Selain SPBU, Mal Juga Jadi Lokasi Pemasangan RFID

Jakarta -Target pemasangan RFID (Radio Frequency Identification) atau alat monitor dan pengendalian BBM subsidi di Jakarta pada kendaraan harus selesai Maret 2014. Agar cepat selesai, PT INTI selaku pihak yang bertanggung jawab memasang RFID, akan memperbanyak posko pemasangan RFID hingga ke mal-mal atau pusat perbelanjaan.

"Kita sudah perbanyak posko pemasangan RFID, sebelumnya posko terfokus di SPBU sekarang ke berbagai tempat," ujar Humas PT INTI Andy Nugroho kepada detikFinance, Minggu (12/1/2014).


Tujuannya, selain untuk memperbanyak akses masyarakat memasang RFID, pembukaan posko di luar SPBU bertujuan untuk mengurangi antrean panjang.


"Masyarakat sampai saat ini cukup antusias memasang RFID di kendaraannya, sehingga antrean panjang sering terjadi di SPBU, makanya kami buka posko di luar SPBU, kami mencoba mengalihkan titik antrean agar masyarakat lebih nyaman," ungkapnya.


Saat ini beberapa posko pemasangan RFID banyak tersebar di pusat perbelanjaan di Jakarta. "Posko non SPBU-nya ada di Plaza Kalibata, Mega Glodok Kemayoran, Mal Ciputra, Lotte Mart MoI, Mal Puri Indah dan Mal Kelapa Gading," katanya.


Seperti diketahui saat ini jumlah kendaraan yang sudah terpasang RFID di Jakarta telah mencapai lebih dari 200.000 kendaraan, dari target 4,5 juta kendaraan.


(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Taipan China Pastikan Bangun Terusan Saingan Panama Rp 400 T di Nikaragua

Managua -Pemerintah Nikaragua mengumumkan kepastian rencana mega proyek pembangunan kanal atau terusan senilai kurang lebih Rp 400 triliun (US$ 40 miliar) di kawasan Amerika Tengah. Terusan ini bakal menjadi pesaing Terusan Panama, di Panama.

Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan konglomerat (taipan) China Wang Jing menyampaikan rencana proyek ini akan mulai dikerjakan paling telat pada akhir 2014. Kini proses studi kelayakan sedang dilakukan di Nikaragua.


Pihak Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co. mendapatkan hak konsesi penggalian proyek kanal ini.


Presiden Nikaragua Daniel Ortega memberikan konsesi pengoperasian terusan tersebut selama 50 tahun, dan konsesi bisa diperpanjang selama 50 tahun lagi.


"Pemerintah Nikaragua dan HKND Grup (milik Wang Jing) mengkonfirmasi konstruksi kanal akan dimulai sesuai rencana di Desember 2014," katanya dikutip dari AFP, Minggu (12/1/2014)


Pernyataan Ortega dan Wang Jing ini sebagai penegasan bahwa mega proyek ini tak mengalami penundaan. Sebelumnya Kepala Otoritas terusan tersebut, Coronel Kautz sempat mengatakan proyek ini belum akan dimulai hingga 2015.


Proyek terusan ini merupakan mega proyek di bawah pemerintahan Ortega dan dianggap strategis. Pastinya akan mengganggu keberadaan Terusan Panama yang selama ini melayani jalur perdagangan yang menghubungkan Samudera Atlantik dan Pasifik, yang kini sedang dalam proses perluasan.


Perluasan Terusan Panama meningkatkan jalur air sepanjang 80 Km, yang mana menangani 5% pelayaran perdagangan global. Perluasan Terusan Panama diperkirakan menelan investasi US$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 52 triliun.


(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ekspor Tambang Mentah Resmi Dilarang, Ini Sikap Pengusaha Nikel dan Bauksit

Jakarta -Asosiasi bauksit dan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) masih keberatan dengan soal angka batasan pemurnian hasil tambang seperti bauksit dan nikel. Padahal hari ini pemerintah sudah resmi melarang ekspor tambang mentah termasuk bauksit maupun nikel.

"Batasan minimum pemurnian yang diajukan pemerintah dinilai oleh dunia usaha terlalu tinggi sehingga sulit untuk dilaksanakan, khususnya oleh pelaku usaha IUP (Izin Usaha Pertambangan) bauksit dan nikel," jelas keterangan tertulis Asosiasi bauksit dan Apemindo dikutip, Minggu (12/1/2013)


Pihak Apemindo maupun asosiasi bauksit atau para IUP bauksit merasa batasan minimum pemurnian dari bauksit menjadi alumina (SGA 99% dan CGA 90%) masih memerlukan waktu didalam proses pembangunannya, mengingat besarnya nilai investasi yang sedang dikeluarkan.


"Pembangunan pabrik pemurnian bauksit menjadi alumina haruslah dibangun dalam skala yang besar agar ekononis dan efisien. Nilai investasi pabrik lebih dari US$ 500 juta dan lebih lebih dari US$ 1 miliar untuk kapasitas pabrik 2 juta ton alumina," kata mereka.


Mereka beralasan besarnya dana tersebut, maka masih diperlukan waktu beberapa tahun kedepan untuk melakukan ekspor guna mendanai pembangunan konstruksi pabriknya tersebut. Menurut mereka produk bauksit yang diekspor tersebut bukanlah berupa raw material atau ore, melainkan berupa produk bijih olahan hasil proses benefisiasi atau mineral dressing (kadar Al2O3 sudah diatas 45%).


"Diharapkan pemerintah memperhatikan aspirasi pelaku usaha bauksit ini agar hilirisasi di bauksit dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah tentunya dapat meningkatkan kegiatan pengawasannya di lapangan," pinta mereka.


Pelaku usaha di bauksit meminta kemudahan seperti yang diberikan pemerintah kepada perusahaan komoditas tembaga seperti Newmont maupun Freeport. Menurut mereka pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha di tembaga dengan memberikan batasan pengolahan yang dapat di ekspor hanya sebatas konsentrat tembaga dengan kadar Cu 15%.


"Padahal produk konsentrat masih merupakan bentuk bijih (ores), yang telah dipisahkan dari pengotornya melalui proses flotasi. Saat ini produksi konsentrat tembaga di hasilkan oleh pemegang KK (Kontrak Karya) yaitu Freeport dan Newmont, yang telah beroperasi sejak tahun 1960-an," jelas mereka.


(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Bos Gobel Jadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Jakarta

Jakarta -Direktur Gobel International, Iskandarsyah Ramadhan Datau atau lebih akrab disapa Rama Datau resmi terpilih sebagai Ketua Umum Badan BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jaya Raya (HIPMI Jaya) masa bakti 2014-2017 menggantikan Andhika Anindyaguna.

Dalam Musyawarah Daerah XVBPD HIPMI Jaya yang digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center Sabtu (11/1/2014) hingga Minggu (12/1/2014), Rama mengalahkan para pesaingnya Rishi Wahab, Yuke Yurike, Pank Agung Pamungkas, dan Gernando Nainggolan.


Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Rama Datau mengatakan, keberadaan HIPMI Jaya sebagai inkubator usaha sangat penting untuk memperbesar semangat pengusaha muda Indonesia.


"Pengusaha muda Indonesia harus mampu jadi lokomotif ekonomi Indonesia khususnya dalam menghadapi persaingan global," ujarnya dalam acara Press Conference Pengumuman dan Perkenalan Ketua HIPMI Jaya yang baru di B & C Resto dan Bar Ratu Plaza, Jakarta, Minggu (12/1/2014).


Ia menyebutkan, musyawarah tersebut menyoroti dua prioritas utama yang memiliki dampak pada perekonomian di DKI Jakarta yaitu menjadikan HIPMI Jaya sebagai inkubator usaha di DKI Jakarta dan memperkuat HIPMI Jaya dalam menghadapi tantangan ekonomi global.


Untuk memperkuat peranan HIPMI Jaya untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Musyawarah Daerah XV memutuskan HIPMI Jaya untuk melakukan tiga hal. Ketiga program tersebut, antara lain:


Pertama, HIPMI Jaya perlu bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mensukseskan program penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan ekonomi kreatif.Next


(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Cicilan Naik Hingga Rp 1 Juta/Bulan, KPR Segmen Menengah Rawan Macet

Jakarta -Indonesia Property Watch (IPW) berharap perbankan tidak menaikkan suku bunga terlalu tinggi dan terlalu cepat. Konsumen rumah segmen menengah menjadi rawan terjadi kredit (KPR) macet.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya, Minggu (12/1/2014)


Ia mengungkapkan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 7,5% dari 5,75% dalam kurun waktu yang singkat membuat perbankan mulai menaikkan suku bunga KPR.


Menurut Ali, umumnya suku bunga KPR 3% lebih tinggi dibandingkan dengan BI Rate. Namun demikian banyak bank yang menaikkan sampai 5% di atas BI Rate, tentunya akan memukul pangsa pasar KPR yang ada.


"Bukan hanya untuk permintaan pasar baru, pasar konsumen yang saat ini tengah melakukan pembelian properti secara kredit terancam berpotensi kredit macet karena tidak dapat melunasi cicilan yang ada," katanya


Ali mengilustrasikan konsumen yang tadinya telah melakukan pembelian rumah segmen menengah misalnya dengan harga Rp 300-500 juta, suku bunga KPR 8,5% fixed 2 tahun, setelah berakhir masa bunga tetap tahun ini, suku bunga melonjak menjadi 12,5% floating (mengambang).


"Hal ini tentunya akan menggerus daya beli konsumen yang harus menambah porsi cicilan per bulannya Rp 500.000 sampai Rp 1 jutaan," katanya.Next


(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

200.000 Lebih Kendaraan di Jakarta Sudah Terpasang RFID

Jakarta -PT INTI (Persero) terus aktif memasang alat RFID (Radio Frequency Identification) atau alat monitor dan pengendalian BBM subsidi. Misalnya di DKI Jakarta sebagai wilayah percontohan, hingga kini RFID sudah terpasang di 200.000 lebih kendaraan (mobil).

"Data terakhir sudah mencapai 200.000 RFID yang sudah terpasang di kendaraan masyarakat di DKI Jakarta," ujar Humas PT INTI, Andy Nugroho kepada detikFinance, Minggu (12/1/2014).


Andy mengungkapkan saat ini INTI tetap fokus melakukan pemasangan RFID pada kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Meskipun pihak Pemda DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama alias Ahok akan menghapus RFID di Jakarta.


"Untuk daerah selain DKI Jakarta nanti dulu, kami fokus menyelesaikan target pemasangan RFID DKI Jakarta yang mencapai 4,5 juta unit kendaraan," ungkapnya.


Seperti diketahui saat ini seluruh SPBU di DKI Jakarta sudah terpasang sistem RFID, namun PT Pertamina baru hanya menggunakan sistem ini sebagai data konsumsi di SPBU, belum untuk tujuan pengendalian BBM subsidi untuk kendaraan pribadi.


Pemerintah menargetkan jika Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) dengan RFID selesai, maka pemerintah akan segera memberlakukan pembatasan BBM subsidi per kendaraan.


(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Mineral yang Bernilai Tambah Boleh Diekspor Tapi Kena Bea Keluar Progresif

Jakarta -Pemerintah sejak pukul 00.00 WIB hari ini (12/1/2013) telah memberlakukan larangan ekspor hasil tambang mentah atau mineral mentah (ore/raw material).

Namun pemerintah membuka ruang bagi perusahaan mineral yang sudah melakukan pengolahan mineralnya atau memberikan sentuhan nilai tambah tetap bisa ekspor namun dikenakan bea keluar ekspor progresif.


Artinya semakin tinggi kadar kemurniannya maka semakin rendah bea keluarnya, namun bila semakin rendah kadar kemurniannya maka semakin tinggi bea keluarnya.


Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan soal kadar pengolahan dan pemurnian mineral akan diatur dalam peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang baru saja terbit tadi malam.


"Semua bahan baku mineral harus diproses dan menghasilkan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian, yang kadarnya (persentase pengolahannya dan pemurniannya) masing-masing mineral akan diatur pada Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perdagangan," kata Hidayat Sabtu Malam kepada detikFinance, (11/1/2014)


Bagi perusahaan mineralnya telah memenuhi persyaratan kadar pengolahan dan pemurnian sesuai peraturan yang ditentukan pemerintah maka bisa mengekspor, tapi akan dikenakan bea keluar progresif.


"Bagi perusahaan yang diperkenankan ekspor, yang mineralnya sudah bernilai tambah akan dikenakan bea keluar progresif," tutupnya.


Seperti diketahui mulai pukul 00.00 WIB pemerintah telah menghentikan ekspor mineral mentah (ore), sebagai implementasi UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba)


"Intinya mulai pukul 00.00 WIB (hari ini), ekspor mineral mentah atau ore dilarang," kata Hidayat.


(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Tips Buat Freelancer yang Ingin Beli Rumah

Jakarta -Makin meningkatnya harga rumah saat ini, sangat sulit untuk membelinya secara tunai. Harga rumah layak huni di pinggiran Jakarta saja minimal Rp 300 juta. Makin nyaman lingkungan dan makin tinggi kualitas maupun luas rumahnya, makin mahal pula harganya.

KPR alias Kredit Kepemilikan Rumah saat ini menjadi andalan banyak orang untuk dapat membantu memiliki rumah. Pembelian rumah dengan KPR hanya memerlukan uang muka atau DP sekitar 30% hingga 50% dari harga, dan sisanya bisa dibayar secara mencicil tiap bulan.


KPR juga merupakan kredit produktif, karena dengan mengambil KPR kita bisa memiliki aset berupa properti, yang di masa depan diharapkan nilainya jauh tinggi dibandingkan jumlah utang beserta bunga yang harus dibayarkan.


Sayangnya tidak semua orang bisa mendapat akses KPR. Kredit ini merupakan kredit yang bernilai cukup besar karena harga rumah saat ini nilainya di atas ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Bank perlu menyediakan dana cukup besar untuk membayarkan rumah yang akan dibeli krediturnya.


Sebagai institusi keuangan yang berorientasi profit, tentu saja Bank akan memperhitungkan tingkat risiko dan kemampuan bayar calon krediturnya. Untuk menjamin cicilan bulanan selalu bisa dibayar, pihak bank akan menentukan jumlah cicilan maksimal yang bisa ditanggung, biasanya 30% dari pendapatan tetap.


Bank juga akan menganalisis jumlah kredit yang bisa diberikannya dari data penghasilan pemohon kredit. Data tersebut biasanya didapat dari slip gaji dan rekening tabungan untuk pekerja, atau pun laporan keuangan perusahaan untuk pengusaha.


Nah, untuk pekerja tidak tetap/kontrak atau pun freelancer biasanya pihak bank hanya akan memberikan kredit dengan plafon yang sesuai dengan persentase cicilan tertentu dari pendapatan tetapnya, sehingga plafon yang didapat relatif tidak terlalu besar. Hal ini karena walaupun ada pendapatan tidak tetap yang cukup besar, tetapi tidak bisa dipastikan akan selalu ada di kemudian hari.Next


(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ekspor Tambang Mentah Resmi Dilarang, Pemerintah Yakin Tak Ada PHK

Cikeas -Ekspor Tambang Mentah Resmi Dilarang, Pemerintah Yakin Tak Ada PHK

Mulai 12 Januari 2014 pukul 00.00 ekspor tambang mentah resmi dilarang. Pemerintah yakin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan perusahaan tambang.


"Nggak ada (PHK besar-besaran)," tegas Hatta usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Wamen ESDM Susilo Siswoutomo, Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (11/01/2014).


Hatta menyebutkan, nantinya akan ada banyak tenaga kerja yang terserap terutama di industri smelter (pemurnian hasil tambang dan mineral). Aturan larangan ekspor tambang mentah ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 01/2014, yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4/2009 soal mineral dan batubara (Minerba).


Di dalam PP itu dijelaskan, para pelaku usaha pemegang Kontrak Karya (KK) dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan mengolah terlebih dahulu barang tambang mentah kemudian baru bisa diekspor.


"Iya sebagian tentu tenaga kerja ini terserap ke smelter. Banyak smelter yang akan berfungsi di tahun 2014 ini. Pokoknya ore (mineral mentah) sudah tidak boleh, gelondongan sudah tidak boleh (ekspor)," imbuhnya.


Sementara untuk berapa persen kadar konsentrat dan hasil tambang mentah yang bisa diekspor, Hatta mengatakan, hal itu sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 01/2014 yang nantinya akan diumumkan lebih lanjut.Next


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Mulai Besok Pukul 00.00 Ekspor Tambang Mentah Resmi Dilarang

Jakarta -Pemerintah memutuskan melarang total ekspor mineral atau tambang mentah mulai 12 Januari 2014 pukul 00.00. Kesepakatan ini dibuat oleh sejumlah menteri ekonomi di kediaman Presiden SBY, Cikeas, Bogor malam ini.

Para menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Presiden Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.


Aturan larangan mineral mentah ini dibuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4/2014 soal mineral dan batubara (Minerba).


"Besok 12 Januari 2014, Undang-undang Minerba Nomor 4/2009 sampai dengan transisi 2014 mulai berlaku. Tim melaporkan kepada presiden tentang PP 2012 sebagai perintah UU 4/2009, perlunya membuat PP untuk melaksanakan UU 4/2009 itu. Pada dasarnya PP untuk melakukan UU itu dan jiwa untuk menambah nilai tambah. Sejak 12 Januari 2014, jam 00.00 tidak lagi dibenarkan mineral mentah untuk kita ekspor, dalam arti harus dilakukan pengolahan dan pemurnian," tutur Hatta di Puri Cikeas, Jakarta, Sabtu (11/01/2014).


Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan hal serupa. Menurut Jero PP dengan Nomor 01/2014 telah ditandatangani oleh Presiden SBY.


"Bapak Presiden sudah tandatangan PP No. 01/2014 yang isinya adalah melaksanakan UU No. 4/2009. Terhitung mulai jam 00:00 tanggal 12 Januari 2014 dilarang lagi mengekspor mineral mentah, atau ore tujuannya adalah sesuai roh untuk menaikkan nilai tambah di situ ada nilai ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," tambah Jero.


Di dalam PP No. 01/2014 dijelaskan beberapa pertimbangan dari dampak adanya pelarangan ekspor mineral mentah.


"Dalam pembahasan kami tadi, pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan PP baru ini adalah mempertimbangkan tenaga kerja. Jangan sampai tenaga kerja yang susah kita ciptakan terjadi PHK besar-besaran. Kedua ekonomi daerah jadi itu kami pertimbangkan sesuai implikasi PP ini tidak memberatkan ekonomi daerah. Lalu perusahaan dalam negeri agar tetap bisa menjalankan operasinya bagi yang sudah atau akan melakukan pengolahan. Itulah PP yang ditandatangai presiden tadi," jelasnya.


Nantinya juga akan dibuat turunan peraturan menteri (Permen) dari adanya UU No .4/2009 dan PP No. 01/2014


"Kemudian nanti akan menjelaskan detil yaitu Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan. Itulah penjelasan kami. Dan dicatat dalam lembaran negara No. 54/11989. Undang-undang ini akan baik bagi kita," cetusnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Tarif Pajak di Singapura Terendah se-ASEAN, Apa Bahayanya Bagi RI?

Jakarta -Tarif pajak Singapura tercatat paling rendah di ASEAN. Bahkan bila dibandingkan dengan Indonesia, perbedaannya cukup signifikan. Lalu apa bahayanya tarif pajak yang rendah ini bagi negara ASEAN lain, khususnya Indonesia?

"Yang harus kita antisipasi terutama menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015 adalah tarif pajak. Di lingkungan ASEAN ini pajak menjadi barang dagangan. Masing-masing negara di ASEAN ini utak-atik pajak terus. Singapura yang terendah dengan 17%. Pajak yang rendah adalah suatu base safety atau dengan kata lain dampak pajak yang rendah, transfer of agent (transaksi jasa) dan investasi bergerak ke Singapura," ungkap Ketua Umum Asosiasi Administrasi Fiskal dan Pajak Indonesia Gunadi dalam sebuah diskusi pajak di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (11/01/2014).


Tarif pajak penghasilan di Singapura jauh lebih rendah dari Thailand yang sebesar 23%, Malaysia dan Indonesia sama-sama 25%. Sedangkan penetapan pajak tertinggi ada di Fliphina dengan 30%.


Akan tetapi bila dilihat dari jumlah persentase yang sama dengan Indonesia, Malaysia jauh lebih unggul, terutama penetapan pajak produk jasa. Malaysia menetapkan pajak penghasilan sektor jasa hanya 5%, Indonesia bisa mencapai 10%. Sehingga investasi arus jasa lebih dominan ke Malaysia dibandingkan Indonesia.


"Untuk itu banyak investasi jasa-jasa ke Malaysia. Industri banyak yang ke Singapura contohnya banyaknya pusat perbelanjaan. Ini sangat kita waspadai," katanya.


Sementara itu, Dirjen pajak Fuad Rahmany mengakui adanya efek perbedaan tarif pajak di kawasan ASEAN. Meskipun pajak Singapura rendah, Indonesia tidak berniat untuk menurunkan tarif pajak dalam waktu dekat. Untuk menyiasatinya, pemerintah hanya memberikan insentif bagi para investor yang ingin masuk ke Indonesia.


"Kita harus turunkan tarif pajak itu sulit. Singapura itu harapannya bukan pajak, manusia yang harus dia layani juga sedikit. Kita negara besar nggak mungkin turunkan pajak kayak Singapura. Ada hal lain yang bisa kita lakukan kita kasih insentif, pembebasan pajak 5 tahun," kata Fuad.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dari 20.000, Hanya 200 Toko Tanah Abang Yang Rutin Bayar Pajak

Jakarta -Masih banyak toko di Pusat Perbelanjaan Grosir Pakaian Tanah Abang, Jakarta, yang belum membayar pajak. Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dari 20.000 toko yang ada, baru 200 toko yang rutin membayar pajak setiap tahun.

"Nambah sih sedikit, karena kita nggak ada orang juga di sana. Problem kita yang tadi saya bilang, kita sudah perbaiki aturannya yang lebih simpel. Di sana itu ada 20.000 wajib pajak gedung Tanah Abang. Kita deteksi itu semua, tetapi yang baru bayar hanya 200," ungkap Dirjen Pajak Fuad Rahmany saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (11/01/2014).


Salah satu sebab minimnya toko yang membayar pajak adalah, sedikitnya jumlah pegawai pemeriksa Ditjen Pajak. Walaupun tidak merinci detil berapa total potensi kerugian negara, Fuad mengaku cukup besar.


"Tetapi kita memang butuh orang. Hanya 1 orang pegawai kita di Tanah Abang. Potensi lost-nya (kehilangan penerimaan pajak) cukup besar, tetapi saya belum ada hitungannya," ujarnya.


Di tahun ini, Fuad mentargetkan penerimaan pajak dari pemilik toko Tanah Abang akan meningkat. Apalagi para pedagang Usaha Kecil Menengah (UKM) bakal dikenai pajak penghasilan sebesar 1%, untuk yang omzetnya maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Ini berlaku juga untuk pedagang di Pasar Tanah Abang, yang merupakan pusat barang grosir terbesar di Indonesia.


"Kita harap ada peningkatan di tahun ini karena ada aturan PPh final yang baru," tegasnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dirjen Pajak: Kita Nggak Mau Mineral Alam Dikeruk Habis dan Diekspor

Jakarta -Pemerintah akan mengeluarkan aturan pelarangan ekspor tambang mentah yang berlaku mulai 12 Januari 2014. Menanggapi hal ini, Dirjen Pajak Fuad Rahmany tidak takut kehilangan potensi pajak karena penghentian ekspor tambang mentah.

"Pajak pasti berkurang, tetapi jangan gara-gara itu kita nggak lakukan. Kita nggak mau mineral alam kita dikeruk habis-habis dan dibawa ke luar negeri dan diekspor. Penerimaan pajak berkurang itu nggak masalah kita bisa cari uang dari tempat lain bukan hanya dari tambang," ungkap Fuad saat ditemui dalam sebuah diskusi pajak di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (11/01/2014).


Menurut hitungan Fuad, potensi kehilangan pajak dari adanya pelarangan aturan ekspor tambang mentah tidak besar. Ia memperkirakan hanya Rp 12 triliun hingga Rp 3 triliun potensi pajak yang hilang.


"Potensi lost-nya (kehilangan penerimaan pajak) nggak besar juga. Terapkan saja undang-undang itu. Potensi nggak besar juga. mestinya terapkan aja pajak hanya Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Kemudian bea keluar Rp 5 triliun totalnya Rp 12 triliun-Rp 13 triliun. Itu nggak besar itu," imbuhnya.


Fuad menambahkan, aturan yang dibuat pemerintah dan DPR ini cukup baik. Jadi barang tambang diolah terlebih dahulu di dalam negeri, agar bisa menghasilkan nilai tambah. Bukan dieskpor dalam bentuk mentah yang justru merugikan negara.


"Tetapi kita ada hal lain yang harus kita pikir. Undang-undang minerba itu menyelamatkan negara ini dari pengerukan dan eksploitas barang tambang yang gila-gilaan yang tidak pernah kita tata. Sebaiknya kita terapkan dulu dan kita tata dulu supaya nggak sembarang gali dan kita tata perizinannya beresin dan kita mulai buka lagi dengan membuat smelter dan sebagainya," jelasnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Tanam Rp 304 Miliar di Path, Ini Penjelasan Anindya Bakrie

Jakarta -Grup Bakrie melakukan investasi dengan menanam modal ke situs jejaring Path senilai US$ 25 juta atau sekitar Rp 304 miliar. Apa alasan Bakrie berinvestasi di Path?

CEO Bakrie yaitu Anindya Bakrie mengatakan, investasi tersebut adalah bagian dari usaha Grup Bakrie membuat masyarakat Indonesia makin terkoneksi dan produktif.


"Ini bagian dari ikhtiar membuat masyarakat Indonesia semakin tekoneksi dan produktif. Mengingat kita salah satu pengguna Path terbesar," ujar Anindya dalam akun Twitternya @anindyabakrie, Sabtu (11/1/2014).


Anin mengatakan, Grup Bakrie mengajak masyarakat Indonesia termasuk pengusaha muda, ikut dalam perkembangan industri teknologi dan jaringan dunia.


"Kami hanya bagian kecil dari banyak investor Path," ujar Anin.


Path mendapat US$ 25 juta atau sekitar Rp 304 miliar dari Grup Bakrie Global. Jumlah ini setara dengan 38,5% dari total investasi US$ 65 juta yang telah masuk ke jejaring sosial itu sejak 2011.


CEO Path Dave Morin mengkonfirmasi telah merampungkan transaksi setelah menjalin pembicaraan panjang sejak tahun lalu. "Kami berada dalam situasi yang sulit setelah tahun 2013 yang begitu menantang," ujar Dave.


Suntikan dana ini telah membuat Bakrie menjadi salah satu investor terbesar di Path di antara para investor lainnya seperti Greylock Partners, Kleiner Perkins, Index Ventures, Insight Venture Partners, Redpoint Venture Partners, dan First Round Capital.


Path sendiri berturut-turut mulai mendapat suntikan dana dari para pemodal sejak 2011 lalu dengan dana US$ 10 juta. Kemudian di tahun berikutnya kembali mendapatkan dana segar US$ 30 juta.


Path yang memiliki 23 juta pengguna di seluruh dunia, saat ini diperkirakan memiliki nilai kapitalisasi pasar US$ 250 juta atau setara Rp 3 triliun lebih. Di Indonesia, Path lumayan populer. CEO Path Dave Morin bahkan pernah berucap, meskipun pengguna Path di Indonesia hanya 4 juta, namun mendominasi 30% trafik, termasuk yang paling aktif di dunia.


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dari 20.000, Hanya 200 Toko Tanah Abang Yang Rutin Bayar Pajak

Jakarta -Masih banyak toko di Pusat Perbelanjaan Grosir Pakaian Tanah Abang, Jakarta, yang belum membayar pajak. Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dari 20.000 toko yang ada, baru 200 toko yang rutin membayar pajak setiap tahun.

"Nambah sih sedikit, karena kita nggak ada orang juga di sana. Problem kita yang tadi saya bilang, kita sudah perbaiki aturannya yang lebih simpel. Di sana itu ada 20.000 wajib pajak gedung Tanah Abang. Kita deteksi itu semua, tetapi yang baru bayar hanya 200," ungkap Dirjen Pajak Fuad Rahmany saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (11/01/2014).


Salah satu sebab minimnya toko yang membayar pajak adalah, sedikitnya jumlah pegawai pemeriksa Ditjen Pajak. Walaupun tidak merinci detil berapa total potensi kerugian negara, Fuad mengaku cukup besar.


"Tetapi kita memang butuh orang. Hanya 1 orang pegawai kita di Tanah Abang. Potensi lost-nya (kehilangan penerimaan pajak) cukup besar, tetapi saya belum ada hitungannya," ujarnya.


Di tahun ini, Fuad mentargetkan penerimaan pajak dari pemilik toko Tanah Abang akan meningkat. Apalagi para pedagang Usaha Kecil Menengah (UKM) bakal dikenai pajak penghasilan sebesar 1%, untuk yang omzetnya maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Ini berlaku juga untuk pedagang di Pasar Tanah Abang, yang merupakan pusat barang grosir terbesar di Indonesia.


"Kita harap ada peningkatan di tahun ini karena ada aturan PPh final yang baru," tegasnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Tanam Rp 304 Miliar di Path, Ini Penjelasan Anindya Bakrie

Jakarta -Grup Bakrie melakukan investasi dengan menanam modal ke situs jejaring Path senilai US$ 25 juta atau sekitar Rp 304 miliar. Apa alasan Bakrie berinvestasi di Path?

CEO Bakrie yaitu Anindya Bakrie mengatakan, investasi tersebut adalah bagian dari usaha Grup Bakrie membuat masyarakat Indonesia makin terkoneksi dan produktif.


"Ini bagian dari ikhtiar membuat masyarakat Indonesia semakin tekoneksi dan produktif. Mengingat kita salah satu pengguna Path terbesar," ujar Anindya dalam akun Twitternya @anindyabakrie, Sabtu (11/1/2014).


Anin mengatakan, Grup Bakrie mengajak masyarakat Indonesia termasuk pengusaha muda, ikut dalam perkembangan industri teknologi dan jaringan dunia.


"Kami hanya bagian kecil dari banyak investor Path," ujar Anin.


Path mendapat US$ 25 juta atau sekitar Rp 304 miliar dari Grup Bakrie Global. Jumlah ini setara dengan 38,5% dari total investasi US$ 65 juta yang telah masuk ke jejaring sosial itu sejak 2011.


CEO Path Dave Morin mengkonfirmasi telah merampungkan transaksi setelah menjalin pembicaraan panjang sejak tahun lalu. "Kami berada dalam situasi yang sulit setelah tahun 2013 yang begitu menantang," ujar Dave.


Suntikan dana ini telah membuat Bakrie menjadi salah satu investor terbesar di Path di antara para investor lainnya seperti Greylock Partners, Kleiner Perkins, Index Ventures, Insight Venture Partners, Redpoint Venture Partners, dan First Round Capital.


Path sendiri berturut-turut mulai mendapat suntikan dana dari para pemodal sejak 2011 lalu dengan dana US$ 10 juta. Kemudian di tahun berikutnya kembali mendapatkan dana segar US$ 30 juta.


Path yang memiliki 23 juta pengguna di seluruh dunia, saat ini diperkirakan memiliki nilai kapitalisasi pasar US$ 250 juta atau setara Rp 3 triliun lebih. Di Indonesia, Path lumayan populer. CEO Path Dave Morin bahkan pernah berucap, meskipun pengguna Path di Indonesia hanya 4 juta, namun mendominasi 30% trafik, termasuk yang paling aktif di dunia.


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Di Halim Ada Parkir Inap, Tapi Cuma Untuk 15 Mobil

Jakarta -Sejak kemarin, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta dibuka sebagai bandara yang melayani penerbangan komersil. Namun fasilitas di bandara ini memang masih terbatas. Sebut saja soal parkir inap kendaraan mobil yang masih minim.

Manajer Parkir Bandara Halim Zulfi Rinaldi mengatakan, saat ini parkir inap di Bandara Halim masih terbatas untuk 15 mobil. Pihak PT Angkasa Pura II selaku operator bandara ini belum berencana menambah kapasitas parkir inap.


"Sebenarnya parkir inap untuk mobil ada, tapi jumlahnya cuma 15 mobil. Terkait dengan penambahan dan pembangunan parkir inap untuk saat ini belum ada pembahasan," ujar Zulfi kepada detikFinance, Sabtu (11/1/2014).


Sementara untuk motor, Zulfi mengatakan, tidak ada sarana parkir inap untuk motor. "Untuk motor memang tidak boleh parkir inap, karena memang jarang juga. Selain itu yang parkir motor sebagian besar adalah karayawan bandara Halim," ujar Zulfi.


Pasca pembukaan Bandara Halim sebagai bandara komersil, jumlah kendaraan yang parkir akan terus meningkat. Saat ini baru maskapai penerbangan Citilink yang terbang lewat Halim. Rencananya pada Februari dan Maret nanti, Garuda Indonesia dan AirAsia akan mengalihkan juga sebagian penerbangannya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Halim.


Untuk itu, pihak Angkasa Pura II berencana menambah kapasitas parkir baik mobil ataupun motor. Meski begitu, dalam 2 hari ini masih belum ada kendala soal kepadatan parkir.


"Tapi over capacity pasti akan terjadi jika sudah ada tambahan penerbangan. Rencana pembangunan parkir memang ada. Tapi masih harus menunggu kajian analisis parkir. Ini saya diberikan waktu seminggu oleh Pak Direktur untuk membuat kajian analisis tersebut sebagai rancangan pembangunan dan penambahan parkir mobil. Semoga saja nanti kajiannya akan cepat untuk dapat diselesaikan. Sehingga nanti dapat diajukan untuk rancangan pembangunan parkir bandara," papar Zulfi.


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Penerimaan Pajak Tak Capai Target, Dirjen: Kami Kekurangan 60.000 Pegawai

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak baru 2 kali mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dalam 11 tahun terakhir. Padahal potensi penerimaan pajak cukup besar di Indonesia. Apa alasannya?

"Wajib pajak jumlahnya terus meningkat, jumlah ideal pegawai pajak 95.000 orang. Kita kekurangan 60.000 pegawai," ungkap Dirjen Pajak Fuad Rahmany di sebuah diskusi soal pajak di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (11/1/2014).


Hingga kini, jumlah pegawai yang ada di Ditjen Pajak baru mencapai 31.000 pegawai. Dari jumlah itu, hanya 4.000 pegawai yang berkedudukan sebagai penagih dan 6.000 lainnya sebagai pemeriksa.


"Penambahan jumlah pegawai memang cara jangka pendek dengan jumlah pegawai saat ini 31.000. Dari jumlah itu, (posisi) pemeriksa 6.000 orang sedangkan jumlah tunggakan pajak yang ada di luar itu Rp 80 triliun dengan jumlah penagih hanya 4.000 pegawai. Kita putar otak dan semua bentuk organisasi yang belum tepat. Ini loh hasil analisa kita," imbuhnya.


Selain masalah pegawai, ada masalah lain yang ikut menyebabkan penerimaan pajak mengalami pasang surut. Tetapi masalah itu secara bertahap sudah diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Pajak.


"Potensi pajak kita itu masih besar itu betul dan kita nggak selesai sampai di situ. Bagaimana mendapatkan itu? Apa ada yang mengedrop duit. Tetapi jangan salah intrepretasi, saya ini mau pensiun dan ini sebagai titipan. Saya pasti akan merasakan itu. Kejadiannya masih 2-3 tahun itu. Saya sudah memperbaiki SOP (Standard Operational Procedure), perbaiki database, IT, dan peningkatan produktivitas lalu kita bikin segmentasi sehingga mengurangi beban kita," tuturnya.


Di tahun ini, Ditjen Pajak mendapatkan tambahan 2.000 pegawai padahal Fuad meminta tambahan 10.000 pegawai pajak.


"Faktanya memang bukan di Kemenkeu, Kemenkeu sudah yes, ada kementerian lain yang katakan no. Kami minta 10.000 pegawai hanya diberi baru 2.000," cetusnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pemerintah RI Bakal Jualan Surat Utang Rp 357 Triliun di Tahun Ini

Jakarta -Untuk menutup defisit anggaran, serta membayar utang jatuh tempo, pemerintah Indonesia berencana menerbitkan surat utang berupa surat berharga negara (SBN) dengan nilai Rp 357,96 triliun tahun ini.

Dari nilai tersebut, sebanyak Rp 205,07 triliun, digunakan untuk murni pembiayaan defisit anggaran tahun ini. Sisanya adalah untuk membayar utang jatuh tempo atau refinancing.


Dikutip dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang Negara, Sabtu (11/1/2014), di awal 2014, pemerintah telah melakukan transaksi penerbitan SBN non tradable secara private placement dengan rincian, Rp 12,4 triliun dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN) seri SPNNT20140303, dan Rp 3 triliun dalam bentuk surat berharga syariah negara seri SDHI 2020 C berjangka waktu 6 tahun.


"Perlu kami sampaikan, penerbitan SPNNT20140303 adalah dalam rangka pendalaman pasar dan pengelolaan kas, dengan tenor 2 bulan. Ini akan jatuh tempo pada 3 Maret 2014," demikian pernyataan Ditjen Pengelolaan Utang.


Selain itu juga disebutkan, pemerintah merencanakan pengalihan sebagian target penerbitan SBN Rp 6,55 triliun menjadi pinjaman program.


Untuk tahun 2013 lalu, pemerintah telah menambah utang baru senilai Rp 232,7 triliun untuk menutupi defisit anggaran yang nilainya mencapai Rp 224,2 triliun atau 2,38% dari PDB.


Secara total, hingga November 2013, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 2.354,54 triliun. Jumlah utang ini naik naik Rp 77,6 triliun dibandingkan dengan posisi Oktober 2013 yang sebesar Rp 2,276,98 triliun.


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Sempat Mati Suri, Bank HIPMI Jaya Dibangkitkan Lagi Bermodal Rp 2,2 M

Jakarta -Himpunan Pengusaha Muda Indonesia bagian Jakarta (HIPMI Jaya) hari ini membangkitkan Bank HIPMI Jaya yang sempat mati suri sejak awal beroperasi 1997 lalu. Meski dengan bermodal Rp 2,2 miliar saja, bank berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini coba dibangkitkan.

Komisaris Utama Bank HIPMI Jaya yaitu Hariyadi Sukamdano mengatakan, bank ini sejak beroperasi di 1997 banyak menemui kendala dan hambatan, sehingga kurang berkembang bisnisnya.


"Sejak Oktober lalu, saya inisiator untuk melakukan perubahan. Saya merevisi manajemen, kemudian mengajak HIPMI Jaya bekerjasama. BPR ini memang untuk kepentingan bersama. Cita-citanya dari anggota HIPMI Jaya untuk anggota HIPMI Jaya," ujar Hariyadi dalam peluncuran bank ini berbarengan dengan musyawarah daerah HIPMI Jaya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (11/1/2014).


Hariyadi mengatakan, bank ini ditargetkan untuk beroperasi juga di seluruh Indonesia. Namun dalam 2 tahun ke depan, bank ini akan dikuatkan untuk beroperasi di ibu kota dulu.


"Saat ini modalnya Rp 2,2 miliar, dengan jumlah nasabah 300-an. Memang masih kecil, target jangka pendeknya adalah kita bisa tingkatkan modal menjadi Rp 5 miliar," jelas Hariyadi.


Pemilihan Ketua HIPMI Jaya Baru


Pada kesempatan musyawarah daerah ini, HIPMI Jaya juga melakukan pemilihan ketua umum baru. Ada 5 calon yang akan bertarung untuk memperebutkan posisi tersebut.


Adapun kelima calon tersebut adalah:



  1. Rishi Wahab

  2. Yuke Yurike

  3. Pank Agung Pamungkas

  4. Irnando Nainggolan

  5. Rama Datau


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Di Halim Ada Parkir Inap, Tapi Cuma Untuk 15 Mobil

Jakarta -Sejak kemarin, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta dibuka sebagai bandara yang melayani penerbangan komersil. Namun fasilitas di bandara ini memang masih terbatas. Sebut saja soal parkir inap kendaraan mobil yang masih minim.

Manajer Parkir Bandara Halim Zulfi Rinaldi mengatakan, saat ini parkir inap di Bandara Halim masih terbatas untuk 15 mobil. Pihak PT Angkasa Pura II selaku operator bandara ini belum berencana menambah kapasitas parkir inap.


"Sebenarnya parkir inap untuk mobil ada, tapi jumlahnya cuma 15 mobil. Terkait dengan penambahan dan pembangunan parkir inap untuk saat ini belum ada pembahasan," ujar Zulfi kepada detikFinance, Sabtu (11/1/2014).


Sementara untuk motor, Zulfi mengatakan, tidak ada sarana parkir inap untuk motor. "Untuk motor memang tidak boleh parkir inap, karena memang jarang juga. Selain itu yang parkir motor sebagian besar adalah karayawan bandara Halim," ujar Zulfi.


Pasca pembukaan Bandara Halim sebagai bandara komersil, jumlah kendaraan yang parkir akan terus meningkat. Saat ini baru maskapai penerbangan Citilink yang terbang lewat Halim. Rencananya pada Februari dan Maret nanti, Garuda Indonesia dan AirAsia akan mengalihkan juga sebagian penerbangannya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Halim.


Untuk itu, pihak Angkasa Pura II berencana menambah kapasitas parkir baik mobil ataupun motor. Meski begitu, dalam 2 hari ini masih belum ada kendala soal kepadatan parkir.


"Tapi over capacity pasti akan terjadi jika sudah ada tambahan penerbangan. Rencana pembangunan parkir memang ada. Tapi masih harus menunggu kajian analisis parkir. Ini saya diberikan waktu seminggu oleh Pak Direktur untuk membuat kajian analisis tersebut sebagai rancangan pembangunan dan penambahan parkir mobil. Semoga saja nanti kajiannya akan cepat untuk dapat diselesaikan. Sehingga nanti dapat diajukan untuk rancangan pembangunan parkir bandara," papar Zulfi.


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Penerimaan Pajak Tak Capai Target, Dirjen: Kami Kekurangan 60.000 Pegawai

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak baru 2 kali mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dalam 11 tahun terakhir. Padahal potensi penerimaan pajak cukup besar di Indonesia. Apa alasannya?

"Wajib pajak jumlahnya terus meningkat, jumlah ideal pegawai pajak 95.000 orang. Kita kekurangan 60.000 pegawai," ungkap Dirjen Pajak Fuad Rahmani di sebuah diskusi soal pajak di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (11/1/2014).


Hingga kini, jumlah pegawai yang ada di Ditjen Pajak baru mencapai 31.000 pegawai. Dari jumlah itu, hanya 4.000 pegawai yang berkedudukan sebagai penagih dan 6.000 lainnya sebagai pemeriksa.


"Penambahan jumlah pegawai memang cara jangka pendek dengan jumlah pegawai saat ini 31.000. Dari jumlah itu, (posisi) pemeriksa 6.000 orang sedangkan jumlah tunggakan pajak yang ada di luar itu Rp 80 triliun dengan jumlah penagih hanya 4.000 pegawai. Kita putar otak dan semua bentuk organisasi yang belum tepat. Ini loh hasil analisa kita," imbuhnya.


Selain masalah pegawai, ada masalah lain yang ikut menyebabkan penerimaan pajak mengalami pasang surut. Tetapi masalah itu secara bertahap sudah diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Pajak.


"Potensi pajak kita itu masih besar itu betul dan kita nggak selesai sampai di situ. Bagaimana mendapatkan itu? Apa ada yang mengedrop duit. Tetapi jangan salah intrepretasi, saya ini mau pensiun dan ini sebagai titipan. Saya pasti akan merasakan itu. Kejadiannya masih 2-3 tahun itu. Saya sudah memperbaiki SOP (Standard Operational Procedure), perbaiki database, IT, dan peningkatan produktivitas lalu kita bikin segmentasi sehingga mengurangi beban kita," tuturnya.


Di tahun ini, Ditjen Pajak mendapatkan tambahan 2.000 pegawai padahal Fuad meminta tambahan 10.000 pegawai pajak.


"Faktanya memang bukan di Kemenkeu, Kemenkeu sudah yes, ada kementerian lain yang katakan no. Kami minta 10.000 pegawai hanya diberi baru 2.000," cetusnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Sempat Mati Suri, Bank HIPMI Jaya Dibangkitkan Lagi Bermodal Rp 2,2 M

Jakarta -Himpunan Pengusaha Muda Indonesia bagian Jakarta (HIPMI Jaya) hari ini membangkitkan Bank HIPMI Jaya yang sempat mati suri sejak awal beroperasi 1997 lalu. Meski dengan bermodal Rp 2,2 miliar saja, bank berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini coba dibangkitkan.

Komisaris Utama Bank HIPMI Jaya yaitu Hariyadi Sukamdano mengatakan, bank ini sejak beroperasi di 1997 banyak menemui kendala dan hambatan, sehingga kurang berkembang bisnisnya.


"Sejak Oktober lalu, saya inisiator untuk melakukan perubahan. Saya merevisi manajemen, kemudian mengajak HIPMI Jaya bekerjasama. BPR ini memang untuk kepentingan bersama. Cita-citanya dari anggota HIPMI Jaya untuk anggota HIPMI Jaya," ujar Hariyadi dalam peluncuran bank ini berbarengan dengan musyawarah daerah HIPMI Jaya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (11/1/2014).


Hariyadi mengatakan, bank ini ditargetkan untuk beroperasi juga di seluruh Indonesia. Namun dalam 2 tahun ke depan, bank ini akan dikuatkan untuk beroperasi di ibu kota dulu.


"Saat ini modalnya Rp 2,2 miliar, dengan jumlah nasabah 300-an. Memang masih kecil, target jangka pendeknya adalah kita bisa tingkatkan modal menjadi Rp 5 miliar," jelas Hariyadi.


Pemilihan Ketua HIPMI Jaya Baru


Pada kesempatan musyawarah daerah ini, HIPMI Jaya juga melakukan pemilihan ketua umum baru. Ada 5 calon yang akan bertarung untuk memperebutkan posisi tersebut.


Adapun kelima calon tersebut adalah:



  1. Rishi Wahab

  2. Yuke Yurike

  3. Pank Agung Pamungkas

  4. Irnando Nainggolan

  5. Rama Datau


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»