Selain Harga Premium dan Pertamax Naik, Elpiji 12 Kg Juga Naik Rp 5.000/Tabung

Jakarta -Hari ini (1/3/2015) telah terjadi kenaikan harga beberapa jenis energi kebutuhan dasar masyarakat. Selain harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan pertamax, harga elpiji 12 kg juga naik yang juga berlaku efektif hari ini.

Harga elpiji 12 Kg di tingkat agen naik Rp 5.000/tabung mulai hari ini, jadi Rp 134.000/tabung.

"Elpiji 12 Kg kembali ke harga sebelum turun, naik lagi Rp 5.000 (per tabung)," kata Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang, kepada detikFinance, Minggu (1/3/2015).

Bambang mengatakan harga terbaru elpiji 12 kg yang berlaku hari ini sama dengan kondisi harga awal Januari 2015 lalu sebesar Rp 134.700 per tabung. Kemudian pada 19 Januari 2015 harganya kembali diturunkan lagi oleh pemerintah menjadi Rp 129.000.

"Sebelumnya kan Rp 129.000, ya jadi Rp 134.000," katanya.

Ia menjelaskan alasan PT Pertamina menaikkan kembali harga elpiji 12 Kg, karena harga patokan elpiji internasional yaitu CP Aramco sudah naik lagi kembali ke posisi seperti akhir Desember 2014.

"Sekarang per 1 Maret 2015 harga elpiji 12 kg balik lagi ke Rp 134.000/tabung," katanya.

Sebelumnya Pertamina sudah menaikkan harga jual elpiji 12 kg pada 1 Januari 2015 menjadi Rp 134.700 per tabung.

Kemudian dalam 2 pekan berikutnya, Pertamina menurunkan harga jual elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 134.700/tabung menjadi Rp 129.000. Harga baru tersebut berlaku Senin (19/1/2015), yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi.

(rrd/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Proyek Tol Bisa Dongkrak Harga Tanah Minimal 30%/Tahun

Jakarta -Dalam sebuah mekanisme pasar secara alamiah sebuah wilayah akan bergerak dengan peningkatan harga tanah yang signifikan bila di wilayah tersebut mengalami perubahan aspek aksesibilitas yang lebih baik. Misalnya keberadaan proyek tol baru, bisa mengerek harga tanah yang dilewati tol mencapai 30%-60%/tahun.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan selain pembangunan jalan tol, dibukanya akses transportasi kereta api saja akan dapat membuat pergerakan harga tanah terhadap kawasan yang dilewati.

"Apalagi bila sebuah wilayah dilalui dengan jalan tol, maka harga tanah yang ada akan meningkat minimum 30% (tahun) bahkan di beberapa lokasi wilayah dengan harga tanah yang sudah tinggi malah bisa mencapai 60%," kata Ali dalam situs resminya, Minggu (1/3/2015)

Menurut Ali hal ini akan membuat harga tanah disekitarnya ikut naik, pun tanah-tanah yang tadinya bisa dibangun rumah rakyat menjadi semakin tidak terjangkau. IPW pernah melakukan kajian terhadap harga tanah di Depok Jawa Barat pada 2011 lalu soal keberadaan tol dan dampaknya terhadap harga tanah

Pemerintah saat ini memang sedang memfokuskan bidang infrastruktur melalui Kementerian PU-Pera. Rencana ini juga dibarengi dengan rencana zona-zona pusat industri yang akan meningkatkan economi di sebuah kawasan.

Ali mengingatkan sebuah rencana infratruktur akan memberikan stimulus perkembangan sebuah wilayah, namun dampaknya harus tetap menjadi pertimbangan dan diantisipasi oleh pemerintah. Ada baiknya lebih memahami pergerakan pasar perumahan karena akan sangat terkait nilai tanah.

"Indonesia Property Watch mengingatkan bahwa program infrastruktur ini harus sejalan dengan program sejuta rumah yang sedang digalakan pemerintah. Pasalnya kedua program tersebut bermuara pada kenaikan harga tanah di wilayah yang dilalui program infrastruktur," katanya

Ia berharap jangan sampai program infrastruktur berjalan sendiri tanpa memerhatikan hal kenaikan harga tanah yang akan terjadi nantinya. Pemerintah harus tanggap untuk dapat ‘mengamankan’ tanah-tanah yang akan dikembangkan untuk rumah murah.

Menurut Ali pemerintah semakin sulit untuk dapat merealisasikan program sejuta rumah bila tak bisa 'mengamankan' harga tanah. Bila tanah menjadi semakin tinggi, masing-masing pemda pun akan kesulitan untuk dapat menjalankan pengadaan lahan untuk program perumahan.

(hen/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menteri Susi Ingin Gaji ABK Kapal Ikan 200% di Atas UMP

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan bertemu Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri. Susi ingin membahas soal standar gaji para Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan di Indonesia.

Susi mengusulkan gaji ABK di Indonesia harus 3 kali lipat atau 200% upah minimum provinsi (UMP/UMR). Alasannya risiko bekerja sebagai ABK jauh lebih berbahaya dibandingkan pekerjaan lain.

Saat ini rata-rata upah ABK penangkap ikan di Indonesia masih cukup rendah yaitu Rp 1,8 juta atau jauh lebih rendah dibandingkan UMP di DKI Jakarta sebesar Rp 2,7 juta/bulan.

"Gaji ABK ini harus 2 sampai 3 kali lebih besar dari UMR karena risiko mereka lebih besar. Inginnya saya bertemu dengan Pak Hanif," kata Susi saat bicara santai di kediamannya, Widya Chandra V Jakarta, Sabtu (28/02/2015).

Selain itu, Susi ingin ABK juga diberikan asuransi kematian dari perusahaan kapal tempatnya bekerja.

"Harus ada asuransi kematian besarannya Rp 50 juta sampai Rp 100 juta atau Rp 75 juta. Mereka ini kan jarang pulang ke darat dan risiko bekerja mereka cukup besar," katanya.

Rencananya aturan ini hanya berlaku pada kapal di atas 30 Gross Ton (GT). Nantinya aturan akan dikemas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Ancaman pencabutan izin operasional bakal dilakukan bagi perusahaan penangkap ikan yang tak patuh.

Kemudian untuk memudahkan pendataan pemerintah, para ABK diminta membuat asosiasi. Diharapkan dengan rencana ini semua, nasib ABK di Indonesia jauh lebih baik.

"Berlaku untuk semua kapal 30 GT ke atas. Kalau tidak maka SLO (Surat Layak Operasi) tidak diterbitkan. Mungkin (dikemas) dalam bentuk Permen sedang dikaji," jelasnya.

(wij/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Selain Konsumen, Petugas SPBU Juga Kaget Harga Bensin Naik

Jakarta -Selain konsumen, petugas SPBU pun mengaku kaget dengan kenaikan harga BBM jenis premium mulai 1 Maret 2015. Ada petugas SPBU Pertamina di Jakarta, yang baru tahu harga bensin premium pada hari ini.

Berdasarkan penelusuran detikFinance di SPBU Pertamina di Jalan Warung Jati, Jakarta Selatan. Seorang petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya menuturkan, dirinya baru tahu kenaikan harga BBM premium saat mulai masuk kerja sejak pukul 07.00 WIB, padahal kenaikan harga sudah ditetapkan sejak pukul 00.00 WIB dini hari.

"Saya juga baru tahu tadi pagi. Masuk shift jam 07.00 baru tahu kalau naik. Pas lihat, oh iya ya, ternyata naik," katanya di lokasi, Minggu (1/3/2015).

Petugas tersebut mengakui, banyak konsumen atau pengendara tidak tahu mengenai kenaikan hargan BBM yang tak lagi subsidi ini. Para pengendara baru mengetahui kenaikan harga saat mengisi bensin kendaraannya, bahkan ada yang sempat bertanya-tanya.

"Ya paling pas ngisi nanya, kok naik lagi naik lagi," cerita petugas tersebut.

Berikut harga baru BBM pada 1 Maret 2015:

Minyak tanah: Rp 2.500/liter (termasuk PPN),

Minyak solar: Rp 6.400/liter (termasuk PPN dan PBBKB),

Bensin Premium RON 88: Rp 6.800/liter (termasuk PPN dan PBBKB) atau naik Rp 200/liter dari yang sebelumnya ditetapkan Rp 6.600/liter.

Khusus untuk harga premium Rp 6.800/liter hanya berlaku di wilayah penugasan di luar Jawa-Madura-Bali. Sedangkan harga premium di wilayah Jawa-Madura-Bali ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero). Mulai 1 Maret 2015, Pukul 00.00 harga premium di di Jawa-Madura-Bali ditetapkan Pertamina Rp 6.900/liter dari sebelumnya Rp 6.700/liter.

(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Harga Pertamax Plus di Jakarta Naik Rp 400/Liter Jadi Rp 9.450/Liter

Jakarta -Mulai hari ini (1/3/2015) harga-harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual di SPBU Pertamina mengalami kenaikan. Selain harga bensin jenis premium yang telah dinaikkan pemerintah, Pertamina juga menaikkan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex.

Berdasarkan pantauan detikFinance di SPBU Pertamina di Jalan Warung Jati, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2015). Harga Premium dan Pertamax di Jakarta naik Rp 200/liter, jenis BBM Pertamax Plus juga naik sebesar Rp 400/liter dan Pertamina Dex naik Rp 600/liter.

Daftar harga baru BBM di SPBU Pertamina Jakarta per 1 Maret 2015:

• Premium Rp 6.900 (naik dari posisi harga Rp 6.700 per 19 Januari 2015)


• Pertamax Rp 8.250


• Pertamax Plus Rp 9.450


• Pertamina Dex Rp 10.700

Harga lama BBM Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex Per 17 Februari 2015 di Jakarta:

Next

(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Harga Bensin Premium Naik, Konsumen Kaget

Jakarta -Pemerintah mulai hari ini sejak Pukul 00.00 (1 Maret 2015) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau bensin jenis premium. Konsumen atau pengendara kendaraan bermotor yang akan mengisi bensin di SPBU kaget karena tak tahu soal pengumuman kenaikan harga.

Pantauan detikFinance di SPBU Jalan Warung Jati, Jakarta Selatan, harga BBM mulai dari premium dan jenis lainnya juga naik.

Konsumen banyak yang tidak tahu dan kaget saat mengisi BBM kendaraannya. Padahal papan harga di SPBU sudah berubah mengikuti harga BBM baru yang ditetapkan hari ini.

"Oh memang benar naik ya? naik berapa? Saya malah nggak tahu kalau naik. Kalau mengisi saya biasa Rp 20.000, tak pernah memperhatikan harga," kata Nurullah dengan nada kaget, seorang pengendara yang ditemui detikFinance di lokasi, Minggu (1/3/2015).

Nurullah bukan satu-satunya pengendara yang tak tahu dan kaget mengenai kenaikan harga BBM hari ini. Saat ditanya mengenai kenaikan Premium dan Pertamax yang Rp 200/liter, tak sedikit dari mereka yang terheran-heran.

"Nggak tahu, saya baru dengar kalau naik," kata pengendara lain yang mengisi premium Rp 10.000.

Rasa kaget juga dirasakan oleh Suharman, meski tahu harga BBM naik dari media yang ramai memperbincangkan, dia mengaku tetap kageti.

"Saya baru tahu tadi pagi di berita. Kaget juga kok naik turun terus," tuturnya keheranan.

(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Selain Bensin Premium, Harga Pertamax Juga Naik Jadi Rp 8.250/Liter

Jakarta -Pemerintah mulai hari ini menaikkan harga bensin premium jadi Rp 6.800/liter untuk di luar Jawa-Madura-Bali dan Rp 6.900 di Jawa-Madura-Bali. Hal ini juga dibarengi dengan naiknya harga Pertamax RON 92 Rp 200/liter, khususnya di Jabodetabek.

Penyebab naiknya harga Pertamax karena tren harga minyak dunia mengalami kenaikan harga sepanjang Februari 2015.

"Pertamax juga naik Rp 200/liter, jadi yang sebelumnya Rp 8.050/liter naik jadi Rp 8.250/liter," kata Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang, kepada detikFinance, Minggu (1/3/2015).

Bambang mengatakan, ketentuan harga baru Pertamax 92 ini berlaku mulai 1 Maret 2015. "Serentak naiknya sama dengan harga premium hari ini," ucapnya.

"Tren harga minyaknya memang naik yang bulan-bulan sebelumnya masih berkisar di bawah US$ 60 per barel, dalam beberapa waktu terakhir harganya sudah mencapai US$ 70 per barel," tutupnya.

Berikut harga baru BBM pada 1 Maret 2015:

Minyak tanah: Rp 2.500/liter (termasuk PPN),

Minyak solar: Rp 6.400/liter (termasuk PPN dan PBBKB),

Bensin Premium RON 88: Rp 6.800/liter (termasuk PPN dan PBBKB) atau naik Rp 200/liter dari yang sebelumnya ditetapkan Rp 6.600/liter.

Khusus untuk harga premium Rp 6.800/liter hanya berlaku di wilayah penugasan di luar Jawa-Madura-Bali. Sedangkan harga premium di wilayah Jawa-Madura-Bali ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero). Mulai 1 Maret 2015, Pukul 00.00 harga premium di di Jawa-Madura-Bali ditetapkan Pertamina Rp 6.900/liter dari sebelumnya Rp 6.700/liter.

(rrd/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Petinggi Astra Jadi Ketua Perkumpulan Para Pengusaha Sawit

Jakarta -Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk Joko Supriyono terpilih menjadi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2015-2018. Joko menggantikan Ketua Umum terdahulunya Joefly J Bachroeny yang habis masa jabatan.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Gapki yang berlangsung di Seminyak, Badung, Bali, Jumat (27/2) Joko Supriyono mengungguli tujuh calon lainnya yang turut bersaing.

Total, Joko memperoleh 842 suara (33%), disusul Mustofa Daulay 549 suara (21%), Erwin Nasution 528 suara (21%), Susanto 263 suara (10%), Tjatur Putro Wibowo 227 suara (9%), Mona Surya 78 suara (3%), Eddy Martono 50 suara (2%), dan Kacuk Sumarto 25 suara (1%).

“Alhamdulillah Munas Gapki selesai dengan lancar dan anggota memberikan amanah untuk saya. Oleh karena itu saya akan mengemban amanah itu dengan baik sebagaimana program kerja yang telah kami sepakati bersama,” ujar Joko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/3/2015)‎.

Ia menambahkan, yang akan dilakukanya adalah meningkatkan daya saing industri sawit sehingga menjadi industri berkelanjutan. Aspek daya saing, menurut Joko, akan menjadi agenda penting dalam menjalankan organisasi ke depan.

Namun untuk mewujudkannya Joko mengharapkan dukungan pemerintah, sehingga ke depan Gapki akan meningkatkan kerja sama yang baik dan erat dengan pemerintah.

“Saya yakin pemerintah yang baru ini akan menyambut itu, apalagi tahun ini target pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2015 ditetapkan sebesar 5,7% dan target ekspor naik 300% sampai 2019,” ujar dia.Next

(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pertamina: Harusnya Harga Solar dan Premium 1 Maret Naik Rp 400/Liter

Jakarta -Pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga premium naik Rp 200/liter jadi Rp 6.800/liter, dan berlaku mulai 1 Maret 2015. Namun, bila melihat naiknya harga minyak dunia, seharusnya harga premium dan solar naik Rp 400/liter.

"Harusnya memang kalau kita berpatokan pada harga minyak sebulan terakhir (Februari), harga premium dan solar itu naik Rp 400/liter (harusnya Premium Rp 7.000/liter dan solar Rp 6.800/liter," ungkap Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang, kepada detikFinance, Sabtu (28/2/2015).

Bambang mengatakan, tapi melihat beban masyarakat saat ini cukup berat akibat naiknya harga beras, yang diduga akibat permainan mafia beras, dan gejolak harga elpiji 3 kg akibat adanya permainan sejumlah agen dan pangkalan elpiji yang nakal. Pemerintah mengambil keputusan untuk menahan kenaikan harga solar, dan hanya menaikan harga premium Rp 200/liter.

"Tapi karena melihat situasi nasional masyarakat kita, yang masih menghadapi permainan mafia beras, dan sebelumnya juga elpiji 3 kg (walau sudah bisa diatasi), maka kenaikan harga untuk solar dan minyak tanah ditangguhkan, sedangkan premium hanya separo dari seharusnya," kata Bambang.

(rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Harga Premium di Bali Tak Lagi Jadi yang Termahal se-Indonesia

Jakarta -Setiap penurunan atau kenaikan bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah, harga bensin premium di SPBU di Bali menjadi yang paling mahal se-Indonesia.

Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Bali mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10%, atau paling tinggi, dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia yang hanya 5%.

"Tapi mulai 1 Maret nanti, harga BBM termasuk premium di Bali akan sama harganya dengan di Jawa-Madura," kata Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang kepada detikFinance, Sabtu (28/2/2015).

Bambang mengungkapkan, hal ini karena Pemda Bali merevisi pengenaan PBBKB yang awalnya 10% diturunkan menjadi 5%.

"Pemda Bali turunkan tarif PBBKB nya jadi 5%," ucap Bambang.

Sehingga, mulai 1 Maret 2015, Pukul 00.00 harga premium di di Jawa-Madura-Bali ditetapkan Pertamina Rp 6.900/liter.

"Harga premium di Jawa-Madura-Bali memang berbeda dari penetapan harga premium oleh Pemerintah Rp 6.800/liter. Harga premium di Jawa-Madura-Bali ditentukan badan usaha, karena diberikan margin usaha 5-10%, tapi kita hanya memilih untuk menaikkan Rp 100/liter saja," tutup Bambang.

Saat ini memang harga premium di Bali sekitar Rp 7.000/liter, sedangkan di Jawa-Bali Rp 6.600/liter. Tapi mulai 1 Maret 2015 harga premium di Jawa-Madura-Bali Rp 6.900/liter.

(rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pertamina: Harga Premium di Jawa-Bali Rp 6.900/Liter

Jakarta -Mulai 1 Maret 2015, pemerintah menaikkan harga bensin premium Rp 6.800/liter untuk wilayah di luar Jawa-Bali. Sementara harga premium di Jawa-Bali harganya Rp 6.900/liter.

"Harga premium di Jawa-Bali beda, karena ada tambahan magin untuk badan usaha, kalau premium di luar Jawa-Bali itu penugasan dari pemerintah, harganya ditetapkan pemerintah," ujar Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang, kepada detikFinance, Sabtu (28/2/2015).

Bambang mengatakan, namun melihat kondisi masyarakat, yang masih terbebani oleh harga beras yang naik karena diduga ada ulah mafia beras, selain itu juga ada permainan agen dan pangkalan elpiji 3 Kg yang nakal. Membuat Pertamina hanya menaikkan harga premium Rp 100/liter saja.

"Bedanya hanya Rp 100/liter dengan luar Jawa-Bali. Jangan ditanya kita untung, tidak rugi saja sudah syukur. Kita mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terbebani naiknya harga beras dan ada permainan agen elpiji 3 Kg nakal kemarin," ungkapnya.

Seperti diketahui harga baru BBM pada 1 Maret 2015:

• Minyak tanah: Rp 2.500/liter (termasuk PPN),


• Minyak solar: Rp 6.400/liter (termasuk PPN dan PBBKB),


• Bensin Premium RON 88: Rp 6.800/liter (termasuk PPN dan PBBKB) atau naik Rp 200/liter dari yang sebelumnya ditetapkan Rp 6.600/liter. Harga ini khusus di wilayah di luar Jawa-Bali.

(rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Loket Tiket Ditutup, Calon Penumpang Berharap Ada Ticket Vending Machine di Bandara

Jakarta -Mulai 1 Maret 2015, PT Angkasa Pura II menghapus loket tiket di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng (Soetta) dan Bandara Internasional Kualanamu Medan. Sebagai gantinya disediakan costumer service counter di terminal keberangkatan.

Namun, para penumpang berharap, AP II juga bisa menyediakan Ticket Vending Machine (mesin tiket) seperti yang digunakan pada pembelian tiket kereta api bandara di Medan, Sumatera Utara.

Sejak beroperasi kereta bandara Medan-Bandara Kualanamu satu setengah tahun lalu. PT Railink menyediakan banyak pilihan pembayaran nontunai untuk pembelian tiket. Salah satunya mesin canggih untuk pembelian tiket.

Perusahaan patungan PT Angkasa Pura dan PT Kereta Api Indonesia ini menyediakan mesin-mesin tiket di Stasiun Medan dan Stasiun Bandara. Calon penumpang bisa memilih waktu keberangkatan, kemudian melakukan pembayaran baik dengan kartu debet, kartu kredit ataupun kartu prabayar (prepaid).

"Ya lebih sederhana. Tinggal datang, tempelkan kartu, lantas keluar struk pembayaran," kata Irwan, salah seorang pengguna jasa kereta api bandara di Medan, Sabtu (28/2/2015).

Di stasiun kereta api bandara di Medan, kata Irwan, pengguna mesin ini memang tidak terlalu banyak, sebab masih mudah membeli tiket secara tunai di loket. Tetapi bila jumlah penumpang kereta semakin banyak dan antrean membludak di loket, maka vending machine menjadi pilihan.

"Maskapai penerbangan sebenarnya harus bisa menyontoh sistem ini. Sederhana dan efektif. Loket tiket tidak tersedia di bandara oke, tetapi penumpang go show (terbang dadakan) tidak punya pilihan. Jika ada vending machine ini, ada alternatif," kata Irwan.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebelumnya mengeluarkan Nomor HK.209/I/16PHB.2014 kepada seluruh penyelenggara bandar tertanggal 31 Desember 2014 tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara Seluruh Indonesia. Dengan surat edaran ini, maka di bandara tidak boleh lagi ada loket tiket maskapai.

(rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Harga Beras Naik, KPPU Belum Endus Ada Mafia

Jakarta -Menteri Perdagangan Rachmat Gobel pernah mengungkapkan adanya praktik mafia beras yang menyebabkan harga beras naik. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU).

Komisioner KPPU Syarkawi Rauf beralasan, kenaikan harga beras di setiap daerah bervariasi. Kenaikan harga beras tertinggi memang ada di DKI Jakarta dengan presentase 30%.

"Harga beras sekarang nggak waras. Di Makassar naik 10-15%, Samarinda 15-20%, Jakarta naik lebih tinggi lagi. Berdasarkan informasi yang masuk itu, disebabkan pergeseran musim tanam dan produksi berkurang 0,9%, serta raskin belum disalurkan," kata Syarkawi di acara Polemik Sindo Trijaya FM dengan tema 'Harga Beras Tidak Waras' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Menurut Syarkawi, beras termasuk komoditas pangan paling sensitif. Bila produksi terganggu maka suplai yang ada di pasar juga akan terganggu bahkan memicu kenaikan harga.

"Demand kita merata untuk sekarang belum ada lonjakan permintaan. Kita periksa disuplai bisa disebabkan banyak hal salah satunya beras komoditi paling rentan terhadap perubahan iklim," paparnya.

Namun bukan berarti tidak ada praktik kriminal di beras. Justru menurut Syarkawi pasar beras di dalam negeri bersifat oligopoli yang rentan dikuasai para pedagang beras besar.

Contohnya saja, pada tahun 2007 KPPU telah mengidentifikasi para pemain beras besar di dalam negeri. Para pemain beras rata-rata menguasai sentra produksi beras seperti Jawa, Lampung dan Sulawesi Selatan yang rawan terjadi praktik kartel dan menaikan harga beras.

Di Sumatera Utara ada 7 pemain besar yang menguasai perdagangan dan penggilingan, di Jawa Barat ada 4, Sulawesi Selatan 4 pemain. Belum lagi ada di Jawa Timur dan Lampung.

"KPPU selalu melakukan penyelidikan terhadap kartel. Saya dan teman-teman di KPPU berniat meminta Kementerian Perdagangan data dan prosesnya seperti apa. Pemanggilan terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) belum kita akan lakukan," jelasnya.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Gandeng Bareskrim dan BIN, Kemendag Usut Praktik Mafia Beras

Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengendus adanya praktik mafia beras yang memicu kenaikan harga beras. Salah satu indikasi adanya praktik mafia beras adalah, menghilangnya beras operasi pasar dengan harga Rp 7.400/kg.

Kemendag pada beberapa kesempatan menemukan harga beras di pasar umum dengan kualitas medium lebih dari Rp 8.500/kg.

"Kita lihat di dalam penyaluran beras khususnya di dalam pedagang dan distribusinya belum baik. Kemana ini barang, kok menghilang di pasar," ungkap Direktur Bapokstra, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Robert J Bintaryo di acara Polemik Sindo Trijaya FM dengan tema 'Harga Beras Tidak Waras' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/02/2015).

Robert memang mengakui ada alasan lain yang menyebabkan harga beras naik tajam. Seperti tidak dilakukan pembagian beras miskin (raskin) pada November-Desember 2014 yang menyebabkan kepanikan masyarakat.

"Memang kita akui, salah satu faktor kenapa terjadi gejolak harga ada unsur spekulasi. Kenapa harga beras tahun ini meningkat cukup tajam? kita tahu beras raskin untuk 15,5 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) tidak dibagikan. Bila ini tidak tersedia, maka rakyat masuk ke pasar," paparnya.

Untuk mencari kebenaran terkait simpang siur kenaikan harga beras, Kemendag telah menggandeng Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lembaga Surveyor. Tugas utama ketiga lembaga ini menyelidiki sekaligus mengudit gudang beras yang ada di seluruh Indonesia.

"Kita besok turun ke lapangan dengan tim audit yang sudah dibentuk. Bareskrim dan BIN juga akan turun. untuk mendapatkan data detil termasuk mekanisme distribusi, apakah ada kemungkinan praktik penyimpangan, khususnya untuk beras Bulog," jelasnya.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ini Alasan Pemerintah Naikkan Harga Premium Rp 200/Liter

Jakarta -Terhitung mulai 1 Maret 2015 Pukul 00.00 WIB, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bensin premium dari Rp 6.600/liter menjadi Rp 6.800/liter. Salah satu alasannya karena naiknya harga minyak dunia.

"Keputusan tersebut diambil atas pertimbangan beberapa aspek, antara lain untuk menjaga kestabilan sosial ekonomi pengelolaan harga, dan logistik (sepanjang perbedaan harga masih belum signifikan), dan harga minyak dunia masih mengalami fluktuasi," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman, dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2015).

Saleh menambahkan, selain itu masih terjadi ketidakstabilan harga minyak, terkait pertentangan pelaku pasar minyak dalam menyikapi konflik di Libya, dan masih tingginya produksi shale oil di Amerika Serikat, serta kondisi masih lesunya perekonomian global.

"Rata-rata harga indeks pasar minyak solar (MOPS Gasoil) sepanjang bulan Februari mengalami kenaikan pada kisaran $ 62-74 per barel, sementara MOPS (Mean of Platts Singapore)Premium mengalami kenaikan pada kisaran $ 55-70 per barel," kata Saleh.

Kenaikan MOPS sepanjang bulan Februari sebenarnya cukup signifikan. Namun, Pemerintah tidak menaikkan harga solar dan hanya menaikkan harga jual eceran bensin Premium RON 88 di wilayah penugasan Luar Jawa-Madura-Bali sebesar Rp. 200/liter. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan mempertimbangkan seleisih harga sepanjang Februari.

Untuk menjaga akuntabilitas publik, auditor pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dilibatkan. Audit itu mencakup realisasi volume pendistribusian jenis BBM tertentu (subsidi), penugasan khusus, besaran harga dasar, biaya penugasan pada periode yang telah ditetapkan, besaran subsidi, hingga pemanfaatan selisih-lebih dari harga jual eceran.

"Jadi, setiap realisasi volume distribusi BBM subsidi, sampai perhitungan besaran harga dasar semuanya diaudit oleh BPK," tutup Saleh.

Seperti diketahui harga baru BBM pada 1 Maret 2015 sebagai berikut:

• Minyak tanah: Rp 2.500/liter (termasuk PPN),


• Minyak solar: Rp 6.400/liter (termasuk PPN dan PBBKB),


• Bensin Premium RON 88: Rp 6.800/liter (termasuk PPN dan PBBKB) atau naik Rp 200/liter dari yang sebelumnya ditetapkan Rp 6.600/liter.

(rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Harga Beras Naik, Kemendag Ngotot Tak Akan Buka Keran Impor

Jakarta -Meskipun harga beras mengalami kenaikan karena pasokan berkurang, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap tidak akan membuka keran impor beras. Pasalnya, stok beras cukup dan akan bertambah banyak lagi, karena bulan depan sudah masuk masa panen raya.

"Ada instrumen impor yang belum kita pakai. Tetapi ada satu sisi impor tidak kita laksanakan dengan tujuan petani untuk swasembada," kata Direktur Bapokstra, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Robert J Bintaryo, di acara Polemik Sindo Trijaya FM dengan tema 'Harga Beras Tidak Waras' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Robert optimis, harga beras kembali turun pada awal Maret 2015. Pasalnya di beberapa sentra produksi padi dalam negeri, seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, panen raya baru akan terjadi pada Maret hingga Mei 2015.

"Dalam arti keterbatasan stok wilayah produksi seperti di Jawa Timur, Jawa Barat sedang dalam proses (panen)," katanya.

Ia menyatakan, bila keran impor dibuka, maka realisasi impor baru bisa dilakukan paling lambat akhir Maret 2015. Itu artinya beras impor masuk berbarengan saat petani panen raya, sehingga petani bisa dirugikan.

"Kalau sekarang impor, datang berasnya nanti pas panen raya. Jadi ada hal positif yang sudah dilakukan pemerintah sekarang," cetusnya.

Menurut data Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, panen di beberapa sentra produksi beras di awal tahun memang masih sedikit. Misalnya pada Januari 2015, panen baru terjadi di 621.398 hektar awah. Sementara di Februari 2015 diprediksi luas panen meningkat menjadi 1,3 juta hektar, Maret 2015 2,4 juta hektar dan April 2,1 juta hektar.

Asumsi gabah kering yang dihasilkan di Januari 2015 sebesar 3,2 juta ton, Februari 6,7 juta ton, Maret 12,25 juta ton, April 10,6 juta ton. Bila dikonversi menjadi beras maka pada Januari 2015 ada 1,9 juta ton, Februari 2015 3,9 juta ton, Maret 2015 7,1 juta ton dan April 2015 6,1 juta ton.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Mulai 1 Maret, Harga Premium Naik Jadi Rp 6.800/Liter

Jakarta -Pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Terhitung 1 Maret 2015 Pukul 00.00 WIB, harga bensin premium naik Rp 200/liter atau menjadi Rp 6.800/liter, sementara untuk harga solar tetap Rp 6.400/liter.

"Kalau dilihat perkembangan harga minyak yang terjadi, seharusnya Harga Jual Eceran BBM secara umum perlu dinaikkan. Demi untuk kestabilan perekonomian nasional," tulis Kementerian ESDM berdasarkan keterangan tertulisnya, Sabtu (28/2/2015).

Berikut harga baru BBM pada 1 Maret 2015:

• Minyak tanah: Rp 2.500/liter (termasuk PPN),


• Minyak solar: Rp 6.400/liter (termasuk PPN dan PBBKB),


• Bensin Premium RON 88: Rp 6.800/liter (termasuk PPN dan PBBKB) atau naik Rp 200/liter dari yang sebelumnya ditetapkan Rp 6.600/liter.

Khusus untuk harga premium Rp 6.800/liter hanya berlaku di wilayah penugasan Luar Jawa-Madura-Bali. Sedangkan harga premium di wilayah Jawa-Madura-Bali ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero). (rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Yakin Bisa Atasi Gejolak Harga Beras, JK: Skripsi Saya Tentang Bulog

Makassar -Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yakin, pemerintah bisa segera mengatasi lonjakan harga beras dengan cepat. Apalagi dirinya sangat menguasasi pengelolaan dan distribusi logistik terutama beras.

Hal tersebut disampaikan JK saat melakukan inspeksi mendadak di Gudang Bulog, Makassar, Sabtu (28/2/2015). JK berseloroh di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Kabulog Divre Sulselbar Abdullah Djawas, bahwa dirinya sangat menguasai pengelolaan logistik.

"Jangan ajari saya soal beras Bulog, skripsi saya dulu soal Bulog," ujar JK sambil menulis di kertas catatannya.

Saat JK menerima laporan Kabulog Sulsel Abdullah Djawas, di tengah tumpukan karung beras, JK menyimak sambil mencatat informasi yang diberikan.

Dalam kunjungan mendadaknya, JK menyebutkan stok beras nasional masih dalam taraf aman dan terkendali.

"Stok beras nasional aman, Maret kita panen lagi," pungkas jebolan Fakultas Ekonomi Unhas tahun 1967 ini.

JK juga pernah menjadi Kepala Bulog pada 1999-2000. Ia bekerja selama setahun sampai akhirnya digantikan oleh Rizal Ramli.

Sementara menurut Kadivre Bulog Sulselbar, Abdullah Djawas, stok beras di Bulog Sulselbar mencapai 90.000 ton atau aman hingga 10 bulan.

"Maret nanti ada tambahan 350.000-500.000 ton, kami juga menyuplai 22 propinsi, harga beras medium rata-rata Rp 8.500 per kilo gramnya," ujar Abdullah.

(mna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Penjelasan Bulog: Harga Beras Naik, Karena Raskin Telat Dibagikan

Jakarta -Bulog tidak mau disalahkan atas tingginya harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Bulog menyatakan, penyebab harga beras naik akibat keterlambatan distribusi beras miskin (raskin).

Lely Pelitasari S, Direktur Pelayanan Publik Bulog mengatakan, pemerintah tidak menggelontorkan raskin pada periode November-Desember kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Biasanya per bulan Bulog mengeluarkan raskin sebesar 232.000 ton.

"Kenapa harga ini tinggi? Instrumen pemerintah salah satunya yaitu raskin. Raskin itu digelontorkan 232.000 ton/bulan. November-Desember kosong artinya 462.000 ton raskin tidak ada di pasar. Dikompensasi oleh operasi pasar (OP) biasa yaitu 71.000 ton di bulan Desember-Januari, jadi ini nggak nendang," ungkap Lely dalam diskusi 'Harga Beras Tidak Waras' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Ditambah lagi, penyaluran raskin pada Januari 2015 dinilai terlambat. Pemerintah baru meluncurkan kembali kebijakan raskin pada tanggal 28 Januari 2015.

"Jadi ada time lag (jeda waktu) satu bulan," imbuhnya.

Artinya ada kekosongan pasokan raskin sebesar 696.000 ton selama 3 bulan terakhir. Pemerintah hanya mengkompensasi dengan menggelar Operasi Pasar sebanyak 71.000 ton pada Desember-Januari.

"Kosong 700 ton hanya diberi 71.000 ton. Kami Bulog disuruh jalan oke, kami sifatnya menyampaikan informasi dan monitoring bersama," katanya.

Padahal secara umum stok beras Bulog cukup. Bulog memiliki 1,4 juta ton atau cukup untuk kebutuhan 5 bulan ke depan.

"Pemerintah ingin gelontorkan 300.000 ton raskin, bagi Bulog besok bisa dikeluarkan. Masalahnya ada surat permintaan alokasi (SPA). Hari ini terkenda karena banyak daerah belum mengeluarkan SPA. Stok beras kita 5 bulan ke depan cukup yaitu 1,4 juta ton," jelasnya.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Sidak Gudang Bulog di Makassar, JK: Stok Beras Nasional Aman!

Makassar -Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) melakukan inspeksi mendadak untuk memantau stok beras di Gudang Bulog Divisi Regional (Divre) Sulawesi Selatan dan Barat, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (28/2/2015).

Dalam sidaknya, JK didampingi Ibu Mufidah JK, Gubernur Sulsel Syahrul YL, Kepala Bulog Sulselbar Abdullah Djawas, Pangdam VII Mayjen Bachtiar dan Kapolda Sulselbar Irjen Anton Setiaji.

"Stok beras nasional aman, Maret panen lagi," ungkap JK singkat sebelum meninggalkan gudang Bulog.

Sementara menurut Kepala divre Bulog Sulselbar, Abdullah Djawas, stok beras di Bulog Sulselbar mencapai 90.000 ton atau aman hingga 10 bulan.

"Maret nanti ada tambahan 350.000-500.000 ton, kami juga menyuplai 22 propinsi, harga beras medium rata-rata Rp 8.500 per kilo gramnya," ujar Abdullah.

Sebelum Sidak di Gudang Bulog, JK menghadiri pengukuhan Ketua Bawaslu Muhammad Alhamid sebagai Besar Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin.

Setelah itu, JK juga menyempatkan diri menjenguk sahabatnya sejak masih aktivis, Zohra Andi Baso, yang dirawat di Private Care Center RS Wahidin Sudirohusodo.

(mna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Loket Tiket Ditutup, Ini Tips dari Garuda Bila Terbang Dadakan

Jakarta -Mulai 1 Maret 2015 dipastikan tidak ada lagi loket penjualan tiket pesawat, di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng (Soetta) dan Bandara Internasional Kualanamu Medan. Bagaimana bila terbang dadakan?

"Loket penjualan tiket di kedua bandara udara tersebut akan menjadi costumer service counter untuk melayani proses fare adjustment, perubahan rute (reroute), pengembalian dan pembatalan (refund and cancellation), penyesuaian jadwal penerbangan (reschedule), serta layanan informasi dan aduan," berdasarkan keterangan tertulis Garuda Indonesia, Sabtu (28/2/2015).

Untuk itu, sebelum tiba di bandara, pastikan sudah memiliki tiket penerbangan yang bisa didapatkan di www.garuda-indonesia.com. Call Center Garuda Indonesia 24 jam pada nomor 021 2351 9999 atau 0804 1 807 807, kantor penjualan Garuda Indonesia atau melalui agen perjalanan.

Namun, bila membutuhkan tiket cepat atau terbang dadakan, di Terminal Keberangkatan Soetta dan Kualanamu, Garuda Indonesia menyediakan Customer Service Counter, bila calon penumpang ingin melakukan reservasi atau pembelian tiket pesawat dengan:

1. Sarana telephone untuk melakukan pembelian tiket melalui call centre kami (jadwal penerbangan 2 jam sebelum)


2. Sarana komputer untuk melakukan pembelian melalui website kami di www.garuda-indonesia.com (jadwal penerbangan 4 jam sebelum).

Seperti diketahui, berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor HK 209/I/I/16/PHB.2014, tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Bandara, yang di antaranya menyatakan meniadakan ruangan penjualan tiket penerbangan di gedung terminal. Mulai 1 Maret 2015, tidak ada lagi layanan penjualan (loket) tiket pesawat, di Bandara Soetta dan Bandara Internasional Kualanamu. (rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Harga Beras Naik Bukan Karena Mafia, Ini Penyebabnya

Jakarta -Lonjakan harga beras dalam beberapa hari terakhir ini sebenarnya bukan karena ulah mafia beras. Hal ini terjadi karena ada keterlambatan musim panen, dan keterlambatan pembagian beras miskin (raskin). Sehingga pasokan beras ke pasar berkurang.

Pengamat Pertanian Khudori mengungkapkan, mafia adalah sekumpulan orang yang bertindak dan melakukan praktik kriminal. Menurutnya mungkin yang diungkapkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel adalah praktik kartel. Tetapi hal itu juga bukan pemicu kenaikan harga beras.

"Mafia beras yang dilontarkan Pak Rachmat Gobel tidak pas ditempelkan pada beras. Sebetulnya sederhana, mestinya Februari kita panen raya sampai Mei 2015 porsinya 65%. Karena hujan terlambat 1,5 bulan, berarti ini karena musim paceklik," papar Khudori di acara Pelemik Sindo Trijaya dengan tema Harga Beras Tidak Waras, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Menurut Khudori, justru keterlambatan waktu panen ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah. Sehingga harga beras bergerak liar karena stok terbatas.

"Ini yang kurang diantisipasi. Salah satu yang harusnya diperhatikan seberapa besar beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang, biasanya 3.000 ton masuk tetapi sekarang berkurang drastis," imbuhnya.

Alasan kedua adalah, pemerintah tidak membagikan beras miskin (raskin) kepada 15,5 Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada periode November-Desember 2014. Sedangkan di Januari 2015, raskin baru dibagikan pada akhir bulan, sehingga menjadi penyebab masyarakat panik.

"Lalu raskin terlambat dibagikan. Raskin ini kan menjadi sandaran hidup bagi 15,5 juta RTS. Kalau tidak ada mereka buru ini (beras) ke pasar," katanya.Next

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Harga Beras Mahal Bukan Karena Mafia Beras, Tapi Ini Penyebabnya

Jakarta -Lonjakan harga beras dalam beberapa hari terakhir ini sebenarnya bukan karena ulah mafia beras. Hal ini terjadi karena ada keterlambatan musim panen, dan keterlambatan pembagian beras miskin (raskin). Sehingga pasokan beras ke pasar berkurang.

Pengamat Pertanian Khudori mengungkapkan, mafia adalah sekumpulan orang yang bertindak dan melakukan praktik kriminal. Menurutnya mungkin yang diungkapkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel adalah praktik kartel. Tetapi hal itu juga bukan pemicu kenaikan harga beras.

"Mafia beras yang dilontarkan Pak Rachmat Gobel tidak pas ditempelkan pada beras. Sebetulnya sederhana, mestinya Februari kita panen raya sampai Mei 2015 porsinya 65%. Karena hujan terlambat 1,5 bulan, berarti ini karena musim paceklik," papar Khudori di acara Pelemik Sindo Trijaya dengan tema Harga Beras Tidak Waras, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Menurut Khudori, justru keterlambatan waktu panen ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah. Sehingga harga beras bergerak liar karena stok terbatas.

"Ini yang kurang diantisipasi. Salah satu yang harusnya diperhatikan seberapa besar beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang, biasanya 3.000 ton masuk tetapi sekarang berkurang drastis," imbuhnya.

Alasan kedua adalah, pemerintah tidak membagikan beras miskin (raskin) kepada 15,5 Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada periode November-Desember 2014. Sedangkan di Januari 2015, raskin baru dibagikan pada akhir bulan, sehingga menjadi penyebab masyarakat panik.

"Lalu raskin terlambat dibagikan. Raskin ini kan menjadi sandaran hidup bagi 15,5 juta RTS. Kalau tidak ada mereka buru ini (beras) ke pasar," katanya.Next

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

BKPM Sarankan Menteri Susi Buat 'Kota Tuna' di Sorong

Manokwari -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah serius melakukan pembenahan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu tujuannya adalah membuat 'Kota Tuna' seperti General Santos (Gensan) di Filipina.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengaku, siap membantu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti, agar rencana tersebut bisa terealisasi. Masalahnya, tinggal lokasi mana yang akan dipilih Susi sebagai 'Kota Tuna'-nya Indonesia.

"Sekarang Bu Susi belum tentukan lokasinya mau di mana? Tinggal Bu Susi tentukan tempatnya, kami (BKPM) langsung gerak panggil investornya. BKPM akan dukung KKP juga dari sisi penghitungan insentifnya," kata Franky di sela kunjungan kerjanya ke Papua dan Papua Barat, Jumat (27/2/2015).

Menurut Franky, saat ini banyak Investor yang sangat berminat untuk masuk di sektor perikanan Indonesia. Hal ini, terutama melihat besarnya potensi ikan nasional, yang mulai terlihat setelah Menteri Susi mengeluarkan sejumlah kebijakan.

Dari kebijakan KKP saat ini, baru terungkap ternyata banyak negara yang industri perikanannya bisa sangat maju, lantaran mengandalkan kekayaan laut Indonesia yang melimpah.

Bicara soal lokasi, Franky punya saran tersendiri yang bisa dipertimbangkan. "Kota Sorong (Papua Barat)," tutur dia singkat sembari menunjuk sebuah peta yang kebetulan ada di hadapnnya.

Kota ‎sorong, kata dia, punya peluang lantaran laut di sekitarnya punya potensi tuna yang besar. Selain itu, di Sorong juga sudah tersedia pelabuhan dan bandara yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana penunjang

"Hanya saja tinggal bagaimana konsep pengawasannya dikuatkan. Sejak dahulu sebenarnya Sorong punya peluang, hanya saja karena lokasinya yang jauh dari pusat sehingga sulit teralisasi," pungkasnya.

(dna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pemerintah Jokowi Tarik Utang Rp 50 Triliun Untuk Bangun Infrastruktur

Jakarta -Pemerintah menyediakan anggaran infrastruktur Rp 290 triliun pada tahun ini. Dari total tersebut, sekitar Rp 50 triliun diambil dari utang luar negeri. Pemerintah tak bisa lepas dari utang.

Dana ini akan disebar kepada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Khususnya K/L yang berkaitan dengan program utama Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

"Jadi kan kita mencoba manfaatkan utang luar negeri. Dananya kurang lebih sama dengan kalau lihat 5 tahun sama. Sekitar Rp 50 triliun per tahunnya," ungkap Rofyanto Kurniawan, Staf Ahli Menteri Keuangan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Salah satu K/L yang mendapatkan dana ini adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun ini, dana yang diajukan Kementerian PUPR adalah Rp 9 triliun.

"Jadi dari Rp 118 triliun APBN itu ya sekitar Rp 9 triliun, itu dari pinjaman luar negeri," ungkap Menteri PUPR Basuki pada kesempatan yang sama.

Utang bersumber dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Indonesia Development Bank (IDB), JICA, China, Korea Selatan, dan beberapa lembaga pembiayaan lain di Australia dan Eropa.

"Tiongkok itu jembatan, bendungan, ADB itu untuk air baku, yang saluran Tarum Barat, irigasi, itu yang saya tahu," jelasnya.Next

(mkl/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Perusahaan China Bangun Pabrik Semen Pertama Hingga Pembangkit Listrik Rp 6 T di Papua

Manokwari -Menapaki tanah Papua dan Papua Barat, ternyata banyak kegiatan investasi yang telah menanti dan menunggu direalisasikan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani sempat menyambangi salah satunya yakni lokasi pembangunan pabrik semen PT SDIC Papua Semen Indonesia, milik investor China.

Proyek investasi senilai US$ 500 juta atau Rp 6 triliun lebih ini adalah proyek kawasan industri semen terintegrasi, dari mulai pembuatan semen, pengemasan, pelabuhan untuk transportasinya, hingga pembangkit listrik. Lokasi pabrik adalah di Manokwari Selatan.

"‎Proses pembangunan sekitar 16 bulan ke depan. Ini akan menjadi pabrik semen yang akan memenuhi permintaan semen di Papua dan Papua barat, yang selama ini masih dipenuhi dari luar Papua," ujar Wang Chun Jian, General Manager SDIC Papua Semen Indonesia dalam paparannya di lokasi proyek, Jumat (27/2/2015).

Keberadaan pabrik semen ini, memiliki arti penting bagi masyarakat Papua dan Papua Barat karena ini yang pertama. Selama ini, masyarakat di tanah cendrawasih masih bergantung dari semen dari Jawa dan Kalimantan.

Selain produk semen, pabrik ini juga akan menghasilkan listrik yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakan sekitar pabrik, bahkan sebagai perintis kawasan industri terintegrasi karena akan dilengkapi dengan pelabuhan sendiri.

"Proyek ini sangat luar biasa. Kami akan membangun pabrik yang besar yang akan menyediakan semen untuk rakyat Papua. Selain itu kami juga membangun pembangkit listrik dan di pesisirnya ada pelabuhan. Semua terintegrasi di satu kawasan," papar dia.

Adapun listrik yang akan dihasilkan sekitar 2 x 20 Mega Watt (MW). Dan kapasitas terpasang pada pabrik SDIC Papua Semen Indonesia sebesar 3 juta ton per tahun.Next

(dna/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Tempat Urus Izin Investasi di Papua Barat Pakai Bangunan Ruko

Manokwari -Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani blusukan ke Manokwari, Papua Barat untuk memantau pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu‎ (PTSP) di daerah.

Ia menyimpulkan bahwa masih terjadi ego sektoral PTSP di Papua Barat dan dukungan sarana dan prasarana dari layanan PTSP seperti gedung yang terbatas hanya mengandalkan bangunan ruko yang sempit sehingga kurang memadai.

Hasilnya, pelaksanaan PTSP di Papau Barat belum maksimal, karena belum semua perizinan dapat diurus di tempat tersebut alias masih tersebar di dinas-dinas atau instansi lain.‎

"Penyebabnya adalah ego sektoral. Di mana, masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) belum mau mendelegasikan kewenangan izinnya ke PTSP," ujar Franky di Manokwari, Papua Barat, Jumat (27/2/2015).

‎Kepala PTSP Provinsi Papua Barat Septna Basna mengatakan indikasi tersebut cukup santer terasa karena masih ada SKPD yang kucing-kucingan menerbitkan izin tanpa melalui PTSP.‎

"Saya tidak bisa vonis, tapi ada pandangan pribadi kami bahwa dari SKPD itu khawatir pendapatannya hilang.‎ Pengurusan izinnya di PTSP itu berjalan lambat tapi tahu-tahu ada izin yang dia keluarkan tanpa melalaui kami (PTSP)," kata Septna.

‎

Kendala lainnya‎ adalah keterbatasan fasilitas berupa bangunan PTSP. Pantauan detikFinance, lokasi PTSP yang mengambil lokasi di Jalan Merdeka, Manokwari, Papua Barat tersebut hanya berupa ruko dan ukuran yang tidak terlalu besar.

Hal ini menyulitkan karena ruangan tersedia sangat terbatas untuk menampung 19 perwakilan SKPD atau perwakilan-perwakilan dinas-dinas teknis yang terkait dalam hal penerbitan izin usaha. Next

(dna/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ini Penyebab Harga Semen di Papua Rp 2 Juta/Sak

Jakarta -Masih minimnya pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat, membuat harga barang di daerah ini jauh lebih mahal dibandingkan daerah lainnya seperti di Jawa. Contohnya saja harga semen yang bisa menembus harga Rp 2 juta/sak.

"Harga semen khususnya di pedalaman (pegunungan tengah Papua) seperti Distrik Merdey, Kabupaten Bintuni, harga semen bisa mencapai Rp 1 juta/sak. Ada pula distrik Moskona, Kabupaten Bintuni bisa Rp 2 juta/sak," ujar Petrik seorang warga lokal ketika berbincang dengan detikFinance di Manokwari, Papua Barat, Jumat (27/2/2015).

Petrik mengungkapkan, bahwa penyebab‎ utama melambungnya harga-harga barang di Papua dan Papua Barat karena keterbatasan infrastruktur terutama jalan.

"Jalan ke Moskona dan Merdey itu kurang sekali. Jalur darat dari kota Manokwari sekitar 2 hari melewati hutan-hutan. Kalau mau cepat naik pesawat. Itu yang buat mahal," tuturnya.

Petrik menuturkan, kondisi tersebut merupakan gambaran bagaimana infrastruktur jalan sangat dibutuhkan masyarakat Papua. Pasalnya, harga kebutuhan di Papua bergantung pada baik-buruknya infrastruktur. Kalau infrastrukturnya baik maka arus barang akan lancar dan harganya makin murah.

"Kalau semen di Jawa atau Makasar Rp 65.000/sak, di sini harusnya sekitar Rp 85.000-Rp 100.000/sak. Walau lebih mahal, tapi tidak terlalu jauh. Makanya kami butuh sekali infrastruktur agar tidak terlalu tertinggal," tutupnya.

(dna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Selain Bikin Panser Badak, Pindad Juga Produksi Amunisi Kaliber Besar

Bandung -PT Pindad (Persero), BUMN persenjataan, punya salah satu produk andalan yaitu kendaraan tempur berupa panser yang diberi nama Badak. Tidak hanya itu, Pindad juga memproduksi amunisi berkaliber besar.

Demikian dikemukakan Direktur Utama Pindad Silmy Karim di kantornya, Bandung, Jumat (27/2/2015).

"Jadi selain produk panser Badak, kita perlihatkan juga kalau kita punya amunisi kaliber besar. Bahwa di situ, Indonesia mampu memproduksi amunisi kaliber besar ukuran 105 yang sudah disertifikasi," kata Silmy.

Silmy menambahkan, saat ini pihaknya juga akan lebih mendorong proses sertifikasi kaliber ukuran 76, 90, 20, dan 40. "Kita dorong tahun ini bisa jadi bagian dari pengadaan alutsista (alat utama sistem pertahanan) dalam negeri," ucapnya.

Selain itu, lanjut Silmy, pihaknya juga akan lebih giat produksi untuk semua jenis alutsista baik untuk di darat atau di laut.

"Pasarnya lokal, tapi mitra strategis kita akan mengekspor di regional maupun Timur Tengah. Kami juga perlu dukungan dari pengguna dan Menteri Pertahanan agar mensosialisasikan sehingga timbul kepercayaan diri pengguna untuk menggunakan produk dalam negeri," jelasnya.

Tahun ini, demikian Silmy, Pindad memperoleh 'suntikan' Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 700 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 300 miliar digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi, Rp 300 miliar untuk modernisasi, dan Rp 100 miliar untuk kerja sama dengan mitra strategis dari luar negeri.

Saleh Husin, Menteri Perindustrian, mengimbau kepada instansi-instansi pemerintahan dan BUMN agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

"Saya selaku Menteri Perindustrian mengimbau instansi yang ada di Tanah Air, termasuk BUMN, untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri terutama yang sudah dihasilkan oleh bangsa kita. Seperti panser Badak," ujar Saleh.

Panser tersebut, lanjut Saleh, bisa saja dimanfaatkan oleh instansi terkait di dalam negeri. "Nanti kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, termasuk TNI dan Polri. Kalau perlu kita bawa ke sidang kabinet," katanya.

(avi/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menperin Tantang Pindad Produksi Alat Berat

Bandung -Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menantang BUMN PT Pindad (Persero) yang selama ini memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista), membuat alat berat. Selama ini alat berat mencakup antara lain excavator, forklift, crane, wheel loader, bulldozer, dump truck, dan lainnya.

Ia beralasan industri pertahanan seperti PT Pindad seharusnya bisa berkembang lebih jauh. Ia mengatakan PT Pindad, memiliki kemampuan ganda yaitu manufaktur produk hankam dan manufaktur industri.

"Pindad punya teknologi dan peralatan produksi. Jika bisa produksi alat berat maka akan ada peralihan pembelian dari pihak luar ke Pindad sebagai industri dalam negeri," kata Saleh Husin saat berkunjung ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/2/2015).

Menurutnya, tantangan ini bisa jadi peluang bagi Pindad. Saleh mengusulkan Pindad bisa bekerja sama dengan mitra luar negeri dalam produksi alat berat dan kemudian meningkatkan porsi produksi yang lebih besar.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago berharap Pindad bisa memproduksi generator dan produk industri lainnya.

"Jika Pindad bisa bikin bagian dari pembangkit seperti turbin atau boiler untuk kapasitas 5-10 MW, maka ini bisa jadi kesempatan emas," ujarnya.

(hen/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Mulai 1 Maret, Tak Ada Loket Tiket di Soetta dan Kualanamu

Jakarta -Terhitung 1 Maret 2015, tidak ada lagi layanan penjualan (loket) tiket pesawat, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) dan Bandara Internasional Kualanamu.

Kebijakan tersebut merujuk kepada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor HK 209/I/I/16/PHB.2014, tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Bandara, yang di antaranya menyatakan meniadakan ruangan penjualan tiket penerbangan di gedung terminal.

Seluruh loket penjualan tiket berganti fungsi menjadi loket pelayanan pelanggan, atau customer service yang dioperasikan oleh maskapai.

Pemegang tiket penerbangan dapat melakukan perubahan jadwal penerbangan, perubahan rute penerbangan, melakukan proses refund, dan pembatalan penerbangan di customer service ini.

"Ditiadakannya loket tiket di bandara dan dioperasikannya konter customer service bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Melalui konter customer service, pihak maskapai dapat memberikan solusi atas kebutuhan, keluhan, maupun pertanyaan penumpang," kata Direktur Pelayanan PT Angkasa Pura II (AP II), Ituk Herarindri, dalam keterangannya, Jumat (27/2/2015).

Adapun AP II selaku operator bandara juga mengoperasikan, konter customer service yang dilengkapi dengan komputer untuk pembelian tiket secara online di Terminal 1A, 1B, 1C, 2F, dan 3 di Bandara Soetta, dan juga di Terminal Bandara Internasional Kualanamu.

Ke depannya, AP II juga mendorong agar maskapai dapat menyediakan mesin pembelian tiket di bandara, untuk mempermudah penumpang yang harus melakukan perjalanan segera atau go show.

Tapi, masyarakat diimbau terlebih dahulu memiliki tiket penerbangan sebelum tiba di bandara. Ini guna memastikan kelancaran dalam melakukan perjalanan dengan pesawat.

AP II akan bekerjasama dengan maskapai, untuk mendirikan area khusus layanan pelanggan, yang disebut dengan customer service center, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Kualanamu.

"Saat ini letak konter customer service masih tersebar, dan kami tengah membuat perencanaan agar berada di satu area khusus. Semangat dari adanya customer service center adalah supaya penumpang cepat mendapatkan solusi apabila dirasa ada hak-haknya tidak terpenuhi, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tutup Ituk.

(rrd/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menteri Susi Akan Larang Ekspor Bibit Bandeng

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan pelarangan ekspor bibit bandeng. Bibit bandeng atau biasa disebut nener adalah spesies ketiga yang dilarang ekspor setelah sebelumnya Susi juga melarang ekspor bibit ikan kerapu dan lobster.

"Kita melarang diawali dulu lobster. Disampaikan Ibu (Menteri Susi) bahwa kita ada rencana melarang ekspor nener ke depan," ungkap Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P Hutagalung di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, Jumat (27/02/2015).

Sementara itu KKP dalam hal ini sedang melakukan berbagai persiapan khusus seperti sosialisasi kepada para petambak nener. Bukan tidak mungkin bila cara ini dilakukan, maka negara-negara pengimpor bibit nener dan ikan hidup lainnya bakal kolaps.

Contohnya, menurut Saut, pelarangan ekspor ikan kerapu negara-negara yang terganggu seperti Vietnam, Malaysia dan Filipina. Untuk pelarangan bibit lobster negara Vietnam paling dirugikan. Tidak hanya itu, bibit sidat atau belut juga telah dilarang dan negara-negara seperti China, Jepang, hingga Korea Selatan juga akan kolaps.

Sementara itu, Filipina paling terkena dampak bila ekspor bibit bandeng Indonesia dilarang. Setiap tahun Indonesia mengekspor 1,5 miliar ekor bibit bandeng.

"Semester ke II tahun ini kita lihat apa yang terjadi," kata Saut.

Sedangkan untuk lobster, memang pelarangan ekspor yang dilakukan Susi belum berdampak signifikan kepada para peternak lobster di Vietnam. Hal itu terjadi karena peternak lobster memiliki stok bibit cukup banyak yang didatangkan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) sebelum kebijakan Susi.

Kemudian untuk ekspor bibit belut/sidat, KKP akan melakukan pengetatan dan pengawasan lebih rinci agar tidak diselundupkan keluar negeri.

"Vietnam sekarang belum ribut karena masih punya stok bibit lobster sisa kemarin-kemarin 2 miliar lebih. Sidat itu juga dilarang dan hanya diizinkan untuk penelitian," jelas Saut.

(wij/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Target Mentan Amran: Bangun 10 Pabrik Gula Dalam 5 Tahun

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas ketersedian lahan sebanyak dua juta hektar. Lahan tersebut salah satunya akan digunakan untuk membangun pabrik gula, kelapa sawit hingga food estate di Kalimantan dan Sulawesi.

Usai rapat, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya menggelar jumpa per‎s di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).

Amran menjelaskan, pihaknya berkeinginan membangun pabrik gula terutama di Sulawesi, food estate di Kalimantan, dan pabrik kelapa sawit di perbatasan Kalimantan Tengah dan Timur dengan Malaysia. Dibutuhkan lahan total 2 juta hektar lahan untuk pembangunan proyek tersebut.

"Pabrik gula membutuhkan lahan sebesar 500.000 hektar, 500.000 hektar untuk food estate, kemudian untuk lahan sawit 1 juta untuk di perbatasan," kata Amran.

Ia berharap, semuanya bisa dimulai akhir tahun ini. Sedangkan target pabrik gula diupayakan 5 tahun‎ sudah bisa berproduksi. Untuk pabrik gula sendiri, sudah ada pihak yang mau berinvestasi dengan biaya Rp 50 triliun‎ ini.

‎Kapasitas pabrik gula tersebut per unitnya adalah 10.000-12.000 ton yang rencananya dibuat 10 unit. Satu unit pabrik diperkirakan membutuhkan dana Rp 5 triliun.

"Kelapa sawit investor sudah ada. Kita mengutamakan investor dalam negeri," tandasnya tanpa mau jelaskan anggaran yang dibutuhkan.

(mok/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menteri Susi: Kalau Cantrang Dibolehkan, Saya Mengizinkan Konflik Antar Nelayan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap melarang penggunaan alat tangkap cantrang, yang dianggap tidak ramah lingkungan.

Ini merespons tuntutan ribuan demonstran yang berasal dari Jawa Tengah (Jateng) seperti Tegal, Brebes, dan Rembang, kemarin (26/02/2015).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, tidak akan mencabut atau mengeluarkan cantrang dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 2/2015. Bila cantrang tetap diperbolehkan, maka dampaknya bisa jauh lebih berbahaya.

"Kalau diperbolehkan berarti saya mengizinkan konflik antara nelayan daerah lain dengan nelayan Jateng. Di dalam Jateng pun juga ada pro dan kontra," tegas Susi di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (27/02/2015).

Beberapa konflik terjadi akibat penggunaan alat cantrang, oleh nelayan Jateng dengan para nelayan daerah lain seperti Masalembo, Kalimantan hingga Sumenep Madura. Alasannya, nelayan Jateng kini mulai membidik lokasi penangkapan ikan di wilayah zona terluar Laut Jateng.

Cantrang yang berbentuk seperti jaring pukat (trawl), memang dinilai Susi mampu mengambil seluruh hasil laut, seperti ikan kecil hingga merusak karang. Diklaim saat ini laut teritorial Jateng sudah rusak parah, sehingga nelayan harus mencari tempat penangkapan ikan lain di luar Jateng.

"Saya hanya prihatin dan sedih dengan nelayan tradisional yang mencari ikan di Jateng. Saya itu ingin coba membantu nelayan tradisional," imbuhnya.

Namun bila nelayan Jateng yang memiliki kapal di bawah 30 GT tetap ingin menggunakan cantrang, Susi mengembalikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Alasannya, kapal tangkap berkapasitas 30 Gross Ton (GT) dan beroperasi di bawah 12 mil diatur menjadi tanggung jawab Pemda, bukan pemerintah pusat dalam hal ini KKP.

Namun sebaliknya, bila kapal berbobot lebih dari 30 GT ingin menggunakan cantrang, Susi menolak dan melarang keras. Susi juga mengungkapkan di daerah lain, alat tangkap cantrang tidak dipakai nelayan hanya banyak dipakai oleh nelayan Jateng.

"Silakan saja kalau bisa dilokalisir di Jateng itu haknya Pemda Jateng. Penangkapan di atas 12 mil itu urusan pusat. Kalau dibiarkan ini menyangkut moral hazard," jelas Susi.

(wij/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ini Penyebab Rupiah Terseok Sampai Nyaris Rp 13.000/US$

Jakarta -Hari ini nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan dolar AS nyaris menyentuh kisaran Rp 13.000.

Mengutip Reuters, Jumat (27/2/2015), nilai tukar terhadap dolar AS ditutup di Rp 12.925/US$. Melemah dibandingkan saat pembukaan pasar hari ini di Rp 12.850/US$.

Pelemahan rupiah atau penguatan dolar AS tersebut disebabkan berbagai faktor baik dari dalam negeri maupun global. Dari faktor global, isu kenaikan suku bunga bank sentral AS The Federal Reserves/The Fed menjadi pemicu utama tekanan terhadap rupiah.

"Janet Yellen (Gubernur The Fed) mengatakan masih harus bersabar untuk menaikkan suku bunga. Mereka masih nahan. Nanti akan dibahas lagi pada 17 Maret, 8 April, dan Juni. Kemungkinan di Juni akan ada perubahan kebijakan untuk menaikkan suku bunganya," papar Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) David Sumual saat dihubungi detikFinance, Jumat (27/2/2015).

Dia melihat, kondisi rupiah saat ini memang pada posisi melemah dibanding nilai wajarnya di Rp 12.500/US$. Penyebabnya tak lain dari sentimen eksternal.

"Inflow di pasar modal kencang, tapi tidak tercermin di rupiahnya. Jadi mereka yang transaksi dolar tidak serta-merta menarik dananya ke luar negeri tapi disimpan dulu di rekening antara, atau disimpan dulu di instrumen lain," jelas dia.

David menyebutkan, nilai tukar dolar terhadap AS akan terus tertekan jika gejolak dari eksternal makin menjadi. Dia memperkirakan, dolar AS bisa menguat hingga di atas Rp 13.000.Next

(drk/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Masih Pembebasan Lahan, Proyek 6 Tol Dalam Kota Jakarta Baru Dibangun 2016

Jakarta -Proyek 6 tol dalam kota Jakarta kini masih tahap awal proses pembebasan lahan. Untuk tahap I, rute yang akan dibangun adalah dari Semanan (Jakarta Barat)-Sunter (Jakarta Utara) dan Sunter-Pulo Gebang (Jakarta Timur)

Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development (JTD) Frans Sunito mengatakan berdasarkan rencana perseroan, proses konstruksi proyek tol tahap I akan dibangun Agustus 2015. Perkiraan kebutuhan lahan yang dibebaskan mencapai 59,41,69 hektar.

Namun rencana tersebut bisa saja mundur, sehingga kegiatan konstruksi baru bisa direalisasikan awal tahun depan. Hal ini karena proyek tol dengan konstruksi elevated (layang) ini tetap membutuhkan pembebasan lahan.

"Saya perkirakan secara fisik awal 2016. Tahap I prosesnya 2 tahun, sepanjang 30 Km Semanan-Sunter, syaratnya persoalan lahan tahun ini selesai," kata Frans kepada detikFinance, Jumat (27/2/2015).

Frans mengatakan pihaknya tak ada masalah soal pembiayaan proyek yang butuh triliunan rupiah ini. Untuk tahap I, investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 16 triliun.

Tol ini diperkirakan akan memakan biaya investasi Rp 41,17 triliun, mencakup Rp 20,62 triliun konstruksi fisik dan Rp 5,48 triliun untuk pembebasan lahan. Targetnya total keseluruhan ruas tol selesai pada 2022.

Rencananya sebanyak 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta (69,77 km) akan menghubungkan sejumlah titik di DKI Jakarta, antara lain:Next

(hen/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Mobil Anda Terlanjur Pasang RFID, Mau Diapakan?

Jakarta -PT Pertamina (Persero) hampir pasti tidak akan melanjutkan program RFID yang digadang-gadang terpasang di 100 juta unit kendaraan seluruh Indonesia. Untuk yang sudah terlanjut pasang, RFID-nya mau diapakan?

"Kalau sudah tidak ada BBM subsidi, RFID buat apa?" ucap Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, kepada detikFinance, Jumat (27/2/2015).

Walau tidak menegaskan program RFID dipastikan batal, namun pernyataan Bambang bisa diartikan, Pertamina tidak akan melanjutkan pemasangan RFID di kendaraan pribadi. Pasalnya, dari target 100 juta kendaraan yang dipasangi RFID, data terakhir baru terpasang sekitar 300.000-an, dan itu pun baru di Jakarta. Target di Jakarta saja harusnya terpasang di 4,5 juta kendaraan.

Padahal, September 2013 lalu, masyarakat Jakarta panik dan antre panjang hingga berdesak-desakan di SPBU, karena berebut ingin memasang RFID Tag.

Saat itu beredar isu, kalau tak pasang RFID secepatnya, tidak bisa beli BBM subsidi di SPBU dan pemasangannya dikenakan biaya Rp 250.000/kendaraan.

Walaupun isu tersebut dibantah Pertamina dan pemerintah, antrean pemasangan RFID sempat terjadi beberapa hari.

Kalau melihat fungsi RFID Tag yang tertempel di mulut tangki BBM, sebenarnya dapat berfungsi sebagai penyimpan identitas kendaraan (plat nomor, jenis kendaraan, dan tahun pembuatan), dan alat ini juga bisa mengenali identitas kendaraan apakah kendaraan itu kendaraan dinas plat merah.

"Kalau dilanjutkan, pasti rugi. Tapi kita saat ini mencari jalan agar menghindari atau mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Bayangkan kalau terus jalan, keluar duit terus tapi nggak ada manfaatnya," ungkap Bambang.

Walaupun sebenarnya, keputusan resmi menghentikan program RFID sendiri memang belum ada. "Ini lagi kita kaji bersama dengan PT INTI dan BPKP. Salah satu opsinya untuk mengurangi kerugian adalah bisa tidak alat tersebut digunakan untuk auto-replenishment, yang digunakan untuk mengetahui berapa stok BBM yang tersisa di tangki timbun SPBU-SPBU se-Indonesia, itu mungkin arahnya bisa ke sana," tutupnya.

Lalu, pemilik mobil yang sudah terlanjut pasang RFID, alatnya mau diapakan?

(rrd/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ini Penyebab GM Tutup Pabrik Mobil di Bekasi

Jakarta -General Motors (GM) akan menutup pabriknya di Pondok Ungu Bekasi, yang memproduksi mobil MPV Chevrolet Spin mulai Juni 2015. Ada beberapa penyebab produsen mobil asal Amerika Serikat (AS) menghentikan produksi dan hanya menjadi sebuah perusahaan distribusi (National Sales Company) di Indonesia.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menjelaskan terkait rencana penutupan pabrik tersebut. Ia menegaskan pihak Genaral Motors tidak mencabut investasi berupa pabrik di Indonesia.

"Alasan penutupan karena pihak manajemen GM tidak mampu lagi memproduksi mobil Chevrolet Spin karena cost atau biaya produksi sangat tinggi," kata Saleh kepada detikFinance, Jumat (27/2/2015).

Penyebab biaya produksi yang tinggi karena skala produksi yang kecil dan tuntutan spesifikasi produk dari GM sendiri yang tinggi. Dengan kata lain, produk Spin tidak fleksible melakukan penyesuaian spesifikasi produk di tengah beratnya persaingan di pasar domestik Indonesia.

"Alhasil, tidak dapat bersaing dengan mobil di kelas dan segmen yang sama di pasar dalam negeri sehingga produksi tidak mungkin dilanjutkan," kata Saleh.

Ia menegaskan bahwa keputusan penutupan pabrik GM bukan karena Indonesia tidak lagi menarik. Keputusan penutupan pabrik juga diambil oleh GM pada unit produksinya di Australia.

"GM tetap optimistis dengan pasar Indonesia, berkomitmen tetap berinvestasi dan menegaskan akan tetap melanjutkan produksi mobil di Indonesia. Salah satu latar belakangnya adalah prospek dari kelas menengah ASEAN yang potensi pasarnya sekitar 3,22 juta unit," kata Saleh.

Menurut Saleh, hal ini bisa dibuktikan dari kerja sama antara GM, SAIC Motor Corp Ltd dan Wuling Motors asal Tiongkok, berupa perusahaan patungan SAIC-GM-Wuling (SGMW). Produk mobil yang akan dikembangkan adalah merek Wuling.

"Kerja sama itu akan memproduksi 150.000 unit mobil per tahun dengan rencana investasi sekitar US$ 700 juta," katanya.

Saleh mengatakan persiapan-persiapan pabrik baru sudah dilakukan. Melalui perusahaan patungan SAIC-GM-Wuling, kemungkinan produksi mobil mereka akan masuk ke segmen LCGC. Hal ini setelah mengkaji tipe produk mobil yang paling sesuai di Indonesia.

(hen/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Simpan Uang di Bawah Rp 2 M di BCA Dapat Bunga 6,75%

Jakarta -Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate. Perlahan, bank pun menurunkan suku bunga deposito dan 'menular' ke bunga kredit.

Salah satunya dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Mengutip siaran pers perseroan yang diterima detikFinance, Jumat (27/2/2015), bunga deposito BCA berada di rentang 6,75-7,25%.

Untuk deposito kurang dari Rp 2 miliar, jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan mendapat bunga 6,75% atau turun dari sebelumnya sempat capai 7%. Sementara deposito lebih dari Rp 2 miliar sampai kurang dari Rp 5 miliar diganjar bunga 7% untuk 1 dan 3 bulan, lalu 6,75% untuk 6 dan 12 bulan.

Sedangkan deposito minimal Rp 5 miliar sampai kurang dari Rp 10 miliar, diberikan bunga 7% untuk 1 dan bulan lalu 6,75% untuk 6 dan 12 bulan.

Kemudian deposito minimal Rp 10 miliar sampai kurang dari Rp 25 miliar mendapat bunga 7% untuk 1 dan 3 bulan lalu 6,75% untuk 6 dan 12 bulan.

Buat deposito lebih dari Rp 25 miliar, bunganya 7,25% untuk 1 dan 3 bulan lalu 6,75% untuk 6 dan 12 bulan.

"Suku bunga deposito rupiah BCA ini mulai berlaku mulai 2 Maret 2015," sebut keterangan BCA.

Dibandingkan periode Agustus 2014, terjadi penurunan bunga deposito yang cukup signifikan. Berikut adalah bunga deposito BCA yang berlaku mulai 1 Agustus 2014:

• Kurang dari Rp 2 miliar bunganya 7,5% untuk 1 dan 3 bulan serta 7% untuk 6 dan 12 bulan.


• Minimal Rp 2 miliar sampai kurang dari Rp 5 miliar bunganya 8,5% untuk 1 dan 3 bulan serta 7% untuk 6 dan 12 bulan.


• Minimal Rp 5 miliar sampai kurang dari Rp 10 miliar bunganya 8,75% untuk 1 dan 3 bulan serta 7% untuk 6 dan 12 bulan.


• Minimal Rp 10 miliar sampai kurang dari Rp 25 miliar bunganya 8,75% untuk 1 dan 3 bulan serta 7% untuk 6 dan 12 bulan.


• Lebih dari Rp 12 miliar bunganya 9% untuk 1 dan 3 bulan dan 7% untuk 6 dan 12 bulan.

Sebelumnya, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyebutkan pihaknya juga akan segera menurunkan bunga kredit. Ini juga akan berlaku mulai 1 Maret 2015.

"Per 1 Maret kita turunkan 0,25%. Nanti tercermin dari SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit)," kata Jahja.

(hds/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Di Depan Pengusaha, Menteri Susi: Larangan Bongkar Muat Tidak Akan Dicabut!

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, tidak ada rencana mencabut aturan larangan bongkar muat ikan di tengah laut (transhipment). Aturan ini banyak ditentang pelaku usaha perikanan di dalam negeri, karena dinilai tidak efisien dan merugikan.

"Transhipment tidak pernah kita akan cabut!" tegas Susi, di depan sejumlah perwakilan pelaku usaha perikanan di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (27/02/2015).

Hadir dalam acara tersebut, Dewan Pembina Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) Martani Husein, Sekjen Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus dan Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nasional (HNPN) James Then.

Dalam pertemuan tersebut, Susi mengakui, larangan transhipment memang menganggu operasional kapal pengangkut ikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Susi akan mengeluarkan petunjuk teknis agar masalah ini bisa diselesaikan.

"Persoalan transhipment bukan mengurangi tangkapan tetapi mengurangi efisiensi. Pengusaha mengeluh karena tidak efisien, kita akan buat juknisnya," imbuhnya.

Susi mengungkapkan, selama ini banyak dampak negatif saat transhipment diperbolehkan. Misalnya, tuna di Laut Bitung yang harusnya didaratkan di Pelabuhan Bitung, justru dikirim ke General Santos (Gensan), Filipina.

Tidak hanya itu, banyak hasil laut Indonesia yang justru dikirim ke berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, hingga Tiongkok melalui kegiatan bongkar muat ikan di tengah laut.

Lewat kejadian ini, Susi menegaskan, aturan pelarangan transhipment tidak akan dicabut dan berlaku permanen.

"Masa berlaku larangan transhipment no time table. Kalau kita perbolehkan persoalan terberat adalah kembalinya ekspor ilegal dari Bitung ke General Santos. Ini yang kita sadar semua," seru Susi di depan pengusaha.

(wij/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Dolar Dekati Rp 13.000, Ini Kata Gubernur BI

Jakarta -Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berlangsung. Secara perlahan, dolar AS semakin mendekati level Rp 13.000.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan pelemahan nilai tukar memang dialami hampir semua negara terhadap dolar AS. Pelemahan diakui masih akan terus berlangsung ke depannya.

"Kita harus siap dengan kondisi itu. Kalau Indonesia nilai tukarnya sampai 12.700-12.800, kita harus siap ke depan akan ada depresiasi, karena dolar AS terjadi penguatan," ungkapnya di gedung BI, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Penguatan dolar AS, lanjut Agus, didukung oleh perekonomian Negeri Paman Sam yang terus membaik. Bahkan bisa dibilang AS menjadi satu-satunya negara besar yang ekonominya kinclong, sementara negara-negara Eropa, China, atau Jepang masih lesu.

"Di dunia, AS merupakan ekonomi yang betul-betul sedang ada perbaikan dibandingkan negara lain," ujarnya.

Meski perekonomian dalam negeri Indonesia membaik, Agus tidak yakin akan cukup kuat untuk menyokong penguatan rupiah. Pasalnya, faktor eksternal terlalu kuat untuk dibendung.

"Secara umum ekonomi Indonesia baik. Tapi kalau dunia ada kondisi risk on dan dolar AS menguat, akan terjadi kondisi seperti sekarang. Nilai tukar melemah," paparnya.

Selain faktor eksternal, tambah Agus, pelemahan rupiah juga disebabkan faktor domestik. Setiap mendekati akhir bulan, biasanya kebutuhan valas memang meningkat sehingga memberi tekanan terhadap rupiah.

"Sekarang ini mendekati akhir bulan. Ada pembelian-pembelian domestik yang cukup besar kebutuhan untuk valas," tutur Agus.

(mkl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menghilang dari Satelit, Kapal Fu Yuan Yu Belum Terdeteksi TNI AL

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti meminta KSAL Laksamana Ade Supandi menangkap Kapal Fu Yuan Yu 80 karena masih berkeliaran di perairan Indonesia meski izinnya sudah dicabut sejak 20 November 2014 lalu.

Kapal yang sempat terdeteksi sedang melakukan transhipment (bongkar muat) ikan di Laut Cirebon itu, namun kini mematikan sistem pelacaknya sehingga TNI AL masih kesulitan untuk mencarinya.

TNI AL sudah menerima laporan Menteri Susi dan sedang bergerak untuk mencari Kapal milik PT Antarticha itu. Diketahui, Kapal Fu Yuan Yu 80 kerap mematikan sistem pelacakan kapal jarak pendeknya atau automatic identification system (AIS), termasuk Vessel Monitoring System (VMS) nya.

"Berita diterima, sekarang sedang diselidiki dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau 1 kapal mematikan VMS-nya itu menimbulkan kecurigaan kenapa dimatikan," ungkap Kadispen TNI AL Laksma Manahan Simorangkir di lapangan tembak Mabes TNI AL, Cilangkap, Jaktim, Jumat (27/2/2015).

Sebelumnya, pihak perwakilan dari pihak Antarticha, Suparno, mengatakan kapal Fu Yuan Yu sudah bukan milik Antarticha karena sudah dikembalikan ke pemilik sebelumnya.

"Dulu itu milik kita, tapi sudah dikembalikan. Kapalnya juga sudah dipotong-potong, makanya aneh juga kalau masih dicari," jelas Suparno.

Menurut Manahan, seharusnya kapal tidak boleh mematikan sistem atau radar pelacaknya agar bisa diketahui ada di mana kapal tersebut. Artinya dapat disimpulkan bahwa Kapal Fu Yuan Yu 80 memang sudah beritikad buruk.Next

(ear/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Rapat 7 Jam Dengan Menteri Susi, Pengusaha: Beliau Tidak Bisa Dibohongi

Jakarta -Hari ini sejumlah perwakilan pelaku usaha perikanan seperti dari Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) dan Himpunan Nelayan Purse Seine Nasional (HNPN), bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dalam pertemuan tersebut, Susi dan pengusaha membicarakan beberapa aturan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti moratorium izin kapal dan pelarangan transhipment.

Rapat antara Susi dan pelaku usaha dimulai pada pukul 08.30 WIB dan selesai pada pukul 15.00 WIB atau 7 jam lamanya. Ketua Umum HNPN James Then mengaku senang bertemu Susi. Ia mengakui sosok Susi adalah tegas dan tidak bisa dibohongi.

"Bu menteri adalah mantan pengusaha dan beliau tidak bisa dibohongi. Kami sempat diomelin dan mengatakan kalian profesional tetapi tidak profesional. Berarti kami gagal karena tidak bisa memberikan data yang benar," kata James di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (27/02/2015).

Tidak hanya itu, sosok Susi dikatakan James tidak bisa diancam dan ditekan oleh pihak manapun.

"Ibu menteri ini tidak bisa diancam, tetapi harus pendekatan. Harus ada data, kalau diancam tidak akan diterima bu menteri. Makanya pada pertemuan selanjutnya kita sediakan data yang lebih lengkap lagi," paparnya.

Dari pertemuan tadi, James mengatakan setuju atas kebijakan Susi yaitu moratorium dan pelarangan transhipment. Awalnya ia tidak terlalu setuju dengan kebijakan pelarangan transhipment yang dibuat Susi. Tetapi ketika Susi mengungkapkan target dan alasan mengeluarkan aturan itu, ia berubah haluan.Next

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Transmart Carrefour Seluas 6.000 Meter Persegi Dibuka di Cimahi

Jakarta -PT Trans Retail Indonesia meluncurkan 'Transmart Carrefour' di Cimahi, Jawa Barat seluas 6.000 meter persegi. Kawasan ini menawarkan konsep hipermarket, entertainment, serta food & fashion dalam satu kawasan.

Transmart Carrefour ini diresmikan oleh Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tochija.

"Konsep ini lahir dari keinginan dan potensi masyarakat kelas menengah yang tumbuh di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup modern mereka terhadap produk-produk terbaik dengan pelayanan yang melebihi harapan. Selain Transmart Carrefour, kami juga menyediakan restoran berkelas yang terintegrasi dalam satu bangunan," jelas Hendrik Adrianto, Head of External Communications and Corporate Social Responsibility, Trans Retail Indonesia, dalam keterangannya, Jumat (27/2/2015).

Transmart Carrefour, yang menempati 2 lantai mempunyai luas area penjualan 5.066,22 meter persegi.

Tempat belanja ini juga mengggunakan trolley belanja model baru yang lebih modern dan mudah digunakan, serta lebih ringan dibandingkan trolley biasa.

Trolley baru ini hanya 15 kg, dan mempunyai kapasitas lebih besar dibandingkan dengan trolley biasa yang mempunyai berat 23 kg. Hal tersebut tentunya akan memberikan kemudahan bagi pelangan dalam berbelanja, sehingga akan memberi pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan praktis bagi semua keluarga Indonesia.

Konsep Transmart Carrefour dapat dilihat dari logo baru yang memiliki bentuk seperti dua anak panah yang menuju ke atas. Ini merupakan simbol bahwa perusahaan terus melakukan inovasi untuk maju menjadi yang teratas.

Adapun simbol dua anak panah pada huruf A melambangkan, Transmart Carrefour merupakan generasi kedua dan transformasi dari Carrefour yang sebelumnya dimiliki oleh orang Prancis, saat ini telah dimiliki oleh salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang dilambangkan dengan warna merah dan putih dalam logo baru tersebut. Sehingga dengan adanya kepemilikan 100% bangsa Indonesia, Transmart Carrefour berkomitmen agar dapat bersinergi dengan pelaku UMKM sekitar gerai.

Transmart Carrefour ini juga digunakan untuk membantu akses pasar pelaku UKM di Indonesia, khususnya di Cimahi.

Dilakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemda Kota Cimahi untuk melakukan temu bisnis dan pemberian akses pasar kepada UMKM, yang potensial untuk menjadi pemasok di Pojok Rakyat yang ada di gerai Transmart Carrefour.

(dnl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»