rendah. Pilpres sudah selesai, berita-berita TvOne juga sudah mulai sama dengan TV lain, menampilkan hasil pilpres yang sama juga, investor mulai melihat ini," ujar Reza saat dihubungi, Kamis (24/7/2014).


Dia menjelaskan, selama ini saham VIVA atau pun saham-saham milik Grup Bakrie lebih banyak digerakkan oleh sentimen. Nama Bakrie selalu dikaitkan dengan image negatif oleh pelaku pasar. Ini membuat sentimen negatif pula bagi pasar.


"Saham VIVA itu kebanyakan penggeraknya dari sentimen, apalagi mereka lebih melihat ke pemilik medianya Bakrie yang kita tahu berhubungan dengan capres nomor urut 1 jadi masyarakat agak menjauh ditambah sentimen negatif karena penyajian berita mereka sehingga orang nggak aware karena kalau menyajikan informasi yang berbeda akan menimbulkan persepsi negatif jadi terbawa ke saham mereka," jelas dia.


Namun begitu, tambah Reza, secara kinerja perusahaan ini memiliki fundamental yang baik. Hal ini menjadi pertimbangan investor untuk kembali masuk ke saham VIVA.Next


(drk/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Banyak Perusahaan Belum Bayar THR, Buruh: Aturannya Tidak Tegas

Jakarta -Pihak serikat pekerja/buruh hingga hari ini mencatat, setidaknya ada 50 perusahaan yang belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Sesuai arahan pemerintah, kewajiban perusahaan membayar THR dilakukan selambat-lambatnya H-7 sebelum Lebaran.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, salah satu alasan masih rendahnya kesadaran perusahaan tidak membayar THR disebabkan aturan yang tidak tegas.


"Aturannya memang belum tegas. Kita ingin adanya revisi dari Kepmenaker No 4/1994 tentang THR menjadi Keppres atau PP dengan memasukan pasal sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak bayar THR. Atau bisa juga dengan mencabut izin usaha perusahaan," tegas Said kepada detikFinance, Kamis (24/07/2014).


Kepmenaker No. 4/1994 adalah payung hukum diterbitkannya Surat Edaran Menakertrans No 4/2014. Dalam aturan itu hanya mencatumkan perusahaan menjalankan kewajiban pemberian tunjangan di luar gaji pokok pada H-7 Lebaran.


"Tahun lalu saja masih ada yang belum terselesaikan yaitu 50 perusahaan yang belum bayar THR," ujarnya.


Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Suhartono mengakui Surat Edaran Menakertrans No 4/2014 tidak mencantumkan sanksi pidana maupun advokasi hukum bagi perusahaan yang tidak membayar THR. Aturan itu hanya mencantumkan penyelesaian masalah THR melalui kesepakatan bipartit yaitu antara pekerja dan pengusaha.


Tetapi Suhartono menegaskan jumlah perusahaan yang belum membayar THR terus turun. Per hari ini hanya ada 15 perusahaan, bukan 50 perusahaan.


"Ke depan kita akan mendorong adanya sanksi berupa pidana atau kurungan. Tetapi yang sekarang kita lakukan adalah pembinaan kepada perusahaan. Hal ini harus dibicarakan,"jelasnya.


(wij/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ubi Cilembu Hingga Bambu RI Tembus Pasar Eropa dan Asia

Jakarta -Produk-produk pertanian khas Indonesia makin disukai pasar ekspor seperti di Eropa. Selain salak, manggis, dan pisang, produk lainnya seperti mangga, ubi cilembu dan lucky bamboo (bambu) juga diekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pertanian Suswono, dan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi bergantian melepas ekspor produk pertanian di Pasar Promosi di Gedung Eks RS Pasar Minggu, Jakarta Selantan, Kamis (24/7/2014).


Produk yang diekspor diantaranya:



  • Lucky bamboo yang diekspor mulai Agustus-September ke Azerbaijan, Malaysia, Saudi Arabia, Belanda dan Turki oleh Gabungan Kelompok Tani melalui CV. Rian Karya.

  • Mangga Gedong Gincu diekspor mulai Agustus ke Dubai, Uni Emirat Arab oleh CV. Sumber Buah,

  • Ubi Cilembu, mulai Agustus diekspor ke Hong Kong, Singapura, Thailand oleh Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor (KAUCP).




Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian Yusni Emilia Harahap mengatakan, untuk ubi cilembu sudah yang ke 20 kali diekspor ke Singapura dan Hong Kong.

"Volume sekali pengiriman 2-3 ton, dengan harga Rp 17.000 per kg, kalau di dalam negeri cilembu harganya Rp 10.000 per kg. Ini ubi khas sekali di Indonesia juga hanya dibeberapa daerah di Jawa Barat bisa tumbuh," tutupnya.


(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

CT: Ramadan dan Lebaran, Harga Pangan Stabil

Jakarta -Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengapresiasi kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dalam menjaga harga kebutuhan pokok. Hasilnya, pada Ramadan hingga jelang Idul Fitri tahun ini harga kebutuhan pokok relatif stabil.

"Alhamdulillah, dalam rangka Ramadan dan lebaran tahun ini stabilitas harga relatif baik, sangat stabil. Ini berkat kerja sama yang sangat baik dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan," ucap CT di acara Promoosi dan Pasar Produk Pertanian Segar dan Olahan di Gedung Eks RS Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (24/7/2014).


Dengan stabilnya harga-harga pangan saat ini, lanjut CT, membuat masyarakat mengapresiasinya dalam bentuk peningkatan kepercayaan konsumen.


"Saya mendengar langsung dari masyarakat menengah ke bawah yang berterimakasih harga kebutuhan pangan stabil. Indeks kepercayaan konsumen dan kepercayaan terhadap pemerintah juga naik sangat signifikan," katanya.


CT memprediksi angka inflasi Juli tahun ini juga akan lebih rendah dibandingkan Juni. "Dengan stabilnya harga-harga kebutuhan pokok, inflasi Juni itu terkecil dalam 4-5 tahun belakangan ini. Saya yakin Juli inflasi akan lebih rendah lagi sekitar 0,7%, selama tidak ada kenaikan harga yang luar biasa," jelasnya.


(rrd/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

CT: Ramadhan dan Lebaran, Harga Pangan Stabil

Jakarta -Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengapresiasi kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dalam menjaga harga kebutuhan pokok. Hasilnya, pada Ramadan hingga jelang Idul Fitri tahun ini harga kebutuhan pokok relatif stabil.

"Alhamdulillah, dalam rangka Ramadan dan lebaran tahun ini stabilitas harga relatif baik, sangat stabil. Ini berkat kerja sama yang sangat baik dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan," ucap CT di acara Promoosi dan Pasar Produk Pertanian Segar dan Olahan di Gedung Eks RS Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (24/7/2014).


Dengan stabilnya harga-harga pangan saat ini, lanjut CT, membuat masyarakat mengapresiasinya dalam bentuk peningkatan kepercayaan konsumen.


"Saya mendengar langsung dari masyarakat menengah ke bawah yang berterimakasih harga kebutuhan pangan stabil. Indeks kepercayaan konsumen dan kepercayaan terhadap pemerintah juga naik sangat signifikan," katanya.


CT memprediksi angka inflasi Juli tahun ini juga akan lebih rendah dibandingkan Juni. "Dengan stabilnya harga-harga kebutuhan pokok, inflasi Juni itu terkecil dalam 4-5 tahun belakangan ini. Saya yakin Juli inflasi akan lebih rendah lagi sekitar 0,7%, selama tidak ada kenaikan harga yang luar biasa," jelasnya.


(rrd/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Bos BCA: Bank Kurang Berani Masuk ke Infrastruktur

Jakarta -Saat ini, perbankan tengah menghadapi kondisi likuiditas ketat. Oleh karena itu, perbankan akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Sektor yang memberikan imbal hasil tipis, seperti infrastruktur, sepertinya akan kurang diminati.

Hal tersebut diungkapkan Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), di Hotel Indonesia Kempisnki, Jakarta, Rabu (23/7/2014).


"Kita ada jalan tol portofolio Rp 3,2 triliun, powerplant Rp 7,1 triliun, telekomunikasi Rp 9 triliun. Jadi ada sekitar Rp 20 triliun. Tapi ke depan kita lihat kalau likuidtas seperti ini, perbankan agak kurang berani masuk ke infrastruktur," papar Jahja.


Strategi ini dipilih lantaran penyaluran kredit di sektor infrastruktur kurang memberi imbal hasil yang kompetitif. "Kalau di Infrastruktur, penyalurannya besar (secara nilai) tapi imbal hasilnya tipis dan jangka panjang," kata Jahja.


Di sisi lain, bank harus mengejar pendapatan bunga yang cenderung kompetitif dari penyaluran kredit untuk mengimbangi tingginya bunga simpanan. Alasan ini yang mendasari perusahaan lebih memprioritaskan penyaluran kredit di komersial dan UKM.


"Dengan indikator-indikator perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, dan volatilitas nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, serta likuiditas yang lebih ketat, merupakan hal yang penting bagi BCA untuk menjaga pertumbuhan kredit pada level yang tepat serta memperkuat posisi likuiditas dan permodalan," terang Jahja.


Di sisi lain, Jahja berharap agar presiden baru dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi ke level 6,5%.


"Kita di industri perbankan berharap supaya pemerintah baru nanti mendukung ekonomi untuk dapat terus tumbuh. Kalau tumbuh, industri perbankan kan juga tumbuh. Kami yakin bahwa BCA akan berada pada posisi yang menguntungkan untuk menangkap peluang pada saat ekonomi Indonesia kembali baik," jelasnya.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»