Harga BBM Turun, Pengusaha Enggan Turunkan Tarif Angkutan

Jakarta -Pemerintah telah menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar turun. Harga Premium turun dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter, sementara Solar turun dari Rp 7.500/liter menjadi Rp 7.250/liter.

Penurunan harga BBM ini tidak lantas membuat para pengusaha transportasi yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) mau menurunkan tarif angkutan umum.

Ketua Dewan Pengurus Organda DKI Jakarta Safruan Sinungan mengatakan, besaran penurunan harga BBM saat ini tidak akan menutup biaya operasional perusahaan angkutan umum. Atas dasar itu, penurunan tarif angkutan umum belum bisa dilakukan.

"Penurunan harga BBM belum berdampak ke tarif angkutan umum. Sulit untuk bisa menurunkan tarif," katanya kepada detikFinance, Minggu (4/1/2015).

Safruan menjelaskan, banyak hal yang harus diperhatikan pengusaha untuk bisa menurunkan tarif angkutan, salah satunya adalah harga BBM. Namun, poin lain yang juga menjadi pertimbangan adalah harga suku cadang atau sparepart yang terus naik mengikuti penguatan dolar Amerika Serikat (AS).

"Pertimbangan kita tidak hanya harga BBM, tapi ada kenaikan suku cadang atau sparepart akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sparepart kan impor, jadi berpengaruh kalau rupiah melemah," katanya.

Selain itu, biaya operasional perusahaan juga perlu diperhatikan. Apalagi dengan kenaikan tarif listrik, tentu akan membebani biaya operasional perusahaan. Ditambah lagi harus ada keniakan gaji karyawan setiap tahunnya.

"Biaya operasional perusahaan seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan lain-lain juga diperhitungkan. Jadi dalam hitungan kami, penurunan harga BBM belum memungkinkan untuk kita menurunkan tarif angkutan umum," tegasnya.

(drk/hds)

readmore »»  

Harga BBM Sudah Turun, Tapi Tarif Angkutan Sulit Mengikuti

Jakarta -Kebijakan pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar sepertinya akan membantu pengendalian inflasi. Diperkirakan, angka inflasi akan bisa ditekan di kisaran 6-8% secara tahunan atau year on year (yoy), bahkan pada Desember 2015 inflasi bisa lebih rendah di bawah 5% secara yoy.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan penghapusan subsidi BBM jenis Premium dan menurunkan harganya dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter. Sementara Solar masih tetap mendapatkan jatah subsidi sebesar Rp 1.000 per liter. Harga solar pun diturunkan dari Rp 7.500/liter menjadi Rp 7.250/liter.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) David Sumual menyebutkan, kebijakan pemerintah tersebut akan menekan angka inflasi tahun ini. Anggaran pemerintah terkait subsidi tidak lagi fluktuatif mengikuti harga minyak dunia.

"Sepanjang tahun ini, inflasi akan berada di kisaran 6-8%. Akhir tahun atau Desember inflasi secara tahunan akan lebih rendah di bawah 5%,” ujarnya kepada detikFinance, Minggu (4/1/2015).

Menurut dia, puncak inflasi sudah terjadi pada Desember 2014 sebagai dampak dari kenaikan harga BBM yang dilakukan pada November 2014. Tahun ini, inflasi diperkirakan akan lebih stabil.

"Puncak inflasi ada di Desember kemarin yang mencapai 2,46% secara month on month dan 8,36% secara year to year. Biasanya kenaikan harga BBM pada November lalu itu dimanfaatkan untuk ramai-ramai menaikkan harga," sebut David.

David menyebutkan, semestinya akan ada penyesuaian harga-harga barang maupun tarif transportasi umum. Harga-harga yang sempat naik sekarang bisa diturunkan.

"Asosiasi bilang harga sparepart naik sehingga tarif transportasi sulit diturunkan kembali. Harusnya dengan penurunan harga BBM, harga makanan dan tarif transportasi juga ikut turun. Tapi ya itu, kalau sudah naik sulit turun kembali," tegasnya.

(drk/hds)

readmore »»  

Subsidi Premium Dicabut, Ekonom BCA: Market Menyambut Positif

Jakarta -Pemerintah telah menetapkan kebijakan menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Karena Premium sudah mengikuti mekanisme pasar, kini harganya menjadi menjadi Rp 7.600/liter dari sebelumnya Rp 8.500/liter.

Untuk BBM diesel atau Solar, pemerintah masih memberikan subsidi tetap (fixed subsidy) Rp 1.000/liter. Kini harga Solar menjadi Rp 7.250/liter, turun dari sebelumnya Rp 7.500/liter.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) David Sumual menilai, pelaku pasar menyambut positif kebijakan pemerintah tersebut. Melalui kebijakan itu, ruang fiskal pemerintah semakin longgar sehingga akan mudah mendorong pembangunan infrastruktur.

"Sudah diekspektasi, market menyambut positif dan menerima kebijakan pemerintah. Risiko fiskal berkurang,” kata dia saat dihubungi detikFinance, Minggu (4/1/2015).

David menjelaskan, dana penghapusan subsidi Premium bisa dialikan ke sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. Bila infrastruktur berjalan baik, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Budget untuk subsidi BBM tidak lagi fluktuatif akibat naik turunnya harga minyak dunia. Inflasi tidak akan melonjak. Ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik asalkan pemerintah bisa membelanjakan dananya dengan baik,” jelas dia.

Untuk itu, David menyebutkan pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bergerak di kisaran angka 5-5,5%.

"Pertumbuhan ekonomi tergantung kemampuan pemerintah membelanjakan anggarannya seperti infrastruktur yang memberi daya dorong tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau bisa direalisasikan dengan baik, diprediksikan bisa di kisaran 5-5,5%," paparnya.

(drk/hds)

readmore »»  

Pemerintah Rusia Turunkan Harga Vodka 16% Mulai Bulan Depan

London -Di tengah guncangan ekonomi yang melanda Rusia, ada kabar gembira bagi rakyat Negeri Beruang Merah. Pemerintah Rusia memutuskan harga minuman keras (miras) jenis vodka turun sekitar 16% bulan depan.

Seperti dikutip dari CNN, Minggu (4/1/2015), badan pemerintah yang mengatur peredaran minuman beralkohol di Rusia menyebutkan harga jual vodka akan diturunkan sekitar 16% pada Februari 2015. Kebijakan ini sebenarnya agak bertolak belakang dengan rencana pemerintah yang ingin menurunkan konsumsi miras dengan menaikkan pajak dan melarang iklan.

Namun dengan inflasi di Rusia yang mendekati 10% dan mata uang ruble yang melemah lebih dari 40% sepanjang tahun lalu, membuat pemerintah menempuh langkah memangkas harga vodka.

Kabar penurunan harga vodka diawali dengan kekhawatiran Presiden Vladimir Putin. Pekan lalu, Putin menyebutkan bahwa harga vodka yang mahal membuat masyarakat beralih ke minuman lebih murah yang belum sepenuhnya diatur dan dikenakan pajak. Selain itu, mahalnya harga vodka membuat pasar gelap minuman ini menjadi marak.

Dalam beberapa tahun terakhir, harga vodka di Rusia memang naik cukup tajam. Pada 2013, harga miras naik sampai 15% yang berdampak pada penurunan konsumsi.

Konsumsi vodka di Rusia pada 2013 tercatat hampir 1,2 miliar liter. Turun 13% dibandingkan setahun sebelumnya.

Di Rusia, miras merupakan salah satu masalah serius. Hampir 500.000 nyawa melayang setiap tahunnya karena minuman beralkohol. Miras juga bertanggung jawab atas sepertiga kejahatan di negara tersebut.

"Konsumsi alhokol di Rusia merupakan salah satu yang paling berisiko di dunia. Banyak orang yang minum terlalu banyak di Rusia," sebut laporan Euromonitor.

(hds/hds)

readmore »»  

Wall Street Belum 'Panas' di Perdagangan Perdana 2015

New York -Mengawali perdagangan 2015, bursa saham Amerika Serikat (AS) berjalan datar. Para pelaku pasar sepertinya baru akan 'panas' pada awal pekan depan.

Mengutip kantor berita AFP, Minggu (4/1/2015), Indeks Dow Jones Industrial Average pada perdagangan 2 Januari 2015 ditutup hanya naik 9,92 poin (0,06%) ke posisi 17.832,99. Sementara Indeks S&P 500 turun tipis 0,7 poin (0,03%) menjadi 2.058,2, lalu Indeks Nasdaq sedikit melemah 9,24 poin (0,2%) menjadi 4,726.81.

Kemudian imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun dari 2,17% menjadi 2,12%. Yield obligasi tenor 30 tahun juga turun dari 2,75% menjadi 2,69%.

"Perdagangan yang sebenarnya baru dimulai Senin," ujar Dan Greenhaus, Chief Global Strategist BTIG. Dia menyebutkan bahwa bursa saham tahun ini akan diwarnai dengan sentimen perlambatan ekonomi di Eropa dan negara-negara berkembang (emerging countries), penurunan harga minyak, dan rencana kebijakan kenaikan suku bunga bank sentral AS The Federal Reserves/The Fed.

Peter Cardillo, Chief Market Economist Rockwell Global Capital, memperkirakan bursa saham AS pada 2015 masih akan moncer. Namun ada pula kemungkinan koreksi.

"Kita sepertinya akan melihat pasar kembali bullish di tahun ini. Meski demikian, potensi koreksi akan tetap ada dan bisa jadi lebih tajam dibandingkan 2014," kata Cardillo.

(hds/hds)

readmore »»  

Ingin Pensiun 5 Tahun Lagi? Yuk, Atur Keuangannya

Jakarta - Sebagai pekerja, tentu suatu saat kita semua ingin beristirahat. Usia pensiun, itu istilah umumnya. Pensiun bisa jatuh di usia yang beragam, seperti 55 tahun, 60 tahun, atau mungkin sebelum 40 tahun jika Anda seorang pesepakbola profesional.

Ada baiknya kita merencanakan akan pensiun di usia tertentu, sehingga bisa mempersiapkan kehidupan setelah tidak lagi aktif bekerja. Jangan sampai setelah pensiun kita tidak punya bekal, yang tentu akan sangat merepotkan.

Apakah Anda berencana untuk pensiun atau akan memasuki usia pensiun 5 tahun dari sekarang? Perencana Keuangan ZAP Finance Ratih Nurmalasari mencoba memaparkan tips mengatur keuangan untuk persiapan masa pensiun seperti dikutip detikFinance dari situs resminya, Minggu (4/1/2015):

readmore »»  

Lebih Aman dan Banyak Insentif, Vietnam Dipilih oleh Investor Asing

Jakarta -Negara Vietnam kini mulai dilirik sebagai tempat yang paling aman dan nyaman bagi para investor berinvestasi. Pasalnya, di negara tersebut banyak insentif ditawarkan pemerintahnya yang tidak ditawarkan Indonesia.

"Pertama, di Vietnam insentif pemerintah cukup tinggi. Misalnya pemerintah memberikan tanah cuma-cuma kepada investor luasnya 3.000-5.000 meter persegi," ungkap Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikFinance, Sabtu (3/01/2015).

Selain insentif, upah buruh di Vietnam tergolong murah. Rata-rata nilai upah buruh Vietnam per bulan US$ 113 atau lebih rendah ketimbang Indonesia US$ 226 per bulan.

"Upahnya juga cukup murah di Vietnam," sambungnya.

Tidak hanya itu, suasana atau iklim investasi di Vietnam dinilai lebih kondusif dibandingkan Indonesia. Sarman menyatakan, di Vietnam tidak pernah terjadi demostrasi dan mogok buruh yang justru marak terjadi di Indonesia.

"Kedua, di sana iklim investasi sangat konsudif terutama buruh dan gejolak buruh tidak ada. Di sana kepastian hukum jelas," katanya.

Ia menegaskan, itulah sebabnya mengapa banyak industri garmen dan tekstil asal Korea yang merelokasi investasi mereka dari Indonesia ke Vietnam. Selain Vietnam, negara Kamboja juga sudah mulai banyak dilirik calon investor sebagai tempat yang aman dan nyaman berinvestasi.

"Vietnam selalu bayangin kita. Investor yang merasa goyang di kita pasti pindah ke Vietnam. Kamboja juga pertumbuhan (investasi) cukup cepat," tandasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

Ekonomi AS Membaik, RI Punya Peluang Genjot Ekspor Produk Pertanian

Jakarta -Indonesia punya peluang besar terhadap perbaikan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Khususnya dalam eksplorasi produk pertanian untuk kemudian di ekspor.

"Membaiknya ekonomi AS dan menguatnya nilai tukar AS ini justru menguntungkan ekspor industri pertanian, untuk membuat surplus neraca pembayaran Indonesia," ujar Direktur Komersial dan Bisnis Bank Mandiri Tb Sunarso, dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2015).

Sunarso menilai, selain sektor pertanian menarik untuk investasi, komoditas juga memberikan nilai tambah dari AS ke Indonesia. Beberapa komoditas pertanian andalan yang kinerja ekspornya tinggi adalah karet, tekstil dan produk tekstil, elektronik, dan alas kaki, kakao dan kelapa sawit.

Sunarso yang mewakili anggota Forum Alumni Institut Pertanian Bogor menilai sektor pertanian saat ini harus dibangkitkan. Karena ia belajar dari berbagai krisis ekonomi global, pertanian selalu bisa menyelamatkan neraca perdagangan Indonesia.

"Sehingga 2015 ini menjadi momentum untuk mengembangkan industri pertanian," kata Sunarso.

Sunarso juga menghimbau kepada pemerintah untuk mengingat situasi di AS, dimana bank Sentral AS The Fed akan menaikkan suku bunga 3 persen. Hal itu menurut Sunarso mempengaruhi likuiditas yang akan terjadi para kuartal II tahun 2015.

"Dikhawatirkan kenaikan suku bunga The Fed akan berimbas pada tight liquidiy pada kuartal ke II/2015," jelas Sunarso.

(mkl/rrd)

readmore »»  

Pengusaha: Hanya di RI Upah Buruh Naik Karena Demo

Jakarta -Kalangan pengusaha menilai kenaikan upah buruh di Indonesia yang setiap tahun terjadi adalah akibat ulah para buruh. Buruh sengaja melakukan demonstrasi dan mogok besar-besaran agar pemerintah mau menaikan upah. Cara-cara seperti ini yang tidak dilakukan oleh buruh di negara lain.

"Indonesia satu-satunya negara di dunia yang setiap tahun gaji buruhnya naik karena demo buruh," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikFinance, Sabtu (3/01/2015).

Berbeda dengan Indonesia, menurut Sarman banyak negara di luar negeri menentukan besaran nilai upah buruh melalui dialog. Dialog tidak hanya mempertemukan antara perwakilan pengusaha dan pekerja tetapi juga pemerintah. Hal itu karena pemerintah juga bertanggung jawab terhadap nasib hidup buruh seperti pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan hingga perumahan.

"Kalau di negara lain jelas dengan dialog. Kalau dengan demo akan mengganggu investasi yang masuk," imbuhnya.

Namun ia membenarkan, kegiatan aktivitas buruh di luar negeri juga kerap melakukan demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi yang dilakukan bukan untuk meminta kenaikan gaji tetapi meminta perbaikan sistem kehidupan yang layak bagi buruh dari pemerintah.

"Di luar negeri buruhnya demo bukan menuntut upah tetapi mengkritik kebijakan pemerintah seperti penyediaan asurasi bagi buruh," cetusnya.

Sebelumnya sindiran yang sama pernah diungkapkan Dirjen International Labour Organization (ILO)‎ Guy Ryder saat bertemu dengan JK di Kantor Wakil Presiden tahun lalu. Dalam pertemuan itu, Ryder sempat menyinggung demo buruh yang semakin sering dilakukan secara besar-besaran.

"Kami bicarakan soal UMP termasuk soal demonstrasi yang cukup besar di negara kalian,‎" kata Guy Ryder.

‎Menurutnya, pihak pengusaha, pemerintah, dan buruh harus duduk bersama membahas UMP yang kini dipermasalahkan para buruh dan membuat mereka berdemo besar-besaran. Dari pertemuan itu diharapkan akan ada kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak sehingga buruh tak lagi harus berdemo.

"Pengusaha dan para pegawainya harus melakukan dialog secara terbuka dan membicarakan secara bijak bagaimana penyelesainnya dan saya sudah sampaikan ide itu ke Pak JK. Dan saya yakin ke depan tidak akan ada masalah yang sama (demo)," jelasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

Airport Tax dan Tiket Pesawat Digabung, Agen Tiket: Lebih Mudah dan Efisien

Jakarta -Pihak agen penjualan tiket pesawat mengungkapkan keuntungan dan kemudahan pelayanan yang diterima penumpang bila airport tax digabungkan ke dalam tiket pesawat. Sayangnya di dalam negeri baru satu maskapai yang menggabungkan keduanya yaitu Citilink.

Lalu apa saja keuntungan yang diterima penumpang?

"Lebih mudah dong dan lebih efisien waktu. Penumpang tinggal masuk ruang check-in," ungkap Ticketing Arayatour Jagakarsa, Jakarta Selatan Tina kepada detikFinance, Kamis (2/01/2015).

Meski membayar lebih mahal saat membeli tiket pesawat, Tina memastikan penumpang lebih nyaman dan tidak perlu antre kembali di bandara hanya untuk membayar airport tax.

"Penumpang tidak perlu antre lagi," imbuhnya.

Pihaknya sangat setuju jika airport tax digabungkan ke dalam tiket pesawat karena menguntungkan penumpang. Namun di lapangan aturan ini belum bisa diterapkan. Pihak agen penjualan tiket pesawat mengungkapkan belum mengetahui kebijakan ini, karena belum ada pemberitahuan resmi baik dari pihak maskapai maupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Padahal Kemenhub mewajibkan semua perusahaan penerbangan menggabungkan biaya jasa layanan penumpang atau airport tax dengan tiket pesawat sejak 1 Januari 2015.

"Semua keuntungan dari penggabungan airport tax ke dalam tiket pesawat itu penumpang. Penumpang lebih mudah, efisien dan tidak perlu antre lagi di bandara. Begitu," jelasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

27 Perusahaan di DKI yang Tak Sanggup Bayar Upah Mayoritas dari Korea

Jakarta -24 perusahaan dari 27 perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 Rp 2,7 juta/bulan, adalah perusahaan yang berasal dari Korea Selatan.

"Perusahaan Korea Selatan yang minta penangguhan bergerak di industri garmen dan tekstil dan seluruhnya berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing) Korea," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

24 perusahaan asal korea tersebut berdiri di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur. Sayangnya Sarman tak mau menyebut nama ke 24 perusahaan tersebut.

"Nama-namanya ada di kantor, nggak hafal satu per satu. Minggu depan bisa saya kasih," imbuhnya.

Sarman juga menjelaskan alasan ketidakmampuan perusahaan asal Korea itu membayar gaji karyawan sesuai dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2,7 juta/bulan, salah satunya karena faktor melemahnya permintaan produk tesktil dan garmen Indonesia terutama di Amerika dan Uni Eropa. Hal ini akibat krisis global yang belum membaik. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan tarif dasar listrik industri yang terus naik dari tahun ke tahun.

"Kita lihat krisis ekonomi 5 tahun terakhir di Amerika dan Uni Eropa. Hal itu menyebabkan permintaan menurun dan omzet menurun. Orientasi mereka memang ekspor 100%, jadi langsung kena dampak apalagi tarif listrik juga naik yang memicu penambahan beban operasional," jelasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

Saran Untuk Jokowi Agar Investor Tak Kabur Tinggalkan RI

Jakarta -Banyak hal yang masih menjadi tanda tanya dan keraguan bagi investor untuk menancapkan modalnya di Indonesia. Seperti pemerintah yang dinilai labil dalam rencana pembangunan hingga ketidakstabilan politik dalam negeri.

"Kalau proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) jangan poco-poco. Tadinya ingin bangun proyek ini terus ganti lagi. Bingung investor," ungkap Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Emil Elestianto Dardak, kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Emil mengungkapkan, banyak proyek yang direncakan dengan tidak matang, sehingga ketika ada sedikit protes atau hambatan, maka rencana kembali di ubah. Meski seringkali terjadi pada proyek yang menggunakan dana dari APBN atau yang diinisiasi pemerintah.

"Mungkin karena waktunya terlalu sempit. Jadi kalau ada proyek itu yang penting jadi saja. Nggak untuk jangka panjang pemikirannya," jelasnya.

Indonesia telah memiliki rencana jangka menengah panjang. Namun masih tidak komperhensif. Cukup banyak proyek yang dibangun karena indikator adalah kebutuhan publik beberapa tahun sebelumnya. Contohnya Mass Rapid Transit (MRT).

"Indonesia sering merealisasikan apa yang dibutuhkan kemarin," tegas Emil.

Kemudian adalah ketidastabilan politik. Menurut Emil, masalah ini terjadi ketika pergantian pemerintah, baik untuk pusat maupun daerah. Banyak perubahan yang bersifat struktural dan akhirnya membuat investor ragu.

"Kondisi politik Indonesia belum mampu untuk menopang proyek KPS," paparnya.

Masalah lainnya adalah penjaminan risiko, Investor akan merasa nyaman apabila pemerintah bisa memberikan penjaminan secara tertulis dan mengikat khususnya yang terkait dengan fiskal

"Penjaminan itu penting agar investor itu bisa lebih nyaman," terangnya.

(mkl/rrd)

readmore »»  

Lebih Aman dan Banyak Insentif, Vietnam Dipilih oleh Investor Asing

Jakarta -Negara Vietnam kini mulai dilirik sebagai tempat yang paling aman dan nyaman bagi para investor berinvestasi. Pasalnya, di negara tersebut banyak insentif ditawarkan pemerintahnya yang tidak ditawarkan Indonesia.

"Pertama, di Vietnam insentif pemerintah cukup tinggi. Misalnya pemerintah memberikan tanah cuma-cuma kepada investor luasnya 3.000-5.000 meter persegi," ungkap Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikFinance, Sabtu (3/01/2015).

Selain insentif, upah buruh di Vietnam tergolong murah. Rata-rata nilai upah buruh Vietnam per bulan US$ 113 atau lebih rendah ketimbang Indonesia US$ 226 per bulan.

"Upahnya juga cukup murah di Vietnam," sambungnya.

Tidak hanya itu, suasana atau iklim investasi di Vietnam dinilai lebih kondusif dibandingkan Indonesia. Sarman menyatakan, di Vietnam tidak pernah terjadi demostrasi dan mogok buruh yang justru marak terjadi di Indonesia.

"Kedua, di sana iklim investasi sangat konsudif terutama buruh dan gejolak buruh tidak ada. Di sana kepastian hukum jelas," katanya.

Ia menegaskan, itulah sebabnya mengapa banyak industri garmen dan tekstil asal Korea yang merelokasi investasi mereka dari Indonesia ke Vietnam. Selain Vietnam, negara Kamboja juga sudah mulai banyak dilirik calon investor sebagai tempat yang aman dan nyaman berinvestasi.

"Vietnam selalu bayangin kita. Investor yang merasa goyang di kita pasti pindah ke Vietnam. Kamboja juga pertumbuhan (investasi) cukup cepat," tandasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

Lebih Aman dan Banyak Insentif, Investor Asing Pilih Vietnam daripada RI

Jakarta -Negara Vietnam kini mulai dilirik sebagai tempat yang paling aman dan nyaman bagi para investor berinvestasi. Pasalnya, di negara tersebut banyak insentif ditawarkan pemerintahnya yang tidak ditawarkan Indonesia.

"Pertama, di Vietnam insentif pemerintah cukup tinggi. Misalnya pemerintah memberikan tanah cuma-cuma kepada investor luasnya 3.000-5.000 meter persegi," ungkap Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikFinance, Sabtu (3/01/2015).

Selain insentif, upah buruh di Vietnam tergolong murah. Rata-rata nilai upah buruh Vietnam per bulan US$ 113 atau lebih rendah ketimbang Indonesia US$ 226 per bulan.

"Upahnya juga cukup murah di Vietnam," sambungnya.

Tidak hanya itu, suasana atau iklim investasi di Vietnam dinilai lebih kondusif dibandingkan Indonesia. Sarman menyatakan, di Vietnam tidak pernah terjadi demostrasi dan mogok buruh yang justru marak terjadi di Indonesia.

"Kedua, di sana iklim investasi sangat konsudif terutama buruh dan gejolak buruh tidak ada. Di sana kepastian hukum jelas," katanya.

Ia menegaskan, itulah sebabnya mengapa banyak industri garmen dan tekstil asal Korea yang merelokasi investasi mereka dari Indonesia ke Vietnam. Selain Vietnam, negara Kamboja juga sudah mulai banyak dilirik calon investor sebagai tempat yang aman dan nyaman berinvestasi.

"Vietnam selalu bayangin kita. Investor yang merasa goyang di kita pasti pindah ke Vietnam. Kamboja juga pertumbuhan (investasi) cukup cepat," tandasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

Ekonomi AS Membaik, RI Punya Peluang Genjot Ekspor Produk Pertanian

Jakarta -Indonesia punya peluang besar terhadap perbaikan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Khususnya dalam eksplorasi produk pertanian untuk kemudian di ekspor.

"Membaiknya ekonomi AS dan menguatnya nilai tukar AS ini justru menguntungkan ekspor industri pertanian, untuk membuat surplus neraca pembayaran Indonesia," ujar Direktur Komersial dan Bisnis Bank Mandiri Tb Sunarso, dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2015).

Sunarso menilai, selain sektor pertanian menarik untuk investasi, komoditas juga memberikan nilai tambah dari AS ke Indonesia. Beberapa komoditas pertanian andalan yang kinerja ekspornya tinggi adalah karet, tekstil dan produk tekstil, elektronik, dan alas kaki, kakao dan kelapa sawit.

Sunarso yang mewakili anggota Forum Alumni Institut Pertanian Bogor menilai sektor pertanian saat ini harus dibangkitkan. Karena ia belajar dari berbagai krisis ekonomi global, pertanian selalu bisa menyelamatkan neraca perdagangan Indonesia.

"Sehingga 2015 ini menjadi momentum untuk mengembangkan industri pertanian," kata Sunarso.

Sunarso juga menghimbau kepada pemerintah untuk mengingat situasi di AS, dimana bank Sentral AS The Fed akan menaikkan suku bunga 3 persen. Hal itu menurut Sunarso mempengaruhi likuiditas yang akan terjadi para kuartal II tahun 2015.

"Dikhawatirkan kenaikan suku bunga The Fed akan berimbas pada tight liquidiy pada kuartal ke II/2015," jelas Sunarso.

(mkl/rrd)

readmore »»  

Pengusaha: Hanya di RI Upah Buruh Naik Karena Demo

Jakarta -Kalangan pengusaha menilai kenaikan upah buruh di Indonesia yang setiap tahun terjadi adalah akibat ulah para buruh. Buruh sengaja melakukan demonstrasi dan mogok besar-besaran agar pemerintah mau menaikan upah. Cara-cara seperti ini yang tidak dilakukan oleh buruh di negara lain.

"Indonesia satu-satunya negara di dunia yang setiap tahun gaji buruhnya naik karena demo buruh," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikFinance, Sabtu (3/01/2015).

Berbeda dengan Indonesia, menurut Sarman banyak negara di luar negeri menentukan besaran nilai upah buruh melalui dialog. Dialog tidak hanya mempertemukan antara perwakilan pengusaha dan pekerja tetapi juga pemerintah. Hal itu karena pemerintah juga bertanggung jawab terhadap nasib hidup buruh seperti pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan hingga perumahan.

"Kalau di negara lain jelas dengan dialog. Kalau dengan demo akan mengganggu investasi yang masuk," imbuhnya.

Namun ia membenarkan, kegiatan aktivitas buruh di luar negeri juga kerap melakukan demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi yang dilakukan bukan untuk meminta kenaikan gaji tetapi meminta perbaikan sistem kehidupan yang layak bagi buruh dari pemerintah.

"Di luar negeri buruhnya demo bukan menuntut upah tetapi mengkritik kebijakan pemerintah seperti penyediaan asurasi bagi buruh," cetusnya.

Sebelumnya sindiran yang sama pernah diungkapkan Dirjen International Labour Organization (ILO)‎ Guy Ryder saat bertemu dengan JK di Kantor Wakil Presiden tahun lalu. Dalam pertemuan itu, Ryder sempat menyinggung demo buruh yang semakin sering dilakukan secara besar-besaran.

"Kami bicarakan soal UMP termasuk soal demonstrasi yang cukup besar di negara kalian,‎" kata Guy Ryder.

‎Menurutnya, pihak pengusaha, pemerintah, dan buruh harus duduk bersama membahas UMP yang kini dipermasalahkan para buruh dan membuat mereka berdemo besar-besaran. Dari pertemuan itu diharapkan akan ada kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak sehingga buruh tak lagi harus berdemo.

"Pengusaha dan para pegawainya harus melakukan dialog secara terbuka dan membicarakan secara bijak bagaimana penyelesainnya dan saya sudah sampaikan ide itu ke Pak JK. Dan saya yakin ke depan tidak akan ada masalah yang sama (demo)," jelasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

Airport Tax dan Tiket Pesawat Digabung, Agen Tiket: Lebih Mudah dan Efisien

Jakarta -Pihak agen penjualan tiket pesawat mengungkapkan keuntungan dan kemudahan pelayanan yang diterima penumpang bila airport tax digabungkan ke dalam tiket pesawat. Sayangnya di dalam negeri baru satu maskapai yang menggabungkan keduanya yaitu Citilink.

Lalu apa saja keuntungan yang diterima penumpang?

"Lebih mudah dong dan lebih efisien waktu. Penumpang tinggal masuk ruang check-in," ungkap Ticketing Arayatour Jagakarsa, Jakarta Selatan Tina kepada detikFinance, Kamis (2/01/2015).

Meski membayar lebih mahal saat membeli tiket pesawat, Tina memastikan penumpang lebih nyaman dan tidak perlu antre kembali di bandara hanya untuk membayar airport tax.

"Penumpang tidak perlu antre lagi," imbuhnya.

Pihaknya sangat setuju jika airport tax digabungkan ke dalam tiket pesawat karena menguntungkan penumpang. Namun di lapangan aturan ini belum bisa diterapkan. Pihak agen penjualan tiket pesawat mengungkapkan belum mengetahui kebijakan ini, karena belum ada pemberitahuan resmi baik dari pihak maskapai maupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Padahal Kemenhub mewajibkan semua perusahaan penerbangan menggabungkan biaya jasa layanan penumpang atau airport tax dengan tiket pesawat sejak 1 Januari 2015.

"Semua keuntungan dari penggabungan airport tax ke dalam tiket pesawat itu penumpang. Penumpang lebih mudah, efisien dan tidak perlu antre lagi di bandara. Begitu," jelasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

27 Perusahaan di DKI yang Tak Sanggup Bayar Upah Mayoritas dari Korea

Jakarta -24 perusahaan dari 27 perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 Rp 2,7 juta/bulan, adalah perusahaan yang berasal dari Korea Selatan.

"Perusahaan Korea Selatan yang minta penangguhan bergerak di industri garmen dan tekstil dan seluruhnya berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing) Korea," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

24 perusahaan asal korea tersebut berdiri di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur. Sayangnya Sarman tak mau menyebut nama ke 24 perusahaan tersebut.

"Nama-namanya ada di kantor, nggak hafal satu per satu. Minggu depan bisa saya kasih," imbuhnya.

Sarman juga menjelaskan alasan ketidakmampuan perusahaan asal Korea itu membayar gaji karyawan sesuai dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2,7 juta/bulan, salah satunya karena faktor melemahnya permintaan produk tesktil dan garmen Indonesia terutama di Amerika dan Uni Eropa. Hal ini akibat krisis global yang belum membaik. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan tarif dasar listrik industri yang terus naik dari tahun ke tahun.

"Kita lihat krisis ekonomi 5 tahun terakhir di Amerika dan Uni Eropa. Hal itu menyebabkan permintaan menurun dan omzet menurun. Orientasi mereka memang ekspor 100%, jadi langsung kena dampak apalagi tarif listrik juga naik yang memicu penambahan beban operasional," jelasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

Saran Untuk Jokowi Agar Investor Tak Kabur Tinggalkan RI

Jakarta -Banyak hal yang masih menjadi tanda tanya dan keraguan bagi investor untuk menancapkan modalnya di Indonesia. Seperti pemerintah yang dinilai labil dalam rencana pembangunan hingga ketidakstabilan politik dalam negeri.

"Kalau proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) jangan poco-poco. Tadinya ingin bangun proyek ini terus ganti lagi. Bingung investor," ungkap Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Emil Elestianto Dardak, kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Emil mengungkapkan, banyak proyek yang direncakan dengan tidak matang, sehingga ketika ada sedikit protes atau hambatan, maka rencana kembali di ubah. Meski seringkali terjadi pada proyek yang menggunakan dana dari APBN atau yang diinisiasi pemerintah.

"Mungkin karena waktunya terlalu sempit. Jadi kalau ada proyek itu yang penting jadi saja. Nggak untuk jangka panjang pemikirannya," jelasnya.

Indonesia telah memiliki rencana jangka menengah panjang. Namun masih tidak komperhensif. Cukup banyak proyek yang dibangun karena indikator adalah kebutuhan publik beberapa tahun sebelumnya. Contohnya Mass Rapid Transit (MRT).

"Indonesia sering merealisasikan apa yang dibutuhkan kemarin," tegas Emil.

Kemudian adalah ketidastabilan politik. Menurut Emil, masalah ini terjadi ketika pergantian pemerintah, baik untuk pusat maupun daerah. Banyak perubahan yang bersifat struktural dan akhirnya membuat investor ragu.

"Kondisi politik Indonesia belum mampu untuk menopang proyek KPS," paparnya.

Masalah lainnya adalah penjaminan risiko, Investor akan merasa nyaman apabila pemerintah bisa memberikan penjaminan secara tertulis dan mengikat khususnya yang terkait dengan fiskal

"Penjaminan itu penting agar investor itu bisa lebih nyaman," terangnya.

(mkl/rrd)

readmore »»  

Tak Sanggup Bayar Upah Rp 2,7 Juta/Bulan, 27 Perusahaan di DKI Minta Penangguhan

Jakarta -Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta telah menerima laporan perusahaan yang tidak sanggup membayar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan. Hingga akhir Desember 2014 tercatat ada 27 perusahaan yang mengajukan penangguhan, paling banyak berasal dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur.

"Update terakhir hingga 31 Desember 2014 ada 27 perusahaan. 24 perusahaan dari KBN sisanya dari luar KBN," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Sarman mengatakan, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan menurun dibandingkan tahun 2014 lalu. Tercatat tahun lalu ada 50 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMP 2014. Namun setelah dilakukan penelitian kelengkapan administrasi hanya 16 perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk diverifikasi dimana 14 perusahaan lolos verfikasi dan 2 lainnya ditinjau ulang.

Adapun beberapa penilaian teknis yang dinilai dewan pengupahan DKI Jakarta apakah perusahaan tersebut layak menerima penangguhan atau tidak seperti:

• Laporan rugi-laba yang sudah diperiksa oleh lembaga independen yang kompeten,


• Gambaran mengenai bisnis 2 tahun terakhir dan 2 tahun ke depan,


• Adanya berita acara persetujuan antara managemen perusahaan dan serikat pekerja di perusahaan tersebut.

"Setelah itu, nantinya berkasnya kita periksa lalu kita juga akan turun survei dari perusahaan tersebut dan berdialog dengan pihak perusahaan dan serikat pekerja, apakah layak diberikan penangguhan atau tidak. Kalau layak, surat penagguhan akan diajukan ke gubernur dan diberikan SK (Surat Keputusan)," jelasnya.

Menurut catatan Kadin DKI Jakarta, 14 perusahaan yang disetujui penangguhan tahun lalu antara lain PT Rismar Daewoo Apparel, PT Tainan Enterprises, PT Dong Kwang Printing, PT Yeon Heung Megasari, PT Doosan Cipta Busana Jaya, PT Bangun Busana Maju, PT Harapan Busana Apparel, PT Molax International, PT Dong Yo Embroidery, PT Good Guys, PT Winner International, PT Gunung Abadi, PT Poongin Indonesia, dan PT Kahoindah Citragarment. Adapun dua perusahaan yang dilakukan verifikasi ulang yaitu PT Hansoll dan PT Amos.

(wij/rrd)

readmore »»  

Harganya Anjlok, Pemerintah Masih Bebaskan Bea Keluar Sawit

Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih memberlakukan pembebasan bea keluar (BK) atas ekspor sawit dan turunannya termasuk CPO (Crude Palm Oil) periode Januari 2015. Pembebasan BK CPO sudah dilakukan Kemendag sejak 1 Oktober 2014 atau bertahan selama 4 bulan hingga saat ini.

Kemendag telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan bea keluar. BK CPO ditetapkan sama dengan bulan Desember 2014 yakni sebesar 0%. Pembebasan BK lebih disebabkan karena harga CPO dunia yang masih anjlok.

"Penurunan harga referensi dan HPE untuk produk CPO dan biji kakao disebabkan oleh melemahnya harga internasional untuk komoditas tersebut," ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Partogi Pangaribuan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/01/2015).

Menurut Partogi, rendahnya harga CPO di bawah tingkat ambang batas pengenaan BK yaitu di level US$ 750. Hal itu menjadi pertimbangan pemerintah masih tetap dikenakannya BK sebesar 0% untuk periode bulan Januari 2015 untuk CPO dan Produk Turunannya. Partogi menambahkan penetapan HPE periode Januari 2015 dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyikapi perkembangan harga komoditas baik nasional maupun internasional.

"Rendahnya Harga Referensi dan HPE CPO saat ini disebabkan oleh masih lemahnya harga CPO internasional yang disebabkan oleh oversupply pasar internasional minyak nabati dunia terutama oleh minyak nabati dari sumber lain sebagai kompetitor CPO," tuturnya.

Sementara produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan BK adalah produk CPO, biji kakao, kayu, dan kulit. Penetapan HPE CPO didasarkan pada harga referensi CPO US$ 696,60/MT (Matrik Ton) yang turun sebesar US$ 36,56 atau 4,99% dari periode bulan sebelumnya yaitu US$ 733,16/MT sehingga didapat HPE CPO sebesar US$ 625/MT yang turun US$ 37 atau 5,59% dibandingkan periode bulan sebelumnya yang sebesar US$ 662/MT.

Sedangkan harga referensi biji kakao untuk penetapan HPE biji kakao mengalami penurunan sebesar US$ 44,18 atau 1,51% yaitu dari US$ 2.929,75/MT menjadi US$ 2.885,57/MT.

Sehingga berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang juga turun sebesar US$ 43 atau 1,6% dari US$ 2.631/MT pada periode bulan November menjadi US$ 2.589/MT. Namun BK biji kakao tidak berubah dibandingkan periode bulan sebelumnya yaitu sebesar 10%.

(wij/wij)

readmore »»  

Pembebasan Lahan Bukan Lagi Masalah Jokowi Bangun Infrastruktur

Jakarta -Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan tidak akan lagi terkendala masalah lahan. Karena mulai Januari 2015 sudah berlaku Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Aturan ini sangat membantu skema Kerjasama Pemerintah swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). Investor tidak perlu lagi khawatir macetnya proyek karena lahan tak kunjung bebas.

"Lewat dari Desember 2014 itu harus mengadopsi aturan baru. Perpres nomor 2 soal lahan yang memang arahnya bagaimana caranya lahan bebas kurang lebih 2 tahun," ungkap Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Emil Elestianto Dardak, kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Emil mengatakan, setiap proyek yang akan dibangun sekarang harus lengkap dengan rencana pengadaan tanah. Isinya komperhensif mulai dari area hingga kompensasi kepada warga yang terkena dampak dari pembebasan lahan.

"Proses itu akan dikoordinir oleh Gubernur. Dokumen pengadaan lahan lahan harus sampai pada kompensasi untuk warga yang terkena dampak atas pembebasan lahan. Tidak boleh ada yang rugi. Hajat hidup, mata pencaharian itu juga harus jelas," terangnya.

Ketika proses permintaan kepada warga, maka harga tidak ada lagi dalam pembahasan. Karena sudah dihitung oleh konsultan independen untuk besaran yang seharusnya diterima oleh warga.

"Setelah gubernur ketok palu dan izin keluar, barulah BPN (Badan Pertanahan Nasional) melakukan pembebasan lahan melalui apraisal independent. Jadi tidak ada debat kusir soal harga. Karena sudah ada proses," sebut Emil.

Ia mencontohkan, sudah ada pembebasan lahan proyek jalan tol Trans Sumatera untuk ruas Palembang-Indralaya. Meskipun ruasnya tidak terlalu panjang, namun berhasil menggunakan aturan tersebut.

"Sekarang sudah diterapkan Palembang-Indralaya. Itu sudah clean. Proyek pertama yang menggunakan Perpres nomor 2," tutupnya.

(mkl/rrd)

readmore »»  

Ingat, Tarif Listrik Sudah Tak Disubsidi Lagi

Jakarta -Sejak 1 Januari 2015, sebagian besar pelanggan PT PLN (Persero) tarif listriknya sudah tidak disubsidi lagi. Jadi pilihannya hemat penggunaan listrik atau tagihan membengkak.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri No 31 Tahun 2014, pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi listrik untuk 12 golongan pelanggan listrik PLN, selanjutnya mekanisme tarifnya menggunakan tarif adjustment (penyesuaian).

Dengan mekanisme tarif adjustment, tarif listrik setiap bulannya akan naik atau turun tergantung kepada harga minyak indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price), inflasi dan kurs.

Pemerintah saat ini hanya memberikan subsidi listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA.

Berdasarkan data PLN yang dikutip detikFinance, Sabtu (3/1/2015), berikut daftar tarif listrik pada Januari 2015 untuk 12 golongan yang tidak disubsidi lagi tarif listriknya:

Golongan Rumah Tangga

• R-1/TR daya 1.300 VA Rp 1.496,05/kWh


• R-1/TR daya 2.200 VA Rp 1.496,05/kWh


• R-2/TR daya 3.500 VA- 5.500 VA Rp 1.496,05/kWh


• R-3/TR data di atas 6.600 VA Rp 1.496,05/kWh

Golongan Bisnis

• B-2/TR daya 6.600 VA - 200 kVA Rp 1.496,05/kWh


• B-3/TM daya di atas 200 kVA K x Rp 1.077,18/kWh, kVarh Rp 1.159,30/kWh

Golongan IndustriNext (rrd/wij)

readmore »»  

Hanya Citilink yang Gabungkan Airport Tax dan Tiket

Jakarta -Pihak agen penjualan tiket pesawat mengakui di dalam negeri hanya maskapai penerbangan Citilink yang menggabungkan airport tax ke dalam tiket pesawat. Sedangkan maskapai penerbangan lain memilih memisahkan pembayaran airport tax dan tiket pesawat.

"Citilink masih jadi satu," ungkap Ticketing Arayatour Jagakarsa, Tina, Jakarta Selatan Tina kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Tina menambahkan, selain Citilink, maskapai penerbangan Garuda Indonesia pernah menyatukan airport tax dengan tiket pesawat. Tetapi per tanggal 21 Oktober 2014, Garuda memilih memisahkan airport tax dengan tiket pesawat dengan alasan tekor Rp 2,2 miliar/bulan.

"Garuda dulu sudah digabungin," imbuhnya.

Kementerian Perhubungan (Kemhub) sendiri telah mewajibkan semua perusahaan penerbangan menggabungkan biaya jasa layanan penumpang atau airport tax dengan tiket pesawat paling lambat 1 Januari 2015. Aturan ini diharapkan akan memudahkan penumpang karena tidak harus direpotkan lagi dengan antrian membayar airport tax.

Namun di lapangan aturan ini belum bisa diterapkan. Pihak agen penjualan tiket pesawat mengungkapkan belum mengetahui kebijakan ini karena belum ada pemberitahuan resmi baik dari pihak maskapai maupun Kemenhub.

"Belum tahu karena belum ada pemberitahuan resmi dari pihak maskapai," jelasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

RON 88 di Amerika dengan di RI Ternyata Beda

Jakarta -Pengusaha SPBU mengklaim bahwa Indonesia bukan satu-satunya pengguna bensin RON (Research Octane Number) 88, tapi ada juga negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada. Namun ternyata RON 88 di sana sangat berbeda.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengatakan, RON di Amerika Serikat artinya adalah AKI (Anti Knock Index) yang menunjukkan informasi terkait oktan suatu bahan bakar.

"Jadi RON 88 di Indonesia itu beda sekali dengan RON 88 di Amerika atau Kanada, di sana itu AKI," ucap Faisal kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Faisal menjelaskan, AKI tersebut perhitungannya RON ditambah MON (Machine Octane Number) lalu dibagi dua, sehingga kualitas bahan bakar RON 88 di Amerika Serikat dan Kanada setara RON 92.

"Jadi RON 88 atau RON 87 di Amerika atau Kanada itu setara dengan RON 91-92. Makanya, Tim ini meminta Pertamina untuk menghentikan impor RON 88, karena di pasar minyak nggak ada barang itu," tutup Faisal.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, masih banyak negara yang masih menggunakan bahan bakar RON 88 seperti Indonesia.

"Yang pakai RON 88 itu nggak hanya Indonesia saja, Kanada justru pakai RON 87 dan Amerika pakai RON 88, mereka gampang-gampang saja cari RON 88," kata Eri.

(rrd/wij)

readmore »»  

Pakai Cara Ini, APBN Rp 1 Triliun Bisa Tarik Dana Investor Rp 10 Triliun

Jakarta -Kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) dapat menjadi solusi pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan dana pemerintah. Dari skema ini, dana Rp 1 triliun yang dikeluarkan pemerintah dapat menarik investor dengan dana 10 kali lipat.

Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Emil Elestianto Dardak menjelaskan, ruang fiskal untuk pembangunan sekarang sudah cukup besar. Namun penggunaannya harus cermat, jangan sampai dana menjadi terbuang percuma.

Misalnya tahun ini ada dana sekitar Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Dengan perhitungan akan terus meningkat selama 4 tahun yang akan datang. Pemerintah menetapkan arah prioritas berikut pembagian proyek infrastruktur yang bisa dikerjakan lewat APBN dan mana yang tidak.

"Ada proyek yang harus lewat APBN karena tidak mungkin swasta mau. Misal waduk, irigasi," ungkapnya kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Proyek di luar APBN, pemerintah bisa memberikan kepada swasta. Tapi tentunya tidak mungkin proyek diberikan begitu saja. Menurut Emil, harus tetap ada kompetisi bagi investor untuk mendapatkan proyek.

Langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah adalah menyiapkan dana untuk pra studi kelayakan atau feasibility study (FS). Bisa melalui Kementerian Lembaga (KL) teknis terkait atau melalui penunjukan kepada BUMN.

"Jadi investor sudah ada gambaran proyek yang akan dibangun nanti seperti apa," jelasnya.Next

(mkl/rrd)

readmore »»  

Meski Harganya Naik, Elpiji 12 Kg Masih Lebih Murah dari Blue Gaz

Jakarta -PT Pertamina (Persero) kemarin telah menaikkan harga jual gas elpiji ukuran 12 kg sebesar Rp 18.000/tabung atau menjadi Rp 134.700/tabung dari sebelumnya Rp 114.900/tabung. Harganya masih lebih murah daripada Blue Gaz.

Berdasarkan pantauan detikFinance di agen LPG (liquified petroleum gas). Produk dari PT Blue Gas Indonesia yakni Blue Gas, harga resmi eceran di tingkat konsumen untuk kemasan tabung 5,5 kg dijual seharga Rp 110.000 dan ukuran tabung 2,65 kg dipatok Rp 55.000.

"Harga sudah mulai dirilis sejak tanggal 25 November 2014. Sampai saat ini belum ada perubahan harga," ungkap salah satu agen LPG yang tidak mau disebut namanya di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (3/1/2015).

Menurutnya, bila dihitung harga rata-rata per kg, harga gas elpiji 12 kg milik Pertamina jauh lebih murah dibandingkan Blue Gaz. Tabung elpiji 12 kg dijual dengan harga Rp 134.700/tabung, sementara Blue Gaz dengan harga Rp 110.000/tabung hanya mendapatkan 5,5 kg.

"Lebih murah gas milik Pertamina. Hitungannya kalau Blue Gaz per kg itu Rp 20.000 sedangkan gas elpiji milik Pertamina Rp 11.225/kg," paparnya.

Mahalnya harga Blue Gaz tidak mengubah perilaku pelanggan setia Blue Gaz berpindah ke gas elpiji 12 kg. Dari rata-rata penjualan Blue Gaz per hari tetap antara 8-10 tabung.

"Kalau pelanggan saya, konsumen Blue Gaz tidak berpindah ke produk lain," tegasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

Meski Naik Harganya, Elpiji 12 Kg Masih Lebih Murah dari Blue Gaz

Jakarta -PT Pertamina (Persero) kemarin telah menaikkan harga jual gas elpiji ukuran 12 kg sebesar Rp 18.000/tabung atau menjadi Rp 134.700/tabung dari sebelumnya Rp 114.900/tabung. Harganya masih lebih murah daripada Blue Gaz.

Berdasarkan pantauan detikFinance di agen LPG (liquified petroleum gas). Produk dari PT Blue Gas Indonesia yakni Blue Gas, harga resmi eceran di tingkat konsumen untuk kemasan tabung 5,5 kg dijual seharga Rp 110.000 dan ukuran tabung 2,65 kg dipatok Rp 55.000.

"Harga sudah mulai dirilis sejak tanggal 25 November 2014. Sampai saat ini belum ada perubahan harga," ungkap salah satu agen LPG yang tidak mau disebut namanya di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (3/1/2015).

Menurutnya, bila dihitung harga rata-rata per kg, harga gas elpiji 12 kg milik Pertamina jauh lebih murah dibandingkan Blue Gaz. Tabung elpiji 12 kg dijual dengan harga Rp 134.700/tabung, sementara Blue Gaz dengan harga Rp 110.000/tabung hanya mendapatkan 5,5 kg.

"Lebih murah gas milik Pertamina. Hitungannya kalau Blue Gaz per kg itu Rp 20.000 sedangkan gas elpiji milik Pertamina Rp 11.225/kg," paparnya.

Mahalnya harga Blue Gaz tidak mengubah perilaku pelanggan setia Blue Gaz berpindah ke gas elpiji 12 kg. Dari rata-rata penjualan Blue Gaz per hari tetap antara 8-10 tabung.

"Kalau pelanggan saya, konsumen Blue Gaz tidak berpindah ke produk lain," tegasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

Agen Belum Tahu Mulai 1 Januari 2015 Airport Tax Harus Digabung Tiket

Jakarta -Kementerian Perhubungan (Kemhub) mewajibkan semua perusahaan penerbangan menggabungkan biaya jasa layanan penumpang atau airport tax dengan tiket pesawat paling lambat 1 Januari 2015. Namun aturan ini belum banyak diketahui para agen penjualan tiket.

"Belum tahu, karena belum ada pemberitahuan resmi dari pihak maskapai," ungkap Ticketing Arayatour Jagakarsa, Jakarta Selatan, Tina kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Menurut Tina, biasanya ada pemberitahuan resmi yang dikeluarkan pihak maskapai atau Kemenhub. Namun hingga kini pemberitahuan dan regulasi resmi dari kedua instansi tersebut belum ada.

"Biasanya ada artikel pengumuman resmi dan ada pemberitahuan, tetapi hingga kini belum ada," katanya.

Belum adanya pemberitahuan tersebut membuat pihak Arayatour tetap hanya menjual harga tiket pesawat. Artinya penumpang nanti kembali membayar airport tax di bandara.

"Sesuai SOP (standard operating procedure) kita hanya jual tiket pesawatnya saja, penumpang nantinya bayar airport tax di bandara," jelasnya.

(wij/rrd)

readmore »»  

APBN Rp 2.000 Triliun Belum Cukup Bangun Semua Infrastruktur di RI

Jakarta -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mencapai Rp 2.000 triliun. Namun dana sebesar itu belum cukup untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan mulai dari jalan, bandar udara, pelabuhan, kereta api, irigasi, dan kebutuhan publik lainnya.

"Membangun semua infrastruktur itu nggak akan bisa hanya melalui APBN. Tidak akan cukup uang pemerintah," ungkap Emil Elestianto Dardak, Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Dari data Kementrian Perhubungan (Kemenhub), kata Emil dibutuhkan Rp 1.520 triliun sampai dengan 2019. Khusus perhubungan laut sekitar Rp 446 triliun. APBN hanya sanggup mendanai Rp 56,7 triliun, APBD Rp 27,7 triliun dan BUMN Rp 118,7 triliun.

Emil menambahkan, ketika infrastruktur dibangun, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Adalah pemeliharaan, pemantauan dan efek investasi untuk masyarakat.

"Bila satu jalan dibangun pemerintah gunakan APBN. Tentu tidak hanya selesai disitu saja. Harus dipikirkan bagaimana pemeliharaannya, kesiapan pemerintah untuk memantau infrastruktur jangka panjang dan dampaknya. Itu juga butuh biaya besar," terangnya.

Maka solusinya menurut Emil adalah dengan penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). Emil mengakui skema ini tidak berjalan baik dalam beberapa tahun ke belakang. Apalagi untuk proyek besar seperti PLTU 2 x 1.000 MW Batang, Jawa Tengah.

"Infrastruktur sekarang yang jalan itu hanya yang gampang-gampang saja, yang susah itu belum jalan. Tapi kan bukan salahkan modelnya tapi prosesnya," ujar Emil.

Salah satunya pada pengadaan lahan. Banyak proyek yang belum ada kesiapan lahan, namun sudah diberikan kepada investor.

"Lahan belum ada kepastian, tapi kerjasama proyek berjalan. Akhirnya proyek tidak jalan dan banyak orang menganggap KPS tidak berhasil. Padahal sebenarnya kalau juga pakai APBN, proyek itu mandek," tutupnya.

(mkl/rrd)

readmore »»  

Harga Elpiji 12 Kg Naik, Menteri ESDM: Pertamina Berhak Naikkan Harga

Jakarta -PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga elpiji 12 Kg Rp 18.000/tabung atau menjadi Rp 134.700/tabung. Hal tersebut sudah dikonsultasikan ke pemerintah.

"Pertamina sudah berkonsultasi dengan pemerintah. Pemerintah sudah memberikan arahan kepada Pertamina agar kenaikan harganya tidak terlalu memberatkan masyarakat," ujar Menteri ESDM Sudirman Said kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).

Sudirman mengatakan, Pertamina dianggap wajar menaikkan harga elpiji 12 Kg, karena tabung gas biru tersebut bukanlah barang yang disubsidi pemerintah. Elpiji yang disubsidi pemerintah adalah elpiji 3 Kg dan harganya tidak naik, tetapi elpiji 3 Kg hanya diperuntukkan untuk golongan masyarakat yang tidak mampu.

"Elpiji 12 pada dasarnya bukan bahan bakar gas bersubsidi. Jadi memang Pertamina berhak menetapkan harga yang wajar," ucap Sudirman.

Seperti diketahui, Jumat (2/1/2014) kemarin, Pertamina memutuskan menaikkan harga elpiji 12 Kg Rp 1.500/kg terhitung sejak pukul 00.00 WIB. Harga elpiji 12 kg di tingkat agen naik jadi Rp 134.700 dari sebelumnya Rp 114.900/per tabung.

"Pertamina memutuskan untuk sesuaikan harga elpiji non subsidi kemasan 12 Kg," ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir.

Ali mengatakan, harga elpiji naik Rp 1.500 per kg, sehingga harga (net) jual rata-rata elpiji 12 Kg dari Pertamina naik dari Rp 7.569/kg menjadi Rp 9.069 per kg, belum termasuk biaya pengisian di SPPBE, margin agen, dan PPN. Sehingga harga jual per Kg di agen menjadi Rp 11.225/kg dari sebelumnya Rp 9.575/kg.

"Kenaikkan harga berlaku efektif hari ini (2/1//2015) sejak pukul 00.00 waktu setempat," tutup Ali.

(rrd/rrd)

readmore »»  

Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Picu Konsumen Beralih ke Elpiji 3 Kg

Jakarta -Kenaikan harga elpiji non subsidi ukuran 12 kg berdampak pada keputusan konsumen untuk beralih ke produk yang lebih murah. Konsumen beralih dari elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg yang merupakan produk bersubsidi dan jauh lebih murah.

Sebelum kenaikan harga pada hari ini (2/1/2015), PT Pertamina (Persero) telah menaikan harga elpiji 12 kg pada Januari 2014, dan 10 September 2014.


Seorang pemilik toko elpiji di Jalan Sunter Karya Utara, Jakarta Utara, Febbi mengakui di wilayahnya makin banyak konsumen yang beralih ke elpiji 3 kg. Menurutnya banyak konsumen yang menjual tabung 12 kg, lalu menggantinya dengan tabung ukuran 3 kg.

"Sejak kenaikan harga elpiji 12 kg, September 2014 sudah banyak masyarakat Perumahan Sunter yang mengganti tabung mereka ke 3 kg," ungkap Febbi kepada detikFinance, Jumat (2/1/2014).

Ia menerima penjualan tabung elpiji ukuran 12 kg. Harga tabung elpiji 12 kg dihargai bervariasi, mulai Rp 150.000/tabung hingga Rp 200.000/tabung.

"Banyak rumah tangga yang sudah pindah. Katanya mahal, mereka menjerit harga gas terus naik. Lebih irit pakai elpiji 3 kg," tuturnya.

Sebagai gantinya, para konsumen membeli tabung elpiji 3 kg. Febbi menjual tabung elpiji 3 kg Rp 150.000/tabung sudah termasuk dengan isinya.

"Kita jual tabung plus isi Rp 150.000/tabung," kata Febbi.

Seperti diketahui dengan kenaikan harga Rp 1.500 per kg, maka harga elpiji 12 kg di tingkat agen naik jadi Rp 134.700 dari sebelumnya Rp 114.900/per tabung.

Maka harga elpiji yang selama ini dijual di pengecer ke konsumen yang hanya Rp 125.000 per tabung akan dijual lebih mahal setelah perubahan harga.

(wij/hen)

readmore »»  

Pertamax Makin Murah, Konsumen Pilih Beralih dari Bensin Premium

Jakarta -Harga Pertamax di SPBU Pertamina turun mulai hari ini menjadi Rp 8.800/liter dari Rp 9.600/liter. Harga Pertamax yang hanya selisih Rp 1.200/liter dengan bensin premium (Rp 7.600/liter), membuat konsumen beralih ke Pertamax.

Jihan, salah satu pengendara yang ditemui detikFinance di SPBU Jalan Tendean, Jakarta Selatan, mengaku sangat senang dengan penurunan harga ini. Sebagai pengguna BBM non subsidi ini, Jihan semakin tak mau beralih ke BBM premium meski harganya lebih murah.

"Saya memang pakai Pertamax‎. Bagus harganya kalau turun. Kalau kepepet doang biasanya pakai premium," tutur pria ini kepada detikFinance, Jumat (2/1/2015).

Ia mengaku, hanya sesekali mengisi kendaraann‎ya dengan bensin premium, saat kondisi kantongnya sedang kempes. Namun bila melihat kondisi saat ini. Jihan mengaku bakal terus menggunakan pertamax.

Sementara itu Radif Muhammad, seorang akuntan yang bekerja naik motor ini, awalnya pelanggan setia bensin premium. Namun setelah tahu harga pertamax turun tajam, ia memutuskan untuk mulai menggunakan pertamax.

"Kayaknya mulai beralih dari premium ke pertamax, karena harganya nggak beda jauh," tuturnya.

Radif berharap dengan turunnya harga bahan bakar minyak beberapa hari ini, diikuti juga dengan penurunan harga bahan pokok yang terlanjur naik saat harga BBM sempat naik pada 18 November 2014.Next

(zul/hen)

readmore »»  

Harga BBM Turun, Peritel Desak Pemasok Turunkan Harga Barang

Jakarta -PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk selaku pengelola ritel minimarket Alfamart mendesak para pemasok segera meninjauulang harga barang pasca penurunan harga BBM per 1 Januari 2015 kemarin oleh Pemerintah. Bila pemasok menurunkan harga, maka peritel pun akan menurunkan harga sehingga konsumen diuntungkan.

Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengatakan kebijakan Pemerintah terkait penetapan harga BBM sangat berpengaruh terhadap harga jual barang di tokonya.

“Sewaktu pengumuman kenaikan harga BBM pada 18 November 2014 oleh Presiden Jokowi, para pemasok telah menaikan harga berkisar 5-7%. Ketika harga BBM dilakukan penurunan, kami mendesak para produsen dan Pemasok juga ikut menurukan harga, agar pengelola minimarket bisa ikut menurunkan harga jual bagi konsumen," kata Solihin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/1/2015).

Menurutnya, penurunan harga tersebut nantinya tidak berbanding lurus dengan penurunan harga BBM. Misalnya jika BBM saat ini turun 11,85% (dari Rp 8.500 ke Rp 7.600 per liter) maka harga di toko tidak bisa turun linier sebesar 11,85% juga.

“Intinya, kami juga akan lakukan penyesuaian, perusahaan menyambut baik kebijakan itu, dampaknya cukup positif bagi perusahaan. Kami dapat menekan beban operasional dengan signifikan. Harapan kami ke depan, tarif dasar listrik (TDL) juga akan terkoreksi,” imbuhnya.

Seperti kita ketahui Pemerintah telah menaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 sebesar Rp 2.000 per liter (dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter atau sebesar 30,77%), per 1 Januari pemerintah memangkas kembali sesesar Rp 900 (dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600 per liter atau sebesar 11,84%).

(ang/hen)

readmore »»  

Pengecer Belum Tahu Pertamina Naikkan Harga Elpiji 12 Kg

Jakarta -PT Pertamina (Persero) hari ini (2/1/2015) telah menaikkan harga elpiji non subsidi ukuran 12 Kg sejak pukul 00.00 WIB. Kenaikan berlaku Rp 1.500/kg di tingkat agen.

Harga elpiji 12 kg di tingkat agen naik jadi Rp 134.700 dari sebelumnya Rp 114.900/per tabung. Kenaikan harga ini belum diketahui oleh pengecer yang menjual elpiji 12 Kg.

Akibat belum tahu, sehingga pengecer belum menaikkan harga elpiji 12 kg. "Kami jual Rp 125.000/tabung ukuran 12 kg," ungkap pemilik Toko Gas Febbi, Febbi kepada detikFinance, di Jalan Sunter Karya Utara, Jakarta, Jumat (2/01/2015).

Febbi mengaku belum mengetahui secara bila harga elpiji 12 kg naik Rp 1.500/kg. "Kita belum tahu sama sekali kalau harga gas naik," imbuhnya.

Ia akhirnya sempat bertanya langsung kepada agen yang memasok elpiji 12 kg ke tokonya. Saat mengkonfirmasi ke pihak agen, Febbi baru mengetahui bahwa harga elpiji 12 kg sudah naik sejak pukul 00.00 WIB, hari ini.

"Iya benar sudah naik. Kita nggak ngisi dulu kalau begitu. Kalau begini berganti harganya tapi saya mau tunggu dulu," jelasnya setelah menghubungi pihak agen.

Seperti diketahui dengan kenaikan harga Rp 1.500 per kg, maka harga elpiji 12 kg di tingkat agen naik jadi Rp 134.700 dari sebelumnya Rp 114.900/per tabung. Maka harga elpiji yang selama ini dijual di pengecer ke konsumen yang hanya Rp 125.000 per tabung akan dijual lebih mahal setelah perubahan harga, besok.

(wij/hen)

readmore »»  

'Beli Tiket Pesawat Mulai 1 Januari Harus Sudah Termasuk Airport Tax'

Jakarta -PT Angkasa Pura II (Persero) telah menerapkan kebijakan penggabungan pembayaran passanger service charge (airport tax) dengan tiket penumpang berlaku efektif mulai 1 Januari 2015. Artinya setiap pembelian tiket penerbangan yang dilakukan per tanggal 1 Januari sudah termasuk pembayaran airport tax.

"Mulai 1 Januari, orang beli tiket sudah masuk ke PSC on Ticket (harga tiket dan airport tax jadi satu)," kata Direktur Utama AP II Tri Sunoko di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jumat (2/1/2015).

Tri menjelaskan, program PSC on Ticket sudah diberlakukan oleh semua maskapai komersial berjadwal di Indonesia. "Sudah semua maskapai yang menjalankan," jelasnya.

Sedangkan untuk pembelian tiket sebelum 1 Januari 2015, penumpang masih harus membayar airport tax di bandara.

"Beli tiket bulan Desember atau sebelumnya tapi baru berangkat Januari atau Februari, penumpang bayar PSC (airport tax) di bandara, kalau beli mulai 1 Januari, dia nggak usah bayar airport tax di bandara," jelasnya.

AP II kata Tri, juga telah menjalin kerjasama dengan International Air Transport Association (IATA), untuk sistem pengintegrasian PSC on Ticket, sedangkan untuk penerbangan domestik AP II memakai skema kerjasama business to business (B to B) antara operator bandara dan maskapai.

"Untuk penerbangan internasional kita sudah kerjasama dengan IATA, sedangkan penerbangan domestik B to B dengan maskapai," jelasnya.

Di tempat yang sama, Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Djoko Murjatmodjo menjelaskan, skema penggabungan tiket penumpang dan airport tax memang diberi kelonggaran hingga 1 April 2015.

Hal ini terkait kesiapan sistem dan teknologi yang ada di maskapai dan operator bandara. Meski demikian, ia menerima laporan semua maskapai sudah memasukkan biaya airport tax di setiap penjualan tiket terhitung per tanggal 1 Januari 2015.

"Memang diberlakukan per 1 Januari dengan masa transisi sampai 1 April. Tapi, informasi per 1 Januari, penjualan tiket sudah cantumkan airport tax ke tiket," jelasnya.

(feb/rrd)

readmore »»  

Utang Luar Negeri Swasta Naik, BI Wajibkan 'Asuransi' Valas Mulai 2017

Jakarta -Bank Indonesia (BI) menilai salah satu risiko dalam perekonomian adalah Utang Luar Negeri (ULN), terutama korporasi swasta. Saat ini, ULN swasta sudah melebihi ULN pemerintah.

Mengutip siaran tertulis Bank Indonesia, Jumat (2/1/2015), ULN swasta per Oktober 2014 tercatat US$ 161,3 miliar. Jumlah tersebut mencapai 54,8% dari total ULN Indonesia yang sebesar US$ 294,5 miliar.

ULN menjadi risiko kala nilai tukar rupiah berfluktuasi. Kala rupiah melemah, maka ULN dalam valas akan membengkak.

"Risiko ULN swasta semakin tinggi karena prospek perekonomian masih diliputi ketidakpastian. Likuiditas Global akan mengetat seiring berakhirnya kebijakan moneter akomodatif di Amerika Serikat. Pada saat yang bersamaan, ekonomi negara-negara emerging markets yang menjadi mitra dagang utama Indonesia diperkirakan masih melambat," papar Tirta Segara, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI.

Kondisi tersebut, lanjut Tirta menyebabkan pembayaran ULN berpotensi meningkat. Padahal kapasitas untuk membayar justru turun.

Oleh karena itu, BI merilis sejumlah aturan terkait pengelolaan risiko ULN swasta. Salah satunya adalah kewajiban melakukan 'asuransi' valas atau lindung nilai (hedging) untuk mengindari risiko rugi kurs.

Hedging adalah sebuah kontrak yang melindungi nilai tukar di posisi tertentu. Dengan begitu, perubahan kurs tidak akan berpengaruh.Next

(hds/hds)

readmore »»  

Tiap 3 Bulan, Harga Elpiji 12 Kg Naik-Turun

Jakarta -PT Pertamina (Persero) hari ini menaikkan harga elpiji 12 Kg Rp 18.000/tabung sehingga harganya menjadi Rp 134.700/tabung. Selanjutnya, setiap 3 (tiga) bulan elpiji tabung biru tersebut akan ada penyesuaian harga bisa naik atau turun.

"Dengan harga elpiji 12 Kg saat ini, harganya telah mencapai harga keekonomian atau tidak disubsidi Pertamina lagi," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir kepada detikFinance, Jumat (2/1/2014).

Setelah kenaikan harga tersebut, selanjutnya Pertamina akan melakukan penyesuaian harga setiap 3 bulan sekali.

"Selanjutnya, Pertamina melakukan penyesuaian harga yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sesuai harga pasar dunia LPG (CP Aramco), sehingga secara otomatis harga elpiji 12 kg akan berfluktuasi," kata Ali.

Seperti diketahui, Pertamina pada Jumat (2/1/2014) menaikkan harga elpiji 12 kg dari sebelumnya Rp 114.900/tabung menjadi Rp 134.700/tabung. Artinya, harga elpiji 12 kg naik sekitar 17%.

"Efektif mulai hari ini sejak pukul 00.00 waktu setempat, Pertamina memutuskan untuk sesuaikan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg Rp 1.500/kg," ujar Ali.

Ali mengatakan, kebijakan korporasi ini merupakan pelaksanaan Roadmap Penyesuaian Harga Elpiji 12 kg secara berkala untuk menuju harga keekonomian sesuai dengan kaidah bisnis korporasi. Dengan penyesuaian ini, harga jual rata-rata Elpiji 12 kg bersih dari Pertamina menjadi Rp 9.069 per kg dari sebelumnya Rp 7.569 per kg.

"Apabila ditambahkan dengan komponen biaya lain untuk transportasi, pengisian di SPPBE, margin agen dan PPN, maka harga jual di agen menjadi Rp 11.225 per kg atau Rp 134.700 per tabung dari sebelumnya Rp 9.575 per kg atau Rp 114.900 per tabung," tutup Ali.

(rrd/hds)

readmore »»  

Harga BBM Naik-Turun, Ini Manfaatnya Versi JK

Jakarta -Pemerintah melepas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tanpa subsidi, alias mengikuti mekanisme pasar sehingga bisa naik-turun. Wakil Presiden jusuf Kalla (JK) menyebutkan kebijakan ini sangat bermanfaat.

Menurut JK, manfaat utamanya adalah menekan anggaran subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini sistemnya supaya anggaran tidak jebol, tidak berubah terus," kata JK di kantornya, Jakarta, Jumat (2/12/2014).

Sedangkan untuk BBM diesel atau Solar, pemerintah masih memberikan subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter dan sisanya mengikuti harga pasar atau keekonomian. Melalui 2 kebijakan ini, JK meyakini subsidi BBM bisa dihemat sangat signifikan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, subsidi BBM dialokasikan Rp 276 triliun. Penghapusan subsidi Premium dan subsidi tetap untuk Solar membuat anggaran subsidi tinggal Rp 50 triliun.

"Ini kan mengacu pada sistem yang pernah usulkan, jadi lihat ke sisi anggaran. Katakanlah Rp 50 triliun, harus seperti itu. Kalau tidak begitu bisa jebol," ucapnya.

JK menegaskan pemerintah tidak kemudian lepas tangan. Harga Premium dan Solar tetap akan ditentukan oleh pemerintah, dan bahkan Solar masih disubsidi.

"Kan yang penting masyarakat dapat subsisdi. Kalau tidak begitu harga turun, masyarakat bayar lebih mahal ya sama saja," pungkasnya.

(bil/hds)

readmore »»  

Cegah 'Permainan', Menteri Yuddy akan Hapus Beberapa Jenis Tes CPNS

Jakarta -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi akan memangkas beberapa jenis tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Rencananya tes kompentensi bidang dihapuskan dari rangkaian tes proses penerimaan CPNS.

Ia mengatakan, tujuan penghapusan proses ini adalah untuk meminimalisir potensi terjadinya politik uang atau 'permainan'.‎

‎

"Sekarang sudah ada CAT (Computer Assisted Test) dan di-ranking untuk penerimaan CPNS. Tapi ada TKB (Tes Kompetensi Bidang) lagi, dan ini rawan terjadi politik uang, yang ranking tinggi bisa nggak jadi lulus karena nggak bisa membayar sesuai yang diminta. Ini yang mau kita hilangkan," kata dia di Kantor Pusat Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

‎

Selain TKB, Tes Kompetensi Dasar (TKD) tidak sepenuhnya diperlukan dalam sebuah perekrutan. Alasannya sebagian besar pelamar yang mendaftar sebagai CPNS sudah melamar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

"Dia SPd, sudah lulu TKD (Tes Kompetensi Dasar) ya lulus saja. Nggak perlu pakai tes bidang lagi. Kan dia sekolahnya sudah guru masa dia nggak bisa ngajar. Kemudian Dokter, masa dia sekolah Dokter tapi nggak bisa memeriksa. Jadi TKB ini tidak terlalu diperlukan," katanya.

‎

Ia mengaku ada beberapa jabatan yang memang memerlukan tes lanjutan untuk lantaran tes tersebut belum tercakup dalam latar belakang pendidikan yang ditempuh. Namun demikian, tes tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan ke pihaknya.‎

‎

"Seperti penyuluh, memang perlu dites lagi misalnya perlu bisa tidak dia berbicara atau memberi penyuluhan. Tapi tes kompetensi bidang, sekarang ini harus seizin menteri, bukan sok jago menterinya, tapi ini untuk memastikan agar tes yang diajukan ini benar-benar diperlukan dan tidak ada politik uang," pungkas Yuddy.

(dna/hen)

readmore »»  

Harga Kebutuhan Pokok Belum Turun Ikuti BBM, JK: Akan Berproses

Jakarta -Keputusan pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belum diiringi dengan penurunan harga keputuhan pokok. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai harga kebutuhan pokok akan turun secara bertahap.

"Tahap pertama tidak, tahap berikutnya efeknya turun. Jangan hanya lihat inflasi, kalau inflasi turun artinya seluruh efeknya menurun," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/1/2014).

JK mengatakan, penurunan harga akan berjalan secara bertahap. Seperti halnya saat harga BBM dinaikkan pada Oktober lalu.

"Jadi menurun dan naik itu makan tempo sama kayak dulu. Kan angkutan tidak langsung naik, tapi alami proses dulu beberapa bulan kemudian baru naik," sambungnya.

Ia menyebut setidaknya dibutuhkan waktu 1 bulan untuk adaptasi. "Sebulan akan datang ada penyesuaiannya," ujar JK.

Mulai 1 Januari 2015, pemerintah sudah tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis Premium sehingga harganya menyesuaikan dengan mekanisme pasar. Sementara Solar masih diberikan subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter, sisanya mengikuti harga pasar atau keekonomian.

Saat ini, kebetulan harga pasar Premium dan Solar sedang rendah seiring anjloknya harga minyak mentah. Oleh karena itu, harga Premium turun dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter dan Solar turun dari Rp 7.500/liter menjadi Rp 7.250/liter.

(bil/hds)

readmore »»  

Harganya Naik 17%, Elpiji 12 Kg Sudah Tak Disubsidi

Jakarta -PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji 12 Kg sebesar 17% dari Rp 114.900/tabung menjadi Rp 134.700/tabung. Dengan harga tersebut Pertamina tidak lagi memberikan subsidi pada elpiji tabung biru tersebut.

"Dengan harga baru ini, maka harga elpiji 12 kg telah mencapai harga keekonomian atau tidak lagi disubsidi oleh Pertamina," ucap Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir kepada detikFinance, Jumat (2/1/2015).

Ali menambahkan, dengan turunnya harga minyak dunia saat ini ikut pempengaruhi harga CP Aramco. Sehingga membantu program Pertamina menghapus subsidi elpiji 12 Kg yang awalnya direncanakan hingga Juli 2016.

"Penurunan harga minyak dunia yang berpengaruh pada penurunan harga CP Aramco telah membantu mempercepat pelaksanaan Roadmap penyesuaian harga elpiji 12 Kg lebih awal dari yang seharusnya dijadwalkan pada pertengahan Juli 2016, dengan harga sekarang tidak ada lagi subsidi Pertamina pada elpiji 12 Kg," Tutup Ali.

Sebelumnya, Pertamina mengakui tahun ini menderita kerugian sekitar US$ 500 juta atau Rp 6 triliun, karena menjual elpiji 12 kg di bawah harga keekonomian.

(rrd/hds)

readmore »»  

Dibuka Jokowi, IHSG 'Hijau' Seharian

Jakarta -Di hari perdagangan pertama 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bertahan di zona hijau. Selama hari ini, Indeks tidak pernah menyentuh teritori negatif. Perdagangan perdana pada 2015 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menutup perdagangan Jumat (2/1/2015), IHSG berada di posisi 5.242,77, naik 15,82 poin atau 0,3%.

Sementara Indeks LQ45 ditutup 903,13, menguat 4,55 poin atau 0,51%.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kala penutupan pasar tercatat Rp 12.552/US$. Melemah dibandingkan saat pembukaan pasar yaitu Rp 12.475/US$.

Sepanjang hari ini, perdagangan belum terlalu semangat. Ini merupakan fenomena yang terjadi setiap awal tahun, dan kebetulan hari ini merupakan hari kejepit nasional sehingga banyak investor yang masih meliburkan diri.

Hanya terjadi 155.661 kali transaksi yang melibatkan 5,6 miliar unit saham senilai Rp 4,57 triliun. Sebanyak 149 saham menguat, 136 melemah, dan 79 stagnan.

Saham barang konsumsi merupakan yang paling diburu investor, dengan penguatan mencapai 1,26%. Sementara saham yang cukup banyak dilepas adalah aneka industri sehingga sektor ini melemah 0,5%.Next

(hds/hen)

readmore »»  

Larang PNS Rapat di Hotel, Menteri Yuddy Punya Sistem 'Sirara'

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberlakukan larangan penyelenggaraan rapat dan acara lainnya di Hotel. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menggelar rapat dan acara lainnya di kantor atau fasilitas aula pertemuan lain yang dimiliki oleh pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan sistem yang diberi nama Sistem Informasi Ruang Rapat (Sirara)

"Sistem ini akan memberikan informasi jumlah ruangan yang dimiliki masing-masing kantor instansi pemerintahan, juga jadwal penggunaannya," kata Yuddy di Kantor Pusat Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Yuddy mengatakan kebijakan pelarangan menggelar rapat di Hotel ini menuai keluhan dari para PNS di berbagai instansi terutama di tingkat Pemerintah Daerah. Ruang kerja yang tidak memadai baik secara kapasitas maupun kelengkapan fasilitasnya menjadi alasan yang paling sering dilontarkan.‎

‎

Ia mengatakan, dengan adanya sistem ini, nantinya tak ada alasan lagi PNS menggelar rapat di hotel‎ karena gedung kantornya kecil atau tidak memiliki ruang rapat yang memadai.

"Gedung kantor kecil, ruangan nggak ada. Nggak boleh jadi alasan lagi. Di Bandung misalnya, pegawai kelurahan nggak punya ruangan rapat, pakai gedung sate. Di Jakarta, Kemenkes ruang rapat nggak cukup, bisa pakai ruang Kemenhut. Jadi nggak ada alasan lagi nggak punya ruangan," tegasnya.

Menurutnya Sistem Sirara dirancang dapat diakses secara online. Yuddy tak merinci berapa biaya yang digelontorkan pemerintah, sistem baru ini sedang dalam proses pembuatan website dan sistem informasi.

Dengan demikian, Sirara ini dapat diakses menggunakan telepon pintar maupun komputer yang terhubung dengan internet di ruang kerja masing-masing instansi pemerintah.

"Semua online. Jadi lebih mudah. Kalau mau cari ruangan mana yang kosong tinggal cek, lewat HP (handphone/telepon genggam) bisa," katanya.‎

‎

‎

(dna/hen)

readmore »»  

Premium Jadi Rp 7.600, Menko Sofyan: Harusnya Harga Barang-barang Ikut Turun

Jakarta -Mulai 1 Januari 2015, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium dan Solar turun. Harga Premium turun dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter, sementara harga Solar turun dari Rp 7.500/liter menjadi Rp 7.250/liter.

Sofyan Djalil, Menko Perekonomian, mengatakan semestinya harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi mengikuti penurunan harga BBM. Namun, tetap butuh waktu.

"Harusnya iya, harga barang-barang di masyarakat pun harusnya mengikuti. Tapi selama ini kan masalahnya respons pasar ini yang perlu waktu. Anda akan lihat nanti," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Ke depan, lanjut Sofyan, harga Premium dan Solar bisa turun lebih rendah dan bisa saja naik. Pasalnya, pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi untuk Premium. Sementara Solar diberikan subsidi tetap Rp 1.000/liter.

Dia menilai naik-turunnya harga Premium dan Pertamax memang hal yang baru buat Indonesia. Namun nantinya dia yakin masyarakat akan terbiasa.

Bahkan, Sofyan menilai kebijakan ini lebih baik dibandingkan yang lalu-lalu yang hanya terfokus pada menaikkan harga BBM di suatu waktu. Hal ini justru membuat dampaknya bertumpuk-tumpuk.

"Ini ibaratnya tertunda-tunda, jadi begitu dilepaskan langsung meledak. Kalau naik-turun, masyakarat akan terbiasa. Ada inflasi, ada deflasi, akan lebih baik. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita lebih baik dan subsidi bisa lebih produktif," jelasnya.

(hds/hen)

readmore »»  

Persaingan SPBU Pertamina Vs Asing, Pengusaha Ibaratkan Persib Vs Manchester City

Jakarta -Himpunan Wirausaha Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) khawatir dengan kebijakan pencabutan subsidi BBM premium. Kebijakan itu juga memungkinkan SPBU Asing seperti Shell dan Total bisa menjual jenis BBM RON 88 (setara premium).

Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan kondisi ini akan membuat SPBU Pertamina kalah saing.

"Ini bahaya loh, kita termasuk SPBU Pertamina belum siap kalau dibuka bebas seperti ini, di mana SPBU asing bebas buka SPBU di mana saja, dan bebas jualan premium," ujar Eri saat dihubungi detikFinance, Jumat (2/1/2015).

Eri mengungkapkan, bila SPBU Pertamina dengan SPBU asing saling bersaing, maka dipastikan akan kalah, karena tidak seimbang. Ia bahkan mengibaratkan persaingan ini seperti sebuah klub sepakbola lokal dengan klub Inggris, Eropa.

"SPBU kita bertarung sama SPBU Shell habis kita, itu ibarat Persib lawan Manchester City, ibarat Chris John versus Mike Tyson bukan KO lagi tapi bisa mati. Kenapa? SPBU Shell itu di seluruh dunia jumlahnya ratusan ribu, SPBU Pertamina hanya 5.000-an itupun hanya di Indonesia. Modal Shell itu tak terhingga, mereka perusahaan terbesar nomor 3 versi Fortune 500 sementara Pertamina di urutan 120," ungkapnya.

Ia mengharapkan, pemerintah dapat membatasi keberadaan SPBU asing, jangan jadikan Indonesia hanya menjadi market perusahaan tersebut, namun melupakan perusahaan nasional.

"Kita ini market, bayangkan 8 juta unit motor baru dan 1,2 juta unit mobil baru bertambah tiap tahun, itu market besar masa hanya kita berikan ke asing. Contohlah Korea Selatan mereka benar-benar melindungi BUMN-nya," ucapnya.

"Kami bukan berarti ingin SPBU asing diusir, tapi harusnya kehadiran mereka membantu rakyat Indonesia, bangun dong di wilayah timur Indonesia, bangun kilang minyak di sana, bagun storage di sana, jangan maunya hanya di Jawa saja tapi di Papua juga dong," tutupnya.

(rrd/hen)

readmore »»  

Harga Premium Bisa Naik-Turun, Menko Sofyan: Biar Masyarakat Berhemat

Jakarta -Mulai 1 Januari 2015, pemerintah melepas subsidi untuk Premium sehingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini sudah mengikuti mekanisme pasar. Saat ini kebetulan harga pasar atau keekonomian Premium sedang rendah seiring anjloknya harga minyak dunia. Alhasil, harga Premium turun dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter.

"Intinya kita lepaskan ke harga keekonomian. Pemerintah sudah tidak mensubsidi jadi kalau harga keekonomian turun, kita turunkan. Kalau harga keekonomian naik, ya dinaikkan," kata Sofya Djalil, Menko Perekonomian, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/1/2014).

Dengan harga Premium yang sesuai nilai pasarnya, lanjut Sofyan, masyarakat akan terbiasa menanggung beban yang riil tanpa bantuan subsidi pemerintah. Masyarakat pun diharapkan bisa lebih berhemat, karena BBM adalah bahan bakar fosil yang tidak terbarukan.

"Kita lepaskan pada harga keekonomian biar masyarakat terbiasa dengan harga keekonomian, dan itu akan membuat masyarakat berhemat. Energi biar bagaimana pun adalah barang langka," ucapnya.

Menurut Sofyan, subsidi BBM selama ini menimbulkan dampak negatif di lapangan. Mulai dari masyarakat yang boros, penyelundupan, hingga membuat anggaran negara jebol.

"Subsidi itu menimbulkan distorsi dan itu bisa kita alihkan ke lebih produktif," ujarnya.

Akibat harga Premium yang naik-turun, demikian Sofyan, pemerintah akan mengumumkan harga dasar BBM setiap awal bulan. "Intinya harga keekonomian akan menjadi referensi. Tiap sebulan akan di-review," katanya.

(hds/hen)

readmore »»  

Pangkas Biaya Dinas, Menteri Yuddy Minta Pejabat Kurangi Bawa Ajudan dan Protokoler

Jakarta -Mulai 1 Januari 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) efektif memberlakukan kebijakan penghematan anggaran negara seperti pemangkasan anggaran perjalan dinas pegawai negeri hingga pejabat. Para pejabat diminta memangkas kehadiran ajudan dan protokoler saat dinas ke luar kota.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan agar setiap pejabat seperti menteri dan kepala Instansi mengubah budaya perjalanan dinasnya. Misalnya sang pejabat tidak lagi membawa ajudan atau protokoler.

"Misalnya ada acara musyawarah nasional, yang diundang kepala-kepala daerah. Mereka kemudian bawa pejabatnya, semua diajak. Pejabatnya ajak lagi bawahannya. Satu daerah bisa ajak 15-30 orang. Wajar saja kalau acara nasional yang datang ribuan. Padahal nggak perlu," kata Yuddy di Kantor Pusat Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Yuddy menegaskan, mulai kemarin (1/1/2015), pemerintah Daerah harus lebih selektif dalam mengikutsertakan jajarannya dalam sebuah perjalanan dinas.

"Kalau nggak perlu ajudan ya nggak usah dibawa, kalau protokoler ada dua dibawa satu saja. Jadi hemat. Ajak Deputi yang berkaitan saja. Malah kalau dirasa Deputi saja cukup, nggak perlu menteri ikut, bisa kerjakan yang lain di kantornya," sebut Yuddy.

Dengan perubahan ini maka upaya penghematan yang dicanangkan pemerintah diharapkan bisa berjalan. Selain itu, pengurangan frekuensi perjalanan, dan langkah lainnya, perubahan perilaku bisa mendorong upaya penghematan anggaran perjalanan dinas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa akan memangkas anggaran perjalanan dinas PNS dari Rp 41 triliun menjadi hanya Rp 22 triliun per tahun.

(dna/hen)

readmore »»