Ini Manfaat Perubahan 1 Lot Hanya Jadi 100 Saham

Nusa Dua -Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberlakukan satu lot setara 100 lembar saham mulai 6 Januari 2014. Saat ini satu lot masih setara dengan 500 lembar saham. Perubahan tersebut termasuk perubahan fraksi dan kelompok harga.

Apa manfaat adanya perubahan tersebut?

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI Samsul Hidayat mengatakan, perubahan dilakukan untuk menjaring banyak investor ritel masuk ke pasar modal. Dengan pemberlakuan perubahan satuan lot saham lebih sedikit dari 500 menjadi 100, memungkinkan para investor ritel bisa ikut berinvestasi di pasar modal karena harga saham jauh lebih murah.

"Sebelum efektif 6 Januari 2014 nanti akan ada testing di pertengahan Desember 2013. Ini salah satu tujuannya agar tercapainya investor yang punya dana minimal bisa ikut masuk pasar modal," kata Samsul saat acara Workshop Wartawan Pasar Modal 2013 dengan tema ‘Pasar Modal Syariah,’ di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Minggu (3/11/2013).

Samsul menyebutkan, dengan perubahan satuan lot saham, fraksi dan kelompok harga, investor bisa lebih banyak alternatif pilihan harga yang dapat ditransaksikan dan mengurangi biaya transaksi. Selain itu, ketentuan ini dapat meningkatkan potensi terjadinya transaksi dan menurunkan antrean order.

"Antrean order yang panjang pada satu tingkatan harga efek dapat menghambat likuiditas," kata Samsul.

Selain itu, untuk ketentuan yg baru ini, maksimum volume order bisa dilakukan sebanyak 50 ribu lot dari sebelumnya yang hanya 10 ribu lot. "Maksimum volume order tadinya 10 ribu lot, sekarang 50 ribu lot jadi lebih banyak karena 1 lot 100 lembar," kata dia.Next

(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pertamina Desak INTI Percepat Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi

Jakarta -PT Pertamina (Persero) meminta PT INTI (Persero) agar mempercepat program pemasangan Radio Frequency Identification (RFID). Alasannya pemasangan alat pengendali BBM subsidi secara massal sampai saat ini masih molor.

"Kami minta PT INTI lebih mempercepat program pemasangan RFID terutama secara massal, saat ini baru dilakukan di daerah sekitar Jakarta saja, belum di daerah lain," ucap Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dihubungi, Minggu (3/11/2013).

Ali mengungkapkan walau program ini dianggap masih molor namun Pertamina mengharapkan program ini selesai sesuai target yang ditentukan yakni Juli 2014. Artinya pada saat itu 100 juta kendaraan dan 92.000 nozel SPBU di seluruh Indonesia sudah terpasang RFID.

"Tapi walau terkesan lambat, program ini selesai Juli 2014, artinya sesuai target," katanya.

Ali mengakui lambannya program pemasangan RFID ini karena kesulitan INTI untuk melakukan pengadaan alat RFID yang berasal dari impor.

"Kami mengerti saat ini INTI sedang kesulitan mendatangkan barang, karena hampir seluruhnya impor dan saat ini dolar masih tinggi," ucapnya.

Saat ini PT INTI sendiri sedang meminta kepada Pertamina untuk melakukan perubahan (revisi) kontrak akibat nilai rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Karena INTI beli barangnya impor semua tentunya pakai dolar, sementara Pertamina membayarnya dengan rupiah, sesuai penyaluran BBM subsidi yang melalui sistem RFID. Tapi kami masih bicarakan, masih menunggu hitungan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Keuangan dan Pembangunan) lagi," ucapnya.

Seperti diketahui perkiraan biaya investasi sistem RFID ini mencapai Rp 800 miliar per tahun. Pertamina akan mengembalikan investasi tersebut kepada PT INTI melalui penyaluran BBM yang dilakukan dengan sistem RFID dengan Rp 18 per liter.

Apabila nantinya pemerintah menetapkan pembatasan konsumsi BBM subsidi, maka sistem RFID ini akan menggunakan smartcard. Apabila ditambah smartcard maka Pertamina akan menambah pembayaran menjadi Rp 20.47 per liter kepada PT INTI.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Sejak 2005 Bajak Laut di Afrika Rampas Uang Rp 4 Triliun

Washington -Studi terbaru yang dilakukan Bank Dunia, PBB dan Interpol mengungkapkan para bajak laut atau perompak di semenanjung timur-laut Afrika berhasil meraup US$ 413 juta atau kurang lebih Rp 4,13 triliun hasil uang tebusan dari merompak sejak 2005 atau selama 7 tahun terakhir.

Yang mengejutkan 'uang haram' itu kebanyakan digunakan untuk membiayai kegiatan kriminal atau kejahatan internasional melalui para pemodal mereka.

Kegiatan kriminal internasional antaralain bisnis perdagangan senjata, penyelundupan imigran, pendanaan milisi bahkan dana-dana tersebut masuk ke dalam bisnis yang legal. Studi ini menunjukan bahwa para bajak laut melakukan pencucian 'uang haram' ke wilayah lainnya.

"Dunia internasional telah memobilisasi kekuatan angkatan lautnya untuk berhadapan dengan bajak laut," kata seorang ahli keuangan dari Bank Dunia Stuart Yikona dikutip dari AFP, Minggu (3/11/2013)

Menurutnya perlu langkah dari negara-negara di dunia untuk menghentikan aliran uang haram para bajak laut Afrika Timur. Dari hasil studi ini juga menggambar bahwa kegiatan operasi bajak laut khususnya di Somalia semakin rumit dan canggih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pemerintah, kalangan perbankan, pengusaha lokal dan mantan bajak laut. Terungkap dari kegiatan pembajakan kapal di semenanjung timur-laut Afrika selama 2005 hingga 2012, para bajak laut maraup US$ 339 juta hingga US$ 413 juta dari uang tebusan.

Selain itu terungkap 30%-75% dari hasil merompak jatuh ke tangan pemodal para bajak laut. Sementara itu, para bajak laut yang beroperasi di lapangan hanya mendapat porsi yang sedikit.

Para pemodal ini mencuci uangnya dengan kegiatan bisnis narkotika, termasuk membeli aset properti, perdagangan minyak, bisnis transportasi hingga bidang restoran dan hotel.

(hen/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Saham Syariah Tahan Guncangan Ekonomi

Nusa Dua -Pasar saham syariah dinilai punya daya tahan lebih kuat terhadap guncangan ekonomi saat kondisi perekonomian domestik maupun global masih belum stabil.

"Saham-saham syariah less risiko ketika terjadi gunjangan ekonomi," kata Direktur Pengembangan Bursa efek Indonesia (BEI) Friderica Widyasari Dewi di acara Workshop Wartawan Pasar Modal 2013 dengan tema ‘Pasar Modal Syariah,’ di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Minggu (3/11/2013).

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menjelaskan, dalam pasar saham syariah tidak mengenal saham perbankan. Alasannya simpel, karena dalam pasar saham syariah dilarang untuk memasukkan saham-saham yang jenis usahanya punya sistem ‘bunga’, salah satunya perbankan. Sementara itu, saham perbankan porsinya cukup tinggi di pasar modal Indonesia.

"Ketika terjadi guncangan ekonomi, kebanyakan yang kena itu di financial seperti perbankan. Karena tidak ada saham-saham perbankan di pasar saham syariah jadi less risiko kalau ada kondisi guncangan ekonomi," katanya.

Saat ini, kiki menyebutkan, sedikitnya ada 293 saham-saham yang masuk dalam efek syariah. Dari besaran angka tersebut, didominasi dari sektor pertanian, pertambangan, jasa perdagangan, investasi, dan properti yang menyumbang sebesar 30%.

Berdasarkan catatan detikFinance, secara historis indeks berbasis syariah sejauh ini hanya minus 4% atau lebih kecil dibandingkan Indeks LQ45 yang minus 5% dan Jakarta Composite Indeks (JCI) yang minus 8% saat kondisi pasar melemah.

Jika dilihat lebih jauh lagi sektor perbankan memiliki bobot yang besar di IHSG sekitar 25%. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan Earning Per Share (EPS) yang lebih lambat pada IHSG dibanding dengan Jakarta Islamic Indeks (JII).Next

(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Batik, Nasi Goreng Hingga Sate Ayam Laris di Acara Bazar Beijing

Beijing -Istri Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi, Madam Qian Wei menggelar bazar amal internasional, di Chaoyang Park, Beijing, China pada 2 November 2013 yang juga diikuti KBRI di Beijing. Program ini meneruskan program pendahulunya yaitu Madam Le Aimei.

Demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar RI (KBRI) di Beijing, China dikutip Minggu (3/11/2013)

Ada 150 tenda didirikan untuk menampung lebih dari 100 peserta bazar, yang terdiri dari Kedutaan Besar asing, Perwakilan Organisasi Internasional, dan perusahaan lokal asal China.

Madam Qian Wei menyampaikan ucapan terima kasih kepada Madam Le Aimei yang telah menggagas bazar amal internasional ini sejak tahun 2009. Dari tahun ke-tahun hasil sumbangan dari peserta bazar semakin meningkat, sehingga lebih banyak lagi penduduk desa tertinggal di China yang dapat dibantu.

Sumbangan yang terkumpul tahun ini, akan dipergunakan untuk membangun sarana air bersih di desa Jinping dan desa Malipo di wilayah provinsi Yunnan, yang nantinya akan memberikan manfaat bagi 100.000 penduduk di kedua desa tersebut.

Sejalan dengan rencana strategis pemerintah China untuk menanggulangi kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan, Kementerian Luar Negeri RRT juga turut aktif menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu desa-desa tertinggal di beberapa provinsi di China.

Dari dana yang terkumpul, telah dapat dipergunakan untuk membangun sekolah-sekolah dasar, rumah yang layak bagi warga desa, jalanan berpondasi, sumber air minum bersih, jaringan listrik, dan sanitasi. Next

(hen/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

OJK: Pasar Modal RI Termasuk Paling Tua di Asia

Nusa Dua -Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perjalanan pasar modal di Indonesia termasuk yang tertua di Asia. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan pasar modal Indonesia kini sudah menginjak usia 36 tahun.

"Pasar modal kita sudah 36 tahun dan termasuk paling tua di Asia. 36 tahun diaktifkannya kembali. Dibandingkan dengan pasar modal di ASEAN kita tidak merasa jauh ketinggalan malah bisa berkompetisi dengan baik,” kata Muliaman saat acara Workshop Wartawan Pasar Modal 2013 dengan tema ‘Pasar Modal Syariah,’ di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Minggu (3/11/2013).

Ia menjelaskan, dengan semakin tuanya pasar modal di Indonesia, pihaknya berusaha untuk menjadikan pasar modal menjadi sumber pembiayaan jangka panjang. “Cita-cita pasar modal kita bisa menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang efisien dan kredibel. Kita juga akan melakukan pengembangan pasar modal syariah sebagai pilar perekonomian nasional yang berdaya saing," ujarnya.

Saat ini, kata Muliaman, pembiayaan jangka panjang masih didominasi perbankan yang hampir mencapai 60%. Sementara di pasar modal masih sangat minim. Nantinya, dengan terus melakukan peningkatan-peningkatan diharapkan pasar modal menjadi bidikan sumber pembiayaan jangka penjang.

“Di Indonesia industri keuangannya bank yang dominan hampir 60%, artinya peranan perbankan masih dominan dan rasanya pembiayaan proyek-proyek jangka panjang dibiayai dari perbankan,” terangnya.

Muliaman membandingkan, Amerika Serikat (AS) dan Eropa porsi pembiayaan jangka panjang justru didominasi dari pasar modal. Aset perbankan jauh lebih lambat dari pertumbuhan kapitalisasi pasar modal.

“Contoh di Amerika pertumbuhan aset perbankan jauh lebih lambat dari pertumbuhan kapitalisasi pasar modal, di Eropa juga begitu. Negara-negara maju itu share pembiayaan pasar modal semakin hari semakin besar,” katanya.

Untuk mendukung itu, Indonesia kembali mengaktifkan keanggotaannya di International Organization of Securities Commision (IOSCO). IOSCO ini menjadi acuan pengaturan pasar modal global, seperti halnya Basel Committe untuk sektor perbankan.

IOSCO kembali mencanangkan untuk menjadikan pasar modal sebagai sumber penbiayaan jangka panjang, tidak hanya buat usaha besar tetapi juga untuk perusahaan kecil dan menengah. Hal itu sejalan dengan keinginan OJK. Pihaknya punya target dalam 5 tahun ke depan pasar modal Indonesia akan semakin menarik bagi investor.

“Saya juga akan berbicara dengan gubernur-gubernur kepala daerah, nasabah-nasabah besar yang pendanaannya bergantung pada kredit bank, sekarang supaya didorong ke pasar modal. Memperkuat basic domestik kita baik individu maupun institusional. Dalam 5 tahun ke depan memiliki pendalaman pasar modal yang memadai,” kata Muliaman.

(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pengusaha: Myanmar dan Kamboja Bakal Salip RI Karena Upah Buruhnya Murah

Jakarta -Daya saing ekonomi Indonesia saat ini masih lemah, dilihat dari peringkat kemudahan berbisnis (Doing Business) yang dikeluarkan Bank Dunia. Indonesia terancam disalip oleh Myanmar dan Kamboja.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit, Indonesia terancam disalip Myanmar dan Kamboja karena salah satu penyebabnya adalah upah buruh di dua negara itu murah.

"Myanmar dan Kamboja itu upah buruhnya lebih murah dia. Kita bakal disaingi sama dia," kata Anton saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Upah buruh buruh di Myanmar dan Kamboja, ujar Anton, rata-rata hanya mencapai US$ 40/bulan. Sedangkan upah buruh di Indonesia rata-rata US$ 200/bulan. Selain dilihat dari upah yang lebih rendah, produktivitas kerja buruh di Myanmar dan Kamboja juga lebih baik.

Hal ini menyebabkan para investor asing khususnya di sektor industri padat karya seperti garmen, tekstil, dan makanan minuman memilih merelokasi investasi mereka dari Indonesia ke Myanmar dan Kamboja.

Anton menambahkan, tidak hanya Myanmar dan Kamboja saja, Vietnam nantinya bisa sejajar atau bahkan menyalip Indonesia.

"Artinya nanti negara yang sama atau sebanding Indonesia itu ada 3 negara yaitu Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Yang penting saat ini iklim investasi harus dijaga oleh pemerintah betul," cetus Anton.Next

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Mentan Suswono Minta Petani Jual Kedelai ke Bulog

Mojokerto -Menteri Pertanian Suswono menghadiri panen raya kedelai hasil konsorsium pupuk hayati unggulan nasional di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Secara simbolis, Suswono hadir untuk memulai masa panen kedelai seluas 300 hektar di Kabupaten Mojokerto.

Usai memanen kedelai secara simbolis, di depan para petani Mentan Suswono menjanjikan pemerintah akan membeli kedelai petani seharga Rp 7.500/kg. Pembelian akan dilakukan melalui Perum Bulog di setiap daerah. Mentan mengimbau para petani tidak menjual kedelai ke tengkulak, tapi menjual kedelai secara langsung ke Bulog.

"Agar harga kedelai bisa stabil dan tidak merugikan petani, maka petani harus menjual ke Perum Bulog. Dan Perum Bulog siap membeli seharga Rp 7500 untuk satu kilogram kedelai. Tentu kadar airnya harus benar-benar sedikit sesuai standar Perum Bulog," kata Suswono.

Suswono menambahkan, pemerintah menargetkan produksi kedelai sebesar 1,5 juta ton selama 3 tahun bisa tercapai. Agar target tercapai, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan 1 juta hektar lahan untuk ditanami kedelai di kawasan transmigrasi yang tersebar di 26 provinsi se-Indonesia.

Pada musim tanam tahun 2013/2014 ini, pemerintah menyediakan lahan seluas 155 ribu hektar dengan target produksi sebanyak 225 ribu ton. Pada tahun 2014 dan 2015 akan dibuka lahan seluas 400 ribu hektar dengan target produksi sebanyak 600 ribu ton. Selanjutnya dibuka 450 ribu hektar target produksi sebanyak 675 ribu ton. Penyediaan lahan ini guna mengurangi ketergantungan impor kedelai.

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Buruh: Upah Rp 2,44 Juta/Bulan, Bagaimana Bisa Punya Rumah

Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kemarin telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp 2.441.301,74/bulan, naik sekitar 9%. Namun kalangan buruh masih menolak dan meminta Rp 3,7 juta/bulan. Kenapa?

"Kita perlu naik kelas, dengan upah Rp 2,5 juta (UMP DKI Jakarta Rp 2.441.301,74/bulan) nggak mungkin buruh bisa punya rumah, bisa kuliah, dan lain-lain. Dalam waktu 9 tahun itu nggak mungkin hidup buruh bisa naik," tutur Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi dalam diskusi 'Polemik' soal Upah Minimum Provinsi (UMP) di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Rusdi mengatakan, selama ini buruh hanya dijadikan staf biasa dan tidak bisa naik jabatan lebih tinggi. Hal ini karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh mayoritas buruh yang bekerja.

"Hanya 10% buruh yang hanya sarjana. Di mana-mana buruh Indonesia jadi staf biasa dan upahnya juga murah," imbuhnya.

Lalu, banyak buruh di Indonesia yang hanya dijadikan tenaga kerja kontrak atau outsourcing. Padahal buruh adalah komponen utama produksi bukan sebagai pekerjaan alih daya/sampingan.

"Kedua outsourcing yang namanya outsourcing kontrak dan magang itu mencapai 70%. Orang Indonesia nggak punya kepastian kerja. Dan ketiga tidak ada kualitas jaminan sosial," katanya.

Ia berharap hidup buruh bisa lebih diperhatikan oleh pengusaha dan khususnya pemerintah. Selama ini pengusaha cendrung untuk memarjinalkan peran para buruh dan memberikan upah buruh murah.Next

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Demo Buruh dan Defisit Perdagangan Pengaruhi Pasar Saham Pekan Depan

Jakarta -Sepekan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak melemah, dari 4.590,538 menjadi 4.432,589. Faktor demo buruh di dalam negeri disebut menjadi salah satu pemicu lesunya IHSG. Bagaimana pekan depan?

Analis Riset First Asia Capital David Sutyanto mengatakan, IHSG di akhir pekan kemarin mendapat semangat, karena Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi yang rendah yaitu 0,09%. Akan tetapi angka defisit neraca perdagangan kembali mengalami defisit sebesar US$ 657,2 juta.

"Angka ini sangat mengecewakan, karena pemerintah gagal melaksanakan pekerjaan rumahnya dalam mengendalikan impor migas. Hal ini membuat defisit neraca perdagangan menjadi sebesar US$ 6,26 miliar. Faktor demo buruh juga menyebabkan hampir selama sepekan kemarin beberapa perusahaan menufaktur tidak dapat melakukan produksi dengan optimal," tutur David dalam risetnya, Sabtu (2/11/2013).

Kondisi ini, menurut David, dapat berpengaruh ke Purchasing Manager Indeks Indonesia yang dapat turun hingga di bawah 50. Padahal PMI Indonesia di oktober 2013 meningkat ke posisi 50,9 dari bulan sebelumnya 50,2.

David mengatakan, faktor laporan keuangan juga menjadi sentimen yang mempengaruhi pasar. Dalam hal ini beberapa emiten mengalami pelemahan dalam laporan keuangannya. Sementara dari luar, sentimen positif bermunculan, antara lain data manufaktur China naik menjadi 51,4% di Oktober.

Selan itu Bank of Japan (BoJ) menyatakan negara dengan kekuatan ekonomi ketiga terbesar dunia itu tengah mengalami kemajuan setelah mencatat inflasi 2%. Pasar Amerika juga ditutup positif pada akhir pekan ini.

"Untuk pekan depan IHSG masih akan berpotensi terkoreksi. Masih belum kondusifnya kondisi buruh yang menuntut upah tinggi, data defisit neraca perdagangan, hingga prediksi turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan turunnya laba emiten akan menjadi sentimen negatif yang kuat," papar David.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi hanya sebesar 5,6-5,8%. Akan tetapi bursa global yang bergerak positif dapat menjadi katalis yang menyebabkan IHSG tidak terkoreksi dengan cepat.

"Saat ini saya melihat support IHSG berada di level 4.350. Dan secara teknikal IHSG masih memiliki gap di 4.200. Investor sebaiknya mulai menjaga posisi kas dan melihat emiten yang masih dapat membukukan kenaikan pendapatan yang signifikan," tutup David.

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pemerintah dan Buruh 'Ribut', Salah Siapa?

Jakarta -Hubungan serikat buruh dengan pengusaha seringkali tidak harmonis, terutama berkaitan dengan besaran upah minimum yang terjadi saat ini. Kenapa hal ini terjadi, dan apa penyebabnya?

Ketua Komite Tetap Kadin DKI Jakarta Riza Suwarga mengatakan, kondisi 'ributnya' buruh dengan pengusaha disebabkan minimnya peran pemerintah menjaga perekonomian dalam negeri.

"Selama 15 tahun, dolar AS tidak bergerak di level Rp 8.000-Rp 9.000. Ironis, saat ini dolar sudah masuk ke Rp 11.300. Ada persoalan mikro dan jangka pendek yang tidak disikapi oleh pemerintah. Maka pengusaha suka atau tidak suka tetap ikut," kata Riza dalam diskusi 'Polemik' soal Upah Minimum Provinsi (UMP) di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Riza meminta pemerintah segera membenahi sistem perekonomian di Indonesia. Jangan sampai saat memburuknya perekonomian Indonesia saat ini, pemerintah malah membenturkan pengusaha dan buruh.

"Harus ada kebijakan stabilisasi yang harus dicapai pemerintah. Jangan pemerintah melepas saja persoalan perekonomian ini atau jangan malah dibenturkan buruh dan pengusaha. Pemerintah harus kembali mengevaluasi kebijakan ekonomi. Pengusaha dan buruh menjadi korban terutama menyangkut daya saing dan biaya produksi yang semakin besar," cetus Riza.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan, alasan pengusaha tak mau upah butuh naik tinggi bukan karena pungutan liar (pungli). Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Indra mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk pungli mencapai 19-24% dari biaya produksi.

"Kita bicara berdasarkan fakta di sektor ekspor, pungli hampir tidak berpengaruh. Karena sudah tidak ada ruang. Yang pungli banyak itu yang deal terhadap pemerintah. Artinya kalau menjadi kontraktor tidak tahu kalau dia deal dengan fasilitas saya nggak tahu. Tetapi saat ini hampir tidak ada pungli. Ada tetapi kecil-kecil," ungkap Anton.

Anton tidak mau berkomentar terlalu banyak soal pungli. Ia pun tidak mau menjawab tingginya biaya pungli membuat pengusaha berat untuk menaikkan upah para buruh.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Demonya Dituding Bayaran, Ini Penjelasan Serikat Buruh

Jakarta -Demonstrasi buruh merebak dalam beberapa hari ini, terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. Sejumlah pihak menganggap ada yang menggerakan, bahkan membayar buruh untuk berdemo.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menegaskan buruh bergerak atas inisiatif sendiri dan hanya bermodal ucapan bismillah dan pasang badan.

"Ini bicara soal idealisme. Kita sudah siap pasang badan. Kita hanya modal bismillah dan pasang badan dan kita menjadi leading sektoril untuk memperjuangkan nasib buruh. Ada sebuah kesadaran kebangsaan yang terbentuk," kata Rusdi dalam diskusi 'Polemik' soal Upah Minimum Provinsi (UMP) di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Mengapa buruh menolak ditunggangi oleh pihak tertentu? Rusdi menjawab sederhana. Andaikan ada segelintir pihak tertentu yang menggerakan jutaan buruh turun ke jalan, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Lalu menurutnya, ada perbedaan yang signifikan antara demonstrasi yang dibayar dengan tidak.

"Ada yang menggerakan? Kalau orang turun ke aksi itu katanya ada yang bayar Rp 200.000/hari/orang. Kalau yang demo 1 juta orang dikali angka itu (Rp 200.000) per hari itu berapa biaya yang ia harus keluarkan. Kalau demonya berhari-hari sudah berapa dan siapa yang mau bayar? Mereka (buruh yang dibayar) minta aksi paling banter 2 jam dan nggak tau isunya apa. Tetapi kita rela berjam-jam bahkan menginap dan siap berjuang dan mati apa ini artinya dibayar," imbuhnya.

Ia mengklaim, anggota buruh yang tergabung saat ini tidak hanya datang dari golongan marjinal, tetapi kalangan berpendidikan juga ikut serta. Alasannya adalah karena persamaan misi untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dan memajukan negara Indonesia.

"Kelompok buruh hari ini adalah profesional yang lahir tidak hanya dari kelompok marjinal tetapi juga banyak aktivis kampus dan banyak yang juga yang bergelar master, doktor, dan profesor. Mereka ikut gabung karena sudah sadar. Kita ingin menyejahterakan rakyat dan negara ini harus bangkit serta melawan penjajahan di era modern," cetusnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

16 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2014, Ini Daftar Besarannya

Jakarta -Hingga Jumat malam kemarin, sudah ada 16 provinsi dari 34 provinsi yang telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014. Padahal kemarin adalah batas akhir penetapan UMP untuk 2014.

Provinsi tersebut antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Papua, Bengkulu, NTB, Banten, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

Berdasarkan Permenakertrans No. 7/2013 diatur penetapan UMP 2014 harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 1 November 2013.

"Jumlah 16 Provinsi yang menetapkan UMP secara tepat waktu ini, jauh meningkat dibandingkan penetapan tahun lalu. Per tanggal 3 November 2012 lalu hanya berjumlah 6 provinsi saja yang tercatat menetapkan UMP 2013 tepat waktu yaitu Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta Sabtu (2/11/2013).

Muhaimin mengatakan, penetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP segera harus diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah.

"Bagi provinsi yang belum menetapkan, pembahasan penetapan upah minimum, diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah minimum dapat diterapkan dengan tepat waktu," kata Muhaimin

Muhaimin mengatakan, tim asistensi dan monitoring penetapan UMP tahun 2014 yang dibentuk Kemnakertrans masih terus menunggu laporan dari provinsi-provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2014.

"Berdasarkan laporan sementara, penetapan UM 2014 yang tertunda di beberapa provinsi disebabkan masih dalam proses pembahasan akhir dan menunggu surat keputusan gubernur masing-masing," ujar Muhaimin.

Berikut Daftar Provinsi yang telah Menetapkan UMP 2014:

1. Kalimantan Selatan Rp 1.620.000 atau naik 21,12% dari UMP 2013 Rp 1.337.500


2. Banten Rp 1.325.000 atau naik Rp 13,25% dari UMP 2013 Rp 1.170.000


3. Kalimantan Tengah Rp 1.723.970 atau naik 11% dari UMP 2013 Rp 1.553.127


4. Kalimantan Barat Rp 1.380.000 atau naik 30% dari UMP 2013 Rp 1.060.000


5. Jambi Rp 1.502.300 atau naik 15,56% dari UMP 2013 Rp 1.300.000


6. Sulawesi Tenggara Rp 1.400.000 naik 24,42% dari UMP 2013 Rp 1.125.207


7. Sumatera Barat Rp 1.490.000 naik 10,37% dari UMP 2013 Rp 1.350.000


8. Bangka-Belitung Rp 1.640.000 naik 29,64% dari UMP 2013 Rp 1.265.000


9. Papua Rp 1.900.000 naik 11,11% dari UMP 2013 Rp 1.710.000


10. Bengkulu Rp 1.350.000 naik 45% dari UMP 2013 Rp 930.000


11. NTB Rp 1.210.000 naik 10% dari UMP 2013 Rp 1.100.000


12. Jakarta Rp 2.441.301 naik 9% dari UMP 2013 Rp 2.200.000


13. Kepulauan Riau Rp 1.665.000, naik dari UMP 2013 Rp 1.365.087


14. Riau Rp 1.700.000


15. Sumatera Utara Rp 1.505.850, naik dari UMP 2013 Rp 1.305.000


16. Kalimantan Timur Rp 1.886.315, naik dari UMP 2013 Rp 1.762.073

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Buruh Punya Iuran Wajib Untuk Biaya Demo

Jakarta -Pihak serikat buruh mengaku punya anggaran khusus yang dialokasikan untuk pelaksanaan demonstrasi dan serangkaian kegiatan lainnya. Anggaran itu didapat dari iuran wajib yang dibebankan kepada anggotanya setiap bulan.

Selain berdemo, buruh yang masuk ke federasi serikat buruh tertentu diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti seminar dan outbond. Pelatihan ini ditujukan agar buruh kompak saat melakukan demonstrasi di jalan.

"Pola kepelatihannya ada seperti outbond yang membangkitkan semangat. Biayanya begini, kami ada iuran sendiri kepada buruh dari mulai Rp 10.000-20.000/bulan. Atau untuk buruh yang rapi (mapan) dan sangat sadar, iurannya 1% dari pendapatan per bulan. Biaya ini untuk operasional kami seperti seminar, sekretariat," ungkap Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi dalam diskusi 'Polemik' soal Upah Minimum Provinsi (UMP) di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Dari iuran itu, setidaknya satu federasi serikat buruh bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp 2 miliar/bulan. KSPI mempunyai 9 federasi dengan jumlah anggota 1,5 juta orang.

"Kalau anggota kita ada 1,5 juta orang jadi perhitungannya satu federasi pendapatannya per bulan itu Rp 2 miliar. KSPI memiliki 9 federasi di bawahnya," imbuhnya.

Rusdi mengatakan, pihaknya siap diaudit bila ada kecurigaan pendapatan atau penggunaan anggaran organisasi oleh lembaga teknis terkait. Menurutnya, anggaran ini adalah murni dari kesadaran para buruh untuk memperjuangkan hak mereka melalui organisasi buruh.

"Ketika aksi yang jumlahnya puluhan ribu dan ratusan ribu perlu tata manejamen aksi. Kami membentuk satgas untuk penataan aksi bukan untuk menyerang. Kami pastikan tidak ada yang rusuh. Kami tidak dilatih secara militer. Kami bisa amankan sendiri dan polisi hanya bertindak persuasif saja. Kita ingin menyejahterakan dan negara ini harus bangkit dan melawan penjajahan. Kita siap untuk diaudit. Silakan saja kalau mau diaudit," jelasnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Harga Emas Batangan Turun Rp 8.000/Gram dalam Sepekan

Jakarta -Pekan ini, harga emas Logam Mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat mengalami penurunan Rp 8.000/gram. Penurunan ini biasanya disebabkan karena harga emas internasional turun.

Dalam catatan detikFinance, diambil dari data Logam Mulia, Sabtu (2/11/2013), harga emas batangan pecahan 1 gram di Senin awal pekan adalah Rp 530.000/gram. Pada akhir pekan kemarin, harga emas batangan pecahan 1 gram ini turun menjadi Rp 522.000/gram.

Kemudian, harga buyback emas batangan di Logam Mulia dalam sepekan ini juga tercatat menurun Rp 8.000/gram, dari Rp 460.000/gram di awal pekan menjadi Rp 452.000/gram di akhir pekan kemarin.

Berikut harga emas batangan yang dijual oleh Logam Mulia Antam awal pekan:

• 50 gram Rp 24.600.000


• 10 gram Rp 4.960.000


• 5 gram Rp 2.505.000


• 1 gram Ro 530.000

Sementara harga emas batangan akhir pekan kemarin:

• 50 gram Rp 24.200.000


• 10 gram Rp 4.880.000


• 5 gram Rp 2.465.000


• 1 gram Rp 522.000

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Pengusaha: Tak Adil Gaji PNS Rp 1,2 Juta/Bulan, Buruh Rp 2,4 Juta/Bulan

Jakarta -Serikat buruh terus menuntut pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahun. Hal ini dikritik pengusaha. Menurut pengusaha, tindakan buruh tidak etis, karena nilai UMP buruh saat ini sudah jauh lebih tinggi dari upah pegawai negeri sipil (PNS).

"Ini nggak fair, gaji golongan IA PNS saja Rp 1,2 juta/bulan, sedangkan upah buruh sudah Rp 2,4 juta/bulan (di Jakarta). Ini masalah keadilan," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Anton Supit dalam diskusi 'Polemik' soal Upah Minimum Provinsi (UMP) di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Anton menilai, sangat wajar bila buruh meminta kenaikan upah, khususnya kepada perusahaan besar atau tergolong industri padat modal. Tetapi untuk usaha padat karya, sangat sulit untuk merealisasikan tuntutan kenaikan gaji buruh sebesar 50%.

"Buruh selama ini menuntut peningkatan pandapatan dan itu sah-sah saja dan pengusaha menuntut produktivitas. Kalau perusahaan besar silakan saja buruh menuntut upah lebih tetapi untuk padat karya apa bisa? Mogok buruh itu kalau perundingannya gagal, ini tidak ada perundingan tetapi 3 tahun mogok terus," imbuhnya.

Seharusnya buruh bersyukur telah mendapatkan pekerjaan. Menurut Anton, 40 juta masyarakat Indonesia saat ini masih belum memiliki pekerjaan.

"Pengusaha memang kuat secara finansial tetapi lemah di unsur psikologis sedangkan buruh itu kuat psikologis. 40 juta penduduk kita itu belum bekerja. Jadi lebih baik bekerja daripada pemutusan hubungan kerja terus terjadi," cetusnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Selain Bedak dan Pulsa, Buruh Minta Jaket dan Kipas Angin

Jakarta -Perwakilan serikat buruh menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 2.441.301,74/bulan untuk tahun depan. Buruh tetap menginginkan kenaikan upah 50% atau naik menjadi Rp 3.700.000/bulan.

"Buat kami, kenapa kami menuntut kenaikan upah 50% secara nasional atau untuk DKI Jakarta sebesar Rp 3.700.000, itu berdasarkan hasil riset kita dan penetapan nilai formal. Selama ini item survei komponen hidup layak (KHL) tidak sesuai dengan kebutuhan nyata pekerja," ungkap Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi dalam diskusi 'Polemik' soal Upah Minimum Provinsi (UMP) di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Salah satu yang dituntut buruh adalah adanya penambahan nilai baru item KHL berupa jaket dan kipas angin. Sebelumnya buruh juga telah meminta kosmetik, bedak, dan pulsa handphone.

"Ada minus di sana. Item biaya transportasi pekerja buruh seharusnya Rp 600.000 seharusnya, tetapi faktanya hanya Rp 200.000/bulan. KHL juga harus ada jaket, tetapi tak dipenuhi. Ada juga kipas angin, televisi, bedak, minyak wangi, pulsa handpone, item itu nggak ada," tuturnya.

"Jaket ini perlu untuk buruh karena kita itu negara tropis. Pakaian juga masuk dan yang dihitung itu kebutuhan nyata di lapangan," imbuhnya.

Karena itu, keputusan Pemprov DKI Jakarta yang telah memutuskan nilai UMP 2014 ditolak oleh para buruh. Ketetapan UMP DKI Jakarta 2014 dinilai cacat hukum karena ketidakhadiran para buruh.

"Ketika menghitung regresi, nilai KHL seharusnya Rp 2.600.000 juta sekian dari buruh sedangkan pemerintah dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) hanya Rp 2.290.000/bulan. Putusan Rp 2.441.000 itu cacat moril dan catat hukum karena buruh nggak datang," cetusnya.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

24% Biaya Produksi Perusahaan Hanya Untuk Pungli

Jakarta -Masalah upah minimum buruh saat ini tengah jadi pembicaraan hangat. Kalangan DPR ikut bicara. Salah satu penyebab pengusaha berat menaikkan upah minimum buruh adalah karena pungutan liar (pungli).

"Salah satu penyebabnya adalah, 19-24% biaya produksi perusahaan hanya untuk pungli, baik dilakukan oknum berseragam maupun tidak. Ini membuktikan kegagalan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, sehingga memberatkan pengusaha," kata Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Indra, dalam diskusi 'Polemik' soal Upah Minimum Provinsi (UMP) di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Menurut Indra, tingginya biaya pungli ini menyebabkan pengusaha berat untuk menaikan UMP hingga 50%. Di sisi yang lain, pengusaha juga sudah diberatkan dengan kenaikan tarif listrik dan bahan baku produksi impor, karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Pemerintah sudah seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha. Kalau pungli ini ditiadakan, baik yang dilakukan oknum berseragam maupun tidak, perusahaan akan memiliki daya saing yang bagus," imbuhnya.

Andaikan saja biaya pungli ditiadakan, para pengusaha bisa mengalokasikan biaya itu untuk menambah upah para buruh. Sehingga perseteruan antara pengusaha dan buruh tidak akan terjadi.

"Saya yakin buruh ini tidak akan berdemo karena ada saving money (tabungan) yang dapat diberikan untuk menambah upah para buruh. Jadi tidak perlu buruh berdemo. Hal ini yang menyebabkan konflik antara pengusaha dan buruh semakin sering terjadi. Persoalan besarnya adalah pemerintah tidak berjalan dan ini menjadi polemik. Tahun depan saya yakin jika tidak dibereskan masalah seperti ini, akan terjadi lagi," jelas Indra.

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Sangat Pahit, Indonesia Bisa Disalib Kamboja dan Myanmar

Jakarta -Daya saing ekonomi Indonesia cukup memprihatinkan. Ini dilihat dari peringkat kemudahan berbisnis (Doing Business) yang dikeluarkan Bank Dunia. Indonesia hanya menduduki peringkat 120, jauh dari Singapura yang duduk di peringkat 1 dan Malaysia di peringkat 6.

Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa mengatakan, kalangan dunia usaha mengimbau pemerintah Indonesia serius membangun daya saing ke depan. Bila tidak, Indonesia bakal disalib negara-negara Indo China. Bahkan sekarang Vietnam sudah jauh di atas Indonesia.

"Bila kita tidak serius, negara-negara Indo China seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar, tidak mustahil meninggalkan kita. Vietnam sudah jauh meninggalkan kita," ujar Erwin dalam pernyataan tertulis, Sabtu (2/11/2013).

Erwin mengatakan, dalam laporan 'Doing Business 2014' yang dikeluarkan Bank Dunia, sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara menunjukan peningkatan berarti dalam memberikan kemudahan berbisnis bagi pelaku usaha. Bahkan, banyak negara-negara kecil dan berpenghasilan rendah bergerak lebih cepat melakukan perbaikkan dibandingkan negara-negara besar.

Dalam pernyataan, Erwin merinci, Vietnam sukses melakukan perbaikan dalam melindungi hak-hak investor dan perpajakan. "Kamboja lain lagi. Dia ada kemajuan dalam perpajakan, begitu juga dengan Laos, dan Myanmar," papar Erwin.

Kemajuan yang pesat dialami Filipina. Di bawah pemerintahan Ninoy Aquino, Filipina mengambil terobosan di sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan sektor riil. "Hasilnya, kebijakan Ninoy ini membuat akses pembiayaan lembaga keuangan mengalami peningkatan pesat dari peringkat 126 menjadi peringkat 86, dalam memperoleh pembiayaan bank atau naik 40 tingkat. Ekonominya tumbuh 7%," ujar Erwin.

Dirilis oleh Bank Dunia, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di posisi 120 dari 189 negara yang disurvei. Tak berdaya dari Singapura dan Malaysia, Indonesia juga kalah dibandingkan Thailand (18) dan Brunei Darussalam (59),Next

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Sangat Pahit, Indonesia Bisa Disalip Kamboja dan Myanmar

Jakarta -Daya saing ekonomi Indonesia cukup memprihatinkan. Ini dilihat dari peringkat kemudahan berbisnis (Doing Business) yang dikeluarkan Bank Dunia. Indonesia hanya menduduki peringkat 120, jauh dari Singapura yang duduk di peringkat 1 dan Malaysia di peringkat 6.

Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa mengatakan, kalangan dunia usaha mengimbau pemerintah Indonesia serius membangun daya saing ke depan. Bila tidak, Indonesia bakal disalib negara-negara Indo China. Bahkan sekarang Vietnam sudah jauh di atas Indonesia.

"Bila kita tidak serius, negara-negara Indo China seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar, tidak mustahil meninggalkan kita. Vietnam sudah jauh meninggalkan kita," ujar Erwin dalam pernyataan tertulis, Sabtu (2/11/2013).

Erwin mengatakan, dalam laporan 'Doing Business 2014' yang dikeluarkan Bank Dunia, sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara menunjukan peningkatan berarti dalam memberikan kemudahan berbisnis bagi pelaku usaha. Bahkan, banyak negara-negara kecil dan berpenghasilan rendah bergerak lebih cepat melakukan perbaikkan dibandingkan negara-negara besar.

Dalam pernyataan, Erwin merinci, Vietnam sukses melakukan perbaikan dalam melindungi hak-hak investor dan perpajakan. "Kamboja lain lagi. Dia ada kemajuan dalam perpajakan, begitu juga dengan Laos, dan Myanmar," papar Erwin.

Kemajuan yang pesat dialami Filipina. Di bawah pemerintahan Ninoy Aquino, Filipina mengambil terobosan di sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan sektor riil. "Hasilnya, kebijakan Ninoy ini membuat akses pembiayaan lembaga keuangan mengalami peningkatan pesat dari peringkat 126 menjadi peringkat 86, dalam memperoleh pembiayaan bank atau naik 40 tingkat. Ekonominya tumbuh 7%," ujar Erwin.

Dirilis oleh Bank Dunia, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di posisi 120 dari 189 negara yang disurvei. Tak berdaya dari Singapura dan Malaysia, Indonesia juga kalah dibandingkan Thailand (18) dan Brunei Darussalam (59),Next

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Wall Street Kinclong di Akhir Pekan

New York -Saham-saham di bursa Wall Street AS ditutup positif pada perdagangan Jumat, akhir pekan. Ini didorong oleh solidnya data industri manufaktur di AS dan China, serta positifnya penjualan mobil di AS.

Pada perdagangan Jumat (1/11/2013), indeks Dow Jones Industrial Average naik 69,8 poin (0,45%) ke level 15.615,55. Indeks S&P500 naik 5,1 poin (0,29%) ke level 1.761,64. Sementara indeks Nasdaq naik 2,34 poin (0,06%) ke level 3.922,04.

Kenaikan saham-saham ini terjadi setelah pemerintah China menyatakan, indeks daya beli sektor manufaktur di Oktober naik menjadi 51,4, dari sebelumnya 51,1 di September. Ini yang tertinggi sejak April 2012.

Indeks daya belu di sektor manufaktur AS pada Oktober 2013 juga naik menjadi 56,4% dibandingkan bulan sebelumnya 56,2%.

"Kami melihat adanya pertumbuhan ekonomi. Lambat, namun bergerak ke arah yang benar," ujar Analis Anthony Conroy dikutip dari AFP, Sabtu (2/11/2013).

Di indeks Dow Jones, kenaikan terjadi karena lonjakan saham Boeing (1,9%), Pfizer (1,6%), dan JPMorgan (1,9%).

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»  

Kemenkeu Punya Komisi Pengawas Perpajakan, Apa Tugasnya?

Jakarta -Kementerian Keuangan mempunyai Komisi Pengawas Perpajakan. Hari ini ketua baru komisi tersebut dilantik, yaitu Daeng M. Nazier. Apa yang jadi tugas komisi tersebut?

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, komite pengawas perpajakan merupakan komite non struktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan, dan bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri kalau kita bentuknya hanya saran dan opini kepada Pak Menteri. Kita bisa melakukan opinion atas kebijakan Dirjen Pajak serta Bea Cukai. Nah Pajak dan Bea Cukai itu yang melakukan operasional, kami tidak terlibat dalam operasional, jadi produk kami itu ya saran kepada Pak Menteri," kata Nazier usai dilantik Chatib Basri di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Selain itu, Nazir juga akan menerima laporan pengaduan setelah itu dikumpulkan dan kemudian diklasifikasikan. "Jadi kami menerima laporan pengaduan lalu dikumpulkan akan diklasifikasikan, salah satu prioritas yaitu reformasi birokrasi," kata dia.

Nazier menyebutkan, pihaknya akan melakukan pengawasan hanya pada lingkup Ditjen Pajak dan Bea Cukai. "Ya pajak dan bea cukai, baik pusat dan daerah sampai ke kanwil-kanwil, KPC, di seluruh Indonesia, kalau pidana, itu kan ada aparat penegak hukum yang menangani, bukan kami," kata Nazir.

Hal lain, Nazier juga akan merealisasikan transformasi di Kementerian Keuangan. "Nanti kan fokusnya merealisasikan transformasi di departemen keuangan supay tidak ada sekat-sekat antara Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. keduanya tidak boleh sendiri-sendiri lagi, keduanya harus saling berbagi informasi," kata Nazier.

(drk/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

readmore »»