Ini Strategi Kubu Prabowo-Hatta Kurangi Anggaran Subsidi BBM Dalam 3 Tahun

Jakarta -Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Hatta berencana akan mengurangi 2/3 anggaran subsidi BBM dalam 3 tahun, yang saat ini mencapai Rp 400 triliun lebih.

Tim Sukses Prabowo-Hatta, Sandiaga Uno mengungkapkan, pengurangan anggara subsidi BBM tersebut artinya sama dengan menaikkan harga BBM.

"Itu artinya Pak Prabowo-Hatta akan menaikkan harga BBM subsidi jika nanti dipilih menjadi presiden-wakil presiden," kata Sandiaga kepada detikFinance, akhir pekan ini.

Ia menuturkan, kenaikkan harga BBM subsidi tersebut tidak sekaligus, namun secara bertahap dalam 3 tahun.

"Tentu naiknya bertahap tidak sekaligus selama 3 tahun mengingat beban subsidi yang ditanggung negara ini sudah sangat besar dan sangat mendesak untuk dikurangi," ucapnya.

Sandiaga menambahkan, dalam 3 tahun tersebut, secara bertahap kenaikkan harga BBM akan mencapai 50% dari harga BBM saat ini Rp 6.500 per liter untuk harga premium atau Rp 5.500 per liter untuk BBM solar.

"Naiknya 50% bertahap selama 3 tahun dari harga BBM sekarang ini," tutupnya.Next

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Dipidanakan Djan Faridz, Pengembang Properti Kebingungan

Jakarta -Langkah Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz melaporkan 60 pengembang properti 'nakal' ke Kejaksaan Agung terkait ketidakpatuhan soal kebijakan hunian berimbang, telah membuat pelaku properti dalam negeri kebingungan. Aturan hunian berimbang memang menjadi amanat undang-undang perumahan dan permukiman.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya, Minggu (22/6/2014)

"Kebingungan justru melanda pengembang saat ini karena Kemenpera belum juga melakukan sosialisasi bahkan telah melaporkan pengembang seakan-akan tidak mematuhi aturan yang ada," kata Ali.

Ia menegaskan, langkah Djan Faridz telah memberi kesan bahwa pengembang selalu di pihak yang salah. Padahal menurutnya pemerintah lah yang tidak dapat menjalankan kebijakan penyediaan perumahan rakyat yang pro rakyat.

"Sebatas ketentuan jelas, pengembang seharusnya tidak mempermasalahkan aturan ini. Sebaiknya kita mulai memilah-milah mana pengembang yang nakal dan mana yang telah berkontribusi untuk perumahan rakyat," katanya.

Ali menegaskan, dirinya melalui Indonesia Property Watch berkomitmen akan melakukan pengawasan sejauh mekanisme hunian berimbang sudah jelas dan tersosialisasi dengan baik dan bukan untuk mengkriminalisasikan pengembang.

Ia mengungkapkan, yang terjadi saat ini justru undang-undang hunian berimbang hanya diterjemahkan melalui Peraturan Menteri (Permen), padahal harus tetap harus dibawah payung Peraturan Pemerintah (PP) yang sampai saat ini belum juga ada karena masih banyak polemik yang belum terselesaikan di lapangan. Next

(hen/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Presiden Baru Harus Punya Tim Penyuluh Energi Sebelum Naikkan Harga BBM

Jakarta -Presiden yang baru akan dihadapkan besarnya subsidi BBM yang tahun ini mencapai Rp 400 triliun lebih, tentunya untuk menguranginya hanya dengan menaikkan harga BBM. Namun sebelum itu dilakukan presiden harus membentuk tim khusus penyuluh energi.

Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengungkapkan, akan sangat sulit saat ini melepaskan diri dari impor BBM, jalan keluarnya dengan menaikkan harga BBM.

"Untuk menguranginya pemerintah harus menaikkan harga BBM subsidi, karena saat ini subsidi BBM kita sudah mencapai Rp 400 triliun, sangat membebani negara dan menghambat ekonomi kita," ucap Fanshurullah kepada detikFinance, Minggu (22/6/2014).

Ia mengungkapkan, agar masyarakat menerima dan mengerti keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi bahkan harus menghapusnya suatu saat nanti, perlu adanya penyuluh energi yang ditempatkan di setiap desa-desa.

"Ya kita butuh penyuluh energi, seperti yang pernah dilakukan adanya penyuluh dibidang pertanian," ucapnya.

Fanshurullah mengatakan, fungsi penyuluh energi menerangkan bahwa Indonesia bukan negara kaya minyak, bagaimana hemat energi, dan bagaimana caranya memproduksi energi sendiri tanpa bergantung pada BBM selama ini seperti gas elpiji, premium atau solar.

"Penyuluh energi ini bisa mengajarkan warga desa untuk produksi energi sendiri, kita banyak keragaman energi yang sesungguhnya bisa dibuat sendiri dengan mudah," katanya.Next

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Produk Ponsel Pintar di Jakarta Fair Diburu Konsumen

Jakarta -Produk smartphone atau telepon seluler (Ponsel) pintar salah satu produk yang laris manis diburu para pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran, yang sudah berlangsung sejak 6 Juni 2014.

Dalam keterangan tertulis Media Center Jakarta Fair Kemayoran 2014, dikutip Minggu (22/6/2014), disebutkan berbagai pabrikan smartphone ternama memberikan penawaran khusus pada Jakarta Fair Kemayoran tahun ini. Contohnya adalah pabrikan smartphone Evercoss yang memberikan sajian menarik bagi para pengunjung.

Marketing Komunikasi EverCross Steffie mengatakan Jakarta Fair Kemayoran 2014 menjadi sebuah ajang yang sangat baik khususnya bagi penjualan produk EverCross.

"Android Evercoss paling banyak diburu pengunjung Jakarta Fair, kami juga sempat launching produk baru kami di Jakarta Fair Kemayoran malahan produk itu yang paling laris diburu pengujung," kata Steffie.

Ia mengatakan sejauh ini, penjualan produk EverCross sangat baik dan respons masyarakat juga sangat bagus.

"Kami juga menawarkan berbagai promo menarik khusus di Jakarta Fair ini," katanya.

Sementara itu, merek smartphone lainnya yaitu Mito, juga mendapatkan banyak keuntungan dengan diselenggarakannya Jakarta Fair Kemayoran ini. Next

(hen/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Proyek Pembangunan Pipa Gas Gresik-Semarang 267 Km Tuntas 2016

Jakarta -PT Pertamina Gas (Pertagas) menargetkan proyek pembangunan pipa gas dari Gresik (Jawa Timur) hinga ke Semarang (Jawa Tengah) sepanjang 267,22 Km akan selesai pada kuartal I-2016, setelah perusahaan tersebut mendapatkan persetujuan final investasi dari PT Pertamina (Persero).

Nantinya pipa gas transmisi 28 inch yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut akan dapat mengalirkan gas dengan kapasitas 500 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Direktur Utama Pertagas Hendra Jaya mengatakan, dengan terbitnya FID dari PT Pertamina (Persero) selaku induk perusahaan, Pertagas akan memulai pembangunan pipa tersebut. Apalagi sudah ada penetapan alokasi gas dari Kementerian ESDM, yang bersumber dari gas Blok Cepu. Pertagas akan melakukan percepatan, agar industri yang beroperasi sepanjang Gresik hingga Semarang dapat menikmati gas yang lebih kompetitif.

"Pertagas telah menerima persetujuan akhir investasi untuk pipa Gresem, dan akan segera menetapkan pemenang untuk melaksanakan pembangunan pipa sesuai target waktu yang disepakati," kata Hendra Jaya dalam keterangannya, Minggu (22/6/2014).

Sesuai ketentuan BPH Migas, pembangunan pipa ini berstatus open access. Dengan asumsi volume gas yang mengalir sebesar 210 MMSCFD, Pertagas akan memperoleh revenue dari toll fee dalam rangka pengembalian investasi. Berdasarkan penentuan besaran biaya angkutan gas melalui pipa dari BPH Migas, diperkirakan konsumen di wilayah Jawa Tengah yang selama ini menikmati CNG dari Jawa Timur melalui jalur darat akan memperoleh harga yang terjangkau daya beli.

"Pembangunan pipa ini bernilai strategis untuk mendukung transportasi gas di pulau Jawa, sehingga Pertagas dapat meningkatkan jangkauan distribusi gas hingga konsumen akhir," lanjut Hendra.

Herdra menambahkan lagi, pembangunan pipa dan mencapai keekonomian proyek tentu memerlukan dukungan para pemangku kepentingan. Mulai dari perizinan, pembebasan lahan, hingga penetapan alokasi gas yang mencukupi yakni sebesar 500 MMSCFD sesuai dengan desain awal proyek ini.

"Gas yang diterima konsumen akan lebih kompetitif, jika kapasitas aliran gas dimaksimalkan," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Langkah Djan Faridz akan Pidanakan 60 Pengembang 'Nakal' Menuai Kritik

Jakarta -Langkah Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz melaporkan 60 pengembang properti nakal terkait kebijakan hunian berimbang menuai kritik tajam.

Dalam Undang-undang (UU) Perumahan dan Permukiman diatur soal hunian berimbang yang mewajibkan pengembang untuk membangun rumah dengan komposisi 1:2:3, yaitu membangun 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah murah.

"Sangat disayangkan aksi Menpera yang melaporkan banyak pengembang ke kejaksanaan dan kepolisian tanpa ada dasar dan bukti yang jelas yang dapat membuktikan sejauh mana pengembang tidak memenuhi hunian berimbang. Ini salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pengembang," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya, Minggu (22/6/2014)

Menurut Ali, tindakan mempidanakan para pengembang telah mengambarkan ketidakpahaman Kemenpera dalam menangani perumahan rakyat dan cenderung arogan karena mengandalkan kekuasaan untuk menekan pelaku pasar.

Padahal menurutnya, kebijakan hunian berimbang seharusnya dapat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dengan Pemda terkait karena nantinya Pemda yang juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin yang sesuai dengan komposisi yang ada.

"Jadi tidak tepat bila Menpera melaporkan pengembang hanya berdasarkan Permen yang isinya belum menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme hunian berimbang tersebut," katanya.

Ali mengungkapkan yang terjadi saat ini justru UU hunian berimbang hanya diterjemahkan melalui Peraturan Menteri (Permen), padahal harus tetap harus dibawah payung Peraturan Pemerintah (PP) yang sampai saat ini belum juga ada karena masih banyak polemik yang belum terselesaikan di lapangan. Next

(hen/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Ketua Kadin: Pengusaha Dukung Presiden yang Berani Naikkan Harga BBM

Jakarta -Presiden yang baru nanti akan dihadapkan besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tahun ini mencapai Rp 400 triliun, sehingga menjadi beban dan menghambat perekonomian negara. Para pengusaha di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan akan mendukung calon presiden yang berani menaikkan harga BBM subsidi atau mengurangi/mencabut subsidi BBM.

"Pengusaha akan mendukung calon presiden yang mempunyai roadmap mengurangi subsidi BBM yang jumlahnya sudah mencapai Rp 400 triliun tahun ini," ucap Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS), di Jakarta, Minggu (22/6/2014).

SBS mengatakan, tentunya dengan mengurangi subsidi BBM hanya satu caranya yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi.

"Ya caranya cuma satu naikkan harga BBM, kami dukung itu," ucapnya.

Alasan pengusaha mendukung pemerintahan yang menaikkan harga BBM subsidi, karena kebijakan subsidi BBM kurang tepat dan sering salah sasaran.

"Faktanya sebagian besar subsidi BBM yang Rp 400 triliun itu dinikmati orang mampu yang seharusnya tidak perlu disubsidi. Coba dana Rp 400 triliun itu digunakan bangun jalan, jembatan, pendidikan gratis, kesehatan gratis bagi orang miskin tentu dampaknya jauh lebih besar baik bagi rakyat maupun ekonomi kita secara keseluruhan," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Proyek Pembangunan Pipa Gas Gresik-Semarang 267 Km Tuntas 2016

Jakarta -PT Pertamina Gas (Pertagas) menargetkan proyek pembangunan pipa gas dari Gresik (Jawa Timur) hinga ke Semarang (Jawa Tengah) sepanjang 267,22 Km akan selesai pada kuartal I-2016, setelah perusahaan tersebut mendapatkan persetujuan final investasi dari PT Pertamina (Persero).

Nantinya pipa gas transmisi 28 inch yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut akan dapat mengalirkan gas dengan kapasitas 500 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Direktur Utama Pertagas Hendra Jaya mengatakan, dengan terbitnya FID dari PT Pertamina (Persero) selaku induk perusahaan, Pertagas akan memulai pembangunan pipa tersebut. Apalagi sudah ada penetapan alokasi gas dari Kementerian ESDM, yang bersumber dari gas Blok Cepu. Pertagas akan melakukan percepatan, agar industri yang beroperasi sepanjang Gresik hingga Semarang dapat menikmati gas yang lebih kompetitif.

"Pertagas telah menerima persetujuan akhir investasi untuk pipa Gresem, dan akan segera menetapkan pemenang untuk melaksanakan pembangunan pipa sesuai target waktu yang disepakati," kata Hendra Jaya dalam keterangannya, Minggu (22/6/2014).

Sesuai ketentuan BPH Migas, pembangunan pipa ini berstatus open access. Dengan asumsi volume gas yang mengalir sebesar 210 MMSCFD, Pertagas akan memperoleh revenue dari toll fee dalam rangka pengembalian investasi. Berdasarkan penentuan besaran biaya angkutan gas melalui pipa dari BPH Migas, diperkirakan konsumen di wilayah Jawa Tengah yang selama ini menikmati CNG dari Jawa Timur melalui jalur darat akan memperoleh harga yang terjangkau daya beli.

"Pembangunan pipa ini bernilai strategis untuk mendukung transportasi gas di pulau Jawa, sehingga Pertagas dapat meningkatkan jangkauan distribusi gas hingga konsumen akhir," lanjut Hendra.

Herdra menambahkan lagi, pembangunan pipa dan mencapai keekonomian proyek tentu memerlukan dukungan para pemangku kepentingan. Mulai dari perizinan, pembebasan lahan, hingga penetapan alokasi gas yang mencukupi yakni sebesar 500 MMSCFD sesuai dengan desain awal proyek ini.

"Gas yang diterima konsumen akan lebih kompetitif, jika kapasitas aliran gas dimaksimalkan," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Langkah Djan Faridz akan Pidanakan 60 Pengembang 'Nakal' Menuai Kritik

Jakarta -Langkah Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz melaporkan 60 pengembang properti nakal terkait kebijakan hunian berimbang menuai kritik tajam.

Dalam Undang-undang (UU) Perumahan dan Permukiman diatur soal hunian berimbang yang mewajibkan pengembang untuk membangun rumah dengan komposisi 1:2:3, yaitu membangun 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah murah.

"Sangat disayangkan aksi Menpera yang melaporkan banyak pengembang ke kejaksanaan dan kepolisian tanpa ada dasar dan bukti yang jelas yang dapat membuktikan sejauh mana pengembang tidak memenuhi hunian berimbang. Ini salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pengembang," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya, Minggu (22/6/2014)

Menurut Ali, tindakan mempidanakan para pengembang telah mengambarkan ketidakpahaman Kemenpera dalam menangani perumahan rakyat dan cenderung arogan karena mengandalkan kekuasaan untuk menekan pelaku pasar.

Padahal menurutnya, kebijakan hunian berimbang seharusnya dapat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dengan Pemda terkait karena nantinya Pemda yang juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin yang sesuai dengan komposisi yang ada.

"Jadi tidak tepat bila Menpera melaporkan pengembang hanya berdasarkan Permen yang isinya belum menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme hunian berimbang tersebut," katanya.

Ali mengungkapkan yang terjadi saat ini justru UU hunian berimbang hanya diterjemahkan melalui Peraturan Menteri (Permen), padahal harus tetap harus dibawah payung Peraturan Pemerintah (PP) yang sampai saat ini belum juga ada karena masih banyak polemik yang belum terselesaikan di lapangan. Next

(hen/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Ketua Kadin: Pengusaha Dukung Presiden yang Berani Naikkan Harga BBM

Jakarta -Presiden yang baru nanti akan dihadapkan besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tahun ini mencapai Rp 400 triliun, sehingga menjadi beban dan menghambat perekonomian negara. Para pengusaha di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan akan mendukung calon presiden yang berani menaikkan harga BBM subsidi atau mengurangi/mencabut subsidi BBM.

"Pengusaha akan mendukung calon presiden yang mempunyai roadmap mengurangi subsidi BBM yang jumlahnya sudah mencapai Rp 400 triliun tahun ini," ucap Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS), di Jakarta, Minggu (22/6/2014).

SBS mengatakan, tentunya dengan mengurangi subsidi BBM hanya satu caranya yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi.

"Ya caranya cuma satu naikkan harga BBM, kami dukung itu," ucapnya.

Alasan pengusaha mendukung pemerintahan yang menaikkan harga BBM subsidi, karena kebijakan subsidi BBM kurang tepat dan sering salah sasaran.

"Faktanya sebagian besar subsidi BBM yang Rp 400 triliun itu dinikmati orang mampu yang seharusnya tidak perlu disubsidi. Coba dana Rp 400 triliun itu digunakan bangun jalan, jembatan, pendidikan gratis, kesehatan gratis bagi orang miskin tentu dampaknya jauh lebih besar baik bagi rakyat maupun ekonomi kita secara keseluruhan," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Negara-negara Maju Tidak Ingin Indonesia Swasembada Pangan

Jakarta -Ada alasan lain mengapa Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada impor produk pangan. Salah satu alasannya adalah, kebijakan yang dikeluarkan negara-negara maju yang tergabung di dalam OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Kebijakan itu membuat Indonesia tidak bisa lepas dari impor pangan.

"Negara-negara maju tidak menginginkan kita swasembada pangan. Negara OECD menginginkan kita sebagai negara tergantung kepada mereka. Itu ada dokumen resminya," papar Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Arif Satria, saat berdiskusi di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Menurut Arif, sejumlah negara maju yang tergabung di OECD, antara lain Amerika Serikat dan Australia, sengaja membidik Indonesia sebagai pasar produk pertanian mereka.

"Negara maju inginkan produk-produknya diproduksi menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi di sini. Mereka tidak rela kalau kita bisa swasembada sapi, swasembada beras. Mereka menginginkan kita impor terus," imbuhnya.

Ia berharap presiden baru ke depan harus berani memotong mata rantai kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan ini akan membuat para petani di Indonesia terus mengalami tekanan dan persaingan dengan membanjirnya produk-produk impor.

"Kita harus setop ketergantungan kita itu. Kita potong jalur-jalurnya itu. Kita perlu pemimpin yang berani yang melawan kita," tegasnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Kata Sarjana Pertanian Soal Janji Capres Buka Sawah Baru

Jakarta -Perwakilan sarjana pertanian mengakui, salah satu hambatan pengembangan sektor pertanian di dalam negeri adalah terkendala lahan. Bahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 5 tahun ke belakang, pencetakan sawah baru kurang dari 100 ribu hektar, dari target 8-9 juta hektar.

"Dulu yang dicanangkan Pak SBY 8-9 juta hektar, realisasi tidak sampai 100 ribu hektar karena mencari lahan sulit," ungkap Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Arif Satria, saat berdiskusi di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Menurut Arif, salah satu kesulitan mencari lahan pertanian baru di Indonesia adalah, karena tidak terjalinnya suatu hubungan yang kuat antara Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Sehingga diperlukan pemimpin yang bisa melakukan aksi nyata menyelesaikan masalah defisit lahan pertanian.

"Karena lahan di Indonesia itu yang kuasai adalah BPN untuk non hutan, sedangkan hutan ada di Kemenhut. Komunikasi keduanya tidak terlalu harmonis. Sehingga yang kita perlukan ada presiden yang bisa menggerakan yang punya leadership untuk menyelesaikan masalah ini," imbuhnya.

Kesulitan lainnya yang dihadapi pemerintah terkait masalah lahan pertanian adalah, sulitnya proses pembebesan lahan. Maka dari itu, Arif memberi kritik pernyataan salah satu calon presiden yang mengklaim Indonesia mempunyai puluhan juta lahan potensial baru pertanian.

Dalam dialog calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), capres nomor urut 1 Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia mempunyai stok lahan yang bisa digunakan untuk lahan pertanian baru hingga mencapai 77 juta hektar. Lahan-lahan itu didapat dari hutan Indonesia yang mengalami degraded dan destroyed forest.

"Mencari lahan pertanian baru itu sulit bahkan satu juta saja hektar saja susah apalagi 77 juta juta. Kemudian ongkosnya kalau lahan itu dari hutan mahal sekali dijadikan lahan pertanian per hektar bisa mencapai Rp 40 juta," cetusnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Jokowi Janji Bangun 25 Bendungan Dalam 5 Tahun, Ini Tanggapan Sarjana Pertanian

Jakarta -Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) dan pasangannya Jusuf Kalla (JK) berjanji membangun 20 hingga 25 bendungan baru selama 5 tahun ke depan untuk mengembangkan sektor pertanian. Bagaimana tanggapan kalangan sarjana pertanian?

Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Arif Satria berpendapat, sulit bagi Jokowi untuk membangun 25 bendungan baru di Indonesia. Menurut hitung-hitungannya, bila Jokowi menjadi presiden dan menuntaskan masa jabatannya, Jokowi hanya bisa membangun 6 bendungan baru.

"Pak Jokowi janjikan 25 waduk baru. (Kalau terpilih presiden) Pembangunan waduk baru bisa dirancang tahun depan (2015). Kalau begitu 25 dibagi 4 tahun (sisa masa jabatan), setahun 6 waduk rata-rata," kata Arif saat berdiskusi dengan media di sebuah rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/06/2014).

Belum lagi yang harus diperhatikan Jokowi adalah proses dan lamanya pembangunan bendungan/waduk. Ia menghitung rata-rata satu waduk maksimal dibangun selama tiga tahun.

"Satu waduk ini tidak mungkin satu tahun selesai. Untuk membangun satu waduk baru butuh waktu rata-rata tiga tahun.

Kemudian faktor lainnya juga menjadi dipertimbangkan seperti sulitnya pembebasan lahan dan minimnya anggaran terutama bagi proyek infrastruktur.

"Anggaran tahun ini (2014) kan sudah ada ditetapkan. Anggarannya untuk pembangunan bendungan ini apakah cukup belum. Kalau belum tahun 2016 maksimal proyek pembangunan baru dimulai. Sehingga capres hanya punya waktu 3 tahun. Jadi ini satu hal yang kita cermati bersama," jelasnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Ini PR Prabowo dan Jokowi dari Sarjana Pertanian

Jakarta -Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) mencatat ada beberapa tugas berat presiden baru di bidang pertanian. Setidaknya ada 4 catatan khusus agar presiden baru segera membenahi sektor pertanian di Indonesia.

"Ada 4 (empat) isu pertanian yang menjadi tugas presiden baru nantinya," kata Ketua Umum PSPI Arif Satria saat berdiskusi di sebuah rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/06/2014).

Isu pertama adalah mengenai degredasi jumlah petani di Indonesia. PSPI mencatat, hampir seluruh petani yang ada saat ini sudah berumur tua atau lebih dari 44 tahun. Sedangkan presentase jumlah petani yang umurnya kurang dari 44 tahun adalah cukup rendah.

"Usia petani semakin tua dan kualitas petani semakin rendah. Di Jawa Barat jumlah petani yang muda atau berumur kurang dari 44 tahun hanya 18,33%. Sedangkan 74% petani usianya 44 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Jadi adanya degredasi jumlah petani ini harus segera disikapi," imbuhnya.

Masalah lainnya adalah sulitnya petani mengakses sistem pembiayaan oleh perbankan. PSPI mencatat di tahun 2012 akses petani ke perbankan hanya 9,09%.

Belum berhenti sampai di situ, PSPI juga mencatat degredasi lahan pertanian setiap tahun di Indonesia cukup besar. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menahan laju konversi lahan adalah dengan melakukan moratorium.

"Isu produksi di mana Prabowo menjanjikan 2 juta hektar lahan pertanian baru dan Jokowi maksimal menyediakan 1 juta hektar. Pertanyaan di mana, milik siapa dan kapan? Ini hal yang krusial. Perlindungan lahan dari kegiatan konversi perlu ada perlindungan maka diperlukan Undang-undang lahan," katanya.

Kemudian masalah yang terakhir adalah soal distribusi. Di sini PSPI menilai perlunya akses distribusi hasil pertanian yang lancar sehingga tidak ada gangguan dalam pemenuhan kebutuhan baik demand maupun suplay.

"Kita berharap seluruh calon presiden (capres) ini membangun pertanian meskipun kita juga terus berharap capres ini memberikan keberpihakan lebih nyata bukan hanya dagangan kampanye politik. Pangan ini masalah hidup atau mati. Itulah perkataan dari seorang Soekarno di mana pangan dijadikan sebagai landasan utama perekonomian Indonesia," jelas Arif.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Waralaba Malaysia Ekspansi ke Indonesia

Jakarta -Malaysia tengah gencar memasarkan produk-produk waralaba atau franchise di Indonesia. Sekitar 25 waralaba asal negeri jiran ini ikut pameran waralaba di Jakarta Convention Center (JCC).

Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia Dato' Sri Hasan bin Malek mengungkapkan, pemerintah Malaysia berniat mendorong masuknya waralaba Malaysia ke Indonesia.

"Harapannya supaya franchise Malaysia bisa buka di Indonesia," kata Hasan di Sela acara tersebut.

Alasan Malaysia mendorong masuknya produk waralaba ke Indonesia adalah karena pasar Indonesia yang besar. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi peluang bisnis.

"Kita menunjukkan hasrat bangun produk Malaysia mutu di Indonesia. Di Indonesia itu peluangnya luas penduduknya banyak, dan kita (Malaysia-Indonesia) banyak persamaan," kata dia.

Ketertarikannya itu sendiri diwujudkan dengan turut ambil bagian dalam gelaran pameran International Franchise, License and Bussines Concept Expo and Conference (IFRA) 2014 yang diselenggarakan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama PT Debindo Mitra Dyantama di JCC pada 20-22 Juni 2014.

Dalam gelaran ini, Malaysia membawa 25 waralaba. "Yang ikut dari kita 25, 20 franchise makanan, kesehatan, pendidikan, dan sisanya UKM," katanya.

Hasan pun percaya, produk waralaba yang dibawa negaranya dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia, karena kedua negara memeiliki banyak kesamaan dalam hal selera kuliner dan lainnya.

"Serumpun bangsa, dua negara berkongsi budaya bahasa, banyak persamaan, satu kelebihan yang harus digunakan," tegas dia.

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

300 Waralaba Tawarkan Bisnis di JCC

Jakarta -Pameran waralaba besar berkumpul dalam sebuah pameran bernama International Franchise, License and Bussines Concept Expo and Conference (IFRA) 2014. Ada 300 waralaba yang kumpul.

Adapun pameran tersebut diadakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama PT Debindo Mitra Dyantama di Jakarta Convention Center pada 20-22 Juni 2014.

Ketua AFI Anang Sukandar menjelaskan, tujuan diadakannya acara ini adalah untuk lebih memperkenalkan model bisnis franchise atau waralaba ke tengah masyarakat.

"Franchise merupakan salah satu model bisnis yang telah terstandar dan teruji kesuksesannya. Model bisnis ini juga semakin populer. Tapi masih banyak masyarakat yang belum mengeri mengenai frnchise ini dan bagaimana cara menggelutinya. Jadi perlu edukasi terus," ujar Anang di sela acara tersebut, Sabtu (21/6/2014).

Dalam gelaran tersebut, hadir 300 pewaralaba dari 9 negara Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Macau.

Lewat penyelenggaraan acara ini, diharapkan masyarakat bisa mengetahui bisnis waralaba yang dianggap menarik dan memiliki potensi bisnis bagus.

"Semua lengkap, kita mau tanya-tanya silakan. Pengunjung bisa lihat ke stand-stand yang ada di acara ini. Ada banyak jadi tinggal pilih mana yang cocok. Cocok model binisnya, cocok produknya, atau pun cocok modal awalnya," tutur dia.

Anang mengatakan, dengan hadirnya IFRA ini, selain untuk menggalang pelaku waralaba baru juga diharapkan dapat menjadi ajang perkenalan antara pelaku waralaba di 9 negara peserta.

"Acara semacam IFRA ini juga nanti diadakan di Malaysia, di Singapura dan di lainnya. Nanti jadi waralaba Indonesia bisa juga tawarkan ke negara lain," pungkas dia.

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Negara-negara Maju Tidak Ingin Indonesia Swasembada Pangan

Jakarta -Ada alasan lain mengapa Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada impor produk pangan. Salah satu alasannya adalah, kebijakan yang dikeluarkan negara-negara maju yang tergabung di dalam OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Kebijakan itu membuat Indonesia tidak bisa lepas dari impor pangan.

"Negara-negara maju tidak menginginkan kita swasembada pangan. Negara OECD menginginkan kita sebagai negara tergantung kepada mereka. Itu ada dokumen resminya," papar Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Arif Satria, saat berdiskusi di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Menurut Arif, sejumlah negara maju yang tergabung di OECD, antara lain Amerika Serikat dan Australia, sengaja membidik Indonesia sebagai pasar produk pertanian mereka.

"Negara maju inginkan produk-produknya diproduksi menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi di sini. Mereka tidak rela kalau kita bisa swasembada sapi, swasembada beras. Mereka menginginkan kita impor terus," imbuhnya.

Ia berharap presiden baru ke depan harus berani memotong mata rantai kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan ini akan membuat para petani di Indonesia terus mengalami tekanan dan persaingan dengan membanjirnya produk-produk impor.

"Kita harus setop ketergantungan kita itu. Kita potong jalur-jalurnya itu. Kita perlu pemimpin yang berani yang melawan kita," tegasnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Kata Sarjana Pertanian Soal Janji Capres Buka Sawah Baru

Jakarta -Perwakilan sarjana pertanian mengakui, salah satu hambatan pengembangan sektor pertanian di dalam negeri adalah terkendala lahan. Bahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 5 tahun ke belakang, pencetakan sawah baru kurang dari 100 ribu hektar, dari target 8-9 juta hektar.

"Dulu yang dicanangkan Pak SBY 8-9 juta hektar, realisasi tidak sampai 100 ribu hektar karena mencari lahan sulit," ungkap Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Arif Satria, saat berdiskusi di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Menurut Arif, salah satu kesulitan mencari lahan pertanian baru di Indonesia adalah, karena tidak terjalinnya suatu hubungan yang kuat antara Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Sehingga diperlukan pemimpin yang bisa melakukan aksi nyata menyelesaikan masalah defisit lahan pertanian.

"Karena lahan di Indonesia itu yang kuasai adalah BPN untuk non hutan, sedangkan hutan ada di Kemenhut. Komunikasi keduanya tidak terlalu harmonis. Sehingga yang kita perlukan ada presiden yang bisa menggerakan yang punya leadership untuk menyelesaikan masalah ini," imbuhnya.

Kesulitan lainnya yang dihadapi pemerintah terkait masalah lahan pertanian adalah, sulitnya proses pembebesan lahan. Maka dari itu, Arif memberi kritik pernyataan salah satu calon presiden yang mengklaim Indonesia mempunyai puluhan juta lahan potensial baru pertanian.

Dalam dialog calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), capres nomor urut 1 Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia mempunyai stok lahan yang bisa digunakan untuk lahan pertanian baru hingga mencapai 77 juta hektar. Lahan-lahan itu didapat dari hutan Indonesia yang mengalami degraded dan destroyed forest.

"Mencari lahan pertanian baru itu sulit bahkan satu juta saja hektar saja susah apalagi 77 juta juta. Kemudian ongkosnya kalau lahan itu dari hutan mahal sekali dijadikan lahan pertanian per hektar bisa mencapai Rp 40 juta," cetusnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Jokowi Janji Bangun 25 Bendungan Dalam 5 Tahun, Ini Tanggapan Sarjana Pertanian

Jakarta -Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) dan pasangannya Jusuf Kalla (JK) berjanji membangun 20 hingga 25 bendungan baru selama 5 tahun ke depan untuk mengembangkan sektor pertanian. Bagaimana tanggapan kalangan sarjana pertanian?

Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Arif Satria berpendapat, sulit bagi Jokowi untuk membangun 25 bendungan baru di Indonesia. Menurut hitung-hitungannya, bila Jokowi menjadi presiden dan menuntaskan masa jabatannya, Jokowi hanya bisa membangun 6 bendungan baru.

"Pak Jokowi janjikan 25 waduk baru. (Kalau terpilih presiden) Pembangunan waduk baru bisa dirancang tahun depan (2015). Kalau begitu 25 dibagi 4 tahun (sisa masa jabatan), setahun 6 waduk rata-rata," kata Arif saat berdiskusi dengan media di sebuah rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/06/2014).

Belum lagi yang harus diperhatikan Jokowi adalah proses dan lamanya pembangunan bendungan/waduk. Ia menghitung rata-rata satu waduk maksimal dibangun selama tiga tahun.

"Satu waduk ini tidak mungkin satu tahun selesai. Untuk membangun satu waduk baru butuh waktu rata-rata tiga tahun.

Kemudian faktor lainnya juga menjadi dipertimbangkan seperti sulitnya pembebasan lahan dan minimnya anggaran terutama bagi proyek infrastruktur.

"Anggaran tahun ini (2014) kan sudah ada ditetapkan. Anggarannya untuk pembangunan bendungan ini apakah cukup belum. Kalau belum tahun 2016 maksimal proyek pembangunan baru dimulai. Sehingga capres hanya punya waktu 3 tahun. Jadi ini satu hal yang kita cermati bersama," jelasnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Ini PR Prabowo dan Jokowi dari Sarjana Pertanian

Jakarta -Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) mencatat ada beberapa tugas berat presiden baru di bidang pertanian. Setidaknya ada 4 catatan khusus agar presiden baru segera membenahi sektor pertanian di Indonesia.

"Ada 4 (empat) isu pertanian yang menjadi tugas presiden baru nantinya," kata Ketua Umum PSPI Arif Satria saat berdiskusi di sebuah rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/06/2014).

Isu pertama adalah mengenai degredasi jumlah petani di Indonesia. PSPI mencatat, hampir seluruh petani yang ada saat ini sudah berumur tua atau lebih dari 44 tahun. Sedangkan presentase jumlah petani yang umurnya kurang dari 44 tahun adalah cukup rendah.

"Usia petani semakin tua dan kualitas petani semakin rendah. Di Jawa Barat jumlah petani yang muda atau berumur kurang dari 44 tahun hanya 18,33%. Sedangkan 74% petani usianya 44 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Jadi adanya degredasi jumlah petani ini harus segera disikapi," imbuhnya.

Masalah lainnya adalah sulitnya petani mengakses sistem pembiayaan oleh perbankan. PSPI mencatat di tahun 2012 akses petani ke perbankan hanya 9,09%.

Belum berhenti sampai di situ, PSPI juga mencatat degredasi lahan pertanian setiap tahun di Indonesia cukup besar. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menahan laju konversi lahan adalah dengan melakukan moratorium.

"Isu produksi di mana Prabowo menjanjikan 2 juta hektar lahan pertanian baru dan Jokowi maksimal menyediakan 1 juta hektar. Pertanyaan di mana, milik siapa dan kapan? Ini hal yang krusial. Perlindungan lahan dari kegiatan konversi perlu ada perlindungan maka diperlukan Undang-undang lahan," katanya.

Kemudian masalah yang terakhir adalah soal distribusi. Di sini PSPI menilai perlunya akses distribusi hasil pertanian yang lancar sehingga tidak ada gangguan dalam pemenuhan kebutuhan baik demand maupun suplay.

"Kita berharap seluruh calon presiden (capres) ini membangun pertanian meskipun kita juga terus berharap capres ini memberikan keberpihakan lebih nyata bukan hanya dagangan kampanye politik. Pangan ini masalah hidup atau mati. Itulah perkataan dari seorang Soekarno di mana pangan dijadikan sebagai landasan utama perekonomian Indonesia," jelas Arif.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Waralaba Malaysia Ekspansi ke Indonesia

Jakarta -Malaysia tengah gencar memasarkan produk-produk waralaba atau franchise di Indonesia. Sekitar 25 waralaba asal negeri jiran ini ikut pameran waralaba di Jakarta Convention Center (JCC).

Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia Dato' Sri Hasan bin Malek mengungkapkan, pemerintah Malaysia berniat mendorong masuknya waralaba Malaysia ke Indonesia.

"Harapannya supaya franchise Malaysia bisa buka di Indonesia," kata Hasan di Sela acara tersebut.

Alasan Malaysia mendorong masuknya produk waralaba ke Indonesia adalah karena pasar Indonesia yang besar. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi peluang bisnis.

"Kita menunjukkan hasrat bangun produk Malaysia mutu di Indonesia. Di Indonesia itu peluangnya luas penduduknya banyak, dan kita (Malaysia-Indonesia) banyak persamaan," kata dia.

Ketertarikannya itu sendiri diwujudkan dengan turut ambil bagian dalam gelaran pameran International Franchise, License and Bussines Concept Expo and Conference (IFRA) 2014 yang diselenggarakan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama PT Debindo Mitra Dyantama di JCC pada 20-22 Juni 2014.

Dalam gelaran ini, Malaysia membawa 25 waralaba. "Yang ikut dari kita 25, 20 franchise makanan, kesehatan, pendidikan, dan sisanya UKM," katanya.

Hasan pun percaya, produk waralaba yang dibawa negaranya dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia, karena kedua negara memeiliki banyak kesamaan dalam hal selera kuliner dan lainnya.

"Serumpun bangsa, dua negara berkongsi budaya bahasa, banyak persamaan, satu kelebihan yang harus digunakan," tegas dia.

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

300 Waralaba Tawarkan Bisnis di JCC

Jakarta -Pameran waralaba besar berkumpul dalam sebuah pameran bernama International Franchise, License and Bussines Concept Expo and Conference (IFRA) 2014. Ada 300 waralaba yang kumpul.

Adapun pameran tersebut diadakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama PT Debindo Mitra Dyantama di Jakarta Convention Center pada 20-22 Juni 2014.

Ketua AFI Anang Sukandar menjelaskan, tujuan diadakannya acara ini adalah untuk lebih memperkenalkan model bisnis franchise atau waralaba ke tengah masyarakat.

"Franchise merupakan salah satu model bisnis yang telah terstandar dan teruji kesuksesannya. Model bisnis ini juga semakin populer. Tapi masih banyak masyarakat yang belum mengeri mengenai frnchise ini dan bagaimana cara menggelutinya. Jadi perlu edukasi terus," ujar Anang di sela acara tersebut, Sabtu (21/6/2014).

Dalam gelaran tersebut, hadir 300 pewaralaba dari 9 negara Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Macau.

Lewat penyelenggaraan acara ini, diharapkan masyarakat bisa mengetahui bisnis waralaba yang dianggap menarik dan memiliki potensi bisnis bagus.

"Semua lengkap, kita mau tanya-tanya silakan. Pengunjung bisa lihat ke stand-stand yang ada di acara ini. Ada banyak jadi tinggal pilih mana yang cocok. Cocok model binisnya, cocok produknya, atau pun cocok modal awalnya," tutur dia.

Anang mengatakan, dengan hadirnya IFRA ini, selain untuk menggalang pelaku waralaba baru juga diharapkan dapat menjadi ajang perkenalan antara pelaku waralaba di 9 negara peserta.

"Acara semacam IFRA ini juga nanti diadakan di Malaysia, di Singapura dan di lainnya. Nanti jadi waralaba Indonesia bisa juga tawarkan ke negara lain," pungkas dia.

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Ini Cara Jokowi Berantas Mafia Pertambangan

Jakarta -Dalam dialog dengan pengusaha Kadin, pasangan Capres-Cawapres Jokowi-JK mengungkit-mengungkit persoalan mafia khususnya di sektor minyak dan gas. Selain itu, mafia di sektor pertambangan juga menjadi konsen pasangan urut nomor dua tersebut.

Capres Jokowi berjanji mengedepankan pengawasan ketat dalam memberantas mafia pertambangan, termasuk pertambangan liar.

"Saya kira jelas, audit pengawasan lapangan harus diperkuat. Kita hormat di situ. Illegal mining (tambang ilegal) harus disetop, karena kalau disetop penerimaan negara bisa lebih besar," katanya dalam konferensi pers Capres Jokowi usai dialog dengan Kadin di gedung Jakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2014).

Selain pengawasan di lapangan, Jokowi akan memperketat izin pertambangan. Ia menegaskan pemberian izin harus sesuai aturan sehingga sumber daya alam Indonesia tidak terkuras tanpa hasil.

Jokowi juga sangat mendukung hilirisasi produk untuk semua komoditas termasuk pertambangan, sehingga nilai tambah bisa terjadi di dalam negeri.

"Konstitusi kita itu jelas bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Kuncinya ada di di situ," katanya.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menegaskan, pemerintah juga harus menghormati kontrak yang sudah ditandatangani dengan investor. Namun asalkan kontrak tersebut sejalan dengan kepentingan nasional yang utama.

"Intinya bahwa kita harus pegang kepada konstitusi kita, bahwa kekayaan alam, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya.

(hen/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»