70% Investor Bandel Tak Lapor Realisasi Investasi

Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan teguran kepada 15.528 pemegang izin prinsip antara tahun 2007-2012 yang bandel karena tak melaporkan realisasi investasi.

Ketentuan ini berlaku untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).


Kepatuhan investor dalam menyampaikan LKPM masih cukup rendah. Data BKPM mencatat 70% proyek PMA yang sudah memiliki izin prinzip dari BKPM tidak pernah menyampaikan LKPM, hanya 30 % proyek PMA yang memenuhi kewajiban LKPM.


Demikian halnya dengan PMDN, di mana 71,17% proyek yang sudah mendapat izin prinsip tidak menyampaikan LKPM, dan hanya 28,83% proyek yang sudah menyampaikan LKPM.


Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan BKPM akan menegakkan aturan LKPM untuk memperkuat peran BKPM dalam memberikan fasilitasi kepada investor yang mengalami hambatan dalam merealisasikan investasinya, sehingga gap antara rencana investasi dan realisasi investasi dapat ditekan.


“BKPM akan memberikan surat teguran pertama sekaligus terakhir kepada investor pemegang izin prinsip yang sama sekali belum menyampaikan LKPM," kata Franky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/1/2015)


Menurut Franky, apabila hal ini tidak diindahkan, BKPM akan mencabut izin prinsip yang sudah dikeluarkan. Izin prinsip bagi perusahaan ibarat KTP yang apabila dicabut akan mengakibatkan seseorang kehilangan hak sipilnya.Next


(dna/hen)

readmore »»  

Pipa Distribusi 90 Km Rampung, PGN Pasok Gas ke Industri di Lampung

Jakarta -PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), mulai Januari ini mengalirkan gas bumi ke sejumlah industri di wilayah Lampung.

Penyaluran gas bumi ini merupakan realisasi dari penandatanganan kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PGN dengan 14 industri besar di Lampung pada pertengahan 2014.


Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup mengatakan, penyaluran gas bumi kepada sektor industri di Lampung merupakan bukti dari komitmen PGN untuk terus meningkatkan penggunaan energi non Bahan Bakar Minyak (BBM). Penggunaan gas bumi diharapkan mampu memperkuat daya saing industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Lampung dan sekitarnya.


"Kami berharap penggunaan gas bumi mampu memperkuat daya saing dan efisiensi sektor industri di Lampung, seperti yang telah dibuktikan oleh pelanggan industri PGN lainnya. PGN akan terus mendukung optimalisasi penggunaan gas bumi melalui pembangunan infrastruktur dan distribusi gas bumi," kata Heri Yusup dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (11/1/2015).


Sejumlah industri besar yang akan menggunakan gas dari FSRU Lampung adalah PT Coca Cola Amatil Indonesia, PT Garuda Food Putra Prima, PT Nestle Indonesia, Novotel Lampung, PT Bumi Menara Internusa, PT Tunas Baru Lampung, PT Gizi Utama, PT Japfa Comfeed, PT Philips Seafood, Hotel Sahid Bandar Lampung, PT LDC Indonesia, PT Aman Jaya Perdana, Hotel Aston Lampung, dan Golden Dragon.


“Pada Januari ini ada 3 industri yang sudah teraliri yaitu Coca Cola, Nestle dan Philips Seafod. Lainnya akan menyusul segera,” kata Heri Yusup.


Menurut Heri Yusup, pengaliran gas ke sektor industri tersebut sejalan dengan rampungnya pembangunan pipa distribusi PGN dari Labuan Maringgai ke Tanjung Panjang, Lampung sejauh lebih dari 90 km di akhir 2014.Next


(rrd/hen)

readmore »»  

Pedagang Heran Kenaikan Harga Ikan 2015 Tak Setinggi Tahun Lalu

Jakarta -Cuaca buruk atau musim angin barat memang selalu terjadi di awal tahun pada periode Januari-Maret. Sehingga nelayan takut untuk melaut dan menangkap ikan, sehingga berdampak pada pasokan dan kenaikan harga ikan.

Namun awal 2015 kenaikan harga ikan tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Hal ini yang membuat mereka bertanya-tanya karena di luar kebiasaan.


Abah Dian, pedagang ikan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, menuturkan biasanya harga ikan naik sekitar Rp 7.000 per kg sampai Rp 10.000 per kg bila saat musim barat. Namun sekarang ini, kenaikan harga tertinggi hanya Rp 5.000 per kg.


"Biasanya pengaruh angin barat itu selama 3 bulan. Harga ikan itu agak mahal, naik Rp 7.000-Rp 10.000 per kg," kata Abah Dian kepada detikFinance di Pasar Senen, Jakarta, Minggu (11/1/2015).


Hal yang sama juga disampaikan Andi, pedagang ikan ini sempat bingung saat ditanya penyebab harga ikan yang kenaikannya tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.


"Nggak tahu juga kenapa. Tapi ikannya ada. Mungkin nelayannya udah canggih buat nangkap ikan," kata Andi tertawa.


Setiap harinya, Andi mengambil ikan dari Muara Angke, Jakarta Utara. Ia menyebutkan pasokan ikan seperti Tongkol, Bandeng dan Kembung yang dijualnya tersedia cukup meski saat musim angin barat.Next


(mkl/hen)

readmore »»  

Selain Bibit Subsidi, Mentan Amran Bagikan Benih Gratis untuk Petani

Jakarta -Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat realisasi swasembada pangan yang ditarget bisa tercapai dalam 3 tahun. Selain menyediakan bibit subsidi, kementerian juga bakal membagikan 750.000 kg benih kedelai gratis untuk 3 juta hektar lahan di seluruh Indonesia.

"Kita ada program bibit gratis. Sebanyak 25 kg dikali dengan 3 juta hektar. Itu yang gratis," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat dihubingi detikFinance, Sabtu (10/1/2015).


Sebagai tahap awal, di 2015 akan ada 750.000 kg bibit gratis yang akan disebar.‎ Saat ini, kata dia, pihaknya sedang melakukan pendataan terhada kelompok-kelompok tani yang akan menjadi target pemberian benih cuma-cuma ini. Tujuannya agar bibit yang diberikan sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan.


"Datanya nanti akan saya akurasi lagi, tapi tahap pertama ada sekitar 750.000 kg bibit kedelai yang akan kita bagikan," katanya.


‎Selain benih gratis, pihaknya juga sudah mulai membagikan secara bertahap benih bersubsidi yang terdiri dari Padi, Jagung dan Beras. Ada sekitar 50.000 ton benih subsidi yang penyediaannya dilakukan melalui skema penunjukan langsung oleh BUMN, PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri.


Pihaknya juga telah menyalurkan sekitar 7.000 alat mesin pertanian alias alsintan berupa hand tractor yang dibagikan ke sejumlah kelompok tani di seluruh Indonesa, pada akhir tahun lalu.


"Seperti di Jawa Barat saya bersama Pak Jokowi sudah menyerahkan sekitar 1.000 unit. Juga beberapa daerah lainnya. Total yang sudah dibagikan 7.000-an unit dan itu dilakukan hanya dalam waktu 2 minggu," jelasnya.Next


(dna/hen)

readmore »»  

Cuaca Buruk, Harga Ikan di Jakarta Mulai Merangkak Naik

Jakarta -Harga ikan di awal tahun ini mulai merangkak naik seperti yang terjadi di Jakarta sejak awal Januari. Penyebabnya musim angin barat yang menyulitkan para nelayan menangkap ikan, sehingga pasokan ikan terbatas.

Pantauan detikFinance, Minggu (11/1/2015) di Pasar Senen, Jakarta, rata-rata kenaikan harga ikan sebesar Rp 2.000 sampai dengan Rp 5.000 per kg.


Andi, pedagang ikan (45 tahun) menyebutkan harga ikan tongkol sudah naik dari Rp 23.000 per kg menjadi Rp 25.000 per kg. Hal yang serupa terjadi pada ikan kembung dan bandeng yang naik Rp 2.000 per kg.


"Biasalah kalau bulan-bulan awal tahun ini memang biasa naik," ujarnya.


Ikan yang diambil dari Muara Angke, Jakarta Utara tersebut memang saat ini pasokannya terbatas. Sebab nelayan tidak berani untuk melaut menangkap ikan karena faktor cuaca.


"Kan kalau angin barat itu nelayan pada takut melaut. Jadi ya kurang pasokannya," kata Andi.


Hal yang senada juga diakui Abah Dian, ikan kakap yang dijualnya naik sekitar Rp 5.000 per kg. Untuk kakap merah menjadi Rp 60.000 per kg dan kakap putih menjadi Rp 65.000 per kg.Next


(mkl/hen)

readmore »»  

Pemerintah Hanya Sanggup 31% dari Target Bangun 1 Juta Unit Rumah

Jakarta -Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk sektor perumahan di 2015 hanya bisa merealisasikan pembangunan 311.000 unit hunian. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan ada pembangunan 1 juta unit rumah di tahun ini.

Maka dari itu, sisa realisasi pembangunan rumah sebanyak 689.000 unit akan didorong peranan pihak lain termasuk pengembang swasta. Selain pengembang swasta, akan didorong pihak lain seperti BPJS Ketenagakerjaan.


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, sektor Perbankan dan lain-lain untuk memenuhi target pembangunan 1 juta rumah di 2015.


"Sasaran kita 1 juta rumah, makanya nanti saya akan undang salah satunya BPJS ketenagakerjaan, dari (sektor) perbankan, perindustrian dan lain-lain untuk mencapai itu," kata Menteri PUPR Basuki dikutip dari situs PUPR, Minggu (11/1/2015)


1. Dana APBN Rp 8,3 Triliun untuk 153.000 unit:



  • Rusun 19.800 unit (198 twin blok).

  • Rumah khusus tapak 28.987 unit.

  • Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) 50.000 unit.

  • RTUM 55.000 unit.




2. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP/subsidi Bunga) Rp 5,1 triliun untuk 58.000 unit rumah:Next (zul/hen)

readmore »»  

Cuaca Buruk, Harga Ikan di Jakarta Mulai Merangkak Naik

Jakarta -Harga ikan di awal tahun ini mulai merangkak naik seperti yang terjadi di Jakarta sejak awal Januari. Penyebabnya musim angin barat yang menyulitkan para nelayan menangkap ikan, sehingga pasokan ikan terbatas.

Pantauan detikFinance, Minggu (11/1/2015) di Pasar Senen, Jakarta, rata-rata kenaikan harga ikan sebesar Rp 2.000 sampai dengan Rp 5.000 per kg.


Andi, pedagang ikan (45 tahun) menyebutkan harga ikan tongkol sudah naik dari Rp 23.000 per kg menjadi Rp 25.000 per kg. Hal yang serupa terjadi pada ikan kembung dan bandeng yang naik Rp 2.000 per kg.


"Biasalah kalau bulan-bulan awal tahun ini memang biasa naik," ujarnya.


Ikan yang diambil dari Muara Angke, Jakarta Utara tersebut memang saat ini pasokannya terbatas. Sebab nelayan tidak berani untuk melaut menangkap ikan karena faktor cuaca.


"Kan kalau angin barat itu nelayan pada takut melaut. Jadi ya kurang pasokannya," kata Andi.


Hal yang senada juga diakui Abah Dian, ikan kakap yang dijualnya naik sekitar Rp 5.000 per kg. Untuk kakap merah menjadi Rp 60.000 per kg dan kakap putih menjadi Rp 65.000 per kg.Next


(mkl/hen)

readmore »»  

Pemerintah Hanya Sanggup 31% dari Target Bangun 1 Juta Unit Rumah

Jakarta -Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk sektor perumahan di 2015 hanya bisa merealisasikan pembangunan 311.000 unit hunian. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan ada pembangunan 1 juta unit rumah di tahun ini.

Maka dari itu, sisa realisasi pembangunan rumah sebanyak 689.000 unit akan didorong peranan pihak lain termasuk pengembang swasta. Selain pengembang swasta, akan didorong pihak lain seperti BPJS Ketenagakerjaan.


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, sektor Perbankan dan lain-lain untuk memenuhi target pembangunan 1 juta rumah di 2015.


"Sasaran kita 1 juta rumah, makanya nanti saya akan undang salah satunya BPJS ketenagakerjaan, dari (sektor) perbankan, perindustrian dan lain-lain untuk mencapai itu," kata Menteri PUPR Basuki dikutip dari situs PUPR, Minggu (11/1/2015)


1. Dana APBN Rp 8,3 Triliun untuk 153.000 unit:



  • Rusun 19.800 unit (198 twin blok).

  • Rumah khusus tapak 28.987 unit.

  • Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) 50.000 unit.

  • RTUM 55.000 unit.




2. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP/subsidi Bunga) Rp 5,1 triliun untuk 58.000 unit rumah:Next (zul/hen)

readmore »»  

Resign dari PNS, Peneliti Ini Sukses di Perusahaan Jepang

Jakarta -Ketekunan dan komitmen membuahkan hasil manis bagi siapa saja yang menjalaninya. Hal ini dialami oleh Suyoto Rais, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur 1966 ini, dahulu pernah menjadi peneliti di BPPT. Ia sempat menjadi PNS aktif hanya 2 tahun, mulai 1991 hingga 1992.


Setelah itu, Suyoto memilih melanjutkan sekolah di Jepang untuk program S2 dan S3, yang dibiayai oleh pemerintah Jepang. Usai lulus program S3 pada 1999, Suyoto memilih bekerja pada perusahaan di Jepang karena dapat tawaran yang menarik.


"S1-S3 di Osaka Prefecture University. Saya ambil Manufacturing System. Saya kuliah Mulai Oktober 1986 sampai September 1999. Dua tahun sempat pulang ke BPPT. Terus kembali ke Jepang," kata Suyoto kepada detikFinance pada acara Ikatan Alumni Program Habibie di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).


Ia memilih bekerja di Jepang karena ilmu dan kemampuannya sangat dihargai dan dipakai oleh kalangan industri. Ia juga memperoleh tawaran penghasilan jauh lebih tinggi daripada seorang peneliti di Indonesia. Sebagai pembanding, perusahaan asal Jepang mampu menawarkan gaji 10 kali lipat lebih tinggi daripada sebagai seorang peneliti di BPPT.


"Selama 2 tahun di BPPT. Penelitian terlalu akademis nggak link ke pengguna berikutnya. Pengguna berikutnya seperti industri dan petani kecil. Kalau riset di Jepang terkoneksi dengan pengguna berikutnya terutama industri. Selain itu juga terkait penghasilan," jelasnya.


Suyoto yang mulai berkarir sebagai profesional di perusahaan Jepang sejak 1999 atau setelah lulus program Doctoral di Jepang ini telah malang-melintang pada perusahaan otomotif asal negeri sakura seperti Denso, Sumitomo Electric, Nidec, Ichikoh hingga Ohkuma Industries. Next


(feb/hen)

readmore »»  

Menteri ESDM Tempatkan Pejabatnya di BKPM untuk Urus Izin Investasi

Jakarta -Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) telah menempatkan perwakilannya di Kantor Badaan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai 5 Januari 2015. Penempatan perwakilan ini dalam rangka mendukung realisasi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan dimulai akhir Januari ini.

"Kita sudah tempatkan orang di sana (BKPM) untuk mengurusi perizinan investasi. Jadi nanti izin-izin yang terkait kementerian ESDM akan bisa dikerjakan di sana," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Museum Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015)


Perwakilan Kementerian ESDM di BKPM, adalah pejabat eselon I dan eselon III. Tujuannya agar proses eksekusi penerbitan izin bisa dilakukan langsung di BKPM tanpa perlu menunggu persetujuan menteri.


"Yang penting pakem sudah kita berikan, yang mana yang bisa keluar izin yang mana yang tidak. Jadi sengaja kita tunjuk pejabat eselon I sebagai leader-nya agar dia punya confidence untuk ambil keputusan soal izin nggak perlu bolak-balik tanya menteri jadi lebih cepat," jelasnya.


PTSP merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha dan penanaman modal yang dikoordinasikan oleh BKPM. Berkenaan dengan itu, BKPM mulai mengubah susunan meja pelayanan perizinan di kantor pusatnya yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.


Dalam pelayanannya, BKPM membagi dua bagian kerja yakni konsultasi di lantai 1 dan proses berkas permohonan izin usaha di lantai 5. Proses pengajuan izin pun sudah bisa dilakukan secara online tanpa perlu melakukan tatap muka dengan para petugas.


Untuk memudahkan para calon investor asing yang benar-benar awam dan baru pertama kali ingin melakukan penanaman modal di tanah air,‎ dapat terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan mendatangi langsung Kantor BKPM.


(dna/hen)

readmore »»  

Resign dari PNS, Peneliti Ini Sukses di Perusahaan Jepang

Jakarta -Ketekunan dan komitmen membuahkan hasil manis bagi siapa saja yang menjalaninya. Hal ini dialami oleh Suyoto Rais, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur 1966 ini, dahulu pernah menjadi peneliti di BPPT. Ia sempat menjadi PNS aktif hanya 2 tahun, mulai 1991 hingga 1992.


Setelah itu, Suyoto memilih melanjutkan sekolah di Jepang untuk program S2 dan S3, yang dibiayai oleh pemerintah Jepang. Usai lulus program S3 pada 1999, Suyoto memilih bekerja pada perusahaan di Jepang karena dapat tawaran yang menarik.


"S1-S3 di Osaka Prefecture University. Saya ambil Manufacturing System. Saya kuliah Mulai Oktober 1986 sampai September 1999. Dua tahun sempat pulang ke BPPT. Terus kembali ke Jepang," kata Suyoto kepada detikFinance pada acara Ikatan Alumni Program Habibie di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).


Ia memilih bekerja di Jepang karena ilmu dan kemampuannya sangat dihargai dan dipakai oleh kalangan industri. Ia juga memperoleh tawaran penghasilan jauh lebih tinggi daripada seorang peneliti di Indonesia. Sebagai pembanding, perusahaan asal Jepang mampu menawarkan gaji 10 kali lipat lebih tinggi daripada sebagai seorang peneliti di BPPT.


"Selama 2 tahun di BPPT. Penelitian terlalu akademis nggak link ke pengguna berikutnya. Pengguna berikutnya seperti industri dan petani kecil. Kalau riset di Jepang terkoneksi dengan pengguna berikutnya terutama industri. Selain itu juga terkait penghasilan," jelasnya.


Suyoto yang mulai berkarir sebagai profesional di perusahaan Jepang sejak 1999 atau setelah lulus program Doctoral di Jepang ini telah malang-melintang pada perusahaan otomotif asal negeri sakura seperti Denso, Sumitomo Electric, Nidec, Ichikoh hingga Ohkuma Industries. Next


(feb/hen)

readmore »»  

Menteri ESDM Tempatkan Pejabatnya di BKPM untuk Urus Izin Investasi

Jakarta -Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) telah menempatkan perwakilannya di Kantor Badaan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai 5 Januari 2015. Penempatan perwakilan ini dalam rangka mendukung realisasi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan dimulai akhir Januari ini.

"Kita sudah tempatkan orang di sana (BKPM) untuk mengurusi perizinan investasi. Jadi nanti izin-izin yang terkait kementerian ESDM akan bisa dikerjakan di sana," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Museum Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015)


Perwakilan Kementerian ESDM di BKPM, adalah pejabat eselon I dan eselon III. Tujuannya agar proses eksekusi penerbitan izin bisa dilakukan langsung di BKPM tanpa perlu menunggu persetujuan menteri.


"Yang penting pakem sudah kita berikan, yang mana yang bisa keluar izin yang mana yang tidak. Jadi sengaja kita tunjuk pejabat eselon I sebagai leader-nya agar dia punya confidence untuk ambil keputusan soal izin nggak perlu bolak-balik tanya menteri jadi lebih cepat," jelasnya.


PTSP merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha dan penanaman modal yang dikoordinasikan oleh BKPM. Berkenaan dengan itu, BKPM mulai mengubah susunan meja pelayanan perizinan di kantor pusatnya yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.


Dalam pelayanannya, BKPM membagi dua bagian kerja yakni konsultasi di lantai 1 dan proses berkas permohonan izin usaha di lantai 5. Proses pengajuan izin pun sudah bisa dilakukan secara online tanpa perlu melakukan tatap muka dengan para petugas.


Untuk memudahkan para calon investor asing yang benar-benar awam dan baru pertama kali ingin melakukan penanaman modal di tanah air,‎ dapat terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan mendatangi langsung Kantor BKPM.


(dna/hen)

readmore »»  

Ini Alasan Maraknya Penambangan Ilegal di Indonesia

Bandung -Hasil pertemuan dengan para bos perusahaan tambang pelat merah diketahui maraknya kegiatan penambangan ilegal di dalam negeri. Kegiatan ini sulit diberantas lantaran pelakunya adalah masyarakat setempat di sekitar lokasi penambangan.

Direktur PT Timah Tbk (TINS) Sukirno mengatakan‎, lantaran penambangan liar dilakukan oleh masyarakat setempat, maka rentan menimbulkan masalah sosisal bila ditangani dengan cara yang salah.



"‎Illegal mining jumlahnya banyak dan masif. Kalau diatasi secara fisik pasti akan menimbulkan permasalahan sosial, apalagi banyak masyarakat yang di situ," kata dia dalam diskusi yang digelar di Museum Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Untuk itu, kata dia, penanganan penambangan ilegal pun perlu upaya khusus. Langkah yang disarankannya adalah menindak para penadah atau yang biasa disebut para pengembang liar sebagai collector.


Para collector ini, kata dia, dianggap sebagai pihak yang berperan penting dalam melanggengkan kegiatan penambangan ilegal.


"Illegal mining pasti akan ada collector. Seperti timah misalnya kan enggak bisa dimakan, kalau emas enggak bisa juga kalau nambang sekarang langsung dijual. Si collector ini lah yang mengumpulkan barang-barang tambang ilegal tadi," kata dia.


Langkah penindakan, lanjut dia, cukup menjalankan secara tegas regulasi yang ada. Karena, menurut dia, sebenarnya perangkat aturan yang dimiliki Indonesia sudah memadai. Hanya saja pelaksanaannya dianggap tidak tegas.


"Pertama regulasi diperketat, supaya smelter tidak bisa menerima barang tambang yang tak jelas asal-usulnya. Sebenarnya ada permendag 44 ada satu persyaratan di samping kualitas, asal usul bijih timah harus jelas. Itu sudah baik tapi tinggal sistem yang harus diperbaiki," tegas dia.


(dna/ang)

readmore »»  

Penambang Ilegal Bikin Resah, Kebijakan Daerah Bikin Gerah

Bandung -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berencana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal illegal mining alias penambangan liar. Salah satu pembahasannya adalah masalah aturan dan perizinan.

Sudirman mengatakan, pembahasan ini penting lantaran ada kebijakan-kebijakan di tingkat daerah yang dituding turut melanggengkan kegiatan penambangan ilegal.


"Saya mendengar bagaiman Bukit Asam harus mengalah kepada kebijakan-kebijakan daerah yang dicurigai justru membuat kegiatan penambangan bukan oleh industri berjalan langgeng," ujar Sudirman di Museum Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Akibat aturan daerah tersebut, kegiatan penambangan yang sering dibahasakan sebagai penambang rakyat semakin menjamur. Celakanya, kegiatan penambangan rakyat ini tidak terpantau aktifitasnya.


Baik volume barang yang ditambang, intensitas penambangan, kadar penggunaan bahan kimia dalam kegiatan penambangan, hingga kegiatan penjualannya tidak melalui bursa komoditas yang diawasi negara.


Hal ini tentu, kata dia, perlu mendapat perhatian tegas dan campur tangan pemerintah pusat lantaran praktik tersebut tampak sudah tersistem dan terstruktur sehingga mengancam iklim investasi di tanah air.


Penambangan ilegal, kata Sudirman, menimbulkan beberapa kerugian bukan hanya material tetapi juga kerusakan lingkungan. Ia mencatat, ada 3 kerugian besar yang ditimbulkan kegiatan tambang ilegal ini.Next


(dna/ang)

readmore »»  

Sudirman Said Akan Laporkan Soal Illegal Mining ke Jokowi

Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berjanji membawa masalah penambangan ilegal alias illegal mining ke sidang kabinet untuk dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembahasan dengan Jokowi ini merupakan langkah serius pemerintah lantaran kegiatan ini dianggap sudah semakin meresahakan.


"Saya mendapat titipan agar illegal mining ini untuk dibawa ke sidang kabinet. Dan masalah ini akan kami bahas bersama Pak Presiden Jokowi. Ini sangat serius," ujar Sudirman dalam forum diskusi dengan Bos-Bos BUMN Tambang di Museum Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Penambangan ilegal, kata Sudirman, menimbulkan beberapa kerugian bukan hanya material tetapi juga kerusakan lingkungan. Ia mencatat, ada 3 kerugian besar yang ditimbulkan kegiatan tambang ilegal ini.


Pertama, adalah kerusakan lingkungan. "Penambang ilegal itu menggunakan teknologi paling sederhana yang dan menggunakan bahan kimia seperti merkuri yang tidak diatur batas penggunaannya sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan pencemaran," ujar dia.


Kerugian kedua adalah rusaknya harga pasar atas komoditas-komoditas yang ditambang secara ilegal. Dan yang ketiga adalah hilangnya potensi pendapatan negara.


"Seperti batu bara, timah dan sebagainya. Mereka, penambang liar tidak mengeluarkan investasi untuk eksplorasi, izin amdal, izin kelayakan usaha dan sebagainya. Hasilnya harga yang mereka jual lebih murah. Yang lebih gawat, hasil tambang mereka tidak dijual lewat bursa komoditas yang resmi sehingga itu bisa berpotensi merusak harga pasar‎ dan hilangnya pendapatan negara," papar dia.


Sebelumnya, dalam forum diskusi yang digelar di Museum Geologi, Bandung, Menteri ESDM menerima laporan dari para Bos BUMN pelaku industri sektor pertambangan tentang adanya illegal mining.


(dna/ang)

readmore »»  

Izin Terbang Merpati Kadaluarsa Bulan Depan, Ini Kata Menteri Rini

Surabaya -Izin terbang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) akan kadaluarsa bulan depan. Kendati demikian, pemerintah belum tentu akan melikuidasi maskapai penerbangan pelat merah itu. Pemerintah masih mempunyai opsi untuk mempertahankannya.

"Sedang dibicarakan. Masih dianalisa secara detil. Apakah layak Merpati ini diteruskan," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno kepada wartawan saat melakukan blusukan di Teluk Lamong, Sabtu (10/1/2015).


Rini mengatakan, bisnis penerbangan bukanlah usaha yang mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari kualitas pilot hingga yang paling utama adalah keselamatan.


"Aset-aset Merpati itu kan sudah tidak ada. Kita harus realistis juga, minimal menyelesaikan persoalan dengan karyawannya yang sudah berlangsung begitu lama," lanjut Rini.


Meski logikanya sudah tidak ada harapan, namun Rini enggan menyebut Merpati akan dimatikan. Masih ada options untuk itu.


"Dijual atau dioperasikan lagi, masih difinalisasi," tandas Rini.


(iwd/ang)

readmore »»  

Kumpul di Bandung, Bos BUMN Tambang dan Sudirman Said Kompak Berbaju Putih

Jakarta -Berpakaian putih tampak mulai menjadi budaya di kabinet kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Kebiasaan ini berlanjut sampai pertemuan pemimpin usaha di sektor tambang dan batu bara yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Bandung hari ini.

Tiga ‎bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hadir dalam acara tersebut yakni Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Milawarma, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Tato Mirza dan Direktur PT Timah Tbk (TINS) Sukrisno. Mereka Tampak kompak mengenakan kaus berkerah warna putih.


Sudirman Said pun tampak mengenakan pakaian senada, begitu juga dengan jajaran pejabat eselon I dan II yang ikut hadir dalam pertemuan santai tersebut.


Seorang panitia acara mengatakan, hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. "Yang pertama biar sederhana, tamu nggak perlu repot cari pakaian. Kalau putih kan semua punya. Selain itu juga biar lebih terasa kabinet kerja," tutur pria tersebut yang dijumpai detikFinance di sela acara yang digelar di Musium Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Asal tahu saja, sejumlah Kementerian mulai membiasakan karyawannya untuk menggunakan pakaian seperti yang digunakan Presiden Jokowi. Contohnya seperti Kementerian Keuangan yang mewajibkan karyawannya menggunakan Kemeja putih di hari Senin dan Kementerian PUPR yang menyediakan seragam putih untuk Senin hingga Kamis.


(dna/ang)

readmore »»  

Bertemu Menteri ESDM di Bandung, Bos-bos BUMN Curhat Soal Illegal Mining

Bandung -Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said hari ini menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan di sub sektor industri mineral dan batu bara.

Dalam pertemuan tersebut terungkap salah satu kendala dalam perkembangan industri ini adalah keberadaan illegal mining alias penambangan ilegal.


"Illegal mining ternyata tak kalah serius dengan illegal fishing. Illegal mining ini sudah lama menggerogoti industri pertambangan kita," kata Sudirman membuka pembicaraan dalam diskusi di Musium Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Tato Mirza mengatakan, akibat aktivitas penambangan liar pihaknya mencatat potensi kehilangan pendapatan negara sekitar Rp 800 miliar dalam 2 tahun.


"Ada Rp 800 miliar tidak masuk ke kas negara‎ dalam 2 tahun. Dalam dua tahun itu kita kehilangannya dari penambangan liar emas. Catatan kita ada sekitar 2 juta ton yang dihasilkan oleh penambang liar itu," sebut dia.


Ia mengatakan, kerugian lain yang mungkin timbul selain pendapatan negara adalah kerusakan lingkungan. Hal itu diamini oleh Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarma.


"Penambang liar itu kan mereka menambang nggak pakai izin, nggak pakai standar keamanan dan nggak pakai perhitungan lingkungan. Kalau ini dibiarkan lama maka akan menyebabkan disaster‎. Bencana pencemaran. Ini yang berbahaya," tegas dia.


Kegiatan penambangan liar ini pun dituding bisa langgeng lantaran ada perlindungan dari mafia.


"Penambang liar itu bisa ada karena apa? Karena ada kolektor (penampung). Ada penampung kenapa, karena ada celah di aturan kita. Makanya yang kami harapkan, ada ketegasan dari pemerintah ke depan untuk membuat regulasi dan penegakan regulasi itu agar kolektor-kolektor itu bisa ditindak. Dengan sendirinya illegal mining bisa dihapuskan," pungkas Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Sukrisno dalam kesempatan yang sama.


(dna/ang)

readmore »»  

Ini Alasan Maraknya Penambangan Ilegal di Indonesia

Bandung -Hasil pertemuan dengan para bos perusahaan tambang pelat merah diketahui maraknya kegiatan penambangan ilegal di dalam negeri. Kegiatan ini sulit diberantas lantaran pelakunya adalah masyarakat setempat di sekitar lokasi penambangan.

Direktur PT Timah Tbk (TINS) Sukirno mengatakan‎, lantaran penambangan liar dilakukan oleh masyarakat setempat, maka rentan menimbulkan masalah sosisal bila ditangani dengan cara yang salah.



"‎Illegal mining jumlahnya banyak dan masif. Kalau diatasi secara fisik pasti akan menimbulkan permasalahan sosial, apalagi banyak masyarakat yang di situ," kata dia dalam diskusi yang digelar di Museum Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Untuk itu, kata dia, penanganan penambangan ilegal pun perlu upaya khusus. Langkah yang disarankannya adalah menindak para penadah atau yang biasa disebut para pengembang liar sebagai collector.


Para collector ini, kata dia, dianggap sebagai pihak yang berperan penting dalam melanggengkan kegiatan penambangan ilegal.


"Illegal mining pasti akan ada collector. Seperti timah misalnya kan enggak bisa dimakan, kalau emas enggak bisa juga kalau nambang sekarang langsung dijual. Si collector ini lah yang mengumpulkan barang-barang tambang ilegal tadi," kata dia.


Langkah penindakan, lanjut dia, cukup menjalankan secara tegas regulasi yang ada. Karena, menurut dia, sebenarnya perangkat aturan yang dimiliki Indonesia sudah memadai. Hanya saja pelaksanaannya dianggap tidak tegas.


"Pertama regulasi diperketat, supaya smelter tidak bisa menerima barang tambang yang tak jelas asal-usulnya. Sebenarnya ada permendag 44 ada satu persyaratan di samping kualitas, asal usul bijih timah harus jelas. Itu sudah baik tapi tinggal sistem yang harus diperbaiki," tegas dia.


(dna/ang)

readmore »»  

Penambang Ilegal Bikin Resah, Kebijakan Daerah Bikin Gerah

Bandung -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berencana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal illegal mining alias penambangan liar. Salah satu pembahasannya adalah masalah aturan dan perizinan.

Sudirman mengatakan, pembahasan ini penting lantaran ada kebijakan-kebijakan di tingkat daerah yang dituding turut melanggengkan kegiatan penambangan ilegal.


"Saya mendengar bagaiman Bukit Asam harus mengalah kepada kebijakan-kebijakan daerah yang dicurigai justru membuat kegiatan penambangan bukan oleh industri berjalan langgeng," ujar Sudirman di Museum Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Akibat aturan daerah tersebut, kegiatan penambangan yang sering dibahasakan sebagai penambang rakyat semakin menjamur. Celakanya, kegiatan penambangan rakyat ini tidak terpantau aktifitasnya.


Baik volume barang yang ditambang, intensitas penambangan, kadar penggunaan bahan kimia dalam kegiatan penambangan, hingga kegiatan penjualannya tidak melalui bursa komoditas yang diawasi negara.


Hal ini tentu, kata dia, perlu mendapat perhatian tegas dan campur tangan pemerintah pusat lantaran praktik tersebut tampak sudah tersistem dan terstruktur sehingga mengancam iklim investasi di tanah air.


Penambangan ilegal, kata Sudirman, menimbulkan beberapa kerugian bukan hanya material tetapi juga kerusakan lingkungan. Ia mencatat, ada 3 kerugian besar yang ditimbulkan kegiatan tambang ilegal ini.Next


(dna/ang)

readmore »»  

Sudirman Said Akan Laporkan Soal Illegal Mining ke Jokowi

Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berjanji membawa masalah penambangan ilegal alias illegal mining ke sidang kabinet untuk dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembahasan dengan Jokowi ini merupakan langkah serius pemerintah lantaran kegiatan ini dianggap sudah semakin meresahakan.


"Saya mendapat titipan agar illegal mining ini untuk dibawa ke sidang kabinet. Dan masalah ini akan kami bahas bersama Pak Presiden Jokowi. Ini sangat serius," ujar Sudirman dalam forum diskusi dengan Bos-Bos BUMN Tambang di Museum Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Penambangan ilegal, kata Sudirman, menimbulkan beberapa kerugian bukan hanya material tetapi juga kerusakan lingkungan. Ia mencatat, ada 3 kerugian besar yang ditimbulkan kegiatan tambang ilegal ini.


Pertama, adalah kerusakan lingkungan. "Penambang ilegal itu menggunakan teknologi paling sederhana yang dan menggunakan bahan kimia seperti merkuri yang tidak diatur batas penggunaannya sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan pencemaran," ujar dia.


Kerugian kedua adalah rusaknya harga pasar atas komoditas-komoditas yang ditambang secara ilegal. Dan yang ketiga adalah hilangnya potensi pendapatan negara.


"Seperti batu bara, timah dan sebagainya. Mereka, penambang liar tidak mengeluarkan investasi untuk eksplorasi, izin amdal, izin kelayakan usaha dan sebagainya. Hasilnya harga yang mereka jual lebih murah. Yang lebih gawat, hasil tambang mereka tidak dijual lewat bursa komoditas yang resmi sehingga itu bisa berpotensi merusak harga pasar‎ dan hilangnya pendapatan negara," papar dia.


Sebelumnya, dalam forum diskusi yang digelar di Museum Geologi, Bandung, Menteri ESDM menerima laporan dari para Bos BUMN pelaku industri sektor pertambangan tentang adanya illegal mining.


(dna/ang)

readmore »»  

Izin Terbang Merpati Kadaluarsa Bulan Depan, Ini Kata Menteri Rini

Surabaya -Izin terbang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) akan kadaluarsa bulan depan. Kendati demikian, pemerintah belum tentu akan melikuidasi maskapai penerbangan pelat merah itu. Pemerintah masih mempunyai opsi untuk mempertahankannya.

"Sedang dibicarakan. Masih dianalisa secara detil. Apakah layak Merpati ini diteruskan," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno kepada wartawan saat melakukan blusukan di Teluk Lamong, Sabtu (10/1/2015).


Rini mengatakan, bisnis penerbangan bukanlah usaha yang mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari kualitas pilot hingga yang paling utama adalah keselamatan.


"Aset-aset Merpati itu kan sudah tidak ada. Kita harus realistis juga, minimal menyelesaikan persoalan dengan karyawannya yang sudah berlangsung begitu lama," lanjut Rini.


Meski logikanya sudah tidak ada harapan, namun Rini enggan menyebut Merpati akan dimatikan. Masih ada options untuk itu.


"Dijual atau dioperasikan lagi, masih difinalisasi," tandas Rini.


(iwd/ang)

readmore »»  

Kumpul di Bandung, Bos BUMN Tambang dan Sudirman Said Kompak Berbaju Putih

Jakarta -Berpakaian putih tampak mulai menjadi budaya di kabinet kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Kebiasaan ini berlanjut sampai pertemuan pemimpin usaha di sektor tambang dan batu bara yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Bandung hari ini.

Tiga ‎bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hadir dalam acara tersebut yakni Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Milawarma, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Tato Mirza dan Direktur PT Timah Tbk (TINS) Sukrisno. Mereka Tampak kompak mengenakan kaus berkerah warna putih.


Sudirman Said pun tampak mengenakan pakaian senada, begitu juga dengan jajaran pejabat eselon I dan II yang ikut hadir dalam pertemuan santai tersebut.


Seorang panitia acara mengatakan, hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. "Yang pertama biar sederhana, tamu nggak perlu repot cari pakaian. Kalau putih kan semua punya. Selain itu juga biar lebih terasa kabinet kerja," tutur pria tersebut yang dijumpai detikFinance di sela acara yang digelar di Musium Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Asal tahu saja, sejumlah Kementerian mulai membiasakan karyawannya untuk menggunakan pakaian seperti yang digunakan Presiden Jokowi. Contohnya seperti Kementerian Keuangan yang mewajibkan karyawannya menggunakan Kemeja putih di hari Senin dan Kementerian PUPR yang menyediakan seragam putih untuk Senin hingga Kamis.


(dna/ang)

readmore »»  

Bertemu Menteri ESDM di Bandung, Bos-bos BUMN Curhat Soal Illegal Mining

Bandung -Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said hari ini menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan di sub sektor industri mineral dan batu bara.

Dalam pertemuan tersebut terungkap salah satu kendala dalam perkembangan industri ini adalah keberadaan illegal mining alias penambangan ilegal.


"Illegal mining ternyata tak kalah serius dengan illegal fishing. Illegal mining ini sudah lama menggerogoti industri pertambangan kita," kata Sudirman membuka pembicaraan dalam diskusi di Musium Geologi, Bandung, Sabtu (10/1/2015).


Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Tato Mirza mengatakan, akibat aktivitas penambangan liar pihaknya mencatat potensi kehilangan pendapatan negara sekitar Rp 800 miliar dalam 2 tahun.


"Ada Rp 800 miliar tidak masuk ke kas negara‎ dalam 2 tahun. Dalam dua tahun itu kita kehilangannya dari penambangan liar emas. Catatan kita ada sekitar 2 juta ton yang dihasilkan oleh penambang liar itu," sebut dia.


Ia mengatakan, kerugian lain yang mungkin timbul selain pendapatan negara adalah kerusakan lingkungan. Hal itu diamini oleh Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarma.


"Penambang liar itu kan mereka menambang nggak pakai izin, nggak pakai standar keamanan dan nggak pakai perhitungan lingkungan. Kalau ini dibiarkan lama maka akan menyebabkan disaster‎. Bencana pencemaran. Ini yang berbahaya," tegas dia.


Kegiatan penambangan liar ini pun dituding bisa langgeng lantaran ada perlindungan dari mafia.


"Penambang liar itu bisa ada karena apa? Karena ada kolektor (penampung). Ada penampung kenapa, karena ada celah di aturan kita. Makanya yang kami harapkan, ada ketegasan dari pemerintah ke depan untuk membuat regulasi dan penegakan regulasi itu agar kolektor-kolektor itu bisa ditindak. Dengan sendirinya illegal mining bisa dihapuskan," pungkas Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Sukrisno dalam kesempatan yang sama.


(dna/ang)

readmore »»  

Sudirman Said Kumpulkan Bos-Bos Perusahaan Tambang di Bandung

Bandung -Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said menggelar pertemuan bertajuk Forum Pemimpin Mineral dan Batu Bara Indonesia dengan tema "Meningkatkan Nilai Tambah Industri Pertambangan Melalui Sinergi dan Kebersamaan".

Acara yang digelar di Museum Geologi, Bandung ini dihadiri oleh sedikitnya 42 orang peserta yang terdiri dari pejabat-pejabat eselon I dan II Kementerian ESDM serta Direktur Utama 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor Tambang dan Batu Bara.


Tiga BUMN beserta perwakilannya adalah Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Milawarma, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Tato Mirza dan Direktur PT Timah Tbk (TINS) Sukrisno.


Dalam sambutannya, Sudirman menegaskan bahwa pertemuan ini penting untuk meningkatkan sinergi antara pelaku industri dengan para pemangku kebijakan.


"Pertemuan serupa sudah pernah kami gelar tapi di sektor minyak dan gas, kali ini saya gelar dengan tambang dan batu bara. Nanti Senin atau Selasa akan pertemuan pula dengan sektor listrik. Pertemuan ini adalah untuk meningkatkan sinergi," ujar dia dalam acara yang digelar Sabtu (10/1/2015).


Ia menambahkan, dalam pertemuan ini juga akan dibahas perihal permasalahan-permasalahan yang selama ini dianggap sebagai kendala utama peningkatan kulitas industri di sektor tambang dan batu bara di tanah air.


"Kita akan mengupayan iklim usaha yang lebih sehat sehingga perusahaan kita di sektor ini bisa tumbuh lebih kuat. Ini untuk meningkatkan daya tawar BUMN kita juga dalam menggandeng mitra global. Kalau BUMN kita lebih kuat, mereka bisa dapat rekan yang kuat juga jadi investasi yang dilakukan bentuknya lebih masif dan lebih kuat," pungkas dia.


(dna/ang)

readmore »»  

Pantau Penyaluran Benih Subsidi, Menteri Amran Kirim 200 Orang Pengawas

Jakarta -Pemerintah secara bertahap mulai menyalurkan 50.000 ton bibit subsidi ke seluruh ladang pertanian di seluruh kabupaten se Indonesia dengan titik fokus pada 17 provinsi lumbung pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerangkan, pihaknya akan mengerahkan tim yang terdiri dari 200 orang ‎untuk untuk memuluskan pembagian benih subsidi tersebut.


"Hari senin kita akan kirim tim terdiri dari 200 orang. Mereka yang bertugas menjamin kelancaran pembagian benih. Benih itu bentuknya benih subsidi. Dua ratus orang ini kita sebar ke seluruh Indonesia, 1 kabupaten, 1 orang. Kita fokuskan di 17 provinsi lumbung pangan," ujar Amran ketika dihubungi detikFinance, Sabtu (10/1/2015).


Upaya ini, kata dia, dilakukan untuk memastikan benih yang disediakan jatuh ke tangan yang tepat dan tidak ada penyelewengan.


"Apa benar benih yang disediakan sesuai yang kita order, apa benar benih yang sudah disediakan diberikannya sesuai yang kita data, dan apa benar benih yang sampai petani harganya sesuai yang kita tentukan. Kita nggak mau terima laporan, katanya-katanya jadi harus tim terjun langsung," tegas dia.


Ada 3 jenis tanaman pangan yang benihnya dibagikan kepada petani dengan harga yang sudah disubsidi. 3 jenis tanaman pangan itu adalah Padi, Jagung dan Kedelai. penyediaannya sendiri telah ditugaskan kepada PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani lewat mekanisme penunjukan langsung.


Untuk urusan harga benih yang sampai ke petani, Amran menjelaskan, akan disesuaikan dengan masing-masing lokasi. Adapun besaran harga sudah ditentukan oleh pihak Kementerian Pertanian bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.Next


(dna/ang)

readmore »»  

RI Punya Banyak Gunung Berapi Sumber Energi Panas Bumi

Jakarta -Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memiliki pandangan tersendiri terhadap kondisi Indonesia. Menurut versi BMKG, Indonesia merupakan daerah sangat rawan bencana.

Tapi di balik predikat negara bencana ternyata di dalamnya ada potensi sumber energi panas bumi atau geothermal yang melimpah.


"Indonesia berada di 3 lempeng tektonik. Indonesia punya gunung api aktif terbanyak di dunia yakni 127 di permukaan. Ini aktif. Banyak juga di bawah laut. Ini bisa dipakai sebagai geothermal. Tapi di bawah laut belum dimanfaatkan untuk geothermal," kata Kepala Puslitbang BMKG Edvin Aldrian saat diskusi di acara Ikatan Alumni Program Habibie di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).


Ia tidak menampik ada sisi lain dari kepungan lempengan tektonik hingga gunung berapi. Indonesia dinobatkan sebagai laboratorium bencana.


"Kita disebut laboratorium bencana," jelasnya.


Meski demikian, Indonesia mampu menangani ancaman hingga pasca bencana dalam beberapa tahun terakhir.


"BMKG angaran naik 12 kali lipat dalam 8 tahun sekali. Kita bisa umumkan tsunami dalam waktu 5 menit. Itu masalah bencana, kita lebih cepat dalam satu dasawarsa terakhir," ujarnya.


(feb/ang)

readmore »»  

Menteri Rini Blusukan ke Sejumlah BUMN di Surabaya dan Sidoarjo

Surabaya -Sebelum ikut menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) dan PT PAL Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno blusukan ke sejumlah perusahaan pelat merah di Surabaya dan Sidoarjo. Lokasi yang dituju pertama kali adalah gudang Perum Bulog di Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo.

Dari pengamatan detikFinance, Sabtu (10/1/2015), setiba di gudang, Rini langsung menanyakan teknik penyimpanan beras di 14 gudang yang tersedia. Dijelaskan jika setidaknya ada dua metode penyimpanan yakni metode cocoon dan Co2 Stack yang mampu menyimpan beras dengan awet selama 12 bulan.


"Saya ingin tahu gudangnya seperti apa. Keawetan beras kan tergantung dari bagaimana penyimpanannya," ujar Rini.


Perjalanan Rini diteruskan ke Teluk Lamong di kawasan Tambak Oso Wilangon. Rini cukup terkesan dengan penjelasan Dirut Pelindo III bahwa Teluk Lamong menggunakan truk bertenaga listrik untuk mengangkut peti kemas.


"Pelindo III mengembangkan Teluk Lamong dengan planning yang baik sehingga efisiensinya lebih baik," kata Rini.


Rini kemudian beralih menuju ke PT Barata Indonesia di Jalan Veteran, Gresik. Rini menyempatkan diri melihat proses produksi besi baja termasuk pembuatan bogei barber atau sasis gerbong kereta api yang diekspor ke Amerika Utara.


Dari PT Barata, Rini kemudian menuju PT DPS. "Kami tadi di Teluk Lamong sempat melihat sisi Madura. Kami ingin DPS mengembangkan diri di sana," ujar Rini.


Rini mengatakan, ada lahan sekitar 30 hektar yang disediakan. Rini berharap PT DPS bisa membuat galangan kapal di sana karena galangan kapalnya yang ada di Tanjung Perak sudah terlalu kecil.


(iwd/ang)

readmore »»  

Industri Maritim Jepang dan Korsel Jadi Awal Kesuksesan Elektronik dan Otomotif

Jakarta -Jepang dan Korea Selatan (Korsel) punya perusahaan terkemuka di bidang otomotif dan elektronik. Produk-produk made in Jepang dan Korsel tersebar sampai ke seluruh dunia.

Kesuksesan industri otomotif dan elektronik itu ternyata berawal dari industri maritim. Kedua industri ini tidak akan maju tanpa campur tangan kemaritiman.


"Negara industri modern. Katakanlah produk Samsung didirkan pertama ialah galangan kapal, kemudian ada Hyundai, Daewoo. Mereka ikuti pola Jepang seperti Mitsubishi, Sumitomo. Mereka awalnya buat industri maritim. Derivatif dari teknologi maritim ialah teknologi otomotif dan elektronik," kata Alumni Program Habibie, Kaharuddin Djenod saat diskusi di Ikatan Alumni Program Habibie di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).


Jepang, kata Kaharuddin, memulai industrinya dengan membangun program maritim. Program maritim awalnya digenjot untuk meratakan persebaran barang ke seluruh penjuru Jepang.


"Jepang pada tahun 1950, bangun lingkar luar maritim. Beberapa kapal berjalan searah jarum jam, dan berlawan. Itu angkut barang merata di Jepang. Ini awal mula industri maritim," jelasnya.


Hal senada seharusnya dilakukan Indonesia beberapa tahun lalu tapi RI lebih memilih mengedepan pembangunan sektor darat. Sektor maritim kurang punya posisi.


"Industri maritim jadi anak tiri. Fokus ke industri derivatif maritim. Dulu jembatan Suramadu dan Jembatan Selat Sunda. Sebenanrnya industri maritim punya fasilitas untuk bangun infrastruktur raksasa. Enggak perlu minta China bangun Jembatan Selat Sunda dan Jembatan Suramadu," sebutnya.


Alumnus program pendidikan Habibie di luar negeri ini merasa memperoleh angin segar saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan program maritim.


"Kemudian Pak Jokowi memunculkan misi poros maritim dunia. Baru sadar kita negara maritim. Meski baru sekedar bangun mindset, ini gerakan bangun cita-cita. Paling tidak gerakan bangun industri maritim," paparnya.


(feb/ang)

readmore »»  

3 Aturan Baru Pemerintah Ini Bikin Pengusaha Paket Wisata Cemas

Jakarta -Upaya Pemerintah menerbitkan sebuah aturan tak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Ada saja kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dari kebijakan yang ditelurkan pemerintah.

Haris, pengusaha paket perjalanan yang berdomisili di Jakarta mengatakan, usaha yang dilakoninya harus menderita tekanan bertubi-tubi dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang baru berlangsung kurang lebih tiga bulan ini.


"Baru tiga bulan, tapi terasanya agak berat. Banyak peraturan-peraturan yang bikin kita (pengusaha jasa paket perjalanan)‎ tertekan," ujar dia saat ditemui detikFinance di Tanjung Barat, Jakarta, Sabtu (10/1/2015).


Ia menyebut, sedikitnya ada 3 aturan yang membuat pelaku usaha seperti yang dilakoninya mengerutkan dahi.


"Pertama adalah soal bahan bakar minyak (BBM). Belum lama naik, harga travel naik, biaya-biaya naik. Itu sudah memberatkan. Sekarang harga BBM turun pun, travel belum turunkan harga‎. Itu buat sudah repot," ujar pria 30 tahun ini.


Kedua, ia melanjutkan, adalah larangan pegawai pemerintah melakukan kegiatan di hotel dan membatasi frekuensi perjalan dinas.


"Kita sebenarnya nggak mau mengeluh tapi dirasa-rasa pengaruhnya terasa juga. Banyak yang ngerem keluar-keluar kota. Kalau 5 tahun begini juga, lumayan kita," ujar dia.Next


(dna/ang)

readmore »»  

Pantau Penyaluran Benih Subsidi, Menteri Amran Kirm 200 Orang Pengawas

Jakarta -Pemerintah secara bertahap mulai menyalurkan 50.000 ton bibit subsidi ke seluruh ladang pertanian di seluruh kabupaten se Indonesia dengan titik fokus pada 17 provinsi lumbung pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerangkan, pihaknya akan mengerahkan tim yang terdiri dari 200 orang ‎untuk untuk memuluskan pembagian benih subsidi tersebut.


"Hari senin kita akan kirim tim terdiri dari 200 orang. Mereka yang bertugas menjamin kelancaran pembagian benih. Benih itu bentuknya benih subsidi. Dua ratus orang ini kita sebar ke seluruh Indonesia, 1 kabupaten, 1 orang. Kita fokuskan di 17 provinsi lumbung pangan," ujar Amran ketika dihubungi detikFinance, Sabtu (10/1/2015).


Upaya ini, kata dia, dilakukan untuk memastikan benih yang disediakan jatuh ke tangan yang tepat dan tidak ada penyelewengan.


"Apa benar benih yang disediakan sesuai yang kita order, apa benar benih yang sudah disediakan diberikannya sesuai yang kita data, dan apa benar benih yang sampai petani harganya sesuai yang kita tentukan. Kita nggak mau terima laporan, katanya-katanya jadi harus tim terjun langsung," tegas dia.


Ada 3 jenis tanaman pangan yang benihnya dibagikan kepada petani dengan harga yang sudah disubsidi. 3 jenis tanaman pangan itu adalah Padi, Jagung dan Kedelai. penyediaannya sendiri telah ditugaskan kepada PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani lewat mekanisme penunjukan langsung.


Untuk urusan harga benih yang sampai ke petani, Amran menjelaskan, akan disesuaikan dengan masing-masing lokasi. Adapun besaran harga sudah ditentukan oleh pihak Kementerian Pertanian bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.


"Harga disesuaikan di wilayah masing-masing. Harganya itu disubsidi jadi sampai ke petani lebih murah. Karena penyediaannya penunjukan langsung, kami sudah tentukan harganya" kata dia.


Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk melakukan penunjukan langsung dalam penyediaan benih pertanian. Ditunjuk dua BUMN benih PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani untuk menyediakan 50.000 benih tanaman pangan subsidi yang terdiri dari Padi, Jagung dan Kedelai.


Langkah ini diambil untuk memangkas waktu penyediaan benih yang selama ini dianggap terlalu lamban akibat menggunakan sistem tender. Dengan pola ini, diharapkan benih akan tiba ke tangan petani tepat waktu saat musim tanam tiba.


(dna/ang)

readmore »»  

Tiket Pesawat Murah Dibatasi, Pengusaha Travel Was-was

Jakarta -Langkah pemerintah yang menetapkan aturan‎ tentang tarif batas bawah untuk tiket penerbangan dalam negeri menuai kecemasan dari kalangan pengusaha penyedia jasa travel.

Irvan seorang pengusaha travel di bilangan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, mengaku khawatir dengan adanya kebijakan ini. Lantaran 40% pelanggannya ‎merupakan pelancong yang biasa berburu tiket pesawat murah.


"Akan sangat berpengaruh bagi pelaku industri seperti saya. Karena banyak traveller-traveller yang anak-anak muda itu kan terbangnya pakai penerbangan murah,” tutur Irvan saat dijumpai detikFinance, Sabtu (10/1/2015).


Saat ini ia belum menghitung berapa besar pengaruh dampak aturan tersebut terhadap tingkat pendapatan usahanya.


"Tapi kalau ditanya dampaknya, yang ke bandara pakai tiket murah itu sekitar 30-40%. Jadi pasti bakal terasa," sebut dia.


Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan sudah mengeluarkan peraturan tentang pengaturan tarif batas bawah yang minimal 40% dari tarif batas atas.


Dengan adanya aturan itu maka ke depan tidak ada lagi tiket pesawat yang ditawarkan atau dijual dengan sangat murah yang kadang tidak masuk akal, seperti Rp 0 atau hanya bayar satu kali untuk pulang-pergi.


(dna/ang)

readmore »»  

Mantan Istri Taipan Minyak Akhirnya Sepakat Dicerai Rp 12 Triliun

Jakarta -Drama perceraian salah satu orang terkaya di Amerika Serikat (AS), yaitu Harold Hamm dengan Sue Ann Arnall akhirnya menemui titik klimaks. Sang istri yang awalnya menolak uang perceraian US$ 975 juta atau sekitar Rp 12 triliun itu akhirnya sepakat juga.

Hamm memulai karirnya dari nol sampai bisa jadi miliuner seperti sekarang ini. Awalnya ia membentuk Continental Resources (CLR) sampai akhirnya menjadi perusahaan minyak terkemuka di Blok Bakken, North Dakota.


Hamm sudah mengusulkan uang perceraian sebesar Rp 12 triliun, tapi malah ditolak Arnall. Mantan istrinya yang berprofesi sebagai ekonomi dan pengacara itu meminta lebih.


Menurut Arnall, keberhasilan Hamm hingga menjadi miliuner juga banyak dibantu sang istri. Kendati demikian, pengacara Arnall, Craig L. Box, mengkonfirmasi kepada CNN bahwa kliennya sudah mengambil uang tersebut dan masuk ke rekeningnya.


Keduanya menikah selama 26 tahun dan dikaruniai dua anak. Sampai akhir tahun lalu, Hamm punya harta senilai lebih dari US$ 20 miliar (Rp 240 triliun) berdasarkan Wealth-X.


Awalnya, gugatan cerai ini nilainya mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 60 triliun. Namun kini, urusan hukum antara keduanya sudah bisa berakhir.


(ang/ang)

readmore »»  

Harga Minyak Turun, Saatnya Borong Emas

Jakarta -Harga minyak belum menunjukan perubahan berarti, masih terus meluncur hingga ke titik terendahnya. Sebaliknya, harga emas sudah menunjukkan tren menguat dalam sejak awal tahun ini.

Investor kawakan maupun investor pemula harus sudah mulai membaca pergerakan harga-harga komoditas ke depan. Broker alias pialang komoditas internasional, Guy Adami, mencoba memberikan bocoran.


"Masih banyak ruang untuk melompat," kata Adami menyinggung harga emas, seperti dikutip CNBC, Sabtu (10/1/2015).


Harga emas yang diperkirakan masih bisa naik membuat logam mulia ini layak jadi pilihan investasi tahun ini. Jangan hanya beli logamnya, kata Adami, beli juga saham produsen emas.


Saham-saham penambang emas juga diperkirakan akan mendapat sentimen positif dari naiknya harga emas. Apalagi dengan rencana The Federal Reserve (The Fed) yang berencana menaikkan tingkat suku bunga.


Dengan tingkat suku bunga yang tinggi, kata Adami, berarti inflasi juga naik. Hal ini juga diperkirakan memicu naiknya harga emas.


Harga minyak dunia terus melemah, seperti jenis Brent yang sempat mencapai US$ 50 per barel. Sementara harga emas dunia terus menanjak. Di Indonesia, harga emas Antam dijual Rp 537.000/gram.


Analis dalam negeri memperkirakan harga logam kuning ini masih akan kinclong sampai Hari Raya Imlek karena didorong permintaan yang tinggi.


(ang/ang)

readmore »»  

Hanson Pasok Batu Bara PLN 429 Ribu Ton/Tahun

Jakarta -Anak Usaha PT Atlas Resources Tbk (ARII), PT Hanson Energy memasok kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) sebanyak 429 ribu ton per tahun. PLN bisa menambah pasokan hingga 20% dari jumlah tersebut.

Menurut Direktur dan Sekretaris Perusahaan Atlas Resources Lidwina S Nugraha, anak usahanya itu telah menandatangani perjanijan jual beli batu bara peringkat rendah (Low Rank Coal/LRC) PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, dengan PLN pada 22 Desember 2014.


"Rangkap asli perjanjian tersebut telha diterima oleh Perseroan pada tanggal 6 Januari 2014," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2015).


Berdasarkan perjanjian, Hanson akan memasok LRC kepada PLN sebanyak 429 ribu ton per tahun. PLN berhak menambah atau mengurangi jumlah LRC yang wajib diserahkan hingga maksimum 20% dari total pasokan bulanan atau tahunan.


"Terhitung sejak ditandatangani dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 20 tahun atau Hanson telah memenuhi kewajiban penyerahan batu bara seusai dengan jumlah yang dipersyaratkan untuk jangka waktu 20 tahun," tambahnya.


(ang/ang)

readmore »»  

Adhi Karya Bikin Perusahaan PLTG dan Utilitas Kawasan

Jakarta -PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membentuk perusahaan patungan bersama PT Terminal Teluk Lamong (TTL). Anak usahanya ini akan mengelola pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan utilitas kawasan.

"Adhi telah menandatangani perjanjian pendirian perusahaan patungan bersama TTL," kata Corporate Secretary ADHI Ki Syahgolang Permata dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2015).


Nama anak usahanya itu adalah PT Lamong Energi Indonesia (LEGI). Total modal dasar perusahaan sebesar Rp 36,4 miliar dengan modal disetor Rp 9,1 miliar.


Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya itu akan pegang 49% kepemilikan saham LEGI, sementara TTL sebanyak 51%.


Teluk Lamong adalah terminal pertama di Indonesia, atau keenam di dunia, yang akan beroperasi secara semiotomatis. Terminal ini terletak di Surabaya.


(ang/ang)

readmore »»  

Data Tenaga Kerja AS Bikin Wall Street Tertekan

New York -Pasar saham Wall Street mengalami koreksi akibat data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang mixed. Jumlah tenaga meningkat tapi kenaikan gaji tidak sesuai ekspektasi.

Dua hal yang bercampur itu mempengaruhi prediksi ekonomi negeri Paman Sam ke depan. Tiga indeks utama di lantai bursa berakhir negatif.


"Data ini jadi dua kisah yang berlawanan, ada pertumbuhan tenaga kerja tapi sebaliknya gaji hanya naik tipis. Pelaku pasar jadi sedikit bingung akan hal ini," kata Burt White, kepala investasi pasar dari LPL Financial di Boston, seperti dikutip Reuters, Sabtu (10/1/2015).


Pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat, Indeks Dow Jones melemah 170,5 poin (0,95%) ke level 17.737,37, Indeks S&P 500 kehilangan 17,33 poin (0,84%) ke level 2.044,81 dan Indeks Komposit Nasdaq berkurang 32,12 poin (0,68%) ke level 4.704,07.


Dalam sepekan, Indeks Dow Jones dan Komposit Nasdaq turun 0,5%, sementara Indeks S&P 500 mundur 0,6%


(ang/ang)

readmore »»  

Rencana Pemerintahan Jokowi: Operasi Pemberantasan Illegal Fishing Besar-besaran

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan operasi pemberantasan illegal fishing besar-besaran. Tidak hanya TNI AL dan Kepolisian, operasi besar-besaran melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi bidang Kemaritiman dan kendali Bakamla.

"Khusus di bidang IUU Fishing kita coba lakukan operasi bersama di bawah kendali Bakamla," ungkap Kepala Bakamla Laksamana Madya Desi Albert Mamahit di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


Operasi besar pemberantasan illegal fishing yang melibatkan banyak pihak ini, akan menjadi yang pertama dan terbesar yang pernah dilakukan. Operasi akan dilakukan pada zona laut yang kerap ditemukan praktik illegal fishing secara bersamaan.


Mengenai waktunya kapan, Mamahit masih merahasiakan agar tidak diketahui pelaku illegal fishing.


"Saya katakan hari ini luar biasa dan bersejarah bagi aparat keamanan laut dari seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada," imbuhnya.


Bakamla sendiri baru dibentuk di awal tahun ini, sesuai Perpres 178/2014 sebagai pengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakamla yang saat ini mempunyai 3 kapal, akan diberikan 10 kapal milik TNI AL secara cuma-cuma.


Tidak hanya dari TNI AL, ke depan KKP akan memberikan 3-5 kapal, ditambah 4 kapal dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman kepada Bakamla.


(wij/dnl)

readmore »»  

Bertekad Jadikan Ikan Laut Barang Murah, Susi: Biar Nggak Bosan Makan Lele

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya keinginan besar, yaitu ikan laut tidak menjadi barang mewah dan sulit dicari masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikan Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


"Jadi 2/3 wilayah kita laut, semua bisa makan ikan laut dan tidak menjadi barang mewah," kata Susi.


Lewat kebijakan moratorium perizinan kapal dan pelarangan transhipment atau bongkar muat di tengah laut, Susi mendapatkan laporan positif dari masyarakat.


"Saya menerima banyak SMS, dengan moratorium policy (kebijakan moratorium) ibu membuat ikan muncar di Jawa Timur surplus 30.000 ton. Sudah dikonfirmasi oleh Pak Soekarwo (Gubernur Jawa Timur)," paparnya.


Tidak hanya itu, para pelaku usaha yang memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) sudah mulai mendapatkan pasokan ikan cukup banyak. Kemudian perlahan harga ikan kakap dan tenggiri mulai turun hanya Rp 50.000/kg dari Rp 70.000/kg.


Lalu, Susi juga ingin perdagangan ikan laut dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Seperti bawal putih besar yang sering dijumpai di supermarket, Susi ingin bisa dijual di pasar tradisional.


"Biar nggak bosan makan ikan lele. Jadi industri perikanan juga bisa bangkit dan ekspor ke luar negeri," kata Susi.


(wij/dnl)

readmore »»  

Didukung Berantas Illegal Fishing, Menteri Susi: Saya Kembali Semangat

Jakarta -Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman memastikan, semua Kementerian/Lembaga (K/L) mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberantas illegal fishing.

Tidak hanya TNI AL dan Kepolisian, beberapa K/L ikut serta dalam memberantas illegal fishing, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut, Bea Cukai, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).


Mendengar hal ini, Susi menyatakan senang dan bersemangat memberantas illegal fishing.


"Saya kembali semangat untuk terus maju. Illegal fishing akan terus kita berantas sesuai pesan bapak presiden untuk fokus ke illegal fishing," kata Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


Susi menyadari, masalah illegal fishing sudah menjadi masalah nasional yang harus segera dibenahi. Alasan utama adalah, kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun/tahun.


"Illegal fishing satu hal seluruh departemen, kementerian/lembaga sudah aware dan sama perspektifnya, ini adalah kejahatan negara yang mengganggu kedaulatan negara," imbuhnya.


Kesuksesan negara sampai saat ini memberantas illegal fishing baru awal dari sebuah perjuangan. Susi menegaskan, akan terus memberantas illegal fishing sampai ke akar-akarnya.


"Dengan IUU fishing diberantas kita menjadi bangsa yang berdaulat dan diakui kehormatan oleh bangsa lain di dunia," tegasnya.


(wij/dnl)

readmore »»  

Menteri Susi: Kapal Asing Mau Tangkap Ikan, Kita Babat!

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pemberantasan illegal fishing menjadi fokus utama pekerjaan yang dilakukan 5 tahun mendatang. Tidak ada lagi kapal asing yang diperbolehkan menangkap ikan di laut Indonesia.

"Tangkap, illegal fishing tidak boleh berhenti, harus terus menerus bukan temporer jadi konsentrasi kita setiap saat. Kapal asing mau tangkap ikan, kita mesti babat!," tegas Susi di Kantor BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


Mengenai apakah kapal tersebut disita negara atau ditenggelamkan? Susi menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Susi tidak menginginkan kapal pelaku illegal fishing dilelang.


"Tergantung perintah presiden tetapi lelang saya berkeberatan," imbuhnya.


Alasan penolakan Susi atas pelelangan kapal disebabkan karena kapal tersebut nantinya kembali akan dibeli oleh pemilik kapal, melalui broker-broker yang disebut alibaba.


Susi juga sedang memproses 5 kapal Laut Natuna di Pontianak, Kalimantan Barat untuk ditenggelamkan. Ia juga memproses lebih lanjut penangkapan kapal asing berbendera Panama berkapasitas 4.600 GT di Laut Arafura.


"Kalau lelang pasti yang menang alibaba," sindirnya.


(wij/dnl)

readmore »»  

Menteri Susi Ungkap Modus Baru Penyelewengan Solar Subsidi

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memilih mengurangi jatah solar subsidi di 2015. Hal ini bagian dari upaya terobosannya dalam mencegah penyelundupan BBM solar oleh kapal-kapal besar, namun aturan ini diakali oleh oknum pemilik kapal.

Sebelumnya ia mengeluarkan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin (moratorium) tangkap ikan kapal-kapal dan pelarangan bongkar muat ikan di tengah laut (transhipment).


Terkait pengurangan alokasi solar, Susi juga memberikan catatan hanya kapal dengan kapasitas di bawah 300 Gross Ton (GT) yang bisa mendapatkan jatah solar subsidi.


"Alokasi BBM subsidi 2015 berkurang dari 2,1 juta kilo liter (KL) menjadi 900.000 KL, hanya kapal di bawah 300 GT yang dapat menikmati BBM subsidi," kata Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


Kebijakan baru Susi nyatanya mulai disiasati para pemilik kapal penangkap ikan. Demi mendapatkan jatah solar subsidi, para pemilik kapal besar sengaja memalsukan dokumen merampingkan jumlah kapasitas kapal.


"Registrasi GT kapal, di Belawan ada 300 kapal yang di-markdown, Jawa Tengah sudah ada ratusan yang di markdown," imbuhnya.


Susi mengatakan saat ini adalah modus baru agar pemilik kapal-kapal besar tetap bisa mendapatkan solar subsidi. Sehingga pihaknya akan lebih teliti mengeluarkan izin dan mengecek kebenaran dengan melihat langsung kapasitas angkut kapal.


"Masih ada di hari begini, berani-beraninya," kata Susi dengan nada tinggi.


(wij/hen)

readmore »»  

Di Tengah Rapat, Menteri Susi Kembali Marah Besar

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali marah besar saat rapat koordinasi pemberantasan illegal fishing di Gedung BPPT, Jakarta. Kenapa?

Alasan Susi marah adalah, kapal yang terbukti melakukan illegal fishing lepas setelah dilelang oleh Pengadilan Tata Niaga (PTN) setempat.


"Ini yang membuat saya sangat marah," kata Susi dengan nada tinggi, Jumat (8/1/2015).


Rapat ini dipimpin oleh Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, lalu hadir juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Hadir juga Kepala Badan Keamanan Laut Desi A Mamahit, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit, Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono, serta perwakilan TNI AL dan Kepolisian.


Susi menjelaskan, kemarahannya disebabkan pelelangan 4 kapal nelayan ikan asal Thailand berkapasitas di atas 200 Gross Ton, yang terbukti menangkap ikan secara ilegal di Utara Sumatera. Kapal tersebut dilelang oleh pengadilan setempat dan dimenangkan oleh seseorang dari Muara Baru, Jakarta.


"Dari awal saya berkeberatan. Jangan sampai ada kapal yang dilelang. Empat kapal di Meulaboh, Aceh keluar tanggal 20 Desember 2014 sudah pergi ke mana dengan harga lelang Rp 400 juta untuk 4 kapal," papar Susi.


Susi yang melakukan kunjungan ke Aceh 18 Desember 2014 sudah mengajukan PK atau Peninjauan Kembali. Sayangnya pengadilan tersebut menolak usulan Susi dan tetap memenangkan orang dari Muara Baru tersebut.


"Tanggal 18 saya ada di Simeuleu dan saya ingin adanya PK atas kapal tersebut. Kemudian kapal ternyata sudah hilang," kata Susi dengan nada kecewa.


(wij/dnl)

readmore »»  

Rencana Pemerintahan Jokowi: Operasi Pemberantasan Illegal Fishing Besar-besaran

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan operasi pemberantasan illegal fishing besar-besaran. Tidak hanya TNI AL dan Kepolisian, operasi besar-besaran melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi bidang Kemaritiman dan kendali Bakamla.

"Khusus di bidang IUU Fishing kita coba lakukan operasi bersama di bawah kendali Bakamla," ungkap Kepala Bakamla Laksamana Madya Desi Albert Mamahit di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


Operasi besar pemberantasan illegal fishing yang melibatkan banyak pihak ini, akan menjadi yang pertama dan terbesar yang pernah dilakukan. Operasi akan dilakukan pada zona laut yang kerap ditemukan praktik illegal fishing secara bersamaan.


Mengenai waktunya kapan, Mamahit masih merahasiakan agar tidak diketahui pelaku illegal fishing.


"Saya katakan hari ini luar biasa dan bersejarah bagi aparat keamanan laut dari seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada," imbuhnya.


Bakamla sendiri baru dibentuk di awal tahun ini, sesuai Perpres 178/2014 sebagai pengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakamla yang saat ini mempunyai 3 kapal, akan diberikan 10 kapal milik TNI AL secara cuma-cuma.


Tidak hanya dari TNI AL, ke depan KKP akan memberikan 3-5 kapal, ditambah 4 kapal dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman kepada Bakamla.


(wij/dnl)

readmore »»  

Bertekad Jadikan Ikan Laut Barang Murah, Susi: Biar Nggak Bosan Makan Lele

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya keinginan besar, yaitu ikan laut tidak menjadi barang mewah dan sulit dicari masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikan Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


"Jadi 2/3 wilayah kita laut, semua bisa makan ikan laut dan tidak menjadi barang mewah," kata Susi.


Lewat kebijakan moratorium perizinan kapal dan pelarangan transhipment atau bongkar muat di tengah laut, Susi mendapatkan laporan positif dari masyarakat.


"Saya menerima banyak SMS, dengan moratorium policy (kebijakan moratorium) ibu membuat ikan muncar di Jawa Timur surplus 30.000 ton. Sudah dikonfirmasi oleh Pak Soekarwo (Gubernur Jawa Timur)," paparnya.


Tidak hanya itu, para pelaku usaha yang memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) sudah mulai mendapatkan pasokan ikan cukup banyak. Kemudian perlahan harga ikan kakap dan tenggiri mulai turun hanya Rp 50.000/kg dari Rp 70.000/kg.


Lalu, Susi juga ingin perdagangan ikan laut dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Seperti bawal putih besar yang sering dijumpai di supermarket, Susi ingin bisa dijual di pasar tradisional.


"Biar nggak bosan makan ikan lele. Jadi industri perikanan juga bisa bangkit dan ekspor ke luar negeri," kata Susi.


(wij/dnl)

readmore »»  

Didukung Berantas Illegal Fishing, Menteri Susi: Saya Kembali Semangat

Jakarta -Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman memastikan, semua Kementerian/Lembaga (K/L) mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberantas illegal fishing.

Tidak hanya TNI AL dan Kepolisian, beberapa K/L ikut serta dalam memberantas illegal fishing, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut, Bea Cukai, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).


Mendengar hal ini, Susi menyatakan senang dan bersemangat memberantas illegal fishing.


"Saya kembali semangat untuk terus maju. Illegal fishing akan terus kita berantas sesuai pesan bapak presiden untuk fokus ke illegal fishing," kata Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


Susi menyadari, masalah illegal fishing sudah menjadi masalah nasional yang harus segera dibenahi. Alasan utama adalah, kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun/tahun.


"Illegal fishing satu hal seluruh departemen, kementerian/lembaga sudah aware dan sama perspektifnya, ini adalah kejahatan negara yang mengganggu kedaulatan negara," imbuhnya.


Kesuksesan negara sampai saat ini memberantas illegal fishing baru awal dari sebuah perjuangan. Susi menegaskan, akan terus memberantas illegal fishing sampai ke akar-akarnya.


"Dengan IUU fishing diberantas kita menjadi bangsa yang berdaulat dan diakui kehormatan oleh bangsa lain di dunia," tegasnya.


(wij/dnl)

readmore »»  

Menteri Susi: Kapal Asing Mau Tangkap Ikan, Kita Babat!

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pemberantasan illegal fishing menjadi fokus utama pekerjaan yang dilakukan 5 tahun mendatang. Tidak ada lagi kapal asing yang diperbolehkan menangkap ikan di laut Indonesia.

"Tangkap, illegal fishing tidak boleh berhenti, harus terus menerus bukan temporer jadi konsentrasi kita setiap saat. Kapal asing mau tangkap ikan, kita mesti babat!," tegas Susi di Kantor BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


Mengenai apakah kapal tersebut disita negara atau ditenggelamkan? Susi menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Susi tidak menginginkan kapal pelaku illegal fishing dilelang.


"Tergantung perintah presiden tetapi lelang saya berkeberatan," imbuhnya.


Alasan penolakan Susi atas pelelangan kapal disebabkan karena kapal tersebut nantinya kembali akan dibeli oleh pemilik kapal, melalui broker-broker yang disebut alibaba.


Susi juga sedang memproses 5 kapal Laut Natuna di Pontianak, Kalimantan Barat untuk ditenggelamkan. Ia juga memproses lebih lanjut penangkapan kapal asing berbendera Panama berkapasitas 4.600 GT di Laut Arafura.


"Kalau lelang pasti yang menang alibaba," sindirnya.


(wij/dnl)

readmore »»  

Menteri Susi Ungkap Modus Baru Penyelewengan Solar Subsidi

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memilih mengurangi jatah solar subsidi di 2015. Hal ini bagian dari upaya terobosannya dalam mencegah penyelundupan BBM solar oleh kapal-kapal besar, namun aturan ini diakali oleh oknum pemilik kapal.

Sebelumnya ia mengeluarkan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin (moratorium) tangkap ikan kapal-kapal dan pelarangan bongkar muat ikan di tengah laut (transhipment).


Terkait pengurangan alokasi solar, Susi juga memberikan catatan hanya kapal dengan kapasitas di bawah 300 Gross Ton (GT) yang bisa mendapatkan jatah solar subsidi.


"Alokasi BBM subsidi 2015 berkurang dari 2,1 juta kilo liter (KL) menjadi 900.000 KL, hanya kapal di bawah 300 GT yang dapat menikmati BBM subsidi," kata Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).


Kebijakan baru Susi nyatanya mulai disiasati para pemilik kapal penangkap ikan. Demi mendapatkan jatah solar subsidi, para pemilik kapal besar sengaja memalsukan dokumen merampingkan jumlah kapasitas kapal.


"Registrasi GT kapal, di Belawan ada 300 kapal yang di-markdown, Jawa Tengah sudah ada ratusan yang di markdown," imbuhnya.


Susi mengatakan saat ini adalah modus baru agar pemilik kapal-kapal besar tetap bisa mendapatkan solar subsidi. Sehingga pihaknya akan lebih teliti mengeluarkan izin dan mengecek kebenaran dengan melihat langsung kapasitas angkut kapal.


"Masih ada di hari begini, berani-beraninya," kata Susi dengan nada tinggi.


(wij/hen)

readmore »»  

Di Tengah Rapat, Menteri Susi Kembali Marah Besar

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali marah besar saat rapat koordinasi pemberantasan illegal fishing di Gedung BPPT, Jakarta. Kenapa?

Alasan Susi marah adalah, kapal yang terbukti melakukan illegal fishing lepas setelah dilelang oleh Pengadilan Tata Niaga (PTN) setempat.


"Ini yang membuat saya sangat marah," kata Susi dengan nada tinggi, Jumat (8/1/2015).


Rapat ini dipimpin oleh Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, lalu hadir juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Hadir juga Kepala Badan Keamanan Laut Desi A Mamahit, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit, Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono, serta perwakilan TNI AL dan Kepolisian.


Susi menjelaskan, kemarahannya disebabkan pelelangan 4 kapal nelayan ikan asal Thailand berkapasitas di atas 200 Gross Ton, yang terbukti menangkap ikan secara ilegal di Utara Sumatera. Kapal tersebut dilelang oleh pengadilan setempat dan dimenangkan oleh seseorang dari Muara Baru, Jakarta.


"Dari awal saya berkeberatan. Jangan sampai ada kapal yang dilelang. Empat kapal di Meulaboh, Aceh keluar tanggal 20 Desember 2014 sudah pergi ke mana dengan harga lelang Rp 400 juta untuk 4 kapal," papar Susi.


Susi yang melakukan kunjungan ke Aceh 18 Desember 2014 sudah mengajukan PK atau Peninjauan Kembali. Sayangnya pengadilan tersebut menolak usulan Susi dan tetap memenangkan orang dari Muara Baru tersebut.


"Tanggal 18 saya ada di Simeuleu dan saya ingin adanya PK atas kapal tersebut. Kemudian kapal ternyata sudah hilang," kata Susi dengan nada kecewa.


(wij/dnl)

readmore »»  

Menteri Susi: Selain di RI, Illegal Fishing Jadi Musuh Dunia

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pemberantasan illegal fishing atau pencurian ikan menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut Susi, illegal fishing tidak hanya menjadi musuh Indonesia tetapi juga dunia internasional.

"Jadi ini hal sangat serius. IUU (illegal unreported unregulated) fishing bukan hanya musuh Indonesia tetapi international enemy," tegas Susi usai rapat koordinasi pemberantasan illegal fishing di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (9/01/2015).


Selain di Indonesia, illegal fishing juga menjadi masalah utama di negara tetangga seperti di Thailand punya masalah dengan nelayan Vietnam begitu juga nelayan Filipina yang punya masalah dengan nelayan Thailand.


"Semua negara setuju illegal fishing harus diberantas," imbuhnya.


Di Indonesia, penanganan kasus illegal fishing menjadi fokus utama yang dibenahi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Jokowi tidak tanggung-tanggung memerintahkan penenggelaman kapal bagi yang terbukti melakukan praktik pencurian ikan.


Bagi Susi, penenggelaman kapal menjadi hal penting terutama memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing.


"Di Indonesia penenggelaman kapal diapresiasi cukup luar biasa dari negara di luar negeri. Pelaku illegal fishing tentu tidak senang, kita dibilang ekstrem, tetapi ini menyangkut kedaulatan bangsa," tegas Susi.


Di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo membenarkan bila dunia mengecam illegal fishing. Sebagai bukti nyata, di AS Presiden Obama membentuk satgas illegal fishing. Sedangkan di Uni Eropa mewajibkan sertifikat hasil tangkap (catch sertificate) dan identitas asal muasal ikan.


"Ini adalah program dunia. FAO bahkan telah menyusun code of conduct untuk menyelesaikan IUU fishing," jelasnya.


(wij/hen)

readmore »»