Meski PNS Boleh Rapat di Hotel, Tak Bisa Lagi Mark Up dan Buat Kuitansi Palsu

Jakarta -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi memperlonggar aturan tentang penyelenggaraan kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar kantor. Ini merupakan angin segar bagi pengusaha hotel.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani menyambut baik langkah dari pemerintah ini. Karena saat PNS benar-benar tidak bisa menyelenggarakan acara di luar kantor, bisnis mereka terpukul.


"Intinya mau melakukan efisiensi, ini sudah diperlonggar. Kita bisa memahami, malah kita mendukung," kata Hariyadi kepada detikFinance, Minggu (5/4/2015).


Meski begitu, pemerintah tak serta-merta memberikan izin bagi PNS untuk melakukan rapat di hotel. Masih ada syarat dan ketentuan yang harus dilalui, yang menurut Menteri Yuddy tidak mudah.


Hariyadi mengatakan, atas dasar itu pihak pengusaha hotel ‎dan pemerintah sudah membuat pakta integritas untuk mencegah adanya pemborosan bahkan kongkalikong anggaran rapat.


"Kita membuat pakta integritas. Intinya kita ini menjaga agar tidak ada mark up, kecurangan bikin kuitansi palsu lah. Saya mendukung ini untuk efisiensi. Kalau kita curang, kita bisa di-blacklist," ungkapnya.


Hariyadi pun membenarkan bahwa sebelumnya terkadang ada praktik kecurang‎an dalam penyelenggaraan rapat-rapat PNS ini. "Kadang dari kita, kadang dari pihak sana (PNS), ada kecurangan‎," ujarnya.


(zul/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

PNS Bisa Rapat di Hotel, Kemenkeu: Penghematan Jalan Terus!

Jakarta -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi baru saja menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB No. 6/2015. Dalam aturan ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) boleh mengadakan kegiatan di luar kantor (termasuk hotel) tetapi ada syaratnya.

Meski demikian, dana yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015 tidak berubah. Anggaran untuk rapat, perjalanan dinas, dan konsinyering tetap Rp 25 triliun.


"Tidak berdampak (terhadap APBN)," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada detikFinance, Minggu (5/4/2015).


Dalam APBN 2015, dana untuk kegiatan rapat, perjalanan dinas, dan konsinyering adalah Rp 45 triliun. Kemudian sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus ada pemangkasan secara signifikan oleh semua Kementerian/Lembaga (K/L).


Sehingga melalui penghitungan kembali dan diajukan dalam APBN-P 2015, dana untuk pos tersebut terpangkas menjadi Rp 25 triliun. Askolani memastikan, meski ada pelonggaran kebijakan, penghematan masih terus berjalan.


"Penghematan anggaran rapat, konsinyering, dan perjalanan dinas tetap berjalan," ujarnya.


Oleh karena itu, PNS yang ingin rapat di hotel harus memperhatikan anggaran yang tersedia. Sebab, pemerintah tidak akan menambah lagi.


"Pelonggaran tetap gunakan pagu anggaran yang sudah dihemat," jelas Askolani.


(mkl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Gara-gara Musim Dingin, Penciptaan Lapangan Kerja di AS Turun

Jakarta -Setelah 'ngebut' dalam beberapa waktu terakhir, ekonomi Amerika Serikat (AS) melambat gara-gara musim dingin yang cukup parah. Ini terlihat dari penyerapan tenaga kerja Maret 2015 yang turun dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Mengutip BBC, Minggu (5/4/2015), tercipta 126.000 lapangan kerja di Negeri Paman Sam selama Maret 2015. Turun dibandingkan rata-rata selama beberapa bulan sebelumnya yang mencapai 200.000.


"Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah cuaca, dan perlambatan ekonomi global yang telah berdampak pada ekonomi dalam negeri," kata Jason Furman, Kepala Penasihat Ekonomi Gedung Putih.


Pabrik-pabrik tidak berhasil menyerap 1.000 orang pekerja, sektor konstruksi pun sama. Sementara restoran cukup mengalami penurunan yang signifikan, dan penciptaan lapangan kerja di sektor pertambangan turun 11.000 orang dari biasanya.


Pertumbuhan gaji pun tidak sesuai harapan. Pertumbuhan rata-rata gaji per jam hanya US$ 0,07 (Rp 910), atau 2,1% dibandingkan Maret 2014.


Bulan lalu, AS memang melalui musim dingin yang berat. Seperti di Boston, yang sempat mengalami salju paling tebal sepanjang sejarah. Ketinggian salju di Boston dilaporkan nyaris mencapai 3 meter.


Pada pertengahan Maret, ketebalan salju di wilayah Boston mencapai 108,6 inci atau setara 275,8 cm. Ketebalan ini memecahkan rekor sebelumnya yakni 107,6 inci (273,3 cm) pada 1995-1996.


(zul/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Dia Hobi yang Bisa Jadi Investasi


//images.detik.com/content/2015/04/05/4/rupiah.jpg

Jakarta - Bicara soal investasi, seringkali yang terbayang adalah emas, properti, atau saham. Instrumen-instrumen ini dinilai mampu mendatangkan keuntungan dalam jangka panjang.

Padahal investasi sebenarnya tidak perlu terlalu muluk-muluk. Hobi Anda pun bisa menjadi sara investasi. Bahkan nilainya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan emas, properti, atau saham.


Dikutip dari situs resmi PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Minggu (5/4/2015), berikut hobi yang bisa menjadi investasi:



readmore »»  

Waspada, Lagi-lagi Yunani Bakal 'Bikin Ulah'

Jakarta -Dalam beberapa hari ke depan, pesar keuangan global sepertinya akan kembali gunjang-ganjing. Penyebabnya, lagi-lagi, adalah Yunani. Sejak 2010, negara ini kerap menjadi penyebab guncangan di pasar keuangan global.

Pada 9 April 2015, Yunani harus membayar cicilan utang ke Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar US$ 501 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun. Yanis Varoufakis, Menteri Keuangan Yunani, dijadwalkan bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde untuk membahas hal ini.


Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan Yunani yang dikutip AFP, Minggu (5/4/2015), pertemuan ini bersifat informal. Isu yang akan dibahas adalah reformasi di Yunani.


Untuk pembayaran cicilan ini, mungkin Yunani tidak akan mengalami masalah. Dimitris Mardas, Menteri Muda Keuangan, mengatakan Yunani punya dana untuk membayar ke IMF.


"Pembayaran ke IMF akan jatuh pada 9 April, kami punya dana itu. Ada juga dana untuk membayar gaji pegawai, tunjangan pensiun, dan keperluan-keperluan lain untuk beberapa minggu ke depan," tegas Mardas.


Namun, ada hal lain yang bisa membuat investor stress. Pada 8-9 April, akan digelar pertemuan Menteri Keuangan Zona Euro yang membahas reformasi di Yunani agar dana talangan (bailout) tahap terakhir sebesar US$ 7,8 miliar (Rp 101,4 triliun) bisa dicairkan.


Masalahnya, pasca kemenangan Partai Syriza di pemilu lalu hubungan Yunani dengan Uni Eropa agak kurang akur. Yunani yang kini di bawah pemerintahan berhaluan kiri menilai negara-negara Uni Eropa tidak terlalu suka dengan mereka.


"Institusi yang disokong oleh Jerman ini memperlakukan kami dengan mitos bahwa negara berhaluan kiri adalah semi kolonial. Mereka tidak tertarik dengan proposal kami, dan mereka terganggu dengan proposal dari negara radikal kiri. Mereka histeris terhadap kami," tegas Panagiotis Lafazanis, Menteri Energi Yunani.


Bila bailout tahap terakhir Yunani dari Uni Eropa sampai gagal cair, maka Negeri Dewa Dewi terancam gagal membayar utang-utangnya alias default. Jadi, sepertinya pelaku pasar masih akan harap-harap cemas terhadap perkembangan di Yunani. Bersiap lah menghadapi guncangan.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Dampak Kesepakatan Nuklir Iran, Harga Minyak Bakal Tetap Rendah

Jakarta -Kesepakatan seputar nuklir di Iran menandai kemungkinan dilepaskan sanksi ekonomi terhadap negara tersebut. Artinya, minyak dan gas asal Iran akan 'membanjiri' pasar dunia.

Mengutip AFP, Minggu (5/4/2015), dengan potensi minyak asal Iran kembali merambah pasar dunia, maka harga si emas hitam pun kemungkinan masih akan tetap rendah.


"Bagi ekonomi dunia, kembalinya Iran akan membantu harga minyak tetap rendah. Ini bisa menanggulangi risiko kekurangan pasokan karena risiko konflik di Libya," sebut Holger Schmieding, Ekonom Berenberg Bank.


Saat ini, harga minyak dunia masih di bawah US$ 60/barel. Turun sekitar 60% dibandingkan setahun lalu.


Kemudian, hubungan dengan Iran yang mulai mesra membuat perusahaan-perusahaan migas asal negara-negara barat bisa mengambil peluang. Selama ini, perusahaan migas dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya tidak bisa masuk ke Iran. Akhirnya hanya perusahaan dari China dan India yang mengambil peluang tersebut.


Potensi migas di Irang memang luar biasa. Tahun lalu, rata-rata produksi minyak di Negeri Persia mencapai 2,81 juta barel/hari. Iran adalah negara produsen minyak terbesar dunia.


"Iran adalah negara dengan potensi migas yang sangat besar," kata Francis Perrin, pimpinan SPE Group.Next


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ada Tol Cikapali, Anggaran Perawatan Jalur Pantura Tak Berkurang

Palimanan -Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cikapali) ditargetkan selesai pengerjaan konstruksinya pada awal Bulan Juni 2015. Dengan selesainya jalan tol ini maka akan berdampak besar terhadap pengurangan beban lalu lintas di jalur pantai utara pulau Jawa (Pantura).

Wakil Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya (LMS) Hudaya Arryanto mengatakan, jalan tol sepanjang 116,75 km ini mampu menampung hingga 80 ribu kendaraan per hari.


"Kalau di business plan (perencanaan bisnis) kami, jalan tol ini bisa dilalui 25 ribu kendaraan per hari. Tetapi kalau musim mudik lebaran bisa dimaksimalkan hingga 80 ribu kendaraan," tutur dia di lokasi proyek, Sabtu (4/4/2015).


Sementara beban lalu lintas di Jalur Pantura di bagian Jawa Barat bisa mencapai 200 ribu kendaraan dalam sehari‎. Artinya, dengan beroperasinya jalan ini, maka dapat mengurangi beban pantura hingga 40%.


Penurunan beban ini, sayangnya, tidak berdampak dengan penurunan biaya perawatan jalur pantura. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adriananda mengatakan, memang ada penurunan biaya tapi bukan dikarenakan adanya tol Cikapali.


"Tahun lalu biaya perawatan Rp 1,5 triliun, tahun ini Rp 1,1 triliun. Itu karena pemantapan jalan sudah dilakukan di tahun 2014. Jadi tahun ini praktis lebih sedikit," jelas dia.


Sementara, terkait biaya perawatan yang tidak mengalami penurunan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa angka itu adalah nilai minimal perawatan jalan.


"Kita enggak mungkin turunkan anggaran Pantura, yang ada hanya angka minimum. Kebutuhan minimal pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kemantapan harus disediakan. Kalau tidak disediakan, jalan bisa rusak-rusak," pungkas dia.


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Tak Layak Dipakai, Eks Tol Bakrie Harus Dirombak

Palimanan -Pengerjaan Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cikapali) mendapat pujian baik dari sisi perkembangan pembangunan maupun kualitas hasil pekerjaannya dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Namun tidak demikian halnya dengan ruas jalan tol Kanci-Pejagan yang masih sama-sama bagian dari ruas tol Trans Jawa.

Dua ruas tol yang persis bersebelahan ini bahkan bagai bumi dan langit‎. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Ghani Ghazali mengatakan, ruas jalan tol Kanci-Pejagan sangat buruk kualitas jalannya.


"IRI (International Roughness Indeks/tingkat kekesatan jalan)-nya kurang sehingga enggak nyaman kalau dilalui. Makanya kita minta dia ‎bongkar dan perbaiki," ujar dia kala mendampingi blusukan Basuki di lokasi pembangunan tol Cikampek-Palimanan, Sabtu (4/4/2015).


Tol Kanci-Pejagan di Jawa Tengah dibangun oleh PT Semesta Marga Raya yang dahulu di bawah naungan PT Bakrie Tol Road. Saat ini, kepemilikannya sudah berpindah tangan dan berganti nama menjadi PT MNC Infrastructure.


Jalan tol ini sempat beroperasi namun setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh tim BPJT ke lokasi tol tersebut didapati banyak kerusakan yang terjadi di sepanjang badan jalan dan dianggap tidak laik untuk dilalui.


BPJT pernah memberikan peringatan untuk melakukan perbaikan tapi tak kunjung dikerjakan sehingga lembaga pengatur dan pengawas jalan tol ini lantas menjatuhkan status default alias cidera janji dan tol ini pun dilarang beroperasi hingga jalan diperbaiki.


"Kami berikan waktu 90 hari dan ini sudah berjalan 30 hari," tegas dia.


Ruas tol Kanci-Pejagan sebenarnya masuk menjadi salah satu ruas tol yang dijadwalkan akan mengalami penyesuaian tarif pada akhir tahun ini berdasarkan perhitungan tingkat inflasi.


Dua jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Ada pun urutan rangkaian Trans Jawa sebagai berikut:


Merak-Tangerang, Tangerang-Jakarta, Jakarta-Cikampek, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Surabaya-Gempol, Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Probolinggo‎, Probolinggo-Banyuwangi.


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Soal Pelabuhan Cilamaya, Menko Sofyan: Bahaya Bagi Industri Migas

Jakarta -Menteri Koordinator Ekonomi Sofyan Djalil menegaskan alasan pembatalan proyek Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat. Pemerintah menilai proyek tersebut sangat berbahaya bagi fasilitas migas milik PT Pertamina (Persero) jika dipaksakan untuk dilanjutkan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis lalu telah menyatakan proyak ini batal setelah melihat langsung ke lokasi proyek.


"Bahwa Cilamaya, waktu kita ke lokasi, enggak mungkin dibangun di lokasi sekarang. Sangat berbahaya bagi industri minyak dan industri perkapalan," kata Sofyan usai rakor Biofuel di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).


Pembatalan tersebut, menurut Sofyan, tentunya tidak asal-asalan. Biaya yang dikeluarkan untuk studi juga belum banyak.


"Cilamaya pun belum ada detail engineering-nya, baru ada studi awal. Studi awalnya itu tidak banyak biayanya," ujarnya.


Pemerintah akhirnya memilih lokasi lain sebagai pengganti lokasi Pelabuhan Cilamaya yang sekarang. Studi akan dilakukan. Begitu studi mengatakan layak maka pembangunan pelabuhan baru akan langsung digeber.


"Begitu diputuskan, langsung go. Detail engineering dan macam itu akan dilaksanakan," sebutnya.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ngebut 140 Km/Jam di Tol Cikapali, Menteri Basuki: Sangat Nyaman

Palimanan -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memuji kinerja ‎‎PT Lintas Marga Sedaya (LMS), anak usaha PT Saratoga Investama Tbk (SRTG) selaku investor Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cikapali).

Pujian ini disampaikan setelah Basuki mencoba sendiri kondisi jalan tol sepanjang 116,75 km‎ ini dan membandingkannya dengan kondisi terakhir ketika dirinya pertama kali menyambangi lokasi ini.


"Kita ingat, dua bulan lalu jalan sebagian besar masih berupa tanah. Sekarang sudah dibeton banyak dan banyak juga yang sudah jadi jalan. Saya rasa, speed ini patut kita beri apresiasi," tutur dia di lokasi proyek, Sabtu (4/4/2015)


Selain perkembangan pengerjaan yang cukup cepat, Basuki juga memuji kualitas jalan yang pengerjaan konstruksinya dipercakan ke pada PT Nusa Raya Cipta Tbk dan PT Karaba Griya Mandiri ini. Menurutnya, dari tingkat kerataan maupun kekesatan jalan ini cukup baik. Jalan tidak licin meskipun kendaraan dipacu dengan kecepatan tinggi.


"Ruas jalan yang sudah jadi dilewati sangat nyaman. Tadi saya kecepatan 140 km/jam sangat nyaman. Saya pikir IRI (International Roughness Index/tingkat kekesatan jalan)-nya di bawah 2, dan itu sangat baik," tutur dia.


Sementara, Wakil Direktur LMS Hudaya Arryanto dalam kesempatan yang sama melaporkan bahwa perkembangan pekerjaan jalan tol ini telah mencapai 93%.


Pekerjaan tinggal menyisakan 5 km jalan berbentuk tanah dan 20 km jalan yang tinggal menunggu pembetonan, sementara sisanya 91 km sudah dalam bentuk jalan sempurna dan bisa dilalui.Next


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Minyak RI Habis 11 Tahun Lagi, Menko Sofyan: Maksimalkan Biodiesel

Jakarta -Menteri Koordinator Ekonomi Sofyan Djalil menyebut cadangan minyak RI sudah sangat terbatas. Cadangan minyak RI hanya bertahan hingga 11 tahun ke depan. Asumsi ini dibuat jika tidak ada temuan atau eksplorasi ladang minyak baru.

"Sebagaimana diketahui, cadangan minyak kita sudah sangat kecil dan itu tinggal 11 tahun lagi. Itu tidak bisa diperbaharui kecuali kita bisa menemukan ladang-ladang minyak baru," kata Sofyan usai rapat koordinasi Biodiesel di Kantor Menko Ekonomi, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).


Pemerintah, kata Sofyan, berkomitmen mendorong temuan ladang minyak baru. Pemerintah akan memberikan berbagai insentif kepada perusahaan migas yang mampu melakukan eksplorasi ladang baru.


"Kita juga berikan insentif untuk menemukan ladang minyak baru dan melakukan ekspansi lebih lanjut," ujarnya.


Karena cadangan minyak makin menepis, pemerintah juga melakukan langkah lain. Pemerintah mendorong bauran energi seperti memperbanyak pemanfaatan biodiesel dari bahan bakar nabati.


Tahap awal, pemerintah mewajibkan komposisi solar diisi 15% oleh biodiesel. Tidak hanya itu, pemerintah akan menggandeng produsen otomotif untuk merancang mesin yang mendukung program biodiesel.


"Kita harapkan nanti truk di Indonesia seperti mobil di Brazil. Di sana semua mobil boleh menggunakan bensin dan boleh ethanol, suatu saat nanti truk itu bisa menggunakan solar dan semaksimal mungkin biodiesel," ujarnya.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Mentan: Jangan Tunggu Tender Keluar Baru Panen

Jeneponto -Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengkritik kebijakan tender anggaran pertanian di masa sebelumnya yang menyebabkan tertundanya panen dan minimnya hasil produksi pertanian.

"Regulasi keliru lebih berbahaya dari koruptor, ada yang bilang biarkan hancur pertanian yang penting sesuai aturan, terlalu banyak kesempatan yang hilang kalau terus menunggu tender, kalau panen baru keluar bibitnya, hama tikus tidak pernah menunggu tender," ujar Amran di depan para petani jagung dalam panen raya di Desa Mangepong, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/4/2015).


Menurut Amran, untuk mengejar target 3 tahun swasembada pangan, pihaknya meminta aturan tender pertanian dihapuskan dengan melakukan konsultasi dan membuat kesepakatan bersama dengan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Selain itu, pihaknya meminta kenaikan anggaran pertanian dari APBN 2015 naik 100% menjadi Rp 32 triliun.


"Kami targetkan swasembada tiga tahun ke depan, dengan produksi beras 160 juta ton, ini bisa menghidupi se-Asia Tenggara, saya sudah lapor ke Presiden Jokowi, kita tidak boleh impor beras, meskipun beras dari Thailand harganya cuma Rp 4.000 per kilogramnya," pungkas menteri asal Sulsel ini.


Sementara di Sulsel sendiri pihak kementerian pertanian mengalokasikan bantuan pembangunan saluran irigasi sebanyak 334 ribu hektar dan optimalisasi lahan 1000 hektar.


Sementara menurut anggota Komisi IV DPR RI Hamka B Kadi, kepada detikFinance, dengan kenaikan anggaran pertanian menjadi Rp 32 triliun, pihaknya akan melakukan pengawasan penggunaan anggaran agar bisa mencapai target swasembada pangan nasional.


"Tidak boleh gagal targetnya mencapai swasembada, sebab dananya sangat besar yang sudah dialokasikan," pungkas anggota Fraksi Golkar ini.


Dalam Panen Raya Jagung ini, Amran didampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Ketua DPRD Sulsel Moh. Roem, Pangdam VII Wirabuana Mayjen Bachtiar dan Anggota Komisi IV DPR RI Hamka B Kady.


(mna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Gas Tabung Mahal, Pemerintah akan Bikin Jaringan Pipa ke Pemukiman

Jakarta -Harga elpiji 12 kg kembali naik. Barang non subsidi yang disalurkan PT Pertamina itu memang harus mengikuti harga keekonomian.

Melihat harga elpiji 12 kg yang terus naik, Pemerintah mencari solusi jangka panjang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, akan mendorong pemasangan jaringan pipa gas alam hingga ke perumahan dan apartemen.


Harga gas pipa dinilai relatif stabil dan jauh lebih murah daripada gas tabung yang saat ini dijual ke masyarakat.


"Ke depan nanti semua apartemen bertingkat dan semua rumah baru diwajibkan punya gas. Kalau ada gas rumah tangga, sangat murah karena langsung dari gas alam dan gas dari pipa," kata Sofyan usai rakor Biodiesel di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).


Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana jangka panjang untuk pembangunan jaringan pipa gas hinga ke hunian.


"Pemerintah menyediakan dana untuk jaringan gas rumah tangga," ujarnya.


Menurut Sofyan, Pertamina tidak diam-diam menaikkan elpiji 12 kg. Sofyan menyebut Pertamina memiliki kuasa menyesuaikan harga karena elpiji 12 kg bukan barang subsidi.


"Tidak diam-diam. Selama ini 12 kg kan enggak disubsidi," ujarnya.


Pemerintah tidak menampik adanya disparitas harga antara elpiji 3 kg yang maish disubsidi dan 12 kg yang non subsidi. Potensi disparitas tersebut memang memicu praktik 'pengoplosan'. Untuk aktivitas tersebut, pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas.


"Law inforcement-nya yang diperlukan. Dulu kan terjadi yang meledak itu tabung 3 kg karena pengoplosan. Sekarang ditangkap dan hilang. Yang penting law enforcement," ujarnya.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Dapat Jatah DP Mobil Rp 210 Juta, Pejabat Negara Terlalu Dimanjakan

Jakarta -Para pejabat negara mendapat tunjangan berupa uang muka (down payment/DP) mobil pribadi. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 tahun 2015, untuk setiap pejabat negara akan mendapat sebesar Rp 210 juta.

Menurut Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), tunjangan uang muka untuk pembelian mobil pribadi ini terlalu mahal dan mewah bila dibandingkan dengan tunjangan pada Perpres No. 68 tahun 2010.


Pada Perpres tersebut, setiap pejabat negara hanya dapat uang muka pembelian mobil sebesar Rp 116 juta. Ini berarti ada kenaikan sebesar Rp 94 juta per orang.


"Dari catatan di atas, Kami dari CBA menyatakan bahwa fasilitas uang muka untuk pembelian mobil tahun 2015 sebesar Rp 210 juta, pertumbuhan kenaikannya cukup fantastis bila dibandingkan fasilitas kredit pada tahun 2006 hanya sebesar Rp 70 juta," katanya usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (4/4/2015).


Ia mengatakan payung hukum dari tunjangan ini awalnya dari Perpres No. 92 tahun 2006, yaitu hanya sebesar Rp 70 per orang.


Artinya, kata dia, pertumbuhan kenaikan uang muka untuk membeli mobil pejabat dari tahun 2006-2010 hanya sebesar Rp 46.6 juta per orang. Sedangkan pertumbuhan dari tahun 2010-2015 kenaikan sampai Rp 94,2 juta per orang, jauh lebih tinggi.


"Pejabat negara pada zamannya Presiden Jokowi (Joko Widodo) cukup enak, dan dimanjakan sekali," ujarnya.


(rvk/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

PKL Pantura Bisa Jualan di Rest Area Tol Cikapali

PKL Pantura Bisa Jualan di Rest Area Tol CikapaliMenteri PUPR Basuki Hadimuljono saat blusukan ke Tol Cikapali (Foto: Dana/detikFinance)


Cikampek -PT Lintas Marga Sedaya (LMS), anak usaha PT Saratoga Investama Tbk (SRTG) selaku investor Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cikapali) membangun 8 area istirahat (rest area) di sepanjang jalan tol 116,75 km ini. Nantinya sebagian rest area ini bisa diisi oleh pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di kanan-kiri Jalan Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura)

"Nanti yang dari Pantura, pedagang-pedagang di jalur Pantura itu akan kita masukkan bisa berdagang di rest area," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam kunjungannya ke lokasi proyek, Sabtu (4/4/2015).


Wakil Direktur Utama LMS Hudaya Arryanto mengatakan, setidaknya ada 8 titik pembangunan Rest Area yang terbagi dalam dua tipe yaitu tipe A dan Tipe B.


"Tipe A kita bangun 4 buah. Dia luasnya 4 hektar, lengkap dengan pom bensin, pujasera, dan lain-lain. Kalau tipe B, cuma 2 hektar, 4 buah juga. Tapi tidak ada pom bensinnya, hanya ada tempat makan dan kamar kecil," kata Hudaya.


Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah menyelesaikan pembangunan rest area tersebut sehingga belum bersedia membeberkan berapa banyak PKL yang bisa ditampung di lokasi ini dan berapa biaya sewa yang ditawarkan nantinya.


"Kita effort kita fokuskan ke jalan dan pembangunan fisik dulu. Setelah itu baru kita bisa mulai melakukan seleksi PKL yang bisa masuk," pungkas Hudaya.


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Hasil Rapat BBM di Akhir Pekan Antara Pemerintah dan Pertamina

Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perkeonomian Sofyan Djalil memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas program biodiesel untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat yang dihadiri oleh pejabat BUMN hingga kementerian bidang ekonomi tersebut berlangsung selama 3,5 jam.

Usai rapat, Sofyan menegaskan pemberlakukan bauran energi untuk solar. Setiap produksi solar wajib dicampur dengan 15% biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit.


"Rakornya tadi kita mendetailkan PP dan Perpres tentang kewajiban biodiesel 15%," kata Sofyan usai rakor biodiesel di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta pusat, Sabtu (4/4/2015).


Kebijakan bauran energi tersebut, kata Sofyan, memiliki beberapa pertimbangan. Pemerintah ingin menyelamatkan industri kelapa sawit dalam negeri yang saat ini tertekan akibat jatuhnya harga sawit.


"Komitmen kita untuk energi alternatif bisa tercapai sebagai perlindungan lingkungan yang lebih sehat, dan juga menjaga harga tidak jatuh karena kelebihan supply. Kalau kita tidak lakukan apa-apa, harga minyak sawit ini akan terus turun dan membuat petani-petani menderita," ujarnya.


Tidak hanya bauran 15%, pemerintah menyepakati pengenaan tarif untuk minyak sawit yang merupakan bahan baku biodiesel.


Karena harga minyak sawit di bawah US$ 750 per ton -sekarang harga US$ 590 per ton- maka pemerintah berinisiatif meniadakan bea keluar. Selanjutnya bea keluar diganti oleh pungutan khusus sebesar US$ 50 per ton kelapa sawit dan US$ 30 per ton untuk produk turunannya.Next


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Tinggal 9 Jembatan Lagi Belum Tersambung di Tol Cikapali

Tinggal 9 Jembatan Lagi Belum Tersambung di Tol CikapaliMenteri PUPR Basuki Hadimuljono saat blusukan ke Tol Cikapali (Foto: Dana/detikFinance)


Cikampek -Pihak PT Lintas Marga Sedaya (LMS), anak usaha PT Saratoga Investama Tbk (SRTG) selaku investor Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cikapali) melaporkan bahwa pembangunan fisik jalan tol bisa rampung pada Awal bulan Mei mendatang.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Wakil Direktur Utama LMS Hudaya Arryanto melaporkan, saat ini pekerjaan fisik yang memegang kontribusi besar yakni tinggal penyambungan beberapa ruas jembatan sehingga jalan tol sepanjang 116,75 km ini bisa tersambung sempurna.


"Sepanjang jalan tol ini kita ada 99 buah jembatan. Yang belum tersambung tinggal 9 buah saja. Itu karena panjang bentangannya yang paling panjang atau fisik konstruksinya butuh treatment yang khusus. Ini sesuai jadwal, April atau awal Mei sudah selesai," lapor dia, Sabtu (4/4/2015)


Adapun ruas jembatan yang belum terhubung terletak di Cimanuk, Ciherang, Ciasem dan sejumlah titik lain dan memiliki panjang jembatan di atas 200 meter.


Selain bagian fisik utama jalan, diakui Hudaya, pihaknya juga sedang mengerjakan pembangunan rest area atau area istirahat sebanyak 8 titik di sepanjang jalan tol. Konstruksi fisik jalan tol dikerjakan oleh PT Nusa Raya Cipta Tbk dan PT Karaba Griya Mandiri.


"Kami juga sedang berjalan pembangunan rest area, pemasangan lampu jalan di bagian simpang susun dan beberapa pekerjaan lain. Kami berkomitmen bisa memenuhi harapan pemerintah," tegas dia.


Tol Cikapali merupakan bagian dari jaringan tol Trans Jawa yang menghubungkan Cikampek hingga Surabaya dengan panjang total 705 kilometer.


Pembangunan jalan tol ini terbagi dalam enam seksi, yakni seksi I Cikopo-Kalijati sepanjang 29,12 kilometer, seksi II Kalijati-Subang sepanjang 9,56 kilometer, seksi III Subang-Cikedung sepanjang 31,37 kilometer, seksi IV Cikedung-Kertajati sepanjang 17,66 kilometer, seksi V Kertajati-Sumberjaya sepanjang 14,51 kilometer, dan seksi VI Sumberjaya-Palimanan sepanjang 14,53 kilometer. ‎


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

DPR Anggap Pengalihan Subsidi BBM ke Infrastruktur Belum Terasa Hasilnya

Jakarta -Komisi VII DPR mempertanyakan kinerja pemerintah pasca penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Menurut Wakil Ketua Komisi VII, Satya Yudha, rakyat belum bisa melihat apa perkembangan dari pengalihan subsidi BBM ke infrastruktur tersebut.

"Ya pemerintah belum konsisten antara pengalihan subsidi langsung kepada subsidi tepat sasaran," kata satya dalam diskusi Sindo Radio, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).


Satya menjelaskan, penarikan subsidi BBM yang selama ini dianggap tidak berpihak pada rakyat. Terlebih sampai saat ini belum tampak infrastruktur yang dibangun dari pengalihan subsidi tersebut.


"Program yang bisa dirasakan masyarakat masih terbatas, infrastruktur juga belum terasa," ungkapnya.


Dia juga menjelaskan masyarakat seakan menjadi korban dengan kenaikan BBM khusunya jenis premium yang fluktuatif.


"Karena kenaikan BBM akan mempengaruhi komoditas yang lain," ucapnya.


(rvk/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menko Sofyan, Menteri ESDM dan Pertamina Rapat Soal BBM di Sabtu Pagi

Jakarta -Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) di akhir pekan. Rakor yang digelar Sabtu pagi ini membahas biodiesel atau kebijakan tentang bahan bakar minyak campuran energi terbarukan.

"Agenda Sabtu, rakor biodiesel oleh Menko Perekonomian," bunyi undangan rakor seperti dikutip detikFinance, Sabtu (4/4/2015).


Rencanya rapat koordinasi dipimpin oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Hadir pula pejabat dari kementerian terkait.


Dari pantauan detikFinance, beberapa petinggi Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) telah hadir di ruang rapat, Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.


Rapat ini diagendakan dimulai pukul 10.00 WIB. Awak media telah ramai memadati area lobi Kemenko Perekonomian.


"Yang baru hadir dari ESDM dan Pertamina. Kalau Pak Menko belum," ujar salah satu Protokol Menko.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ingin Berburu Batu dan Berlian di Taman? Di Sini Bisa

Ingin Berburu Batu dan Berlian di Taman? Di Sini BisaDean Filpula menemukan berlian 2 karat di Taman Nasional Creator of Diamonds (Foto: CNN)


Murfreesboro -Beli batu atau berlian di mal sudah biasa. Berburu berlian di taman, itu baru luar biasa. Di Amerika Serikat (AS), ada taman di mana pengunjungnya bisa berburu batu dan berlian dengan bebas.

Jangan bayangkan taman ini seperti taman di tengah kota yang hijau nan asri, tapi ini merupakan taman nasional yang berbentuk cekungan seperti gunung berapi, gersang dan tandus.


Namanya Taman Nasional Crater of Diamonds yang terletak di Murfreesboro, Arkansas. Salah satu pengunjungnya, Dean Filppula, sudah ada yang berhasil menemukan berlian 2 karat.


Siapa saja boleh berburu berlian dengan bebas di taman 37 hektar ini. Dulunya, area ini merupakan bekas letusan gunung berapi.


Area yang dipercaya penuh batu-batu berharga lain selain berlian ini diresmikan sebagai taman nasional pada 1972. Tiket masuknya tidak mahal jika dibandingkan batu-batuan yang bisa ditemukan pengunjung di taman ini.


Berlian yang ditemukan Filpula berukuran sebesar buncis. Meski kecil, tapi batu mulia ini termasuk yang terbesar ditemukan pengunjung taman dalam 20 tahun terakhir, kata juru bicara taman tersebut, Waymon Cox.


"Sebelum berlian itu ditemukan, ada hujan lebat selama dua hari. Hujan ini membuang lapisan tanah kotor di atas sehingga membuat banyak batu-batuan muncul ke permukaan," kata Cox dalam keterangan tertulis yang dikutip CNN, Sabtu (4/4/2015).Next


(ang/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Blusukan ke Proyek Tol Cikapali, Menteri Basuki: Target Lebaran Sudah Jadi

Jakarta -Pemerintah tak ingin target-target pembangunan infrastrukturnya meleset. Untuk itu, berbagai proyek pembangunan terus diawasi perkembangannya. Salah satunya seperti yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Hari ini, Menteri berkumis putih ini kembali memantau langsung pekerjaan proyek jalan tol Trans Jawa ruas Cikampek-Palimanan. Ini adalah lokasi yang pernah disambanginya ketika baru diangkat jadi menteri.


Masih setia dengan‎ mobil dinasnya Toyota Fortuner warna hitam, Basuki mengunjungi lokasi jalan tol yang terdiri dari 6 paket pengerjaan dari Cikampek hingga Palimanan yang panjangnya mencapai 116,75 km.


Jalan tol ini ditargetkan selesai pengerjaan fisiknya dan bisa digunakan meskipun tidak komersial sebelum musim mudik lebaran.


"Target sebelum lebaran sudah bisa dilewati. Tapi sekarang (Bulan April), kita tinjau dulu. Supaya target bisa tercapai. Lebaran kan masih ada 3 bulan lagi, supaya kalau ada yang kurang bisa cepat dikebut. Kalau tinjaunya terlalu mepet, kita nggak ekeburu kalau ternyata ada yang kurang-kurang," kata dia kepada detikFinance sebelum memulai blusukannya, Sabtu (4/4/2015).


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Sukardi Rinakit Tolak Jabatan Komut BTN

Jakarta -Pengamat Politik sekaligus Direktur Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), yaitu Sukardi Rinakit, menolak jabatan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Hal ini disampaikan Sukardi dalam pesan singkatnya yang diterima detikFinance, Jumat (3/4/2015).


"Sejak semua, saya tidak bisa menerima posisi Komisaris Utama BTN. Saya tidak mau menerima pekerjaan dengan tangan kosong," kata Sukardi.


Seperti diketahui, Sukardi ditunjuk sebagai Komisaris Utama BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BTN, 24 Maret 2015 lalu.


Dalam RUPS itu diputuskan, Sukardi menggantikan posisi Mardiasmo yang sekarang menjabat Wakil Menteri Keuangan.


(dnl/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Larang Nelayan Pakai Alat Tangkap Cantrang, Ini Kompensasi Pemerintah

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan cantrang adalah alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya sesuai Permen KP Nomor 2/2015. Pemerintah saat ini masih memperbolehkan penggunaan alat tangkap cantrang khususnya di wilayah zona laut Jawa Tengah (Jateng) hingga 1 September 2015.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Gellwynn Yusuf mengungkapkan, pemerintah akan memberikan fasilitas perbankan bukan uang ke nelayan yang mau mengganti cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan. Namun ada kompensasi lain yang akan diberikan pemerintah.


"Kapal di atas 30 Gross Ton (GT), kamu ganti alat tangkapnya, saya kasih kamu izin gratis nggak ada biaya silahkan arealnya saya kasih. Jadi mereka tidak kita abaikan," kata Gellwynn saat ditemui di Kantor KKP, Kemarin, Kamis (3/4/2015).


Namun, sebelum memberikan izin berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) gratis, nelayan diharapkan wajib mengikuti kegiatan ukur ulang kapal yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pengukuran ulang kapal saat ini sedang berlangsung di beberapa daerah di Jateng.


"Ini yang saya sedang mintakan ke Pemda. Sekarang mereka masing-masing itu sudah dimulai dan mengumpulkan di Jawa Tengah. Yang mengukur kewenangan Perhubungan. Saat SLO (Surat Layak Operasi) kita berikan di saat itu juga kita minta data pengukuran kapal," paparnya.


Diharapkan program ini akan memicu semangat nelayan untuk mengganti alat tangkap cantrang dengan yang ramah lingkungan. Selain itu diharapkan nelayan lokal mampu mengganti kedudukan kapal eks asing yang tidak lagi beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) laut Indonesia.


"Kita ingin nelayan cantrang bisa melakukan verifikasi ulang dan mengganti alat tangkap yang sesuai dan ramah lingkungan. Segera setelah verifikasi, kita mau membereskan dan membuat tangkap yang sustainable," jelas Gellwynn.


(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Alasan Menteri Yuddy Melunak Perbolehkan PNS Rapat di Hotel

Jakarta -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi baru saja menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 tahun 2015‎, ‎yang membolehkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggelar rapat di hotel dengan berbagai syarat.

Dalam lawatannya ke kantor detik.com, ia mengatakan, ‎keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi atas penerapan aturan ini selama beberapa bulan ini. Salah satu bahan evaluasinya adalah pada gelaran Musyawaran Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) di Nusa Tenggara Barat (NTB).


"Ada in-efisensi (pemborosan) karena rumah dinas Bupati yang untuk acara, kapasitasnya nggak memadai. Akhirnya dia sewa tenda luas sekali dan sewa pendingin ruangan banyak," cerita dia, Kamis (3/4/2015).


Hal tersebut, kata dia, menyebabkan pemborosan karena bila dibandingkan dengan biaya di hotel akan lebih murah.


"Bupatinya takut bikin acara di Hotel karena ada aturan itu. Padahal katanya kalau di hotel dia tinggal bayar makannya saja. Sementara kalau di rumah dia harus bayar semua, ya tenda, ya pendingin ruangan," lanjut dia.


Evaluasi ini lah yang menjadi dasar bagi dirinya untuk membuat aturan lebih rinci tentang ketentuan PNS untuk menggelar acara di hotel.


"Makanya kita buat aturan yang lebih rinci soal rapat di hotel. Kalau acaranya berkelas nasional atau internasional, kalau gedung pemerintahan yang ada tidak memadai, dan seterusnya," beber dia.


Namun demikian, jangan harap semua PNS bisa sembarangan menggelar acara di Hotel. Karena dalam aturan terbaru ini dibahas secara rinci batasan-batasan yang lebih jelas kriteria kegiatan yang bisa digelar di hotel.


"Bagi mereka (PNS) yang niatnya bener, mereka tau batasa sejauh mana mereka perlu untuk rapat di hotel. Tapi bagi mereka yang niatnya nggak bener, nggak ada celah (mengutak atik anggaran)," ‎pungkas dia.


(dna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Usaha Kecil Bisa Pinjam Hingga Rp 500 Juta ke Bank Ini, Bunga Hanya 1,3%

Jakarta -Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) kini bisa dengan mudah mengajukan pinjaman hingga Rp 500 juta, dan tanpa agunan ke bank dengan bunga kompetitif 1,30% per bulan.

Commonwealth Bank Indonesia, anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia (CBA) Group, memperkenalkan BizLoan, sebuah aplikasi pintar berbasis selular yang dirancang untuk memudahkan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), dalam pengajuan pinjaman usaha tanpa agunan hingga Rp 500 juta.


Produk pinjaman BizLoan menawarkan bunga kompetitif sebesar 1,30% per bulan dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, serta tanpa biaya-biaya terkait pengajuan pinjaman.


"Sebagai satu dari sedikit bank internasional yang fokus pada sektor UKM di Indonesia, diperkenalkannya BizLoan merupakan wujud dari komitmen kami untuk menghadirkan solusi digital lengkap berbasis teknologi bagi sektor UKM Indonesia," ujar Presiden Direktur Commonwealth Bank Indonesia Tony Costa, dalam keterangannya, Jumat (3/4/2015).


Tony menyebutkan, aplikasi pintar BizLoan tersedia dan dapat diunduh secara gratis melalui Google Play dan AppStore. Aplikasi pintar Bizloan memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk dapat mengajukan pinjaman melalui fasilitas pengunggahan dokumen-dokumen terkait langsung melalui aplikasi tanpa harus membawa salinan persyaratan dokumen ke Bank.


Pengguna akan dihubungi oleh pihak Bank perihal persetujuan pinjaman setelah mengkonfirmasi pengajuan pinjaman melalui BizLoan. Selain itu, pengguna BizLoan juga dapat melakukan simulasi atas pinjaman terkait jangka waktu, jumlah pinjaman, jumlah cicilan bulanan, serta syarat dan ketentuan terkait fasilitas pinjaman.


"Kami akan terus membantu nasabah kami dengan berbagai kemudahan dan fasilitas, dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, seiring meningkatnya kebutuhan mereka dan semakin berkembangnya teknologi," terang dia.Next


(drk/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

KKP Pastikan Penggunaan Alat Cantrang Hanya Sampai September 2015

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penggunaan alat tangkap cantrang masih diperbolehkan hingga September 2015. Setelah itu, para nelayan khususnya di Jawa Tengah (Jateng) diharapkan segera mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan seperti gilnet.

Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 2/2015. Cantrang dilarang digunakan dengan alasan tidak ramah lingkungan.


"Sampai saat ini Ibu (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) memberikan renggang waktu sampai September, dengan harapan mereka sudah mengganti alat tangkapnya. (Setelah September) semuanya harus berhenti," ungkap Dirjen Perikanan Tangkap KKP Gellwynn Yusuf saat ditemui di Kantor KKP, Kamis (3/04/2015).


Sementara itu, bagi penggunaan alat tangkap cantrang di zona teritorial laut wilayah 12 mil yang menjadi kewenangan daerah seperti Jawa Tengah (Jateng) juga akan dievaluasi ulang. Pada dasarnya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang berlaku bagi seluruh wilayah perairan Indonesia.


"Yang di bawah 12 mil pada dasarnya tidak boleh juga, tetapi nanti kita bahas. Semua alat tangkap pukat tarik dan hela dilarang," imbuhnya.


Menurut Gellwynn permasalahan penggunaan alat tangkap cantrang sudah terjadi sejak lama. Keputusan Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan dan Keputusan Menteri Pertanian No. 503/Kpts/UM/7/1980 yang pada intinya cantrang hanya diberikan bagi kapal di bawah 5 Gross Ton (GT) dengan kekuatan mesin di bawah 15 PK.


Dalam perkembangan jumlah kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang di Jateng terus bertambah dari 3.209 kapal di tahun 2004 menjadi 5.100 kapal di tahun 2007 serta membengkak menjadi 10.758 kapal di tahun 2015 dengan ukuran kapal besar di atas 30 GT.Next


(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

PNS Boleh Rapat di Hotel, Menteri Yuddy: Ada Syaratnya dan Nggak Gampang

Jakarta -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi, baru saja menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6/2015‎ tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur. Ia menyebut, meski sekarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan menggelar rapat atau acara lain di hotel, tetapi jangan harap bisa mengutak-atik anggaran agar bisa masuk kantong pribadi.‎



‎"Bagi mereka (PNS) yang niatnya benar, mereka tahu batasan sejauh mana mereka perlu untuk rapat di hotel. Tapi bagi mereka yang niatnya nggak benar, nggak ada celah," tegasnya dia saat berbincang di kantor redaksi detik.com, Kamis (2/4/2015).

Karena, lanjut dia, dalam aturan baru yang diterbitkannya ini justru bukan membolehkan PNS menggelar rapat dan acara lain di hotel, melainkan memberi kejelasan kriteria kegiatan yang bisa dilakukan di luar kantor.


"‎Itu kalau lebih teliti, nggak gampang sampai bisa melakukan rapat di hotel. Ada prasyarat sebelum dia (rapat) ke hotel," kata Yuddy.


Selain itu, aturan ini pun didukung oleh pakta integritas dari pelaku usaha penyedia jasa perhotelan dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Pakta integritas tersebut menyatakan, tidak akan ada mark-up, pembukuan ganda, dan segala kecurangan lainnya.


"Nanti hotel-hotel akan terikat. Mereka nggak bisa main diskon besar-besaran. Atau kalau pun memberikan diskon, nggak akan bisa masuk kantong pribadi. Begitu masuk ke kantong pribadi akan ketahuan. Oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pasti ketemu. Paling lambat setahun pasti ketemu," paparnya.


Ia mengancam, akan ada sanksi tegas bagi oknum pengelola hotel yang bermain dengan oknum PNS dengan memberikan diskon agar mendapat keuntungan pribadi.


"Bagi hotel, akan kita setop dia nggak boleh dapat proyek pemerintah. Bagi PNS dia akan dapat sanksi administrasi. Karena pasti ada penyalahgunaan anggaran, maka ada korupsi di situ, kena pidana juga dia (PNS). Kena dua sanksi," terang Yuddy.


(dna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Dipimpin Mantan Sopir Angkot, Ini Jajaran Pengurus HIPMI Pusat 2015-2018

Jakarta -Setelah mendapatkan Ketua Umum baru melalui musyawarah nasional Februari lalu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melantik puluhan badan pengurus pusat (BPP) dan badan otonom untuk keabsahan organisasi.

‎"Pelantikan untuk 99 BPP dan 55 Badan Otonom untuk periode 2015-2018)," kata Ketua bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Anggawira, Jumat (3/4/2015).


Pelantikan yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran senior HIPMI kemarin dilakukan oleh Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan. Berikut susunan badan pengurus pusat HIPMI periode 2015-2018.



  • ‎Ketua Umum : Bahlil Lahadalia

  • ‎Ketua bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan: Anggawira

  • Ketua bidang Ekonomi, KeuangandanPerbankan: Irfan Anwar

  • Ketua bidang Perdagangan, Perindustriandan BUMN: Ian Dafy Fachri

  • Ketua bidang SDA, Energi Mineral dan LingkunganHidup: Andika Anindya Guna

  • Ketua bidang Ekonomi Kreatif, Kesehatan& Telekomunikasi: Yaser Palito

  • Ketua bidang Infrastruktur, Perhubungan dan Property: Ferry J Kono

  • Ketua bidang Agribisnis, Agroindustri dan Kemaritiman: Munafri Arifuddin‎

  • Ketua bidang Koperasi, UKM, TenagaKerja danOlah Raga: Yuke Yurike

  • Ketua bidang Hubungan Internasional dan Pariwisata: Alexander Tio



  • SekretarisJenderal‎ : Raditya Priamanaya Djan

  • WakilSekretarisJenderal : Umar Ali Lessy

  • WakilSekretarisJenderal : Rinor Kusman

  • WakilSekretarisJenderal : Dede Indra

  • WakilSekretarisJenderal : Kamal Fikry

  • WakilSekretarisJenderal : Ninuk Nurdewi



  • Bendahara Umum : ‎Eka Sastra

  • Wakil Bendahara Umum : Ronny Fauzan

  • Wakil Bendahara Umum : Irwan Zulkarnain

  • Wakil Bendahara Umum : Abdul Gafur Mas'ud

  • Wakil Bendahara Umum : Hilda Kusuma Dewi


Pelantikan pun dilakukan kepada puluhan kompartemen dan departemen di badan pengurus pusat HIPMI (zul/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Larang Nelayan Pakai Alat Tangkap Cantrang, Ini Kompensasi Pemerintah

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan cantrang adalah alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya sesuai Permen KP Nomor 2/2015. Pemerintah saat ini masih memperbolehkan penggunaan alat tangkap cantrang khususnya di wilayah zona laut Jawa Tengah (Jateng) hingga 1 September 2015.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Gellwynn Yusuf mengungkapkan, pemerintah akan memberikan fasilitas perbankan bukan uang ke nelayan yang mau mengganti cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan. Namun ada kompensasi lain yang akan diberikan pemerintah.


"Kapal di atas 30 Gross Ton (GT), kamu ganti alat tangkapnya, saya kasih kamu izin gratis nggak ada biaya silahkan arealnya saya kasih. Jadi mereka tidak kita abaikan," kata Gellwynn saat ditemui di Kantor KKP, Kemarin, Kamis (3/4/2015).


Namun, sebelum memberikan izin berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) gratis, nelayan diharapkan wajib mengikuti kegiatan ukur ulang kapal yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pengukuran ulang kapal saat ini sedang berlangsung di beberapa daerah di Jateng.


"Ini yang saya sedang mintakan ke Pemda. Sekarang mereka masing-masing itu sudah dimulai dan mengumpulkan di Jawa Tengah. Yang mengukur kewenangan Perhubungan. Saat SLO (Surat Layak Operasi) kita berikan di saat itu juga kita minta data pengukuran kapal," paparnya.


Diharapkan program ini akan memicu semangat nelayan untuk mengganti alat tangkap cantrang dengan yang ramah lingkungan. Selain itu diharapkan nelayan lokal mampu mengganti kedudukan kapal eks asing yang tidak lagi beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) laut Indonesia.


"Kita ingin nelayan cantrang bisa melakukan verifikasi ulang dan mengganti alat tangkap yang sesuai dan ramah lingkungan. Segera setelah verifikasi, kita mau membereskan dan membuat tangkap yang sustainable," jelas Gellwynn.


(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Alasan Menteri Yuddy Melunak Perbolehkan PNS Rapat di Hotel

Jakarta -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi baru saja menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 tahun 2015‎, ‎yang membolehkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggelar rapat di hotel dengan berbagai syarat.

Dalam lawatannya ke kantor detik.com, ia mengatakan, ‎keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi atas penerapan aturan ini selama beberapa bulan ini. Salah satu bahan evaluasinya adalah pada gelaran Musyawaran Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) di Nusa Tenggara Barat (NTB).


"Ada in-efisensi (pemborosan) karena rumah dinas Bupati yang untuk acara, kapasitasnya nggak memadai. Akhirnya dia sewa tenda luas sekali dan sewa pendingin ruangan banyak," cerita dia, Kamis (3/4/2015).


Hal tersebut, kata dia, menyebabkan pemborosan karena bila dibandingkan dengan biaya di hotel akan lebih murah.


"Bupatinya takut bikin acara di Hotel karena ada aturan itu. Padahal katanya kalau di hotel dia tinggal bayar makannya saja. Sementara kalau di rumah dia harus bayar semua, ya tenda, ya pendingin ruangan," lanjut dia.


Evaluasi ini lah yang menjadi dasar bagi dirinya untuk membuat aturan lebih rinci tentang ketentuan PNS untuk menggelar acara di hotel.


"Makanya kita buat aturan yang lebih rinci soal rapat di hotel. Kalau acaranya berkelas nasional atau internasional, kalau gedung pemerintahan yang ada tidak memadai, dan seterusnya," beber dia.


Namun demikian, jangan harap semua PNS bisa sembarangan menggelar acara di Hotel. Karena dalam aturan terbaru ini dibahas secara rinci batasan-batasan yang lebih jelas kriteria kegiatan yang bisa digelar di hotel.


"Bagi mereka (PNS) yang niatnya bener, mereka tau batasa sejauh mana mereka perlu untuk rapat di hotel. Tapi bagi mereka yang niatnya nggak bener, nggak ada celah (mengutak atik anggaran)," ‎pungkas dia.


(dna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Usaha Kecil Bisa Pinjam Hingga Rp 500 Juta ke Bank Ini, Bunga Hanya 1,3%

Jakarta -Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) kini bisa dengan mudah mengajukan pinjaman hingga Rp 500 juta, dan tanpa agunan ke bank dengan bunga kompetitif 1,30% per bulan.

Commonwealth Bank Indonesia, anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia (CBA) Group, memperkenalkan BizLoan, sebuah aplikasi pintar berbasis selular yang dirancang untuk memudahkan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), dalam pengajuan pinjaman usaha tanpa agunan hingga Rp 500 juta.


Produk pinjaman BizLoan menawarkan bunga kompetitif sebesar 1,30% per bulan dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, serta tanpa biaya-biaya terkait pengajuan pinjaman.


"Sebagai satu dari sedikit bank internasional yang fokus pada sektor UKM di Indonesia, diperkenalkannya BizLoan merupakan wujud dari komitmen kami untuk menghadirkan solusi digital lengkap berbasis teknologi bagi sektor UKM Indonesia," ujar Presiden Direktur Commonwealth Bank Indonesia Tony Costa, dalam keterangannya, Jumat (3/4/2015).


Tony menyebutkan, aplikasi pintar BizLoan tersedia dan dapat diunduh secara gratis melalui Google Play dan AppStore. Aplikasi pintar Bizloan memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk dapat mengajukan pinjaman melalui fasilitas pengunggahan dokumen-dokumen terkait langsung melalui aplikasi tanpa harus membawa salinan persyaratan dokumen ke Bank.


Pengguna akan dihubungi oleh pihak Bank perihal persetujuan pinjaman setelah mengkonfirmasi pengajuan pinjaman melalui BizLoan. Selain itu, pengguna BizLoan juga dapat melakukan simulasi atas pinjaman terkait jangka waktu, jumlah pinjaman, jumlah cicilan bulanan, serta syarat dan ketentuan terkait fasilitas pinjaman.


"Kami akan terus membantu nasabah kami dengan berbagai kemudahan dan fasilitas, dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, seiring meningkatnya kebutuhan mereka dan semakin berkembangnya teknologi," terang dia.Next


(drk/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Usaha Kecil Bisa Pinjaman Hingga Rp 500 Juta ke Bank Ini, Bunga Hanya 1,3%

Jakarta -Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) kini bisa dengan mudah mengajukan pinjaman hingga Rp 500 juta, dan tanpa agunan ke bank dengan bunga kompetitif 1,30% per bulan.

Commonwealth Bank Indonesia, anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia (CBA) Group, memperkenalkan BizLoan, sebuah aplikasi pintar berbasis selular yang dirancang untuk memudahkan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), dalam pengajuan pinjaman usaha tanpa agunan hingga Rp 500 juta.


Produk pinjaman BizLoan menawarkan bunga kompetitif sebesar 1,30% per bulan dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, serta tanpa biaya-biaya terkait pengajuan pinjaman.


"Sebagai satu dari sedikit bank internasional yang fokus pada sektor UKM di Indonesia, diperkenalkannya BizLoan merupakan wujud dari komitmen kami untuk menghadirkan solusi digital lengkap berbasis teknologi bagi sektor UKM Indonesia," ujar Presiden Direktur Commonwealth Bank Indonesia Tony Costa, dalam keterangannya, Jumat (3/4/2015).


Tony menyebutkan, aplikasi pintar BizLoan tersedia dan dapat diunduh secara gratis melalui Google Play dan AppStore. Aplikasi pintar Bizloan memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk dapat mengajukan pinjaman melalui fasilitas pengunggahan dokumen-dokumen terkait langsung melalui aplikasi tanpa harus membawa salinan persyaratan dokumen ke Bank.


Pengguna akan dihubungi oleh pihak Bank perihal persetujuan pinjaman setelah mengkonfirmasi pengajuan pinjaman melalui BizLoan. Selain itu, pengguna BizLoan juga dapat melakukan simulasi atas pinjaman terkait jangka waktu, jumlah pinjaman, jumlah cicilan bulanan, serta syarat dan ketentuan terkait fasilitas pinjaman.


"Kami akan terus membantu nasabah kami dengan berbagai kemudahan dan fasilitas, dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, seiring meningkatnya kebutuhan mereka dan semakin berkembangnya teknologi," terang dia.Next


(drk/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

KKP Pastikan Penggunaan Alat Cantrang Hanya Sampai September 2015

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penggunaan alat tangkap cantrang masih diperbolehkan hingga September 2015. Setelah itu, para nelayan khususnya di Jawa Tengah (Jateng) diharapkan segera mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan seperti gilnet.

Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 2/2015. Cantrang dilarang digunakan dengan alasan tidak ramah lingkungan.


"Sampai saat ini Ibu (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) memberikan renggang waktu sampai September, dengan harapan mereka sudah mengganti alat tangkapnya. (Setelah September) semuanya harus berhenti," ungkap Dirjen Perikanan Tangkap KKP Gellwynn Yusuf saat ditemui di Kantor KKP, Kamis (3/04/2015).


Sementara itu, bagi penggunaan alat tangkap cantrang di zona teritorial laut wilayah 12 mil yang menjadi kewenangan daerah seperti Jawa Tengah (Jateng) juga akan dievaluasi ulang. Pada dasarnya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang berlaku bagi seluruh wilayah perairan Indonesia.


"Yang di bawah 12 mil pada dasarnya tidak boleh juga, tetapi nanti kita bahas. Semua alat tangkap pukat tarik dan hela dilarang," imbuhnya.


Menurut Gellwynn permasalahan penggunaan alat tangkap cantrang sudah terjadi sejak lama. Keputusan Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan dan Keputusan Menteri Pertanian No. 503/Kpts/UM/7/1980 yang pada intinya cantrang hanya diberikan bagi kapal di bawah 5 Gross Ton (GT) dengan kekuatan mesin di bawah 15 PK.


Dalam perkembangan jumlah kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang di Jateng terus bertambah dari 3.209 kapal di tahun 2004 menjadi 5.100 kapal di tahun 2007 serta membengkak menjadi 10.758 kapal di tahun 2015 dengan ukuran kapal besar di atas 30 GT.Next


(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

PNS Boleh Rapat di Hotel, Menteri Yuddy: Ada Syaratnya dan Nggak Gampang

Jakarta -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi, baru saja menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6/2015‎ tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur. Ia menyebut, meski sekarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan menggelar rapat atau acara lain di hotel, tetapi jangan harap bisa mengutak-atik anggaran agar bisa masuk kantong pribadi.‎



‎"Bagi mereka (PNS) yang niatnya benar, mereka tahu batasan sejauh mana mereka perlu untuk rapat di hotel. Tapi bagi mereka yang niatnya nggak benar, nggak ada celah," tegasnya dia saat berbincang di kantor redaksi detik.com, Kamis (2/4/2015).

Karena, lanjut dia, dalam aturan baru yang diterbitkannya ini justru bukan membolehkan PNS menggelar rapat dan acara lain di hotel, melainkan memberi kejelasan kriteria kegiatan yang bisa dilakukan di luar kantor.


"‎Itu kalau lebih teliti, nggak gampang sampai bisa melakukan rapat di hotel. Ada prasyarat sebelum dia (rapat) ke hotel," kata Yuddy.


Selain itu, aturan ini pun didukung oleh pakta integritas dari pelaku usaha penyedia jasa perhotelan dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Pakta integritas tersebut menyatakan, tidak akan ada mark-up, pembukuan ganda, dan segala kecurangan lainnya.


"Nanti hotel-hotel akan terikat. Mereka nggak bisa main diskon besar-besaran. Atau kalau pun memberikan diskon, nggak akan bisa masuk kantong pribadi. Begitu masuk ke kantong pribadi akan ketahuan. Oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pasti ketemu. Paling lambat setahun pasti ketemu," paparnya.


Ia mengancam, akan ada sanksi tegas bagi oknum pengelola hotel yang bermain dengan oknum PNS dengan memberikan diskon agar mendapat keuntungan pribadi.


"Bagi hotel, akan kita setop dia nggak boleh dapat proyek pemerintah. Bagi PNS dia akan dapat sanksi administrasi. Karena pasti ada penyalahgunaan anggaran, maka ada korupsi di situ, kena pidana juga dia (PNS). Kena dua sanksi," terang Yuddy.


(dna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Dipimpin Mantan Sopir Angkot, Ini Jajaran Pengurus HIPMI Pusat 2015-2018

Jakarta -Setelah mendapatkan Ketua Umum baru melalui musyawarah nasional Februari lalu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melantik puluhan badan pengurus pusat (BPP) dan badan otonom untuk keabsahan organisasi.

‎"Pelantikan untuk 99 BPP dan 55 Badan Otonom untuk periode 2015-2018)," kata Ketua bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Anggawira, Jumat (3/4/2015).


Pelantikan yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran senior HIPMI kemarin dilakukan oleh Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan. Berikut susunan badan pengurus pusat HIPMI periode 2015-2018.



  • ‎Ketua Umum : Bahlil Lahadalia

  • ‎Ketua bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan: Anggawira

  • Ketua bidang Ekonomi, KeuangandanPerbankan: Irfan Anwar

  • Ketua bidang Perdagangan, Perindustriandan BUMN: Ian Dafy Fachri

  • Ketua bidang SDA, Energi Mineral dan LingkunganHidup: Andika Anindya Guna

  • Ketua bidang Ekonomi Kreatif, Kesehatan& Telekomunikasi: Yaser Palito

  • Ketua bidang Infrastruktur, Perhubungan dan Property: Ferry J Kono

  • Ketua bidang Agribisnis, Agroindustri dan Kemaritiman: Munafri Arifuddin‎

  • Ketua bidang Koperasi, UKM, TenagaKerja danOlah Raga: Yuke Yurike

  • Ketua bidang Hubungan Internasional dan Pariwisata: Alexander Tio



  • SekretarisJenderal‎ : Raditya Priamanaya Djan

  • WakilSekretarisJenderal : Umar Ali Lessy

  • WakilSekretarisJenderal : Rinor Kusman

  • WakilSekretarisJenderal : Dede Indra

  • WakilSekretarisJenderal : Kamal Fikry

  • WakilSekretarisJenderal : Ninuk Nurdewi



  • Bendahara Umum : ‎Eka Sastra

  • Wakil Bendahara Umum : Ronny Fauzan

  • Wakil Bendahara Umum : Irwan Zulkarnain

  • Wakil Bendahara Umum : Abdul Gafur Mas'ud

  • Wakil Bendahara Umum : Hilda Kusuma Dewi


Pelantikan pun dilakukan kepada puluhan kompartemen dan departemen di badan pengurus pusat HIPMI (zul/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini 5 Cara Agar Program 1 Juta Rumah Jokowi Capai Target

Jakarta -Program Sejuta Rumah sebentar lagi akan segera diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi pada akhir April 2015. Namun masih banyak yang harus dipersiapkan sebelum program ini dapat berjalan dan capai target, mulai dari bank tanah, data backlog yang akurat, tata ruang, infrastruktur, dan kesiapan kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya yang dikutip detikFinance, Jumat (3/4/2015).


Ali mengatakan, Indonesia Property Watch kembali mengingatkan agar pemerintah tidak absen dalam penyediaan rumah rakyat. Beberapa pemerintah menyangkut rumah rakyat banyak yang berjalan namun, tanpa blueprint yang jelas sehingga banyak program yang tidak dapat berjalan karena tidak dipersiapkan dengan matang.


"Dalam kaitannya dengan Program Sejuta Rumah, Indonesia Property Watch mencermati ada beberapa hal yang seharusnya menjadi prioritas dalam pencanangan program ini," kata Ali.


Bank Tanah


Menurut Ali, Bank Tanah menjadi faktor krusial yang seharusnya diperhatikan pemerintah dari sisi supply, karena tanpa supply maka program ini tidak akan berjalan optimal. Bantuan Uang Muka, turunnya suku bunga FLPP 5%, dan besaran uang muka hanya 1% akan memperbesar pasar permintaan dengan menaikkan daya beli konsumen, yang akan berjalan ketika rumah yang sesuai tersedia di pasar. Dengan adanya bank tanah milik pemerintah, maka mismatch pasar akan dapat dihindari dan pemerintah dapat mematok harga rumah yang sesuai.


Data BacklogNext


(hen/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ikut Harga BBM dan Elpiji 12 Kg, Tarif Listrik Juga Naik

Jakarta -PT PLN (Persero) per 1 April 2015, telah menaikkan tarif listrik untuk golongan yang sudah tidak mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah.

Berdasarkan data tarif listrik April 2015 di situs resmi PT PLN (Persero) yang dikutip detikFinance, Jumat (3/4/2015), tarif listrik April dibandingkan Maret Naik berkisar Rp-26,6-Rp 39,31/kWh (Kilo Watt Hour).


Berikut daftar tarif listrik non subsidi April 2015:



  • R-1/Tegangan Rendah, batas daya 1.300 volt-ampere (VA), tarifnya Rp 1.352/kWh. (Tetap karena masih disubsidi).

  • R-1/Tegangan Rendah, batas daya 2.200 VA, tarifnya Rp 1.352/kWh. (Tetap karena masih disubsidi).

  • R-2/Tegangan Rendah, batas daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA, tarifnya Rp 1.465,89/kWh, naik dari tarif sebelumnya pada Maret Rp 1.426,58/kWh. Naik Rp 39,31/kWh

  • R-3/Tegangan Rendah, batas daya 6.600 VA ke atas, tarifnya Rp 1.465,89/kWh,tarif sebelumnya pada Maret Rp 1.426,58/kWh. Naik Rp 39,31/kWh.

  • Bisnis-2/TR, batas daya 6.600 VA sampai dengan 200 Kilo Volt Ampere (kVA), tarifnya Rp 1.465,89/kWh, tarif sebelumnya pada Maret Rp 1.426,58/kWh. Naik Rp 39,31/kWh.

  • Bisnis-3/Tegangan Menengah, batas daya di atas 200 kVA, tarifnya Rp 1.055,47/kWh, tarif sebelumnya pada Maret Rp 1.027,16/kWh. Naik Rp 28,31/kWh.

  • Industri-3/Tegangan Menengah, batas daya di atas 200 kVA, tarifnya 1.055,47/kWh, tarif sebelumnya pada Maret Rp 1.027,16/kWh. Naik Rp 28,31/kWh.

  • Industri-4/Tegangan Tinggi, batas daya 30.000 kVA ke atas, tarif listrik di luar waktu beban puncak (LWBP) Rp 991,60/kWh, tarif sebelumnya pada Maret Rp 965,00/kWh. Naik Rp 26,6/kWh.

  • Golongan Pemerintah P-1/Tegangan Rendah, batas data 6.600 VA sampai 200 kVA, tarif listriknya ditetapkan Rp 1.465,89. Tarif sebelumnya pada Maret Rp 1.426,58/kWh. Naik 39,31/kWh.

  • Golongan Pemerintah atau P-2/Tegangan Menengah, batas data di atas 200 kVa, tarifnya ditetapkan Rp 1.055,47/kWh. Tarif sebelumnya pada Maret Rp 1.027,16/kWh. Naik Rp 28,31/kWh.

  • Golongan Pemerintah atau P-3/Tegangan Rendah, tarifnya ditetapkan Rp 1.465,89/kWh. Tarif sebelumnya pada Maret Rp 1.426,58/kWh. Naik Rp 39,31/kWh.


Seperti diketahui, pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi pada beberapa golongan pelanggan PLN. Selanjutnya ketentuan tarif listrik menggunakan skema tariff adjustment (penyesuaian). Tarifnya ditentukan setiap awal bulan, dengan patokan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price) dan kurs dolar terhadap rupiah. (rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menteri Yuddy Sebut 17 Tahun RI Boros Karena PNS Rapat di Hotel

Jakarta -Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya alasan kuat untuk membatasi kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar kantor, terutama di hotel. Menurutnya, pemerintahan dalam 17 tahun terakhir terlampau boros.

"Pembatasan kegiatan PNS di hotel ini menghentikan kegiatan 4.408.000 PNS. Masuk semua ke kantor hanya dalam waktu 2 bulan. Dari sebuah budaya yang bebas selama 17 tahun," tegas Yuddy dalam kunjungannya ke kantor detik.com, Kamis (2/4/2015).‎


Terobosan ini pun bukan tanpa hasil. Yuddy menyebut, negara bisa menghemat anggaran belanja hingga lebih dari Rp 5 triliun hanya dalam 2 bulan sejak kebijakan ini diterapkan.


"Langsung negara menghemat Rp 5,122 tirliun dalam 2 bulan," ujarnya bersemangat.


Hal ini, lanjut Yuddy, membuktikan bahwa selama ini telah terjadi pemborosan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Melalui penghematan ini saja pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, penyediaan instalasi listrik, dan sebagainya.


Oleh karena itu, Yuddy ingin konsisten menjalankan kebijakan pembatasan kegiatan PNS di hotel. Aturan yang awalnya hanya berbentuk Surat Edaran, kini telah ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Menteri.


"Per 1 April 2015 kita tingkatkan statusnya dari Surat Edaran tentang pembatasan kegiatan di luar kantor, menjadi Peraturan Menteri dengan tema yang sama. Namun lebih menjelaskan secara rinci batasan melakukan rapat seperti apa, kapan, di mana, dan dalam kondisi seperti apa. Sudah jelas sekarang," jelasnya.Next


(dna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Pengakuan ABK asal Myanmar Tentang Perbudakan di Benjina

Kepuluan Aru -Kapal-kapal eks asing Thailand yang beroperasi di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, didominasi Warga Negara (WN) Myanmar berpaspor Thailand. Sebagian dari mereka ada yang mau bersuara soal dugaan perbudakan. Namun masih dalam suasana penuh ketakutan.

Tiga orang ABK (Anak Buah Kapal) asal Myanmar yang bisa berbahasa Indonesia kepada detikcom mengatakan, mereka merasa tersiksa saat bekerja. Ketiganya mengaku tidak diberi makan, bahkan tidak digaji selama bekerja.


"Tidak ada gaji. Makan saya minta ke kapal-kapal," terang ABK tersebut yang tak mau disebut namanya di sela-sela inspeksi tim KKP di Benjina, Kamis (2/4/2015).


Ketiga ABK tersebut, tidak bisa berbincang lama karena diawasi pihak perusahaan dari PT Pusaka Benjina Resources (PBR). Yang jelas, mereka menegaskan perlakuan perusahaan terhadap WN Myanmar tidak adil. Berbeda halnya terhadap WN Thailand.


"Teman-teman ada yang dipukul, karena nggak bisa kerja," ceritanya.


Seorang WN Myanmar lainnya yang dilihat detikcom memiliki luka di bagian kaki. Lukanya cukup parah sehingga dia harus berjalan pincang. Saat ditanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dia tak mengerti. Lalu ketika ditanya penyebab luka itu, dia hanya menunjukkan tanda seperti memotong sesuatu. Setelah itu, dia diminta pihak perusahaan menjauh dari media.


Pemandangan miris lainnya terlihat di bagian dek kapal. Para ABK itu harus tidur di kotak-kotak kecil seukuran peti jenazah, sehingga tidak bisa bergerak secara leluasa. Next


(mad/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Wall Street Menanjak Setelah 2 Hari Jatuh

Jakarta -Saham-saham di Wall Street mulai menanjak di perdagangan terakhir pekan ini setelah terkena koreksi dua hari. Data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang positif jadi faktor pendorong naiknya bursa Paman Sam.

Jumlah warga AS yang mendaftarkan diri untuk tunjangan pengangguran tak disangka-sangka turun drastis pekan lalu. Namun kenaikan tenaga kerja di sektor swasta, terutama manufaktur, ternyata tidak terlalu tinggi.


Data yang mix ini membuat investor berhati-hati dan memilih untuk menunggu rilisnya data tenaga kerja Maret yang diumumkan Jumat waktu setempat.


Akan tetapi pasar saham tidak akan berdagang, karena libur menyambut Jumat Agung. Investor harus menahan hasrat untuk bertransaksinya sampai bursa dibuka Senin pekan depan.


"Bisa dibilang ada sedikit ketidakpastian di pasar, dan kita akan melihat volatilitas yang mengarah ke mana-mana," kata Joe Bell, analis senior dari Schaeffer's Investment Research di Cincinnati, seperti dikutip Reuters, Jumat (3/4/2015).


Pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat, Indeks Dow Jones naik 65,06 poin (0,37%) ke level 17.763,24, Indeks S&P 500 bertambah 7,27 poin (0,35%) ke level 2.066,96, dan Indeks Komposit Nasdaq tumbuh 6,71 poin (0,14%) ke level 4.886,94.


Saat dolar menguat, pergerakan uang biasanya mengarah ke Amerika Serikat (AS) dan pergi dari negara-negara berkembang.


Belum lagi soal sinyal The Fed menaikkan bunga acuannya pada Juni atau September untuk pertama kalinya dalam 1 dekade ini. Ini bakal menarik dolar AS pulang kampung. Karena selama ini, negara berkembang menikmati bunga acuan nyaris 0% yang diterapkan The Fed.


Penderitaan terakhir adalah, turunnya harga komoditas yang menjadi andalan negara-negara berkembang. Contoh saja Rusia yang menderita karena harga minyak turun dari di atas US$ 100 per barel menjadi US$ 48 per barel. Ditambah, Rusia sedang terkena sanksi ekonomi dari AS dan sekutunya di Eropa.


(ang/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Tak Hanya RI, Negara Berkembang Lain Kena Bully oleh Dolar

Jakarta -Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini merupakan yang tercepat dalam 40 tahun terakhir. Buat pelancong dari AS, kondisi ini menguntungkan. Namun ini menyakitkan bagi negara-negara lain, dan perusahaan yang beroperasi secara internasional. Apalagi negara-negara berkembang yang masih bergantung kepada dolar.

"Negara berkembang (emerging market) paling terpukul karena penguatan dolar. Mereka terpukul dari berbagai arah," jelas Direktur Investasi dari BKD Wealth Advisors, Jeff Layman, seperti dilansir dari CNN, Jumat (3/4/2015).


Selain tertekannya nilai tukar, negara berkembang juga menghadapi masalah politik, ketakutan naiknya bunga acuan bank sentral AS yaitu The Fed, dan anjloknya harga komoditas.


Hasilnya, investor untuk sementara keluar dari pasar keuangan negara berkembang. Sepanjang Maret, dana asing di pasar saham dan obligasi negara berkembang hanya US$ 16 miliar saja, menurut Institute of International France. Padahal sejak 2010 lalu, dana investor asing di pasar saham dan obligasi negara berkembang mencapai US$ 22 miliar per bulan.


Mata uang negara berkembang memang tidak bisa menahan kecepatan penguatan dolar. Dalam 12 bulan terakhir, dolar menguat 8% dari mata uang di negara-negara berkembang.


Namun secara spesifik, dolar dalam setahun terakhir menguat 61% terhadap rubel Rusia, 43% terhadap real Brasil, dan 19% terhadap lira Turki.


Masalah makin berat bagi negara berkembang dan perusahaan yang memiliki utang dalam dolar. Mereka makin berat membayar utang-utangnya.Next


(dnl/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ganti Dirut, Ini Jajaran Direksi dan Komisaris Baru Krakatau Steel

Jakarta -PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) merombak jajaran direksi dan komisaris. Perubahan ini sudah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini.

Jumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baja ini dipangkas, dari sebelumnya tujuh direktur menjadi enam direktur.


Irvan Kamal Hakim lengser dari kursi nomor satu Krakatau Steel digantikan Sukandar yang sebelumnya menjabat sebagai direktur keuangan. Ada dua nama baru dalam jajaran direksi Krakatau Steel, yakni Anggiasari Hindratmo dan Ogi Rulino.


Dalam jajaran dewan komisaris, tiga tokoh baru menggeser tiga komisaris lama. Mereka adalah Roy E. Maningkas, Hilmar Farid, dan Harjanto yang melengserkan Zacky Anwar Makarim, Mohammad Imron Zubaidy, dan Budi Darmadi dalam dewan pengawas KRAS.


"Ada sebagian komisaris yang sudah lama atau sebelumnya di Krakatau Steel. Ada juga yang baru," ujar Dadang Danusiri, Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia KRAS usai RUPS.


Berikut Jajaran Manajemen Baru Krakatau Steel


Dewan Direksi



  • Direktur Utama: Sukandar

  • Direktur: Hilman Hasyim

  • Direktur: Dadang Danusiri

  • Direktur: Imam Purwanto

  • Direktur: Anggiasari Hindratmo

  • Direktur: Ogi Rulino




Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama: Achmad Sofjan Ruky

  • Komisaris: Binsar H. Simanjuntak

  • Komisaris: Tubagus Fachry Nachril

  • Komisaris Independen: Hilmar Farid

  • Komisaris: Roy E. Maningkas

  • Komisaris: Harjanto


(ang/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Bakal Ada Badan Khusus yang Kelola 'Celengan' Dana Sawit

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan kebijakan baru terkait bea keluar (BK) atau 'pajak' ekspor produk sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pemerintah berencana memungut US$ 50 per ton untuk CPO dalam setiap pengenaan BK ekspor produk sawit.

Dana pungutan akan disimpan di dalam 'celengan' khusus atau yang disebut CPO Supporting Fund (CSF) untuk membantu industri sawit, yang berasal dari uang eksportir. Pengelolaannya akan di bawah badan khusus atau Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kementerian teknis dan uangnya tak masuk ke APBN.


"Itu adalah badan sejenis BLU yang dimungkinkan oleh ketentuan keuangan negara yang dilakukan secara transparan yang saya ketuai, dengan menteri yang terlibat, Menteri ESDM, Menkeu, Mendag, Menperin," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (2/4/2015)


Ia mengatakan dana ini bukan lah uang pemerintah, melainkan dana dari pelaku industri yang digunakan untuk kemajuan industri sawit. Dasar dari kebijakan ini menggunakan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pengawasan dana di badan khusus ini akan diawasi ketat dan diaudit oleh akuntan internasional.


"Ada dewan pengawas yang dari komponen pemerintah dan industri (sawit)," katanya.


Sofyan mengatakan, tahap awal pemanfaatan dana ini adalah untuk mendukung penggunaan biofuel atau bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel sebanyak 15% untuk setiap 1 liter BBM solar. Dana ini juga untuk membantu peremajaan (replanting) kebun-kebun sawit, dana R&D, dan sisanya untuk pengembangan petani perkebunan.


"Nanti tidak lepas dari kontrol pemerintah yang ketat, dan replanting untuk sawit rakyat yang biasanya rakyat tak punya kapasitas untuk melakukan itu," katanya,Next


(hen/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

ABK di Benjina Diperbudak Kerja 22 Jam, Menteri Susi: Melanggar HAM

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali memberikan penjelasan terkait kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku oleh PT Pusaka Benjina Resources (PBR). PBR diduga memperbudak Anak Buah Kapal (ABK) warga asing dari Myanmar dan Kamboja dengan kerja 22 jam per hari.

Kasus perbudakan oleh PT PBR pertama kali diungkapkan AP (Associated Press) dalam investigasinya yang berjudul “Are slaves catching the fish you buy?" pada 25 Maret 2015.


Di dalam temuan sementara hasil investigasi diketahui yang dipekerjakan PT PBR yang berasal dari Myanmar dan Kamboja bekerja 22 jam setiap hari. Bagi Menteri Susi, hal itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).


"Terbukti dengan banyaknya illegal fishing, perbudakan meledak. Memperkerjakan orang 22 jam bagi pihak tertentu adalah hal yang biasa, tetapi kan ILO (Badan Pekerja Dunia) sudah meratifikasi. Kalau itu dilakukan termasuk namanya absurd (tidak masuk akal) dan melanggar dari human right (HAM) pekerja dan itu tidak dibenarkan," papar Susi saat temu media di ruang kerjanya lantai 7, Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (2/04/2015).


Kemudian tim Satgas Anti Mafia Illegal Fishing serta berbagai pihak terkait masih melakukan investigasi di Benjina. Selain perbudakan, ada kemungkinan besar kasus Benjina juga menyangkut perdagangan manusia.


"Sudah force karena melibatkan agen, dan sudah masuk human trafficking (perdagangan manusia)," imbuhnya.


Hal itu diperkuat juga dengan berbagai temuan di lapangan, seperti operasional kapal tangkap dan kapal pengangkut yang dimiliki PBR kebanyakan adalah kapal asing.


"Ketentuan imigrasi, alat tangkap banyak melanggar serta kekerasan juga human trafficking. Mereka pakai kapal dari luar lalu orang asing tersebut ditempatkan di tempat terpencil itu sudah human trafficking. Mesti disidik human trafficking dan pasal lainnya," jelas Susi.


(wij/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menkeu Bambang: Ingat, Ditjen Pajak Tengah Jadi Sorotan!

Jakarta -Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bahwa sekarang tengah menjadi sorotan banyak pihak. Apalagi setelah adanya pemberian 'vitamin' tunjangan kinerja yang nilainya sangat besar.

"Ingat bahwa DJP tengah menjadi sorotan," ujarnya dalam pelantikan pejabat eselon II, diGedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (2/4/2015)


Menurutnya, pilihan untuk DJP saat ini adalah dengan membuktikan bahwa dukungan yang sudah diberikan akan setara dengan hasil yang didapatkan di akhir tahun. Yaitu target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.300 triliun.


"Buktikan bahwa pemberian support atau dukungan itu berkorelasi positif terhadap kinerja," jelasnya.


Bambang menyatakan, banyak pihak di luar sana yang menilai bahwa DJP sebenarnya tidak akan mampu mengejar target meski sudah diberikan tunjangan. Bambang tak mau anggapan tersebut terbukti benar.


"Kalau tidak tercapai hasil yang luar biasa, berarti benar ungkapan banyak orang yang bilang bahwa memang DJP yang tidak mampu, bukan sistemnya yang tidak mendukung," tegas Bambang.


(mkl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»