Prediksi IHSG di Tengah Kegaduhan KPK-Polri

Jakarta -Kegaduhan yang terjadi di dalam negeri tak berdampak serius bagi pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG). Diperkirakan IHSG di tahun ini mencapai 6.000 meski ada kekisruhan politik yang tengah terjadi.

Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan, selain rupiah, konflik yang terjadi saat ini juga tak begitu berpengaruh terhadap sentimen IHSG. Ekonomi Indonesia menurutnya cukup stabil menghadapi kegaduhan politik yang terjadi.


"Buktinya IHSG menguat, rupiah menguat," tutur Fauzi kepada detikFinance, Minggu (25/1/2015).


Fauzi menuturkan, kuatnya IHSG dan rupiah tak terlepas dari faktor ekonomi global yang dalam keadaan stabil. Bank sentral Eropa (ECB) mengeluarkan dana 60 miliar euro setiap bulan melalui kebijakan quantitative easing. Kebijakan itu dipercaya berpengaruh baik pada kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia.


"Karena keadaan ini, bursa saham global menguat, selain itu bank sentral Amerika juga berpikir dua kali menaikan suku bunganya," tutur Fauzi.


Dia juga berani menyebutkan, IHSG akan terus menguat. Di tahun ini dia memperkirakan IHSG akan berada di angka 6.000.


"Di tahun ini IHSG 6.000," tutupnya.


(zul/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Dana Ratusan Juta Bisa Tak Cair Kalau Kades Belum Lengkapi Syarat Ini

Jakarta -Pemerintah telah menyiapkan dana ratusan juta rupiah untuk masing-masing desa di Indonesia. Namun, untuk pencairannya, pihak aparatur desa berkewajiban untuk melengkapi proses administrasi.

Adalah rencana kerja pemerintah (RKP) desa yang mengacu kepada rencana program jangka pendek dan menengah desa. Kemudian akan dituangkan dalam APBD desa.


"Semua rencana akan dituangkan dalam APBD desa," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo kepada detikFinance, Minggu (25/1/2014).


Inipun juga harus dilengkapi aturan dari pemerintah daerah (pemda). Yaitu Peraturan Daerah (perda) tentangan dana desa dan Peraturan Kepala Daerah tentang alokasi dana desa per kabupaten/kota.


"Harus ada. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa cairkan," jelasnya.


Dalam RKP desa, aparatur desa harus mencantumkan kegiatan dalam setahun ke depan. Hanya ada dua kategori, yaitu terkait dengan pemberdayaan dan pembangunan.


"Pemberdayaan seperti pelatihan dalam masyarakat dan pembangunan, seperti jalan desa, jembatan," sebut Boediarso.


Rencananya proses pencairan akan dilakukan pada bulan April 2015. Boediarso menyebutkan hampir keseluruhan desa telah melengkapi proses administrasi.


(mkl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Investor Adem Ayem Tanggapi Konflik KPK-Polri

Jakarta -Kisruh politik di dalam negeri yang terjadi beberapa hari ini tak cukup membuat khawatir kalangan investor. Investor masih belum melihat kekisruhan ini sebagai masalah besar. Lain halnya jika keadaan ini berlarut dan terjadi lebih parah lagi.

Kepala Ekonom Stabdard Chartered Bank Fauzi Ichsan menyebutkan, saat ini, investor masih dalam keadaan stabil dan tidak begitu menghiraukan adanya kisruh politik di RI.


"Yang concern mengenai ini itu kan LSM dengan media, ini tidak berdampak pada sentimen investor," tutur Fauzi saat dihiubungi detikFinance, Minggu (25/1/2015).


Fauzi menyebut, sehingga kisruh politik yang terjadi di dalam negeri tak cukup mempengaruhi iklim investasi. Dia menyebut, lain halnya jika tingkat kekisruhannya lebih parah. Kondisi saaat ini masih bisa ditoleransi pihak investor.


"Kisruh seperti ini jika dibandingkan dengan kisruh Iran atau Venezuela itu beda. Seperti masalah teroris itu akan lebih menggigit (berpengaruh)," jelasnya.


Lebih jauh lagi dia mengatakan, jika kondisi ini terus berlarut dan semakin parah, hingga roda pemerintahan terhambat, maka diperkirakan saat itulah investor mulai berpikir dan mengkalkulasi rencana investasinya di Indonesia. Hal itu juga bisa menganggu stabilitas ekonomi di Indonesia.


"Kalau reshuffle pemerintahan mungkin investor akan lebih melihat ini. Ini kan roda pemerintahan masih berjalan. Selama ini tidak ada masalah ekonomi, selama tidak ada penggulingan pemerintahan tidak masalah," tutupnya.


(zul/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ingin Desa Anda Dapat Rp 1 MIliar dari Pemerintah? Ini Syaratnya

Jakarta -Kementerian Keuanggan (Kemenkeu) telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 20 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2015 yang akan disalurkan ke setiap desa tahun ini.

Bila dihitung berdasarkan rata-rata, maka setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp 285 juta. Namun, ada desa yang dikategorikan khusus dan mendapat dana bahkan lima kali lipat lebih besar dari lainnya.


Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan menjelaskan dana desa awalnya dihitung berdasarkan empat indikator. Adalah jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.


"Kalau murni dengan patokan itu, 1 desa dengan desa lain, itu bisa jauh sekali. Bisa 1 : 20. Jadi kalau Rp 20 juta itu bisa berbanding Rp 400 juta," ungkapnya kepada detikFinance, Minggu (25/1/2015)


Namun hal tersebut dirasa kurang adil untuk desa lainnya. Karena ada ketimpangan alokasi yang cukup besar. Sehingga ada formula pembagian dana dengan rata dan kemudian ditambahkan dengan empat indikator di atas.


"Kalau itu disparitasnya 1:5 lah," terangnya


Dana desa naik dari sebelumnya Rp 9,1 triliun menjadi Rp 20 triliun. Alokasi ini terpisah dari dana transfer ke daerah yang disalurkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini diperkirakan mencapai Rp 644 triliun.


Dana desa masuk dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Di mana pemerintahkan berkewajiban menyalurkan dana langsung ke desa. UU disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal Januari 2014, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


(mkl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Terima Kasih OPEC, Tiongkok Hemat Rp 1.200 Triliun dari Impor Minyak

Davos -Tiongkok bisa menghemat hingga US$ 100 miliar (Rp 1.200 triliun) dari impor minyak dalam enam bulan ke depan. Penghematan ini terjadi berkat harga minyak yang masih rendah.

Negeri Tirai Bambu itu harus berterima kasih kepada OPEC yang sampai saat ini tidak mau memangkas produksi minyaknya. Asumsi penhematan ini bisa terjadi dengan catatan harga minyak tidak rebound dalam waktu dekat.


"Tiongkok tidak perlu melakukan apa-apa, ini (penghematan) berjalan dengan sendirinya," kata pengamat energi dari China Institute for Energy Policy Studies, Boqiang Lin, seperti dikutip dari CNN, Minggu (25/1/2015).


Lin menyampaikan hal itu dalam acara World Economic Forum di Davos saat pembahasan ekonomi negara berkembang. Lin menyampaikan, sebagai negara importir minyak terbesar, Tiongkok berharap banyak harga minyak bisa tetap rendah supaya ekonominya tumbuh tinggi.


"Rendahnya harga minyak memberi kami momentum dan lapangan kerja baru," tambah Zhou Xiaochuan, Gubernur People's Bank of China.


Dalam kondisi minyak seperti sekarang ini, Tiongkok punya banyak waktu untuk mereformasi ekonominya. Harga minyak sudah anjlok dari US$ 116 per barel ke bawah US$ 50 per barel hanya dalam enam bulan.


Negara-negara yang tergabung dalam OPEC, terutama Arab Saudi, bersikeras tidak menurunkan tingkat produksi minyaknya dengan alasan tidak ingin kehilangan pangsa pasar. Next


(ang/zul)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Bagaimana Prediksi Rupiah Dengan Adanya Kisruh KPK-Polri?

Jakarta -Adanya ketegangan politik antara KPK dan Polri tak cukup berpengaruh pada stabilitas ekonomi Indonesia. Meski terjadi kisruh, nilai tukar rupiah diperkirakan akan terus menguat hingga Rp 12.000 di tahun ini.

Kepala Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan menyebutkan, kondisi ekonomi yang baik tak terlepas dari kondisi ekonomi global yang sedang membaik. Kebijakan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) mengeluarkan stimulus 60 miliar euro setiap bulan melalui quantitative easing berdampak baik pada perekonomian global termasuk Indonesia.


"Dengan keadaan ini juga, bank sentral AS berpikir dua kali untuk menaikkan suku bunga," tutur Fauzi kepada detikFinance, Minggu (25/1/2015).


Bagi Indonesia khususnya, kebijakan yang dikeluarkan bank sentral Eropa itu membuat rupiah menguat. Fauzi mengatakan, kisruh politik di RI tak begitu mengusik pergerakan rupiah.


"Jadi itu tidak menganggu keadaan ekonomi kita karena investor melihat hanya sisi ekonominya, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan seperti apa, selama ini tidak ada masalah di ekonomi," sebutnya.


Atas dasar itu, Fauzi optimistis rupiah akan terus menguat hingga akhir tahun ini.


"Rupiah sampai akhir tahun ini Rp 12.000," ujarnya.


(zul/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Tiap Desa Dapat Rp 285 Juta dari Jokowi Tahun Ini

Jakarta -Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 triliun untuk dibagikan kepada setiap desa di Indonesia tahun ini. Per desa rata-rata nantinya akan mendapat dana Rp 285 juta.

"Untuk semua desa akan dialokasikan. Rata-rata Rp 285 juta per desa," ungkap Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo kepada detikFinance, Minggu (25/1/2014)


Boediarso menuturkan, total desa yang sudah terdaftar adalah 74.000 untuk 2015. Sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


"Total ada 74.000 untuk semua desa," sebutnya.


Dana tersebut juga telah diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2015. Dana desa naik dari sebelumnya Rp 9,1 triliun menjadi Rp 20 triliun.


Alokasi ini terpisah dari dana transfer ke daerah yang disalurkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini diperkirakan mencapai Rp 644 triliun.


"Jadi dana desa itu nilainya 3% dari transfer ke daerah," jelas Boediarso


Dana desa masuk dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal Januari 2014, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


(mkl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ada Kisruh KPK-Polri, Ekonomi Indonesia Masih Stabil

Jakarta -Kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri tak membuat ekonomi Indonesia terganggu. Pasalnya, ekonomi Indonesia kini sedang bergairah karena dampak dari kebijakan eknomi bank sentral Eropa.

Kepala Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan menuturkan, saat ini, bank sentral Eropa (ECB) tengah melakukan kebijakan quantitative easing, dengan menyuntikkan 60 miliar euro tiap bulan untuk memborong obligasi, sehingga itu berdampak pada membaiknya perekonomian global termasuk Indonesia.


"Untung kejadiannya di saat perkembangan global lagi positif, dalam arti kata bank sentral eropa baru melakuka kebijakan QE. itu membantu memperbaiki keadaan likuiditas makanya rupiah menguat. makanya bursa saham IHGS itu menguat," kata Fauzi kepada detikFinance, Minggu (25/1/2014).


Sehingga menurut Fauzi, kekisruhan politik yang terjadi sekarang ini tidak terlalu menganggu perekonomian di Indonesia. Selain itu, pemerintah pun baru saja melakukan kebijakan yang membawa ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik yaitu mencabut subsidi BBM.


"Fleksibilitas fiskal juga sangat tinggi, APBN ini terbaik dalam sejarah karena tak dibebani subsidi BBM," tambahnya.


Dikatakan Fauzi, begitu juga dengan kondisi investor. Menurutnya, investor sekarang tidak terlalu menghiraukan adanya kisruh politik. Mereka saat ini lebih menekankan pada kondisi ekonomi di Indonesia.


"Kecuali kalau sampai ada reshuffle kabinet. Itu mereka akan lebih melihat," tuturnya.


Dia menuturkan, masalah politik di Indonesia tidak cukup menyalip faktor global ekonomi yang sedang membaik


"Lain dengan tingkat kekisruhan seperti di Eropa, Venezuela, atau kisruh teroris itu beda, akan lebih menggigit," katanya.


(zul/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Emas Seksi Lagi, Belum Sebulan Sudah Naik 10%

Jakarta -Harga emas dunia menembus US$ 1.300 per ounce Jumat kemarin. Harga logam mulia berwarna kuning ini sudah naik 10% sejak awal tahun ini alias belum sebulan.

Harga emas juga menembus titik tertingginya sejak Agustus, atau sebelum munculnya konflik Rusia-Ukraina. Harga emas menanjak di tengah banyaknya ketidakpastian ekonomi.


Investor masih kaget atas kebijakan Swiss yang melepas batas nilai tukarnya terhadap euro. Ditambah juga masih lemahnya harga minyak dunia. Hal tersebut membuat volatilitas di pasar finansial dunia.


Analis memprediksi, meski Bank Sentral Eropa alias European Central Bank (ECB) akan menggelontorkan program stimulus senilai 1 triliun euro, investor masih akan memilih emas sebagai instrumen investasi yang aman.


"Emas akan selalu jadi pelindung nilai di tengah situasi pasar yang tidak pasti seperti sekarang ini. Investor menganggap emas sebagai safe haven," kata Erica Rannestad, analis senior dari Tim GFMS Thomson Reuters, seperti dikutip CNN, Minggu (25/1/2015).


Harga emas di dalam negeri buatan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertumbuhannya sekitar 7%.


Membuka awal tahun ini, harga emas Antam berada di Rp 525.000/gram. Sedangkan pada perdagangan Jumat kemarin harga emas dijual sekitar Rp 561.000/gram.


(ang/mkl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Indonesia Cari Peluang Kerjasama Maritim dengan Polandia

Warsawa -Dubes Peter F. Gontha didampingi Fungsi Ekonomi KBRI Warsawa melakukan kunjungan kerja ke kota Gdansk dan Gdynia, Provinsi Pomerania, Polandia tanggal 19-20 Januari 2015.

Tujuan kunjungan adalah melaksanakan diplomasi ekonomi dan kemaritiman serta mencari potensi investasi dan perdagangan di Polandia. Kunjungan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, termasuk meningkatkan sektor kemaritiman Indonesia.


KBRI juga menjajaki peluang kerjasama dalam rangka mendukung revitalisasi dan modernisasi pelabuhan dan armada kapal serta memanfaatkan potensi maritim Indonesia.


Bidang kerjasama yang potensial adalah investasi, joint venture pembangunan pelabuhan galangan kapal, transfer teknologi berbagai jenis kapal, baik kapal untuk perdagangan maupun kapal penjaga pantai, kapal perang, terutama untuk menjaga kekayaan laut Indonesia yang sering dijarah pihak ketiga.


Peter menyadari potensi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia-Polandia cukup besar. Sebagai negara terbesar di Eropa Tengah, Polandia berpotensi untuk menjadi hub barang barang Indonesia di Eropa Tengah, Timur maupun kawasan negara-negara Baltik dan Skandinavia.


Pertimbangan lain yang mendukung Polandia berpotensi sebagai pintu perdagangan adalah keberhasilan Polandia di kancah politik Uni Eropa yaitu terpilihnya mantan PM Polandia Donald Tusk menjadi Presiden Dewan Eropa mulai tanggal 1 Desember 2014 dan mantan Wakil PM Polandia Elżbieta Bieńkowska terpilih menjadi Komisioner Uni Eropa Urusan Usaha Kecil dan Menengah sejak 1 November 2014.


Dari segi pertumbuhan ekonomi, dalam 5 tahun terakhir, Polandia telah menunjukkan pertumbuhan positif. Beberapa indikator tersebut tercermin antara lain dari pertumbuhan GDP Polandia dari 1,6% (2013) menjadi 3,3% (2014), berkurangnya tingkat pengangguran di Polandia dari 13,4% (2013) menjadi 11,5% (2014) dan kemampuan pemerintah Polandia untuk menekan laju inflasi dari 0,9% (2013) menjadi 0,4% (2014).Next


(ang/mkl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Starbucks Banting Setir Jadi Perusahaan Teknologi?

New York -Starbucks sepertinya ingin banting setir dari peritel kopi menjadi perusahaan teknologi? Ada kemungkinan Starbucks akan menunjuk bos baru.

Waralaba kedai kopi ini baru saja merekrut veteran teknologi untuk menjadi direktur operasi yang baru. Ia adalah mantan CEO Juniper Networks sekaligus petinggi di Microsoft juga IBM, Kevin Johnson.


Hal ini menandakan keseriusan Starbucks untuk menjadi raksasa pembayaran mobile yang bisa bersaing dengan iPay milik Apple, PayPal, Google Wallet, dan Square.


Seperti dikutip CNN, Minggu (25/1/2015), dalam conference call bersama para analis, CEO Starbucks Howard Schultz memuji pengalaman Johnson dalam industri mobile dan digital.


Bahkan, kata 'mobile' diucapkan sebanyak 34 kali dalam acara tersebut, jumlahnya sama dengan kata 'kopi' yang ia ucapkan.


Perekrutan Johnson ini diprediksi menjadi langkah awal Starbucks untuk memilih CEO baru. Kabar mengenai lengsernya Schultz dari kursi kepemimpinan Starbucks sudah beredar di pelaku pasar.


Direktur Operasi Starbucks sebelumnya, Troy Alstead, berniat mengambil cuti panjang. Alstead adalah orang lama yang digadang-gadang bakal menggantikan Schultz memimpin Starbucks.


Saat Schultz meninggalkan perusahaan pada 2000, Starbucks mengalami masa-masa sulit dengan kinerja keuangan yang buruk. Sampai pada 2008, Schultz kembali ke perusahaan dan memperbaiki keadaan.


Maka dari itu, penting sekali bagi Starbucks untuk punya pemimpin mumpuni yang bisa menggantikan Schultz setelah ia pensiun nanti.


(ang/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Harga Daging Ayam Ogah Turun, Ini Sebabnya

Jakarta -Harga daging ayam di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, masih berada di kisaran Rp 30.000/kg, masih sama seperti kala harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik pada November 2015. Padahal sejak saat itu, harga BBM sudah turun 2 kali.

"Harga ayam potong sekarang sekitar Rp 30.000-33.000/kg. Betah saja di harga segitu, padahal itu sudah sejak harga BBM naik. Pas (harga BBM) turun ternyata dari pemasoknya juga belum turun, jadi kita belum turunkan," ujar Margiono, pedagang daging ayam di Pasar Induk Kramat Jati, kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Menurut Margiono, pemasok ayam saat ini khawatir bila harga BBM kembali naik. Wajar saja, pasalnya pemerintah menetapkan harga BBM akan naik-turun mengikuti harga minyak dunia.


"Sekarang memang lagi turun. Tapi kan masih peluang naik juga," sambung dia.


Margiono menilai, saat ini harga BBM yang berlaku dianggap belum aman bagi kalangan pedagang untuk menurunkan harga. Namun bila ada penurunan harga BBM lagi, pedagang membuka peluang untuk menurunkan harga.


"Jadi kami masih bertahan dengan harga segini. Nanti kalau turun lagi mungkin kita bisa turunin harga," katanya.


(dna/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

BBM Sudah Turun 2 Kali, Harga Telur Malah Naik 31%

Jakarta -Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah turun 2 kali sepanjang Januari 2015, tetapi belum berdampak terhadap harga sejumlah kebutuhan pokok. Salah satunya adalah telur, yang harganya justru naik.

Berdasarkan pantauan detikFinance di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, harga telur mengalami kenaikan dari Rp 19.000/kg menjadi Rp 25.000/kg. Artinya, ada kenaikan sekitar 31%.


"Dari pemasok sudah tinggi, kita jual Rp 25.000 saja itu sudah termasuk murah. Normalnya Rp 19.000, sekarang naik karena harga dari peternak sudah tinggi juga," kata Ratmi, pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Sabtu (24/1/2015).


Ratmi mengaku tidak mengetahui alasan‎ mengapa kondisi tersebut bisa terjadi. "Mungkin karena musim hujan ayamnya jadi malas bertelur," ujarnya bercanda.


Kondisi harga telur yang tinggi juga diungkapkan Lailiyah, pedagang di Pasar Induk Kramat Jati lainnya. Ia menjelaskan tak ada pengaruh apa-apa meskipun pemerintah mengumumkan harga BBM turun.


Pasalnya, Lailiyah mengatakan pemasok khawatir harga BBM akan naik lagi. Sejak 1 Januatri 2015, harga BBM memang bisa naik turun tergantung perkembangan harga minyak mentah.


"Pemasok kita khawatir kalau nanti mereka turunkan harga tiba-tiba BBM naik lagi. Mereka (pemasok) mikir biaya pakan dan lain-lain. Kami yang pedagang ya mengerti saja," jelas dia.


(dna/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kisruh KPK-Polri, Pengusaha: Rusak Iklim Investasi!

Jakarta -Hubungan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah tegang memicu banyak respons, salah satunya dari dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebutkan kondisi ini bisa mempengaruhi iklim usaha di Tanah Air.

"Yang berpengaruh persepsi di dalam negeri karena kita tinggal disini. Apalagi kalau berlarut-larut, rusak semua iklim investasi," kata Haryadi kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Padahal, lanjut Hariyadi, kepastian hukum dan politik menjadi faktor penentu dalam dunia bisnis. Namun kepastian ini terganggu ketika para penegak hukum justru saling tegang.


"Ini penegak hukum nggak profesional," tegasnya.


Konflik 2 institusi ini, tambah Hariyadi, bisa memperburuk suasana dan mempengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung untuk menyelesaikannya.


"Masalah ini kemudian masuk ke wilayah politik, ini yang disesalkan dunia usaha. Katanya mau mulai lembaran baru? Di sinilah Presiden Jokowi harus tegas," jelasnya.


(feb/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menteri ESDM: MoU dengan Freeport Diperpanjang 6 Bulan

Jakarta -Hari ini, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan perkembangan kesepakatan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, nota kesepahaman (MoU) pemerintah dengan Freeport diperpanjang selama 6 bulan.

"MoU dengan Freeport akan habis besok (25/1/2015). Saya perlu menyampaikan ke presiden karena besok saya mau MoU, jadi minta keputusan. Keputusannya akan diperpanjang 6 bulan, tapi dalam waktu itu harus diyakinkan harus ada keputusan Freeport mengakomodasi semua aspirasi pemerintah," ungkap Sudirman di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).


Pemerintah, lanjut Sudirman, punya beberapa aspirasi. Misalnya meningkatkan peranan Freeport dalam pembangunan Papua, keterlibatan nasional dan putra-putra daerah harus lebih baik, komponen lokal industri pendukung belanja bahan baku pendukung harus ditingkatkan, dan sebagainya.


Menurut Sudirman, peranan perusahaan asal AS tersebut dalam pembangunan Papua memang harus ditingkatkan. Pasalnya, sampai saat ini masih terlihat betapa Papua begitu membutuhkan sentuhan pembangunan.


"Lihat Timika, di dalam areal Freeport itu seperti kota modern. Tapi begitu keluar, masih banyak anak-anak sekolah alakadarnya. Itu dampak yang harus dipikirkan," tegas Sudirman.


Selain itu, tambah Sudirman, pemerintah juga ingin Freeport ikut mengembangkan industri nasional dengan menyerap produk-produk Indonesia. Pemerintah meminta minimal ada kandungan lokal 5% dalam belanja Freeport.


"Local content sebaiknya dinilai dengan angka. Kita minta minimal 5% tiap tahun. Selama ini pakai kalimat menaikkan local content tapi ukurannya berapa tidak dijabarkan. Itu yang mau kita ukur," jelas Sudirman.


Bila Freeport tidak mengakomodasi permintaan pemerintah, menurut Sudirman, maka tentu ada dampaknya. Bisa saja pemerintah melakukan sesuatu terhadap keberadaan Freeport di Indonesia.


"Pemerintah punya hak memperpanjang atau tidak memperpanjang. Saya sih berharap, mereka sudah lama di sini dan sudah banyak juga lah yang diambil. Jadi kalau kita sekarang punya pemikiran yang lebih baik untuk negara dan tidak merugikan mereka, seharusnya tidak masalah," papar Sudirman.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Begini Cara Tukang Sayur Siasati Harga BBM yang Naik-Turun

Jakarta -Mulai 1 Januari 2015, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa naik-turun tergantung harga minyak mentah. Para pedagang sayur punya cara tersendiri menyiasati kebijakan ini.

Contohnya Bimo, pedagang sayur keliling di Komplek Sukatani, Depok, yang ditemui detikFinance tengah berbelanja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (24/1/2015). Menurutnya, harga BBM yang naik-turun belum tentu membuat harga sayur juga demikian.


"Kita menyiasatinya dengan menyesuaikan ukuran. Misalnya kangkung. Kalau harga BBM naik, ukuran satu ikatnya kita kurangi," ungkapnya.


Bimo menyebut, cara ini bukanlah langkah untuk mencurangi konsumen namun lebih menyesuaikan dengan perilaku konsumen sendiri. Masalahnya, konsumen di Indonesia tidak terbiasa dengan perubahan harga yang terlalu cepat.


"Pembeli kita itu nggak terbiasa dengan perubahan-perubahan harga. Yang mereka tahu kalau biasanya beli segitu, ya maunya segitu terus. Jadi kalau harga BBM naik, bukan harga sayurnya yang dinaikkan tapi ukurannya saja kita sesuaikan supaya masuk hitungannya," jelas dia.


Bimo mengatakan, penyesuaian ukuran ini tidak akan sering dilakukannya. Hanya bila kenaikan atau penurunan harga BBM dirasa sudah terlalu signifikan.


"Kalau BBM naik Rp 100-200, kita nggak akan langsung seperti itu. Tapi kalau naiknya sudah Rp 1.000 itu baru kita buat penyesuaian. Karena kalau sudah naik segitu, biasanya modalnya juga ikut naik," paparnya.


(dna/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Dampak Kegaduhan KPK-Polri Buat Investasi di RI

Jakarta -Investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia bisa terancam akibat hubungan yang agak panas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI. Investor bisa saja menunda atau bahkan membatalkan rencana mendirikan pabrik di Indonesia karena ketidakpastian politik dan hukum.

"Ini berpengaruh ke investasi langsung, seperti rencana membangun bisnis atau mendirikan pabrik di Indonesia. Itu bisa batal melihat kondisi makin memburuk," kata Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) David Sumual kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Kondisi politik dan hukum, kata David, menjadi salah penentu investasi di suatu negara. Bagi investor asing, stabilitas politik dan hukum menjadi faktor yang sangat penting.


"Salah satu diperhatikan investor luar negeri adalah kepastian hukum, politik, dan keamanan. Ini jadi pertimbangan berinvestasi di suatu negara," sebutnya.


Sedangkan untuk investasi bersifat portofolio seperti saham, David menilai kegaduhan KPK dan Polri tidak akan berdampak besar dalam waktu dekat. Sebab, investor masih dilanda euforia setelah bank sentral Uni Eropa (ECB) mengeluarkan stimulus yang mencapai 1 triliun euro atau Rp 15.000 triliun.


"Minggu lalu ada berita positif. Diperkirakan stimulus bank sentral Eropa 700 miliar euro, ternyata 1 triliun euro. Yang diperkirakan hanya 1 tahun, ternyata sampai 1,5 tahun. Ini memicu bullish (penguatan) di pasar saham," ucapnya.


(feb/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

OJK Jalin Kerja Sama dengan Otoritas Lembaga Keuangan Jepang

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemarin di Tokyo, Jepang, melakukan perjanjian kerja sama di Bidang Pengawasan Lembaga Keuangan dengan Financial Services Agency of Japan (JFSA).

Perjanjian kerja sama itu ditandai dengan penandatangan naskah oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Komisioner JFSA Kiyoshi Hosomizo. Demikian dikutip dari keterangan resmi OJK yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/1/2015).


Pada dasarnya, kerja sama dengan JFSA ini dapat dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu Operational Cooperation dan Supervisory Cooperation. Untuk Operational Cooperation, telah ditandatangan pada 30 Oktober 2013 dan 13 Juni 2014. Cakupan Operational Cooperation ini meliputi peningkatan kemampuan pengawasan di bidang Industri Keuangan non-Bank dan Pasar Modal, serta kerja sama di bidang Perbankan.


Sedangkan kerja sama Supervisory Cooperation mencakup mekanisme pengawasan lintas batas bagi seluruh sektor lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan Jepang di Indonesia dan lembaga keuangan Indonesia di Jepang sudah cukup lama. Dalam kegiatan pengawasan lintas batas ini, pengawas bagi lembaga keuangan asing (Host Supervisor) seringkali membutuhkan informasi dari kantor pusat/induk usaha dari lembaga keuangan tersebut. Informasi dapat diperoleh dari pengawas lembaga keuangan di tempat asal (Home Supervisor).


Untuk kepentingan efektifitas pengawasan, diperlukan adanya mekanisme kerja sama yang menjamin bahwa arus pertukaran informasi tidak memiliki hambatan di kedua belah pihak. Kelancaran pertukaran informasi ini diperlukan agar tindakan pengawasan dapat berlangsung secara cepat dan efektif.


Pada kesempatan ini, dilakukan pula pertemuan dengan General Insurance Association of Japan yang bertujuan untuk mendalami masalah Natural Catastrophes Insurance atau asuransi bencana alam. Sebagaimana diketahui, Jepang sangat maju dalam hal pengembangan industri asuransi, termasuk tentang asuransi bencana alam.


Inisiatif dari asuransi bencana alam ini akan dikembangkan di Indonesia, dan saat ini juga sudah merupakan salah satu inisiatif di dalam ASEAN Insurance Regulators Meeting. Model bisnis dari asuransi bencana alam ini akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Next


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Curhat Pedagang Sayur: BBM Turun, Ongkos Kuli Panggul Nggak Turun

Jakarta -Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah turun sampai 2 kali sepanjang Januari 2015. Namun bagi para pedagang di pasar tradisional, penurunan harga BBM bukan selalu berarti kabar baik.

Pasalnya, ongkos kuli angkut sayur dari truk menuju kios naik kala pemerintah menaikkan harga BBM pada November 2014 lalu. Sekarang, ongkos angkut tidak turun walau harga BBM sudah 2 kali turun.


"Kemarin ongkos kuli naik waktu BBM naik. Sekarang BBM turun, tapi kuli panggul tarifnya nggak turun," keluh Arifin, pedagang sayur di Pasar Santa, Jakarta, kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Pengalaman serupa dialami Samsul, pedagang pasar Blok A, Jakarta. Ia menyebut, saat ini ongkos kuli panggul berkisar Rp 60.000-70.000/hari. Padahal sebelum ada kenaikan harga BBM, ongkos kuli panggul adalah Rp 50.000/hari.


"Tapi kan kita nggak mungkin nurunin tarifnya mereka (kuli panggul) meskipun harga BBM turun. Masa gaji orang turun‎? Jadi ya sudah kita tetap bayar mereka lebih tinggi," tuturnya.


(dna/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Bila Berlarut-larut, Kegaduhan KPK-Polri Bisa Pengaruhi Ekonomi RI

Jakarta -Dunia hukum dan politik nasional sedang gaduh karena hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI yang agak memanas. Bila situasi ini berlarut-larut, maka dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia.

David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia (Tbk), menilai sejauh ini sentimen dari menegangnya hubungan KPK dan Polri belum banyak berpengaruh. Sebab, pasar tengah dilanda euforia karena guyuran stimulus senilai 1 triliun euro atau Rp 15.000 triliun dari bank sentral Uni Eropa (ECB).


Stimulus dari ECB membuat bursa saham dunia ramai-ramai menguat, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan. Kemarin, IHSG berhasil ditutup di posisi 5.323,88 poin yang merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia.


Namun, lanjut David, begitu euforia ini berakhir maka investor kembali memperhatikan situasi di dalam negeri. Kegaduhan KPK dan Polri bisa menjadi sentimen negatif di pasar.


"Kisruh sejak Pemilu kemarin adalah persoalan politik, ini juga menjadi concern. Kondisi terakhir ini memiliki pengaruh (negatif) kalau terus berlanjut," kata David kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Namun, David memperkirakan pada perdagangan Senin (26/1/2015) nanti euforia stimulus ECB masih akan mendominasi pasar sehingga bisa saja IHSG kembali menguat. Oleh karena itu, dia berharap kegaduhan KPK dan Polri bisa segera selesai agar investor tidak melihatnya sebagai sentimen negatif.


"Senin nanti, market regional masih tertuju dampak kebijakan dari sentral bank Eropa. Kita melihat akhir minggu lalu hampir semua mata uang dan bursa menguat terhadap euro dan dolar. Mereka tanggapi positif stimulus yang besarnya lebih tinggi dari perkiraan," kata David.


(feb/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menteri ESDM Lapor ke Jokowi Soal Perkembangan Freeport

Jakarta -Hari ini, Menteri ESDM Sudirman Said datang ke Istana Negara. Kedatangan Sudirman bertujuan untuk melaporkan perkembangan kesepakatan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita mendekati penyelesaian perundingan dengan Freeport, dan secara umum kita ingin Freeport beroperasi karena menyangkut neraca perdagangan, perekonomian, tenaga kerja yang jumlahnya ribuan," papar Sudirman di Istana Negara, Sabtu (24/1/2015).


Kemarin, lanjut Sudirman, pemerintah yang diwakili Kementerian ESDM sudah mencapai kesepakatan dengan Freeport. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini diizinkan kembali mengekspor karena sudah berkomitmen untuk membangun fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter).


Lokasi smelter, menurut Sudirman, akan berada di Gresik (Jawa Timur). Freeport akan bekerja sama dengan BUMN yaitu PT Petrokimia Gresik.


"Tidak perlu dibeli lahanya, sewa jangka panjang. Itu bagus bagi keduanya, investasi bisa lebih rendah dan juga BUMN kita mendapatkan banyak duit," tuturnya.


Kebutuhan lahan untuk smelter, demikian Sudirman, adalah sekitar 80 hektar. "Mereka menyewa tanah 80 hektar untuk masa panjang, 20-30 tahun," ujarnya.


Selain itu, tambah Sudirman, ada beberapa hal yang juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. "Yang paling penting tentu saja alokasi pendapatan negara harus lebih besar supaya pemerintah juga bisa memberikan porsi yang lebih kepada Papua. Selebihnya soal local content, soal melibatkan bisnis setempat, melibatkan tenaga kerja setempat, itu yang harus kita lakukan," jelasnya.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Angkot Bakal Wajib Dipasang AC, Ini Syarat dari Organda

Jakarta -Angkutan umum akan diwajibkan untuk dilengkapi pendingin ruangan (AC) dalam 3 tahun ke depan. Artinya pada tahun 2018, semua angkot telah terpasang AC. Alasan pemerintah ialah memberikan jaminan keselamatan dan kenyaman bagi penumpang.

Pengusaha angkutan umum yang diwakili Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Andriansyah menyambut baik usulan pemerintah itu. Namun ada syarat yang diajukan oleh operator.


"Jangan dibebankan ke operator, karena penambahan fasilitas perlu investasi. Kalau ini dibebankan kepada operator, yang terbebani itu pengguna jasa (penumpang)," kata Andriansyah kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Bila tanpa dibantu pemerintah, lanjut Andriansyah, maka tarif angkutan pasti akan naik. "Agar kita diberikan insentif, agar nggak dibebani regulasi yang kontra produktif," sebutnya.


Pemerintah sendiri berencana memberi stimulus kepada pengusaha atau operator angkutan umum yang bersedia memasang AC. Syaratnya ialah penerima bantuan merupakan perusahaan angkutan yang berbentuk badan usaha atau tergabung di dalam sebuah koperasi.


Untuk itu, kata Andriansyah, Organda terus mendorong agar pemilik angkutan untuk membentuk badan usaha. Sedangkan bagi pemilik angkot yang memiliki keterbatasan jumlah armada dan dana, Organda akan memfasilitasi dibentuknya koperasi angkutan.


"Dalam 3 tahun ke depan terjadi perubahan manajemen umum dari perorangan ke badan hukum atau koperasi sehingga ada match antara rencana pemerintah dan kondisi di lapangan," paparnya.


(feb/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

BBM Naik-Turun, Pengusaha Angkutan Setuju Penerapan Tarif Batas Atas dan Bawah

Jakarta -Pemerintah berencana menerapkan tarif angkutan umum dengan skema batas bawah dan batas atas karena harga BBM yang juga bisa naik-turun. Pengusaha angkutan tidak keberatan dengan sistem ini.

"Jadi kalau harga BBM naik, dia pakai tarif maksimum supaya tutupi harga. Saat BBM turun pakai tarif batas minimum," kata Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Andriansyah kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Pengusaha angkutan, kata Andriansyah, memandang adanya dampak positif dari penetapan tarif batas bawah dan atas. Pengusaha memiliki kemampuan pendanaan yang cukup untuk membiayai biaya perawatan kendaraan ketika tarif dipatok dengan skema batas bawah dan batas atas. Batas atas tentunya bisa dipakai untuk melindungi masyarakat agar tarif angkot tidak melambung bebas saat terjadi kenaikan harga BBM.


"Kami sepakat. Prinsipnya bagaimana seimbangkan bagaimana kebutuhan masyarakat yang terjangkau namun juga nggak mengganggu operator karena bisa jaga kesinambangan usaha dan pemeliharaan kendaraan," jelasnya.


Penentuan tarif dengan skema ini sedang dibahas dengan pemerintah. Sebelum ada penentuan tarif seperti ini, kenaikan tarif angkutan harus persetujuan pemerintah (pusat maupun daerah) karena tidak ada patokan tarif batas bawah dan batas atas.


"Angkutan perkotaan seperti mikrolet itu fixed rate. Ini yang sedang didiskusikan dengan Kemenhub dan Pemda bagaimana angkutan pakai batas bawah dan atas kalau BBM naik," papar Andriansyah.


Sebelumnya, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyebutkan pemerintah tengah menyusun skema tarif batas bawah dan batas atas angkutan umum. Ini dilakukan karena sekarang harga BBM bisa naik-turun.


"Saya bayangkan itu nanti ada harga batas atas dan batas bawah, sehingga ada persaingan. Itu bagus. Sekarang kan fix saja, tapi begitu harga naik-turun mereka bisa tetapkan harga atas-bawah," kata Sofyan beberapa waktu lalu.


Nantinya, lanjut Sofyan, pemerintah akan memberikan semacam panduan tarif. "Akan ada guidance," ujarnya.


(feb/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Tarif Metro Mini Cs Tak Kunjung Turun, Ini Kata Pengusaha

Jakarta -Tarif angkutan umum perkotaan hingga antar provinsi hinggi kini tak kunjung turun, padahal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah turun 2 kali. Operator angkutan umum yang tergabung di dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) angkat suara.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Adriyansyah menyebut, komponen harga lain di luar BBM, hingga kini belum turun. Biaya suku cadang (sparepart) hingga upah karyawan justru naik, sehingga pengusaha belum bisa menurunkan tarif angkutan.


Misalnya tarif angkutan bus jenis Metro Mini di Jakarta yang tetap Rp 4.000 untuk jarak jauh/dekat. Harga ini belum berubah sejak pemerintah menaikkan harga BBM pada November 2014 silam.


"Saat harga BBM turun, nggak semua komoditas turun dan nggak mungkin langsung diturunkan. Biaya hidup jasa pengemudi juga nggak turun meski BBM turun, jadi kalau tarif diturunkan kasihan mereka. Ini jadi pertimbangan," kata Adriyansyah kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Selain itu, lanjut Andriansyah, penyesuaian tarif membutuhkan persetujuan kepada daerah dan pemerintah pusat. Proses birokrasi seperti ini tentu membutuhkan waktu.


"Terapkan tarif baru masih tunggu penetapan bupati, wali kota, gubernur, hingga pusat karena ini ada proses birokrasi. Kita targetkan ini selesai sebelum Januari 2015," sebutnya.


Pertimbangan lainnya, lanjut Andriansyah, adalah harga BBM yang berbeda antar wilayah. Saat ini, harga Premium adalah Rp 6.600/liter di luar Jawa-Madura-Bali, Rp 6.700/liter di Jawa-Madura, dan Rp 7.000/liter di Bali.


"Premium di Bali harganya Rp 7.000, beda dengan di Jawa. Karena di Bali ada pajak BBM lebih mahal. Ini juga jadi pertimbangan," sebutnya.


(feb/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

BBM Turun, Tapi Harga Wortel, Kangkung, dan Bayam Malah Naik

Jakarta -Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah turun sampai 2 kali selama Januari 2015. Harga kebutuhan pokok seperti cabai memang sudah turun, tetapi harga sejumlah sayuran justru naik.

Berdasarkan pantauan detikFinance di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (24/1/2015), harga wortel, kangkung, dan bayam mengalami kenaikan. Apa penyebabnya?


Arif, pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, menjelaskan bahwa sejumlah sayur-mayur memang mengalami kenaikan harga akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung. Kenaikan paling tinggi dialami oleh wortel.


"Wortel dari biasanya cuma Rp 2.000/kg, sekarang bisa sampai di atas Rp 10.000/kg. Yang bagus bisa sampai Rp 12.000/kg. Memang naiknya banyak," sebut Arif.


Sayuran lain yang ikut mengalami kenaikan harga adalah kangkung dan bayam. "Kangkung dan Bayam itu tadinya seikat paling Rp 500. Sempat naik, tapi paling tinggi juga cuma Rp 1.000-1.200. Tapi sekarang melonjaknya jauh, jadi Rp 3.000/ikat," jelas Arif.


Cuaca buruk, kata Arif, biasanya tdiak sampai mengganggu produksi beberapa sayur-mayur tersebut. Namun, saat ini terjadi pergeseran musim yang tidak bisa diprediksi sehingga menyusahkan petani untuk menanam sayur.


"Biasanya mereka (petani) panen saat musim hujannya sudah reda. Tapi sekarang malah sedang banyak-banyaknya (curah hujan). Sayur-sayur itu kan kalau kena air mereka jadi nggak tahan lama, jadi jelek. Makanya stok yang bisa dijual lebih sedikit dan harga juga jadi naik," papar dia.


Arif mengharapkan hal ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah. Perhatian yang dimaksud adalah dengan memberikan teknologi pertanian yang lebih modern.


"Sekarang ini kan petani kita kebanyakan masih yang tradisional. Harusnya pemerintah kalau benar mau dukung pertanian, yang teknologi-teknologi ini harus mulai ditingkatkan. Diberi benih atau apa yang tahan cuaca. Jadi produksi petani nggak terganggu cuaca atau yang lain-lain," tegas dia.


(dna/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Organda: Tarif Angkutan Tak Bisa Turun ke Posisi Sebelum Kenaikan Harga BBM

Jakarta -Pemerintah telah menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 2 kali. Kini harga BBM sudah mendekati posisi sebelum kenaikan pada 18 November 2014.

Saat ini, harga Premium adalah Rp 6.600/liter di luar Jawa-Madura-Bali, Rp 6.700/liter di Jawa-Madura, dan Rp 7.000/liter di Bali. Sebelum kenaikan harga pada 18 November 2014, harga Premium adalah Rp 6.500/liter.


Andriansyah, Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda), mengatakan tarif angkutan umum memang naik begitu harga BBM dinaikkan. Namun setelah harga BBM turun 2 kali selama Januari 2015, tarif angkutan tidak turun ke posisi sebelum kenaikan.


"Secara prinsip kami turunkan tarif angkutan umum. Tapi penurunan nggak bisa seperti saat sebelum adanya kenaikan BBM pada November 2014," Adriyansyah kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Pengusaha angkutan beralasan tidak semua komponen harga ikut turun seiring penurunan harga BBM. Bahkan beberapa pengeluaran justru naik, misalnya untuk suku cadang (sparepart) dan upah sopir.


Biaya sparepart naik karena menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah. Sedangkan upah sopir ikut naik akibat kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di berbagai daerah.


"Biaya operasional saat ini nggak bisa langsung membuat tarif harus turun. Karena komponen lainnya belum turun," sebut Andriansyah.


Namun dalam waktu dekat, Andriansyah mengatakan tarif angkutan umum bisa turun sekitar 5%. Penurunan tarif ini ditargetkan sudah berlaku pada akhir Januari 2015.


"Penetapan tarif angkot dalam kota ditetapkan Bupati dan Wali Kota, kalau antar kota ditetapkan oleh Gubernur. Kalau antar provinsi ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kita targetkan tarif baru ini sudah berlaku pada akhir bulan ini," jelasnya.


(feb/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

BBM Turun, Harga Cabai Anjlok Sampai 75%

Jakarta -Harga cabai di tingkat konsumen sudah turun mengikuti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang turun 2 kali selama Januari 2015. Penurunan paling signifikan dialami oleh cabai merah besar, yang mencapai 75%.

"Cabai merah besar sudah mulai turun. Waktu itu (ketika harga BBM naik 18 November 2014), cabai merah besar harganya tembus Rp 100.000/kg. Sekarang cuma Rp 25.000/kg," ungkap Gina, pedagang di Pasar Induk Kramat Jati‎, Jakarta, kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2015).


Penurunan harga juga dialami cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. "Rawit merah dari kemarin Rp 70.000-Rp 80.000/kg, sekarang Rp 50.000/kg. Kalau rawit hijau dari Rp 60.000/kg sekarang jadi Rp 20‎.000/kg," kata Gina.


Ia mengakui, penurunan memang tidak seketika terjadi setelah harga BBM turun. "Jadi BBM turun nggak langsung harga turun, tapi bertahap. Sekarang sudah berangsur normal, nggak setinggi kemarin," sebutnya.


Penurunan harga, lanjut Gina, terutama dikarenakan biaya angkut yang juga mengalami penurunan. Selain itu, saat ini produksi cabai cenderung stabil sehingga bisa memenuhi permintaan masyarakat.


"Ongkos angkutannya mulai turun karena BBM turun. Cabainya sekarang juga banyak, nggak seperti sebelumnya yang sempat kosong. Jadi harga stabil karena stok cukup," jelas Gina.


(dna/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Harga Minyak Anjlok, Tiongkok Hemat Rp 1.200 Triliun

Jakarta -Harga minyak dunia sampai saat ini masih bertahan di level rendah. Dalam beberapa waktu terakhir, harga si emas hitam 'betah' berada di bawah level US$ 50/barel.

Mengutip data perdagangan Reuters, harga minyak jenis Light Crude untuk pengiriman Februari 2015 ada di posisi US$ 45,29/barel. Sementara harga minyak Brent adalah US$ 48,55/barel.


Bagi negara-negara importir minyak, penurunan harga minyak menjadi berkah tersendiri. Salah satunya dialami Tiongkok, importir minyak terbesar di dunia.


"Akibat harga minyak yang rendah, Tiongkok bisa menghemat US$ 100 miliar (Rp 1.200 triliun) hanya dalam 6 bulan terakhir. Dan kami tidak melakukan apa-apa," kata Boqiang Lin, analis energi dari China Institute for Energy Policy Studies seperti dilansir CNN, Sabtu (24/1/2015).


Tiongkok, lanjut Lin, tentu berharap harga minyak bisa terus rendah. "Harga minyak rendah menjadi momentum bagi kami untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja," tuturnya.


Dalam 6 bulan terakhir, harga minyak turun dari US$ 116 barel menjadi di bawah US$ 50/barel. Meski menjadi berkah bagi Tiongkok, tetapi penurunan harga minyak membuat susah negara seperti Rusia. Pasalnya, separuh ekonomi Rusia tergantung dari penjualan minyak.


"Tidak ada kabar baik buat kami saat ini, 2015 akan menjadi tahun yang berat," kata Igor Shuvalov, Deputi Perdana Menteri Rusia.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Mulai 1 Maret, Kartu Kredit Terbitan AS Ini Bisa Dipakai di Kuba

Jakarta -Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Kuba dikenal kurang harmonis. Namun kini, kedua negara yang bertetangga tersebut sepertinya mulai melunak. Ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan Negeri Paman Sam yang beroperasi di Negeri Cerutu.

MasterCard, perusahaan penerbit kartu kredit asal AS, dalam waktu dekat akan memproses transaksi yang dilakukan di Kuba. MasterCard merupakan perusahaan penerbit kartu kredit besar pertama yang melakukan langkah ini.


Menurut siaran resmi, MasterCard akan memulai kebijakan ini pada 1 Maret 2015. Demikian dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (24/1/2015).


Turis asal AS di Kuba memang masih minim, tetapi pemerintah AS telah mempermudah proses perjalanan ke negara komunis tersebut. Pemerintah AS memperbolehkan jurnalis, mahasiswa, atlit, dan seniman untuk mengunjungi Kuba tanpa izin khusus.


Sampai saat ini, AS belum mencabut embargo ekonomi terhadap Kuba. Namun ada harapan pemerintahan Presiden Barack Obama mulai membuka diri terhadap hubungan yang lebih bersahabat.


Dalam pidatonya di depan Kongres AS baru-baru ini, Obama mengatakan akan terjadi perubahan kebijakan terhadap Kuba. Perubahan ini adalah memperluas persahabatan dengan rakyat Kuba.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kinerja Emiten Kurang Memuaskan, Wall Street Berakhir Mixed

New York -Akhir pekan ini, bursa saham Wall Street berakhir variatif. Kabar yang kurang menggembirakan dari sejumlah emiten menyeret Indeks Dow Jones dan S&P 500 di zona merah.

Mengutip Reuters, Sabtu (24/1/2015), Indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 141,38 poin (0,79%) ke posisi 17.672,6. Sementara Indeks S&P 500 melemah 11,33 poin (0,55%) menjadi 2.051,82. Namun Indeks Nasdaq masih bisa menguat 7,48 poin (0,16%) ke posisi 4.757,88.


Sepanjang pekan ini, Indeks Dow Jones sudah naik 09,%. Sementara S&P tumbuh 1,6% dan Nasdaq menanjak 2,7%. Tidak heran investor akhirnya melakukan ambil untung (profit taking).


Ada kabar kurang menggembirakan dari sejumlah emiten besar seperti UPS dan Exxon Mobil. Laba UPS pada kuartal IV-2014 di bawah ekspektasi pasar, sehingga nilai sahamnya terpangkas hingga 9,9%. Kemudian kinerja Exxon Mobil, menurut kajian Credit Suisse, dinilai tidak memuaskan.


Meski demikian, pelaku pasar masih memperkirakan bursa Wall Street akan kembali bergairah. Koreksi kali ini masih tergolong sehat, karena indeks sudah naik cukup tinggi.


"Saat ini, kita masih akan melihat tren positif berlanjut. Wall Street masih akan dalam laju positif," kata Gordon Charlop, Managing Director di Rosenblatt Securities.


Volatilitas dan koreksi, lanjut Charlop, memang masih terjadi. Namun tidak akan terlalu dramatis, karena Wall Street masih dalam tren menguat.


Sejauh ini, 18% dari emiten di Indeks S&P 500 sudah melaporkan kinerja keuangannya. Dari jumlah tersebut, 72,2% melampaui ekspektasi pasar.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Hemat Biaya Produksi, Semen Indonesia Akan Bangun Pembangkit Listrik Rp 8 T

Jakarta -PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) akan membangun pembangkit listrik (power plant) 200 Mega Watt (MW) Rp 8 triliun untuk pabrik semen di Tuban, Jawa Timur. Tujuan pembangunan pembangkit ini untuk menghemat biaya produksi karena biaya listrik lebih murah dengan memiliki power plant sendiri.

Menggunakan listrik milik PLN biaya bisa mencapai Rp 1.000 per kwh, sedangkan biaya listrik dengan power plant sendiri bianya jauh lebih murah hingga 20%. Berdasarkan pengalaman, di Pabrik Semen Tonasa yang merupakan anak usaha perseroan, biaya listrik dari power plant sendiri hanya Rp 800-900 per kwh.


"Dengan bangun power plant akan ada penghematan, nanti akan kita utamakan di Tuban, paling besar konsumsi 60% di sana, kapasitasnya 200 MW, ini sangat bisa menghemat, sekarang kan Rp 1.000 per kw, di Tonasa biayanya Rp 800-900 per kwh, membangun power plant akan lebih hemat," kata Direktur Keuangan SMGR Ahyanizzaman di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (23/1/2015).


Ia menjelaskan, power plant dengan kapasitas 200 Mega Watt (MW) rencananya akan dilakukan pada 2016 dengan jangka waktu 2-3 tahun.


"Power plant itu multi years, mulai tahun 2016, pembangunan 2-3 tahun," ujarnya.


Untuk mendanai pembagunan power plant tersebut, perseroan akan mengambil porsi dari dana belanja modal atau capital expenditure (capex). Perseroan menyiapkan capex sedikitnya Rp 5-7 triliun setiap tahun.


Anggaran tersebut didapat dari internal kas perseroan dan pinjaman bank. Selain tengah membidik pembangunan power plant, perseroan juga mendorong untuk merampungkan pabrik Rembang dan Indarung VI. Perseroan menggenjot produksi hingga 31 juta ton tahun ini.


"2015 capex hampir 80%-90% untuk penyelesaian proyek di Rembang dan Indarung VI, kemudian tahun-tahun berikutnya masih dominasi ekspansi tambahan kapasitas seperti pabrik baru lagi ada di Aceh, Kalimantan, dan Papua," pungkasnya.


(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Akuisisi Perusahaan Vietnam, Semen Indonesia Siapkan Rp 1 Triliun

Jakarta -PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) bakal memperluas pasarnya dengan mengakuisisi perusahaan asal Vietnam. Perseroan telah menyiapkan dana sedikitnya Rp 1 triliun untuk memuluskan niatnya itu.

Direktur Keuangan SMGR Ahyanizzaman mengatakan, selain mengembangkan pasar dalam negeri, perseroan juga bakal menyasar pasar regional. Vietnam dinilai punya pasar yang cukup menarik.


"Nanti mungkin ada akuisisi, kita lihat kondisi. Untuk target company lain akan jajaki di Vietnam, kita masih lihat, Vietnam ini untuk legalnya lebih friendly, lokasinya pantai lebar jadi bisa sinergi. Biaya produksi masih murah, tenaga kerja bagus sehingga barangkali ini bisa jadi peluang," ujar dia di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (23/1/2015).


Rencananya, Yani menyebutkan, pihaknya akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam rencana akuisisi ini. Dana yang disiapkan untuk akuisisi diambil dari dana belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini yang rencananya dialokasikan sekitar Rp 5-7 triliun. Capex yang dianggarkan berasal dari kas internal dan pinjaman bank.


"Skemanya akan akuisisi penyertaan majority. Ada standing loan Rp 1 triliun dari Mandiri belum kita pakai, ini fasilitas untuk kalau kita melakukan akuisisi," tandasnya.


(drk/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kereta Bandara Soekarno-Hatta Siap Beroperasi 2016

Deli Serdang -PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan melengkapi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang (Banten) dengan moda kereta api. Meski sangat diperlukan, proyek ini sempat terkendala pembebasan lahan.

Direktur Utama PT Railink M Fadhil menerangkan, masyarakat yang dilewati kereta bandara telah bersedia melepas kepemilikan lahannya. Proses selanjutnya ialah appraisal atau penilaian harga tanah oleh tim independen. Tim ini, yang disepakati oleh warga dan KAI, akan menentukan harga tanah.


"Semua masyarakat sudah setuju dan sekarang nggak ada kendala dengan lahan. Masyarakat sekarang sudah support. Saat ini masih proses appraisal. Kita cakup 7 kelurahan. Tapi yang sudah selesai 5 kelurahan dan masih berjalan untuk appraisal ada 2 kelurahan lagi," jelas Fadhil di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Jumat (23/1/2015).


Proses appraisal akan dilakukan secara detil sehingga tidak bisa diburu-buru. Ditargetkan nilai tanah akan diumumkan pada Februari 2015. Setelah pembayaran lahan, KAI akan memulai proses konstruksi selama 1 tahun.


"Pertengahan 2016 sudah bisa operasi. Memang ini mundur dari target karena persoalan lahan," katanya.


Fadhil menyebut cara yang ditempuh KAI, induk usaha dari Railink, cukup efektif. KAI memberi tawaran kepada warga yang bersedia melepas kepemilikan lahannya untuk menjadi pegawai KAI.


KAI juga akan memasang nama-nama keluarga yang lahannya sukarela dibeli untuk proyek kereta bandara pada salah satu stasiun. Langkah ini tentunya bagian dari apresiasi perseroan kepada warga. Meski ada stimulus, KAI tetap membayar tanah warga sesuai penilaian tim independen.


"Satu anggota keluarga dijadikan karyawan, akhirnya mereka mau support. Itu yang ditawarkan," sebutnya.


(feb/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

40% Komponen Kapal Perang Made in Surabaya Masih Impor

Jakarta -Produsen kapal asal Surabayam Jawa Timur PT PAL sedang memenuhi pesanan 2 unit kapal perang dari Kementerian Pertahanan Filipina. Kapal perang yang diproduksi ini, 40% komponennya masih diimpor, namun dikerjakan oleh para ahli lokal.

Kepala Humas PT PAL, Bayu Witjaksono menuturkan, ‎beberapa komponen yang masih diimpor adalah komponen seperti mesin kapal perang, karena belum ada industri di dalam negeri yang mampu memproduksinya.


"Misalnya mesin kapal itu Indonesia belum bisa membuat, raw material seperti plat (baja) ada yang dari China, tergantung materialnya," tutur Bayu kepada detikFinance, Jumat (23/1/2015).


Kapal perang yang dipesan Filipina adalah kapal perang berjenis strategic sealift vessel-1 (SSV) sepanjang 123 meter dan berkapasitas 621 penumpang. Komponen yang masih diimpor untuk kebutuhan produksi kapal tersebut diperkirakan mencapai 40%.


"Sekitar 40%-50%‎ yang diimpor. Karena kan kalau kapal itu kan menggunakan marine used, sehingga mareka mensyaratkan material yang menempel di kapal itu, harus menggunakan itu. Indonesia belum sepenuhnya (bisa memproduksi)," tambah dia.


Meski begitu, Indonesia perlu berbangga, karena pesanan dari Filipina telah mengukir sejarah, karena pertama kalinya kapal perang buatan Indonesia bisa diekspor. Selain itu, PT PAL pada tender pesanan kapal perang itu pun mengalahkan 8 negara lain, termasuk Korea Selatan yang merupakan 'guru' dari PT PAL‎ dalam hal produksi kapal selam.


"Dikerjakan oleh ahli dari PT PAL sendiri," tutupnya.


(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Freeport Sewa Lahan Petrokimia Gresik Rp 76,8 Miliar/Tahun Untuk Smelter

Jakarta -PT Freeport Indonesia membuktikan kesungguhannya membangun pabrik pemurnian atau smelter di Indonesia. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini menyatakan sudah menyiapkan lahan untuk lokasi smelter, yaitu di Gresik, Jawa Timur.‎

Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoeddin ‎menjelaskan, lokasi lahan yang akan dijadikan tempat berdirinya smelter tersebut adalah milik PT Petrokimia Gresik yang disewa oleh Freeport US$ 8 (Rp 96.000) per meter persegi per tahun.


"‎Leasing ‎(sewa) US$ ‎8 per meter persegi per tahun," terang Maroef, usai menyambangi Kantor Pusat Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/1/2015).


Luas lahan yang akan digunakan Freeport untuk smelter adalah 80 hektar. Artinya, dalam setahun, Freeport akan membayar sewa‎ Rp 76,8 miliar.


Hal itu, lanjut dia, sudah termuat dalam berita acara nota kesepahaman (MoU) antara Freeport dengan Petrokimia Gresik yang telah ditandatangani 22 Januari 2015 kemarin.‎


Sebagai bukti keseriusannya juga, Freeport bakal membayarkan uang kesungguhan atau commitment fee sebagai jaminan‎.


"Dalam minggu-minggu ini akan Freeport akan membayar commitment fee sebesar US$ 130 ribu (Rp 1,56 miliar). Itu akan dibayarkan lewat 3 Bank BUMN, Bank Mandiri, BRI, dan BNI," sebutnya.


Realisasi penyediaan lahan ini merupakan bukti kesungguhan Freeport untuk membangun smelter di Indonesia.


(dna/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Pakai Garbarata, Terminal Pelabuhan Medan Jadi Mirip Bandara

Medan -Badan Usaha Milik Negara (BUMN) operator pelabuhan, PT Pelindo I (Persero), mengembangkan dan merevitalisasi pelabuhan penumpang di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pelindo I membangun terminal kedatangan dan keberangkatan penumpang kapal laut layaknya sebuah bandara.

Terminal akan dilengkapi 2 unit garbarata atau jembatan otomatis yang menghubungkan antara kapal penumpang dan terminal.


"Kita bangun nantinya dilengkapi dengan garbarata. Juga sky bridge sehingga bisa menghubungkan antara terminal penumpang kapal laut dan kereta api," kata Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana di Medan, Jumat (23/1/2015).


Secara fisik, bangunan terminal sudah selesai. Pelindo I saat ini akan melakukan tender untuk pengadaan garbarata serta sky bridge. Sky bridge ini akan menghubungkan terminal dan stasiun kereta.


Bambang menjelaskan terminal modern ini nantinya akan mulai dioperasionalkan saat musim lebaran tahun 2015.


"Sekarang ini bangunan terminalnya sudah selesai 100%. Tadinya mau saya operasikan bulan Maret ini tapi arahan Menhub dioperasikan lengkap setelah ada garbarata," jelasnya.


Untuk membangun terminal penumpang serta fasilitas pendukungnya, perseroan mengeluarkan dana sekitar Rp 60 miliar.Next


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Hemat Biaya Produksi, Semen Indonesia Akan Bangun Pembangkit Listrik Rp 8 T

Jakarta -PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) akan membangun pembangkit listrik (power plant) 200 Mega Watt (MW) Rp 8 triliun untuk pabrik semen di Tuban, Jawa Timur. Tujuan pembangunan pembangkit ini untuk menghemat biaya produksi karena biaya listrik lebih murah dengan memiliki power plant sendiri.

Menggunakan listrik milik PLN biaya bisa mencapai Rp 1.000 per kwh, sedangkan biaya listrik dengan power plant sendiri bianya jauh lebih murah hingga 20%. Berdasarkan pengalaman, di Pabrik Semen Tonasa yang merupakan anak usaha perseroan, biaya listrik dari power plant sendiri hanya Rp 800-900 per kwh.


"Dengan bangun power plant akan ada penghematan, nanti akan kita utamakan di Tuban, paling besar konsumsi 60% di sana, kapasitasnya 200 MW, ini sangat bisa menghemat, sekarang kan Rp 1.000 per kw, di Tonasa biayanya Rp 800-900 per kwh, membangun power plant akan lebih hemat," kata Direktur Keuangan SMGR Ahyanizzaman di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (23/1/2015).


Ia menjelaskan, power plant dengan kapasitas 200 Mega Watt (MW) rencananya akan dilakukan pada 2016 dengan jangka waktu 2-3 tahun.


"Power plant itu multi years, mulai tahun 2016, pembangunan 2-3 tahun," ujarnya.


Untuk mendanai pembagunan power plant tersebut, perseroan akan mengambil porsi dari dana belanja modal atau capital expenditure (capex). Perseroan menyiapkan capex sedikitnya Rp 5-7 triliun setiap tahun.


Anggaran tersebut didapat dari internal kas perseroan dan pinjaman bank. Selain tengah membidik pembangunan power plant, perseroan juga mendorong untuk merampungkan pabrik Rembang dan Indarung VI. Perseroan menggenjot produksi hingga 31 juta ton tahun ini.


"2015 capex hampir 80%-90% untuk penyelesaian proyek di Rembang dan Indarung VI, kemudian tahun-tahun berikutnya masih dominasi ekspansi tambahan kapasitas seperti pabrik baru lagi ada di Aceh, Kalimantan, dan Papua," pungkasnya.


(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Akuisisi Perusahaan Vietnam, Semen Indonesia Siapkan Rp 1 Triliun

Jakarta -PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) bakal memperluas pasarnya dengan mengakuisisi perusahaan asal Vietnam. Perseroan telah menyiapkan dana sedikitnya Rp 1 triliun untuk memuluskan niatnya itu.

Direktur Keuangan SMGR Ahyanizzaman mengatakan, selain mengembangkan pasar dalam negeri, perseroan juga bakal menyasar pasar regional. Vietnam dinilai punya pasar yang cukup menarik.


"Nanti mungkin ada akuisisi, kita lihat kondisi. Untuk target company lain akan jajaki di Vietnam, kita masih lihat, Vietnam ini untuk legalnya lebih friendly, lokasinya pantai lebar jadi bisa sinergi. Biaya produksi masih murah, tenaga kerja bagus sehingga barangkali ini bisa jadi peluang," ujar dia di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (23/1/2015).


Rencananya, Yani menyebutkan, pihaknya akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam rencana akuisisi ini. Dana yang disiapkan untuk akuisisi diambil dari dana belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini yang rencananya dialokasikan sekitar Rp 5-7 triliun. Capex yang dianggarkan berasal dari kas internal dan pinjaman bank.


"Skemanya akan akuisisi penyertaan majority. Ada standing loan Rp 1 triliun dari Mandiri belum kita pakai, ini fasilitas untuk kalau kita melakukan akuisisi," tandasnya.


(drk/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kereta Bandara Soekarno-Hatta Siap Beroperasi 2016

Deli Serdang -PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan melengkapi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang (Banten) dengan moda kereta api. Meski sangat diperlukan, proyek ini sempat terkendala pembebasan lahan.

Direktur Utama PT Railink M Fadhil menerangkan, masyarakat yang dilewati kereta bandara telah bersedia melepas kepemilikan lahannya. Proses selanjutnya ialah appraisal atau penilaian harga tanah oleh tim independen. Tim ini, yang disepakati oleh warga dan KAI, akan menentukan harga tanah.


"Semua masyarakat sudah setuju dan sekarang nggak ada kendala dengan lahan. Masyarakat sekarang sudah support. Saat ini masih proses appraisal. Kita cakup 7 kelurahan. Tapi yang sudah selesai 5 kelurahan dan masih berjalan untuk appraisal ada 2 kelurahan lagi," jelas Fadhil di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Jumat (23/1/2015).


Proses appraisal akan dilakukan secara detil sehingga tidak bisa diburu-buru. Ditargetkan nilai tanah akan diumumkan pada Februari 2015. Setelah pembayaran lahan, KAI akan memulai proses konstruksi selama 1 tahun.


"Pertengahan 2016 sudah bisa operasi. Memang ini mundur dari target karena persoalan lahan," katanya.


Fadhil menyebut cara yang ditempuh KAI, induk usaha dari Railink, cukup efektif. KAI memberi tawaran kepada warga yang bersedia melepas kepemilikan lahannya untuk menjadi pegawai KAI.


KAI juga akan memasang nama-nama keluarga yang lahannya sukarela dibeli untuk proyek kereta bandara pada salah satu stasiun. Langkah ini tentunya bagian dari apresiasi perseroan kepada warga. Meski ada stimulus, KAI tetap membayar tanah warga sesuai penilaian tim independen.


"Satu anggota keluarga dijadikan karyawan, akhirnya mereka mau support. Itu yang ditawarkan," sebutnya.


(feb/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

40% Komponen Kapal Perang Made in Surabaya Masih Impor

Jakarta -Produsen kapal asal Surabayam Jawa Timur PT PAL sedang memenuhi pesanan 2 unit kapal perang dari Kementerian Pertahanan Filipina. Kapal perang yang diproduksi ini, 40% komponennya masih diimpor, namun dikerjakan oleh para ahli lokal.

Kepala Humas PT PAL, Bayu Witjaksono menuturkan, ‎beberapa komponen yang masih diimpor adalah komponen seperti mesin kapal perang, karena belum ada industri di dalam negeri yang mampu memproduksinya.


"Misalnya mesin kapal itu Indonesia belum bisa membuat, raw material seperti plat (baja) ada yang dari China, tergantung materialnya," tutur Bayu kepada detikFinance, Jumat (23/1/2015).


Kapal perang yang dipesan Filipina adalah kapal perang berjenis strategic sealift vessel-1 (SSV) sepanjang 123 meter dan berkapasitas 621 penumpang. Komponen yang masih diimpor untuk kebutuhan produksi kapal tersebut diperkirakan mencapai 40%.


"Sekitar 40%-50%‎ yang diimpor. Karena kan kalau kapal itu kan menggunakan marine used, sehingga mareka mensyaratkan material yang menempel di kapal itu, harus menggunakan itu. Indonesia belum sepenuhnya (bisa memproduksi)," tambah dia.


Meski begitu, Indonesia perlu berbangga, karena pesanan dari Filipina telah mengukir sejarah, karena pertama kalinya kapal perang buatan Indonesia bisa diekspor. Selain itu, PT PAL pada tender pesanan kapal perang itu pun mengalahkan 8 negara lain, termasuk Korea Selatan yang merupakan 'guru' dari PT PAL‎ dalam hal produksi kapal selam.


"Dikerjakan oleh ahli dari PT PAL sendiri," tutupnya.


(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Freeport Sewa Lahan Petrokimia Gresik Rp 76,8 Miliar/Tahun Untuk Smelter

Jakarta -PT Freeport Indonesia membuktikan kesungguhannya membangun pabrik pemurnian atau smelter di Indonesia. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini menyatakan sudah menyiapkan lahan untuk lokasi smelter, yaitu di Gresik, Jawa Timur.‎

Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoeddin ‎menjelaskan, lokasi lahan yang akan dijadikan tempat berdirinya smelter tersebut adalah milik PT Petrokimia Gresik yang disewa oleh Freeport US$ 8 (Rp 96.000) per meter persegi per tahun.


"‎Leasing ‎(sewa) US$ ‎8 per meter persegi per tahun," terang Maroef, usai menyambangi Kantor Pusat Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/1/2015).


Luas lahan yang akan digunakan Freeport untuk smelter adalah 80 hektar. Artinya, dalam setahun, Freeport akan membayar sewa‎ Rp 76,8 miliar.


Hal itu, lanjut dia, sudah termuat dalam berita acara nota kesepahaman (MoU) antara Freeport dengan Petrokimia Gresik yang telah ditandatangani 22 Januari 2015 kemarin.‎


Sebagai bukti keseriusannya juga, Freeport bakal membayarkan uang kesungguhan atau commitment fee sebagai jaminan‎.


"Dalam minggu-minggu ini akan Freeport akan membayar commitment fee sebesar US$ 130 ribu (Rp 1,56 miliar). Itu akan dibayarkan lewat 3 Bank BUMN, Bank Mandiri, BRI, dan BNI," sebutnya.


Realisasi penyediaan lahan ini merupakan bukti kesungguhan Freeport untuk membangun smelter di Indonesia.


(dna/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Pakai Garbarata, Terminal Pelabuhan Medan Jadi Mirip Bandara

Medan -Badan Usaha Milik Negara (BUMN) operator pelabuhan, PT Pelindo I (Persero), mengembangkan dan merevitalisasi pelabuhan penumpang di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pelindo I membangun terminal kedatangan dan keberangkatan penumpang kapal laut layaknya sebuah bandara.

Terminal akan dilengkapi 2 unit garbarata atau jembatan otomatis yang menghubungkan antara kapal penumpang dan terminal.


"Kita bangun nantinya dilengkapi dengan garbarata. Juga sky bridge sehingga bisa menghubungkan antara terminal penumpang kapal laut dan kereta api," kata Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana di Medan, Jumat (23/1/2015).


Secara fisik, bangunan terminal sudah selesai. Pelindo I saat ini akan melakukan tender untuk pengadaan garbarata serta sky bridge. Sky bridge ini akan menghubungkan terminal dan stasiun kereta.


Bambang menjelaskan terminal modern ini nantinya akan mulai dioperasionalkan saat musim lebaran tahun 2015.


"Sekarang ini bangunan terminalnya sudah selesai 100%. Tadinya mau saya operasikan bulan Maret ini tapi arahan Menhub dioperasikan lengkap setelah ada garbarata," jelasnya.


Untuk membangun terminal penumpang serta fasilitas pendukungnya, perseroan mengeluarkan dana sekitar Rp 60 miliar.Next


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Populasi Lobster di Lombok Terancam Habis Dalam 5 Tahun

Jakarta -Nelayan termasuk pembudidaya lobster di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) masih bergantung dengan penangkapan bibit lobster dari alam bebas. Bila tak dibatasi, maka dalam hitungan 5 tahun ke depan, populasi lobster di Lombok dan sekitarnya akan habis.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P Hutagalung menjelaskan selama ini nelayan termasuk pelaku usaha budidaya lobster di Lombok mengambil bibit lobster langsung dari laut Lombok.


"Salah satu produksi terbesar bibit lobster berbasis alam khusus dari Lombok," kata Saut saat ditemui di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (23/01/2015).


Setelah bibit diambil nelayan dari laut, hanya ada dua pilihan yaitu dibudidayakan atau langsung diekspor. Biasanya negara tujuan ekspor bibit lobster adalah ke Vietnam, yang proses ekspornya melalui Bali.


Sementara itu pembudidayaan lobster di Lombok juga jumlahnya terbatas dan tidak terlalu banyak karena mahalnya biaya yang dikeluarkan. Penangkapan lobster dewasa bahkan yang sedang bertelur di Perairan Lombok cukup marak.


"Masyarakat mengembangbiakan lebih lama di alam (laut) hingga sampai ukuran 200 gram ke atas lalu ditangkap dan diekspor atau dibeli bibitnya," katanya.


Saut menjelaskan selama ini masyarakat Lombok terlalu banyak melakukan eksploitasi terhadap lobster. Banyak nelayan Lombok yang menangkap serta mengekspor bibit lobster yang baru pecah berukuran 1-3 cm. Menurut hitung-hitungannya, bila tidak diatur maka dalam 5 tahun ke depan populasi lobster di Lombok akan habis.


"Kita keberatan kalau mereka menangkap lobster ukuran berapa saja. Ada yang 1-3 cm sudah ditangkap itu masih bening (masih bayi kecil) dan ditangkap juga. Kalau dieksplorasi 5 tahun akan habis," jelas Saut.


Para nelayan lobster di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) resah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1/2015. Aturan yang berlaku 6 Januari 2015, mengatur larangan penangkapan lobster, kepiting, rajungan bertelur dan larangan ekspor bibit lobster ukuran 50-100 gram.


(wij/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Siap-siap, Rumah di Atas Rp 2 M Bakal Kena Pajak Tambahan

Jakarta -Pemerintah tengah mempersiapkan revisi aturan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Nantinya, rumah dengan harga jual atau pengalihan di atas Rp 2 miliar atau luas bangunan di atas 400 meter persegi akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 5%.

"Kita akan pungut kepada developer. Jadi bukan ke pembeli," ungkap Pelaksana Tugas Dirjen Pajak Mardiasmo di Gedung Djuanda, komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/1/2015).


Menurutnya, pajak yang dikenakan tersebut sangat kecil. Oleh karena itu, walau nantinya dibebankan lagi kepada kepada konsumen, kenaikan harga barangnya tidak akan terlalu tinggi.


"Pajaknya kecil saja," ujarnya.


Astera Primanto Bhakti, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal, menyebutkan pengambilan kebijakan ini lebih kepada perluasan objek pajak. Tarif tidak dinaikkan, hanya objek pajak yang ditambah.


"Tarifnya sama. PPh 22 kan dari dulu sama," kata Astera di kantornya.


Dalam aturan saat ini, PPh 22 hanya dikenakan atas rumah beserta tanah dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Nantinya rumah dengan harga lebih rendah pun akan kena PPh 22.


(mkl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Freeport Mau Bangun Smelter di Gresik, ESDM Tak Langsung Percaya

Jakarta -Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) belum percaya dengan pernyataan PT Freeport Indonesia, yang mengaku telah menetapkan lokasi lahan pembanguan pabrik pemurnian alias smelter di Gresik, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) R Sukhyar menjelaskan, pertanyaan terbesar yang diajukan pihak ESDM adalah terkait kebenaran lokasi yang diajukan tersebut.


Pasalnya, saat ini ada perusahaan lain, yakni PT Smelting Gresik yang punya rencana melakukan perluasan usaha dan berpotensi menggunakan lahan di lokasi yang sama.


"Kemudian juga kita enggak tahu dalam konteks smelter akan ada ekspansi dari Smelting Gresik. Ini yang menjadi perhatian Freeport juga yang harus mereka sampaikan," kata Sukhyar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/1/2015).


Sebagai gambaran, lokasi lahan yang diajukan Freeport untuk pembangunan smelter, berada persis di samping lokasi pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik dan smelter PT Smelting Gresik.


Saat ini, Freeport Terancam tidak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga yang dihasilkannya. Agar tetap bisa melakukan ekspor, sebelum 24 Januari 2015, Freeport sudah harus menunjukkan perkembangan pembangunan smelter minimal 60%. Indikatornya, pembebasan lahan sudah selesai.


Tapi, lantaran ada permasalahan ketidakjelasan lahan yang diajukan di Gresik tersebut, Freeport terancam gagal mendapat perpanjangan izin ekspor yang diajukannya.Next


(dna/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Naik 40%, Gaji Bos Apple Jadi Rp 2 Miliar/Bulan

Jakarta -Gaji CEO Apple Inc, Tim Cook, naik 40% dari US$ 1,4 juta menjadi US$ 2 juta (Rp 24 miliar) per tahun. Sekarang tiap bulan ia terima gaji Rp 2 miliar.

Total remunerasi Cook sepanjang 2014 lalu tercatat sebesar US$ 9,2 juta (Rp 110 miliar), naik lebih dari dua kali lipat. Gaji direktur Apple lain juga ikut naik, tapi hanya 14%.


Hal itu terungkap dalam laporan kinerja keuangan perusahaan yang dikirimkan ke Securities and Exchange Commission (SEC).


Sepanjang 2014, saham Apple sempat mencapai rekor tertingginya sepanjang masa. Perusahaan yang didirikan Steve Jobs itu juga menjual 40 juta iPhone.


Ini merupakan pertama kalinya Cook naik gaji sejak diangkat menjadi CEO pada November 2011. Apple menjadi perusahaan termahal di dunia dengan kapitalisasi pasar US$ 700 miliar (Rp 8.400 triliun).


(ang/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Janji Jonan Soal Proses Izin di Kemenhub: Jumat Masuk, Senin Selesai

Belawan -Ignasius Jonan baru sekitar 3 bulan menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Selama menjabat, dia mengaku sudah banyak mengeluarkan surat edaran, peraturan, dan perizinan.

"Sekarang saya tanda tangan banyak surat edaran, peraturan menteri, dan keputusan menteri yang dulu belum sempat dikerjakan. Saya sudah tanda tangan sekitar 80, atau 1 surat per hari," ungkap Jonan di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Jumat (23/1/2015).


Jonan pun mengaku disibukkan dengan perizinan. Dia mengaku bisa menandatangani 5-25 izin tiap harinya.


"Saya ingin perizinan bisa cepat. Bangun pelabuhan, bandara, dan sebagainya akan cepat asal persyaratannya lengkap," ucapnya.


Bahkan, Jonan berjanji tidak akan ada hari libur di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal mengurus izin. Sabtu atau Minggu pun tetap akan dikerjakan.


"Saya ingin kalau Jumat masuk, Senin sudah selesai. Tidak ada yang bilang Sabtu-Minggu libur. Pegawai kan dibayar bulanan, bukan harian," tegasnya.


(hds/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Eksportir Terbesar Lobster, Vietnam Dapat Pasokan Bibit Murah dari Lombok

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah melarang ekspor bibit lobster dalam rangka menjaga populasi lobster di laut Indonesia. Selain itu, agar tak hanya menguntungkan negara yang selama ini mengimpor bibit lobster murah seperti Vietnam dari Indonesia.

Vietnam justru jadi negara pengekspor lobster terbesar di dunia, padahal dapat bibit dari Indonesia. Menteri Susi mencoba menjawab kritikan para pembudidaya/nelayan lobster di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).


"Coba lihat slide yang tadi. Nah ini ekspor lobster Vietnam luar biasa besar, bibitnya dari NTB pak," sindir Susi kepada nelayan NTB saat rapat bersama di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (23/01/2015).


Susi menjelaskan selama 12 tahun, Vietnam adalah eksportir lobster terbesar di dunia. Setiap tahun Vietnam mampu mempoduksi lobster lebih dari 1.000 ton.


Misalnya 2001 produksi lobster Vietnam mencapai 1.000 ton, tahun 2002 meningkat menjadi 1.127 ton, tahun 2003 bertambah jadi 1.200 ton, di 2004 produksinya jadi 1.120 ton, pada 2005 jadi 1.200 ton, dan pada 2009 mencapai 1.003 ton. Sedangkan ekspor lobster Indonesia cukup kecil yaitu rata-rata hanya 10-50 ton, tertinggi pada 2009 sebesar 338 ton.


"Bayangkan Pak kalau kita bisa jual 1.000 ton yang ukuran besar itu US$ 30/ekor itu sudah Rp 3 triliun pak. Sekarang pendapatan (ekspor lobster) hanya Rp 200 miliar," kata Susi.


Menurutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri KP No. 1/2015 tentang larangan ekspor benih lobster, maka Susi menegaskan nelayan NTB tidak bisa lagi mengekspor bibit dan lobster dalam keadaan bertelur sejak 6 Januari 2015.


"Jadi tidak boleh lagi dibeli Vietnam," tegas Susi.


Pagi tadi, Menteri Susi menerima 10 orang perwakilan nelayan di bawah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) khususnya para pembudidaya bibit lobster asal Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), diantaranya 4 orang dari DPRD NTB.


Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB digelar dadakan alias di luar agenda. Pertemuan ini berlangsung kurang lebih 2,5 jam, selesai sekitar pukul 11.50 WIB.


(wij/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Jonan Akan Remajakan dan Bangun 77 Pelabuhan, Ini Caranya

Belawan -Hari ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan melakukan blusukan di Sumatera Utara. Setelah tiba di Bandara Kuala Namu dan menaiki kereta bandara, Jonan kini berada di Pelabuhan Belawan.

Kedatangan Jonan di Pelabuhan Belawan bertujuan untuk menyaksikan kerja sama konsesi pengusahaan terminal curah cair pelabuhan Kuala Tanjung Medan di Kantor PT Pelindo I (Persero) Cabang Belawan. Ini merupakan kerja sama konsesi pertama antara pemerintah dengan badan usaha operator pelabuhan.


Padahal, di UU Pelayaran No 17/2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa dalam 3 tahun sejak aturan ini diundangkan harus ada konsesi antara badan usaha dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.


"Kita memang agak terlambat, karena seharusnya ini dilakukan 2011. Nanti akan ada lagi perjanjian konsesi dengan pelabuhan lainnya," kata Jonan di Pelabuhan Belawan, Jumat (23/1/2015).


Meski pelabuhan berdiri di atas tanah badan usaha seperti Pelindo, lanjut Jonan, pemerintah tetap berhak atas konsesi. Sebab, laut adalah milik negara.


Dari konsesi tersebut, negara akan mendapatkan bagi hasil yang berbeda-beda di setiap pelabuhan. Untuk Pelabuhan Belawan, bagi hasilnya adalah 2,5%.


"Hasil konsesi ini akan dipakai untuk membangun pelabuhan lain yang tidak layak secara bisnis," kata Jonan.


Tahun ini, tambah Jonan, pemerintah akan membangun dan memperbaiki 77 pelabuhan. Sementara dalam 5 tahun depan, ditargetkan ada 300 pelabuhan yang dibangun dan diremajakan.


"Kalau tidak bangun, tidak ada pemerataan ekonomi," tegasnya.


(hds/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Marah Besar, Menteri Susi Nunjuk-nunjuk dan Ancam Peternak Lobster

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat mengancam para pembudidaya/nelayan lobster asal Lombok yang datang ke kantornya hari ini.

Pertemuan yang berlangsung dalam forum dialog selama 2,5 jam ini diwarnai suasana tegang dan hening, akibat Menteri Susi marah besar.


Para nelayan menanyakan kebijakan Susi, soal Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan bertelur, termasuk secara selektif (larangan tangkap di bawah 200 gram) dan larangan ekspor bibit lobster.


Menurut Susi, dirinya tak akan mencabut peraturan yang telah dikeluarkannya. Namun bila para pembudidaya/nelayan lobster tetap ngotot peraturan dicabut, maka opsinya adalah, para pembudidaya lobster di Lombok akan dikecualikan dari peraturan menteri tersebut.


Namun mantan bos Susi Air ini menegaskan, dirinya tak akan bertanggung jawab apabila ada masalah di kemudian hari.


"Kalau misalnya NTB mundur di sektor perikanan, itu di luar tanggung jawab saya. Saya tidak akan mengatur masalah ini," kata Susi dengan nada mengancam sambil menunjuk-nunjuk, Jumat (23/1/2015)


Para peserta yang hadir seolah membeku, suasana pun hening akibat Menteri Susi berbicara dengan nada tinggi. Suasana hening tersebut kembali diisi oleh suara tinggi Menteri Susi yang menegaskan sikapnya lagi.Next


(wij/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»