Agung Laksono Sebut Sulit Kurangi Orang Miskin di RI

Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengakui bukanlah hal mudah mengurangi tingkat kemiskinan di dalam negeri. Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat di tahun 2014. Targetnya angka kemiskinan berkurang menjadi 8-10% tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan per September 2013 tercatat 28,55 juta orang atau 11,37%. Sebelumnya pada Maret 2013 tercatat 28,07 juta orang dengan demikian penduduk miskin di Indonesia bertambah sebanyak 480 ribu orang miskin.


"Kondisi ini diakui sangat sulit menembus dibawah angka 10%," kata Agung dalam situs resmi Kemenko Kesra, Minggu (2/2/2014). Hal tersebut diungkapkan Agung saat menyerahkan bantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPM Kabupaten Boalemo dan PNPM Propinsi Gorontalo di Boalemo Sulawesi Utara.


Kenaikan jumlah penduduk miskin diduga disebabkan karena adanya inflasi yg tinggi sebesar 5,02% sebagai imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013. Selain itu juga karena kenaikan harga beras dan juga bencana alam.


Untuk Gorontalo, Agung berharap masalah indikator indeks kesejahteraan rakyat untuk Propinsi Gorontalo 43,5 dari skala 100 menjadi perhatian dimensi keadilan. Di antaranya masih banyaknya pengangguran, akses permodalan rendah dan rasio pengeluaran tinggi untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Begitupun pada indeks IKRAR Boalemo 38,30 % .


"Kondisi ini menjadi tantangan bersama untuk memaksimalkan program mengurangi kemiskinan, baik melalui BSM (bantuan siswa miskin), raskin serta PNPM," katanya.


Saat ini provinsi Gorontalo mendapatkan bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri Rp 108.46 miliar untuk 7 kabupaten, 5 kabupaten PNPM mandiri perdesaan dan 2 kota PNPM mandiri perkotaan.


Sementara untuk kabupaten Boalemo pada 2014 mendapatkan dana BLM sebesar Rp 15,4 milyar untuk 7 kecamatan. Selain menyerahkan BLM PNPM , Menko Kesra juga memberikan bantuan solar cell bagi masyarakat Boalemo daerah pemekaran baru.


(zul/mkl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Agung Laksono Sebut Sulit Kurangi Orang Miskin di RI

Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengakui bukanlah hal mudah mengurangi tingkat kemiskinan di dalam negeri. Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat di tahun 2014. Targetnya angka kemiskinan berkurang menjadi 8-10% tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan per September 2013 tercatat 28,55 juta orang atau 11,37%. Sebelumnya pada Maret 2013 tercatat 28,07 juta orang dengan demikian penduduk miskin di Indonesia bertambah sebanyak 480 ribu orang miskin.


"Kondisi ini diakui sangat sulit menembus dibawah angka 10%," kata Agung dalam situs resmi Kemenko Kesra, Minggu (2/2/2014). Hal tersebut diungkapkan Agung saat menyerahkan bantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPM Kabupaten Boalemo dan PNPM Propinsi Gorontalo di Boalemo Sulawesi Utara.


Kenaikan jumlah penduduk miskin diduga disebabkan karena adanya inflasi yg tinggi sebesar 5,02% sebagai imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013. Selain itu juga karena kenaikan harga beras dan juga bencana alam.


Untuk Gorontalo, Agung berharap masalah indikator indeks kesejahteraan rakyat untuk Propinsi Gorontalo 43,5 dari skala 100 menjadi perhatian dimensi keadilan. Di antaranya masih banyaknya pengangguran, akses permodalan rendah dan rasio pengeluaran tinggi untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Begitupun pada indeks IKRAR Boalemo 38,30 % .


"Kondisi ini menjadi tantangan bersama untuk memaksimalkan program mengurangi kemiskinan, baik melalui BSM (bantuan siswa miskin), raskin serta PNPM," katanya.


Saat ini provinsi Gorontalo mendapatkan bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri Rp 108.46 miliar untuk 7 kabupaten, 5 kabupaten PNPM mandiri perdesaan dan 2 kota PNPM mandiri perkotaan.


Sementara untuk kabupaten Boalemo pada 2014 mendapatkan dana BLM sebesar Rp 15,4 milyar untuk 7 kecamatan. Selain menyerahkan BLM PNPM , Menko Kesra juga memberikan bantuan solar cell bagi masyarakat Boalemo daerah pemekaran baru.


(zul/mkl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Keuntungan Bangun Smelter di Daerah

Jakarta -Perusahaan tambang harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian tambang atau smelter jika masih berniat untuk melakukan ekspor. Smelter didorong agar dibangun di luar pulau Jawa, kenapa?

Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Perekonomian Lucky Eko menuturkan, dalam strateginya smelter itu harus dibangun di luar pulau Jawa. Tujuannya adalah membantu penyebaran pembangunan dan penghentian urbanisasi ke pulau Jawa.


"Kita menginginkan kalau industri smelter itu harus berkembang di luar pulau Jawa. Jangan di Jawa lagi. Makin padat pulau ini kan," ungkap Lucky kepada detikfinance, Minggu (2/2/2014)


Menurutnya industri smelter akan menampung banyak tenaga kerja. Kemudian ekonomi wilayah di sekitarnya juga akan terus tumbuh seiring dengan aktivitas yang meningkat.


"Kan kalau ada smelter itu ekonomi daerahnya tumbuh, itu yang kita inginkan terjadi di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi dan Papua. Dengan ada smelter itu kota di sekitarnya tambang itu bisa sejahtera," sebutnya.


Ia menuturkan saat ini ekonomi Jawa dengan pulau lainnya masih sangat timpang. Meskipun dari beberapa tahun yang lalu telah diupayakan pengembangan dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), masih terkendala beberapa hal.


Lucky menilai Jawa tidak akan bisa menghentikan pertumbuhannya. Oleh karena iut, untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 1% di Jawa, pulau lainnya harus dapat tumbuh di atas 4%.Next


(mkl/zul)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jangan Senang Dulu PNS Dapat Tunjangan, Bakal Ada Aturan Baru di 2014

Jakarta -Para pegawai negeri sipil (PNS) dari 27 Kementerian/Lembaga telah menerima tunjangan kinerja tahun 2013. Atas tunjangan tersebut, diharapkan PNS tidak terlalu gembira dan mengabaikan kinerja kedepannya. Karena bisa saja tahun depan, tunjangan itu berkurang bahkan menghilang.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, saat ini telah ada UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian tunjangan kinerja dikaitkan dengan performance base.


“Kelak akan diintegrasikan dalam sistem kompensasi yang berbasis pada beban, resiko dan capaian kinerja,” ujar Eko dalam keterangannya seperti dikutip detikFinance, Minggu (2/2/2014).


Kementerian PAN RB menyusun perubahan peraturan pemerintah mengenai sistem penggajian. Artinya akan diatur kembali jumlah honor yang diterima PNS, baik bulanan atau kegiatan. Pemerintah juga membatasi besaran honor bulanan yang dapat diterima pegawai.


“Kami sedang mengkaji efisiensi yang akan diperoleh pada sistem baru. Jadi nanti tunjangan kinerja tidak untuk mendapat dana baru melalui APBN, tetapi diambil dari hasil efisiensi anggaran,” jelasnya


Dijelaskan Eko bahwa ini terkait dengan reformasi birokrasi harus dimaknai sebagai perubahan yang nyata, baik menyangkut proses maupun hasil atau result dari perubahan itu. Reformasi birokrasi tidak sekadar memenuhi dokumen yg dipersyaratkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja.


“Tunjangan kinerja merupakan insentif bagi pegawai untuk melakukan perubahan-perubahan,” sebut Guru Besar FISIP UI ini.Next


(mkl/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

BSN Bakal Terapkan SNI Wajib untuk Cermin Perak

Jakarta -Badan Standarisasi Nasional (BSN) sedang mengajukan draft regulasi teknis tentang rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Cermin kaca lembaran berlapis perak ke World Trade Organization WTO). Rencana pemeberlakuan SNI wajib untuk kaca tujuannya adalah untuk perlindungan konsumen.

"Pemberlakuan SNI secara wajib ini dilakukan guna melindungi keamanan dan keselamatan konsumen" kata Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya pada sıaran pers nya Minggu (2/2/2014)).


Menurut Bambang, Standar Nasional Indonesia (SNI ISO 25537:2011) Kaca untuk bangunan Cermin kaca atau lembaran berlapis perak ini merupakan hasil adopsi identik dengan metode terjemahan dari ISO 25537:2008 Glass in building: Silvered, flat glass mirror. Dalam penyusunannya, SNI ini mengikuti ketentuan yang diberikan dalam Pedoman Standarisasi Nasional PSN 03.1, Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional lainnya Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi SNI.


Selain itu, SNI ini juga disusun sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Pedoman Standarisasi Nasional (PSN) 08:2007 Penulisan SNI.


Dalam SNI ini ditetapkan prosedur uji untuk menilai daya tahan cermin dengan mengukur kemampuannya untuk menahan korosi, dan daya rekat cat pelindungnya. Dua uji yang diuraikan didefinisikan dalam Standar Internasional lainnya ISO 9227 dan ISO 2409. SNI ini juga menetapkan dua uji tambahan, uji air kondensasi dan uji perendaman.


SNI juga menetapkan persyaratan minimum mengenai reflektansi seperti halnya cacat lapisan perak pemantul, cacat tepi dan cacat lapisan pelindung dan mutu sifat optik. Mutu cermin berlapis perak dapat dipengaruhi oleh cacat-cacat yang merubah penampakan bayangan obyek yang dipantulkan. Perubahan bayangan dapat dihasilkan dari cacat sifat optik, cacat dalam kaca dan cacat dalam lapisan pemantul.


Jika regulasi teknis ini dapat disetujui oleh anggota WTO dan pemberlakuannya bisa dilaksanakan secara efektif, maka semua kaca cermin perak di dalam negeri baik produksi lokal maupun yang diimpor, didistribusikan dan dipasarkan di dalam negeri harus memenuhi persyaratan SNI. Ini berarti, tak lama lagi produsen yang memproduksi produk ini, produknya harus sesuai dengan persyaratan SNI yang dibuktikan melalui sertifikat dan tanda SNI serta wajib membubuhkan tanda SNI pada produknya.


"Sertifikat produk dan tanda SNI harus dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)" tutupnya.


(zul/mkl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Kementerian Ini Buka Lowongan Pemantau di Kapal Penangkap Ikan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap membuka lowongan Pemantau Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut lkan.

Dalam pengumuman yang disampaikan Direktur Sumber Daya Ikan KKP, Toni Ruchimat seperti dikutip detikFinance, Minggu (2/1/2014), persyaratan lowongan tersebut antara lain dibuka bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS.


Selain itu, untuk pendidikan persyaratannya sebagai berikut:



  1. Sarjana (S1) atau Diploma lV jurusan perikanan, kelautan, atau biologi;

  2. Diploma lll jurusan perikanan, kelautan, atau biologi dengan pengalaman kerja di laut minimal 1 (satu) tahun; atau

  3. Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dengan pengalaman kerja di laut minimal 3 (tiga) tahun




Pemantau ini nantinya bertugas melaksanakan pengamatan, pengukuran, pencatatan, dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan lainnya atau ke kapal pengangkut ikan.

"Kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan," demikian KKP dalam situsnya.


Adapun nantinya calon akan mendapatkan haknya, antaralain:



  • Memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan asuransi jiwa

  • Memperoleh uang layar sesuai waktu penugasan

  • berkomunikasi dengan kepala pelabuhan pangkalan yang terkait dengan tugas dan fungsinya

  • Memperoleh akomodasi dan konsumsi;

  • Memperoleh kelengkapan alat kerja sesuai dengan standar perlengkapan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;

  • Memperoleh biaya transportasi dari tempat asal menuju lokasi pemberangkatan kapal maupun ketika kembali ke tempat asal setelah

  • Melaksanakan tugas

  • Memperoleh biaya penginapan dan uang harian selama 1 (satu) hari sebelum berlayar dan 1 (satu) hari setelah berlayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


(dru/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

BRI Terus Genjot Layanan Renminbi

Jakarta -PT Bank Rakyat Indonesia Tbk telah membuka layanan mata uang Renminbi (RMB) sejak 2010 lalu. Seiring dengan meningkatnya hubungan dagang Indonesia-China, BRI melihat potensi layanan RMB bakal terus tumbuh pesat.

"Layanan RMB yang disediakan BRI antara lain transaksi ekspor impor, remitansi, money changer maupun simpanan (giro dan deposito)," ujar Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, Minggu (2/1/2014).


Layanan tersebut efektif dimanfaatkan oleh nasabah perusahaan. Selama 2013, BRI mencatat penerimaan hasil ekspor melalui BRI dalam RMB sebesar 4 Miliar RMB.


"Volume perdagangan yang tinggi dikedua negara merupakan peluang bagi BRI untuk meningkatkan layanannya. Kita optimistis dengan jasa ini, apalagi saat ini China jadi kekuatan ekonomi terbesar dunia yang perdagangannya sangat bagus dengan kita," ujar Ali.


Melihat peluang itu, BRI juga telah mengaktifkan layanan money changer-nya pada 2012 dan pada 2013 transaksi jual beli tercatat sebesar 3,9 Juta RMB.


Saat ini, RMB atau mata uang Yuan China mulai menyaingi mata uang dolar AS dan menjadi mata uang ketiga terbesar dari sisi nilai transaksi yang kerap digunakan untuk transaksi letter of credit (L/C).


Sebelumnya, China juga telah mengukuhkan diri menjadi eksportir terbesar dunia. Pada tahun 2010 lalu, China mengambil alih posisi Jepang, sebagai negara ekonomi dunia terbesar kedua. Meningkatnya kinerja ekspor impor, membuat negara Tirai Bambu itu berhasil menjadi raksasa ekonomi baru.


(dru/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Keuntungan Bangun Smelter di Daerah

Jakarta -Perusahaan tambang harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian tambang atau smelter jika masih berniat untuk melakukan ekspor. Smelter didorong agar dibangun di luar pulau Jawa, kenapa?

Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Perekonomian Lucky Eko menuturkan, dalam strateginya smelter itu harus dibangun di luar pulau Jawa. Tujuannya adalah membantu penyebaran pembangunan dan penghentian urbanisasi ke pulau Jawa.


"Kita menginginkan kalau industri smelter itu harus berkembang di luar pulau Jawa. Jangan di Jawa lagi. Makin padat pulau ini kan," ungkap Lucky kepada detikfinance, Minggu (2/2/2014)


Menurutnya industri smelter akan menampung banyak tenaga kerja. Kemudian ekonomi wilayah di sekitarnya juga akan terus tumbuh seiring dengan aktivitas yang meningkat.


"Kan kalau ada smelter itu ekonomi daerahnya tumbuh, itu yang kita inginkan terjadi di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi dan Papua. Dengan ada smelter itu kota di sekitarnya tambang itu bisa sejahtera," sebutnya.


Ia menuturkan saat ini ekonomi Jawa dengan pulau lainnya masih sangat timpang. Meskipun dari beberapa tahun yang lalu telah diupayakan pengembangan dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), masih terkendala beberapa hal.


Lucky menilai Jawa tidak akan bisa menghentikan pertumbuhannya. Oleh karena iut, untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 1% di Jawa, pulau lainnya harus dapat tumbuh di atas 4%.Next


(mkl/zul)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jangan Senang Dulu PNS Dapat Tunjangan, Bakal Ada Aturan Baru di 2014

Jakarta -Para pegawai negeri sipil (PNS) dari 27 Kementerian/Lembaga telah menerima tunjangan kinerja tahun 2013. Atas tunjangan tersebut, diharapkan PNS tidak terlalu gembira dan mengabaikan kinerja kedepannya. Karena bisa saja tahun depan, tunjangan itu berkurang bahkan menghilang.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, saat ini telah ada UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian tunjangan kinerja dikaitkan dengan performance base.


“Kelak akan diintegrasikan dalam sistem kompensasi yang berbasis pada beban, resiko dan capaian kinerja,” ujar Eko dalam keterangannya seperti dikutip detikFinance, Minggu (2/2/2014).


Kementerian PAN RB menyusun perubahan peraturan pemerintah mengenai sistem penggajian. Artinya akan diatur kembali jumlah honor yang diterima PNS, baik bulanan atau kegiatan. Pemerintah juga membatasi besaran honor bulanan yang dapat diterima pegawai.


“Kami sedang mengkaji efisiensi yang akan diperoleh pada sistem baru. Jadi nanti tunjangan kinerja tidak untuk mendapat dana baru melalui APBN, tetapi diambil dari hasil efisiensi anggaran,” jelasnya


Dijelaskan Eko bahwa ini terkait dengan reformasi birokrasi harus dimaknai sebagai perubahan yang nyata, baik menyangkut proses maupun hasil atau result dari perubahan itu. Reformasi birokrasi tidak sekadar memenuhi dokumen yg dipersyaratkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja.


“Tunjangan kinerja merupakan insentif bagi pegawai untuk melakukan perubahan-perubahan,” sebut Guru Besar FISIP UI ini.Next


(mkl/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

BSN Bakal Terapkan SNI Wajib untuk Cermin Perak

Jakarta -Badan Standarisasi Nasional (BSN) sedang mengajukan draft regulasi teknis tentang rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Cermin kaca lembaran berlapis perak ke World Trade Organization WTO). Rencana pemeberlakuan SNI wajib untuk kaca tujuannya adalah untuk perlindungan konsumen.

"Pemberlakuan SNI secara wajib ini dilakukan guna melindungi keamanan dan keselamatan konsumen" kata Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya pada sıaran pers nya dı Jakarta(2/2/2014)).


Menurut Bambang, Standar Nasional Indonesia (SNI ISO 25537:2011) Kaca untuk bangunan Cermin kaca atau lembaran berlapis perak ini merupakan hasil adopsi identik dengan metode terjemahan dari ISO 25537:2008 Glass in building: Silvered, flat glass mirror. Dalam penyusunannya, SNI ini mengikuti ketentuan yang diberikan dalam Pedoman Standarisasi Nasional PSN 03.1, Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional lainnya Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi SNI.


Selain itu, SNI ini juga disusun sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Pedoman Standarisasi Nasional (PSN) 08:2007 Penulisan SNI.


Dalam SNI ini ditetapkan prosedur uji untuk menilai daya tahan cermin dengan mengukur kemampuannya untuk menahan korosi, dan daya rekat cat pelindungnya. Dua uji yang diuraikan didefinisikan dalam Standar Internasional lainnya ISO 9227 dan ISO 2409. SNI ini juga menetapkan dua uji tambahan, uji air kondensasi dan uji perendaman.


SNI juga menetapkan persyaratan minimum mengenai reflektansi seperti halnya cacat lapisan perak pemantul, cacat tepi dan cacat lapisan pelindung dan mutu sifat optik. Mutu cermin berlapis perak dapat dipengaruhi oleh cacat-cacat yang merubah penampakan bayangan obyek yang dipantulkan. Perubahan bayangan dapat dihasilkan dari cacat sifat optik, cacat dalam kaca dan cacat dalam lapisan pemantul.


Jika regulasi teknis ini dapat disetujui oleh anggota WTO dan pemberlakuannya bisa dilaksanakan secara efektif, maka semua kaca cermin perak di dalam negeri baik produksi lokal maupun yang diimpor, didistribusikan dan dipasarkan di dalam negeri harus memenuhi persyaratan SNI. Ini berarti, tak lama lagi produsen yang memproduksi produk ini, produknya harus sesuai dengan persyaratan SNI yang dibuktikan melalui sertifikat dan tanda SNI serta wajib membubuhkan tanda SNI pada produknya.


"Sertifikat produk dan tanda SNI harus dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)" tutupnya.


(zul/mkl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Produsen Besi dan Baja RI di Ujung Tanduk?

Jakarta -Industri besi dan baja saat ini bagaikan telur di ujung tanduk. Pasalnya, salah satu industri terpenting di Tanah Air ini mengalami tekanan dari berbagai sisi sehingga kinerja perusahaan produsen baja diperkirakan masih memburuk.

Co-Chairman Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISA) Ismail Mandry mengungkapkan sejak awal 2013 sampai sekarang, industri baja dan besi dihantui nilai tukar rupiah yang makin jeblok terhadap dolar AS.


“Jika dolar melambung maka kita sulit tumbuh. Untuk diketahui bahan baku baja dan besi itu 70-80% impor. Sedangkan daya beli dalam negeri itu terbatas sehingga kita tidak bisa menaikkan harga begitu saja,” ungkapnya saat dihubungi, Minggu (2/2/2014).


Ditambah lagi saat ini, sambung Ismail pemerintah segera memberlakukan kenaikan tarif listrik untuk industri golongan I-3 khusus perusahaan terbuka dan I-4 mulai Mei-Desember 2014.


“Belum kita recovery dari masalah rupiah kini dihadapkan kembali dengan kenaikan listrik,” jelasnya.


Kenaikan tarif listrik ini, menurut Ismail sebenarnya tidak ada masalah jika memang kenaikannya sesuai. Tidak serta merta 64% secara bertahap dari Mei 2014 sampai Desember 2014.


“Kenaikan tarif listrik setidaknya dilakukan bertahap hingga 3 tahun ke depan,” ungkapnya.Next


(dru/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Kementerian Ini Buka Lowongan Pemantau di Kapal Penangkap Ikan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap membuka lowongan Pemantau Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut lkan.

Dalam pengumuman yang disampaikan Direktur Sumber Daya Ikan KKP, Toni Ruchimat seperti dikutip detikFinance, Minggu (2/1/2014), persyaratan lowongan tersebut antara lain dibuka bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS.


Selain itu, untuk pendidikan persyaratannya sebagai berikut:



  1. Sarjana (S1) atau Diploma lV jurusan perikanan, kelautan, atau biologi;

  2. Diploma lll jurusan perikanan, kelautan, atau biologi dengan pengalaman kerja di laut minimal 1 (satu) tahun; atau

  3. Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dengan pengalaman kerja di laut minimal 3 (tiga) tahun




Pemantau ini nantinya bertugas melaksanakan pengamatan, pengukuran, pencatatan, dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan lainnya atau ke kapal pengangkut ikan.

"Kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan," demikian KKP dalam situsnya.


Adapun nantinya calon akan mendapatkan haknya, antaralain:



  • Memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan asuransi jiwa

  • Memperoleh uang layar sesuai waktu penugasan

  • berkomunikasi dengan kepala pelabuhan pangkalan yang terkait dengan tugas dan fungsinya

  • Memperoleh akomodasi dan konsumsi;

  • Memperoleh kelengkapan alat kerja sesuai dengan standar perlengkapan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;

  • Memperoleh biaya transportasi dari tempat asal menuju lokasi pemberangkatan kapal maupun ketika kembali ke tempat asal setelah

  • Melaksanakan tugas

  • Memperoleh biaya penginapan dan uang harian selama 1 (satu) hari sebelum berlayar dan 1 (satu) hari setelah berlayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


(dru/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

BRI Terus Genjot Layanan Renminbi

Jakarta -PT Bank Rakyat Indonesia Tbk telah membuka layanan mata uang Renminbi (RMB) sejak 2010 lalu. Seiring dengan meningkatnya hubungan dagang Indonesia-China, BRI melihat potensi layanan RMB bakal terus tumbuh pesat.

"Layanan RMB yang disediakan BRI antara lain transaksi ekspor impor, remitansi, money changer maupun simpanan (giro dan deposito)," ujar Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, Minggu (2/1/2014).


Layanan tersebut efektif dimanfaatkan oleh nasabah perusahaan. Selama 2013, BRI mencatat penerimaan hasil ekspor melalui BRI dalam RMB sebesar 4 Miliar RMB.


"Volume perdagangan yang tinggi dikedua negara merupakan peluang bagi BRI untuk meningkatkan layanannya. Kita optimistis dengan jasa ini, apalagi saat ini China jadi kekuatan ekonomi terbesar dunia yang perdagangannya sangat bagus dengan kita," ujar Ali.


Melihat peluang itu, BRI juga telah mengaktifkan layanan money changer-nya pada 2012 dan pada 2013 transaksi jual beli tercatat sebesar 3,9 Juta RMB.


Saat ini, RMB atau mata uang Yuan China mulai menyaingi mata uang dolar AS dan menjadi mata uang ketiga terbesar dari sisi nilai transaksi yang kerap digunakan untuk transaksi letter of credit (L/C).


Sebelumnya, China juga telah mengukuhkan diri menjadi eksportir terbesar dunia. Pada tahun 2010 lalu, China mengambil alih posisi Jepang, sebagai negara ekonomi dunia terbesar kedua. Meningkatnya kinerja ekspor impor, membuat negara Tirai Bambu itu berhasil menjadi raksasa ekonomi baru.


(dru/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Sambut Imlek, Ada Barongsai di Bandara Soekarno-Hatta

Jakarta -Pengelola Bandara Soekarno Hatta Cengkareng menggelar pertunjukan barongsai selama libur panjang dan menyambut Hari Raya Tahun Baru China (Imlek) 2565.

Acara yang digelar selama 3 hari berturut-turut ini bertujuan menghibur para penumpang, penjemput dan pengunjung di Bandara Soetta. Pertunjukan Barongsai dan Liong diimulai hari ini Jumat (31/1) hingga Minggu (2/2) pada terminal 1, 2 dan 3 Bandara Soetta.


"Setiap hari besar atau hari raya keagamaan seperti Idul fitri, Natal dan Imlek, selalu dibuat suasana yang menyesuaikan dengan perayaan hari besar tersebut," kata General Affairs Manager Bandara Soekarno-Hatta Yudis Tiawan dalam siaran persnya Sabtu (1/2/2014).


Pada hari ini atau tanggal 1 Februari 2014, pengunjung terminal 1 akan menyaksikan meriahnya pertunjukan Barongsai mulai pukul 17.00-19.00 WIB. Sementara untuk terminal 2 pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari dimulai dari jam 10.00-11.00 WIB dan pukul 13.00-14.00 WIB.


Pertunjukan serupa juga diadakan pada terminal 3, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014, yakni mulai pukul 10.00-11.00 WIB. Selanjutnya dilanjutkan jam 15.00-16.00 WIB. Kegiatan pementasan Barongsai ini menjadi salah satu bagian pelayanan bandara kepada pengguna jasa.


“Dengan digelarnya atraksi barongsai ini, sebenarnya Manajemen Bandara Soekarno-Hatta secara simbolis menyampaikan ucapan Selamat Merayakan Tahun Baru Cina 2565, Gong Xi Da Fa Cai, Nian Nian You Yu,” terangnya.


Group yang mementaskan atraksi Barongsai ini adalah perguruan Huang Lung Tang Tangerang dan Perguruan Khongcu Bio Lintang Tangerang yang secara profesional telah melatih pemuda-pemudi yang tertarik akan kesenian Barongsai sejak tahun 1998.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Merpati Masih Dibutuhkan untuk Sambung Wilayah Terpencil Indonesia

Jakarta -Keberadaan maskapai pelat merah PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) masih diperlukan. Penerbangan Merpati dibutuhkan untuk menyambungkan antar wilayah di seluruh Indonesia khususnya daerah terpencil.

"Merpati sangat perlu dilanjutkan karena fungsinya yang strategis sebagai alat konektivitas antar kota se-Indonesia, didirikan tahun 62, syarat pengalaman dan punya niche market di Indonesia Timur," kata Pengamat Penerbangan Arista Atmadjati kepada detikFinance, Sabtu (1/2/2014).


Meski saat ini memiliki kesulitan keuangan luar biasa, hal tersebut seharusnya mampu diselesaikan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN memiliki kuasa untuk menyelamatkan Merpati.


"Masalah utang kan sebagian utang domestik sesama BUMN sudah disetujui menko sebagai modal penyertaan pemerintah jadi kita sangat perlu maskapai BUMN yang andal," sebutnya.


Selain itu, keberadaan Merpati sebagai maskapai nasional diperlukan untuk menghadapi ASEAN open sky 2015. Dengan memperkuat Merpati, wilayah udara RI bisa dilayani oleh maskapai nasional bukan asing.


"Juga untuk menghadapi ASEAN open sky 2014. Ingat maskapai LCC milik Singopore Air, tahun 2015 mungkin masuk Indonesia, jadi maskapai lokal harus kuat dan didukung semua stake holder," tegasnya.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Percepat Check In, AP II-Citilink Terapkan PSC on Ticket

Jakarta -PT Angkasa Pura (AP) II dan Citilink bekerjasama menerapkan ketentuan PSC on Ticket mulai 1 Febuari 2014. Diberlakukannya ketentuan tersebut merupakan upaya mempercepat proses check in penumpang pesawat di bandara.

Sekretaris Perusahaan AP II Daryanto mengatakan PSC on Ticket memungkinkan penumpang Citilink tidak perlu lagi membayar tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) di bandara.


“Tarif PJP2U atau PSC itu sudah dimasukkan ke dalam komponen tiket Citilink, sehingga penumpang tidak perlu lagi membayarnya di bandara. Penerapan PSC on Ticket membuat penumpang tidak repot dan jelas memperpendek waktu antrian saat check in atau mempercepat waktu penumpang menuju ruang keberangkatan,” jelas Daryanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2014).


PJP2U atau PSC adalah tarif yang dikenakan pengelola bandara kepada penumpang atas ketersediaan fasilitas dan pelayanan saat di bandara.


Selain kerjasama dengan AP II, Citilink juga menjalin kerjasama dengan pengelola bandara lainnya yakni AP I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan dalam menerapkan ketentuan PSC on Ticket ini.


Daryanto memaparkan Citilink akan menyerahkan biaya PJP2U atau PSC tersebut kepada pengelola bandara sesuai dengan skema yang telah disepakati.


Citilink beroperasi di delapan bandara yang dikelola AP II, yaitu Bandara Husein Sastranegara (Bandung), Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta), Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Kualanamu (Medan), Bandara Minangkabau (Padang), Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Bandara Depati Amir (Pangkal Pinang), Bandara Sultan Thaha (Pekanbaru).


“Sebelumnya, maskapai Garuda Indonesia juga telah memberlakukan PSC on Ticket untuk rute domestik di seluruh bandara di Indonesia,” katanya.


Sejauh ini, baru Garuda Indonesia dan Citilink yang menerapkan PSC on Ticket sementara maskapai lainnya belum memberlakukan ketentuan tersebut.


“Bagi penumpang maskapai lain masih membayar PJP2U atau PSC di bandara dengan besaran tarif yang telah ditentukan di setiap bandara,” paparnya.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Beras Lokal Lebih Mahal Dari Impor, Makanya Ada Beras Ilegal

Jakarta -Harga beras produksi petani Indonesia dinilai kurang kompetitif. Beras lokal Indonesia lebih mahal daripada beras yang dihasilkan di luar negeri atau beras impor.

Mahalnya beras produksi Indonesia dipicu oleh berbagai faktor seperti persoalan infrastruktur pertanian, mahalnya biaya produksi, keterbatasan lahan hingga sistem pertanian tradisional yang masih diterapkan. Hal ini yang memicu kurang kompetitifnya produk beras RI.


"Beras lokal kita terbukti lebih mahal. Ini karena ongkos mahal, masalah infrastruktur pertanian. Perencanaan sektor pertaniaan belum terjadi, kelamahan lintas sektor sehingga dimanfaatkan untuk impor," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo pada diskusi di Warung Daun Jakarta, Sabtu (1/2/2014).


Persoalan pertanian khususnya sektor beras ini harus segera diselesaikan. Diperlukan pendekatan antar institusi dalam tata kelola sektor perberasan nasional.


"Pembangunan sektor pertanian itu harus teritegrasi, harus kerjasama. Kalau kerjasama nggak ada kordinasi itu sulit untuk swasembada. Apalagi kita menghadapi kondisi lahan terbatas, kesuburan nggak bagus, jumlah tenaga pertanian yang sulit, kita jadinya sulit kompetisi," sebutnya.


Selain itu, di dalam negeri ada pihak-pihak yang memiliki kemampuan permodalan. Mereka terlibat dalam permainan nakal di distribusi beras. Alhasil praktek kartel mampu mengendalikan harga beras. Menurutnya harus ada batasan untuk harga atas dan bawah dalam tata niaga beras. Hal ini bisa mencegah praktek kartel.


"Supaya persoalan kartel nggak masuk maka harus ada harga eceren tertinggi dan terendah. Kartel bisa kendalikan. Dengan harga eceran tertinggi. Siapaun yang main akan bermain di range itu kalau di luar itu akan kena pinalti," sebutnya.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Istana Negara: Pengunduran Diri Gita Tak Terkait Impor Beras Ilegal

Jakarta -Pihak Istana Negara menegaskan pengunduran diri Gita Wirjawan dari posisi Menteri Perdagangan tidak terkait persoalan impor beras ilegal dari Vietnam.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Kepresidenan Republik Indonesia Julian Aldrian Pasha usai jumpa pers di Istana Negara Jakarta, Sabtu (1/2/2014).


"Yang pasti bisa saya sampaikan adalah Pak Gita Wirjawan yang kami ketahui tidak ada kaitan atau hubungannya dengan kasus beras impor dari Vietnam yang mengemuka beberapa waktu terakhir ini," kata Julian.


Menurutnya kasus impor beras dari Vietnam yang diduga masuk ke pasar Indonesia masih diselidiki pihak berwewenang. Ia belum bisa merilis informasi terkini perkait penyelidikan yang sedang berlangsung.


"Beras impor tentu ditangani, itu akan dikelola dengan baik artinya tentu dalam hal ini pihak yang akan menjelaskan, pasti akan bisa menjelaskan mengenai masalah beras impor. Saya belum ada informasi mengenai hal beras impor ini," sebutnya.


Selain itu Julian menegaskan pengunduran diri tersebut karena Gita ingin fokus menjalani Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Selain itu, kata Julian, Gita juga berkomitmen untuk terbebas dari konflik kepentingan.


"Lebih baik beliau tidak lagi menjalankan tugas atau selaku menteri perdagangan agar tidak ada konflik-konflik antara benturan kepentingan di dalam konvensi.," jelasnya.


Seperti diketahui, Mendag Gita Wirjawan mengundurkan diri per tanggal 31 Januari 2014. Meski telah mengundurkan diri, Gita masih menjalan posisi sebagai Mendag untuk sementara waktu sambil menunggu penunjukan pejabat baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Banjir Belum Surut, Ini Wilayah Jakarta yang Masih Padam Listrik

Jakarta -Turunnya curah hujan di Jakarta berimbas positif terhadap surutnya air di beberapa titik banjir meski ada beberapa daerah yang ketinggian air masih tinggi.

Oleh karena itu demi kemanan dan keselamatan pelanggan, PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang masih memutus aliran listrik dengan memadamkan gardu distribusi. Hingga pukul 10.00 WIB, Sabtu (1/2/2014) masih terdapat 33 gardu distribusi yang dipadamkan karena kondisi belum memungkinkan untuk dinyalakan mengingat di wilayah tersebut masih terendam air.


Adapun daerah padam tersebut yaitu;



  • Kramat Jati

  • Jatinegara

  • Bandengan

  • Lenteng Agung




"Bagi masyarakat di daerah tersebut, mohon kesabaran dan pengertiannya karena pemutusan aliran listrik tersebut demi kemanan dan keselamatan," kata Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan

PLN Disjaya dan Tangerang Roxy Swagerino dalam keterangan tertulis.

"Setelah banjir surut, mohon pelanggan melakukan pengecekan terhadap instalasi listrik dan peralatan elektronik di rumah masing-masing. Pastikan semua sudah kering dan siap untuk dialiri tenaga listrik," ujarnya.


Ia menambahkan, pihak PLN juga akan melakukan pengecekan terhadap gardu distribusi dan memastikan listrik siap untuk dinyalakan. PLN juga akan mengganti KWH meter pelanggan-pelanggan yang terendam banjir dengan tidak dipungut biaya atau Gratis.


PLN menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang memanfaatkan kondisi ini dengan memungut biaya penggantian KWH meter. Petugas PLN akan melakukan survey dan pendataan kepada pelanggan yang KWHnya terendam banjir, selanjutnya dilakukan pengganian secara bertahap.


"Selain itu bagi masyarakat yang rumahnya terendam dimohon untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap instalasi listriknya dan gunakan instalatir resmi yang sudah terdaftar," katanya.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Merpati Janji Uang Penumpang Bisa Kembali Maksimal 30 Hari

Jakarta -PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) berhenti beroperasi mulai pekan lalu, dengan demikian banyak penumpang yang terlantar. Perseroan berjanji kembalikan uang penumpang 30 hari sejak pembatalan penerbangan.

Hal itu terpampang dalam pengumuman yang ada di kantor pusat Merpati di Gedung Basarnas, Jalan Angkasa Blok B-15 Kav 2 dan 3, Kemayoran, Jakarta Pusat, seperti dikutip detikFinance, Sabtu (1/2/2014).


"Kepada pelanggan Merpati. Sebagai bagian dari program "restrukturisasi dan revitalisasi" Merpati Nusantara Airlines, maka untuk sementara waktu perlu dilakukan pengurangan beberapa rute penerbangan yang ada, yang akan berdampak langsung kepada para pelanggan," kata pengumuman tersebut.


"Sehubungan dengan hal tersebut maka para penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan tersebut akan dapat proses pengembalian uang yang dicairkan 30 hari sejak pembatalan penerbangan. Demikian disampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," tulis pengumuman tersebut.


Dari pantauan detikFinance, kantor tersebut tutup di akhir pekan ini sehingga tidak ada pelayanan bagi calon penumpang. Menurut salah satu petugas kebersihan, kantor tersebut masih akan bukan hari Senin.


Menurutnya, meski penerbangan dihentikan tapi kantor pusat Merpati masih beroperasi dan buka seperti biasa. "Nanti Senin ke sini lagi saja," katanya kepada detikFinance.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

SBY Minta Gita Tetap Bekerja Sebagai Mendag Sampai Ada Pengganti

Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut positif pengunduran diri Gita Wirjawan dari posisinya sebagai Menteri Perdagangan. Tapi SBY minta Gita tidak buru-buru meninggalkan kewajibannya.

SBY ingin Gita masih melaksanakan tugasnya untuk sementara sampai SBY memegang nama calon penggantin menteri perdagangan.


"Meski pengunduran diri Pak Gita pada 31 Januari 2014 Namun beliau masih diminta oleh presiden untuk laksanakan tugas sampai ditunjuk pengganti definitif yang ditetapkan presiden," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi saat jumpa pers di kantor Presiden RI, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).


Dalam waktu dekat, kata Sudi, Presiden SBY akan mengumumkan secara resmi pengunduran diri pria yang piawai bermain piano tersebut. Pengumuman itu akan dibarengi dengan diungkapkannya nama pengganti Gita sebagai menteri perdagangan yang baru.


"Presiden sangat paham apa yang menjadi tugas Mendag. Tugas Mendag harus diselesaikan. Itu harus diselesaikan dulu terutama persoalan yang penting terkait persoalan internasional," jelasnya.


"Pengganti kita harapkan secepat mungkin. Mungkin beliau (presiden) konsultasi dulu dengan bapak Wapres (Boediono)," tambahnya.


Seperti diketahui, Gita baru saja mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan karena ingin fokus mengikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Gita sudah ingin mundur sejak Oktober 2013 lalu, namun Presiden SBY baru menyetujui mundurnya Gita kemarin.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jangan Saling 'Lempar', 3 Kementerian Harus Tanggung Jawab Soal Beras Impor Ilegal

Jakarta -Sejak ketahuan ada beras impor ilegal yang beredar, belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas hal tersebut. Jadi siapa yang salah sebenarnya?

Menurut Pengamat Pertanian Khoduri, seharusnya tiga kementerin bertanggung jawab atas hal ini, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apa alasannya?


"Saya rasa ketiganya harus bertanggung jawab. Baik Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan juga Kementrian Keuangan. Ketiganya harus duduk bareng untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya ketika ditemui usai diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).


Ia mengatakan, selama ini Kementan mengaku kalau izin impor tersebut adalah untuk beras premium bukan medium. Sementara SPI yang mengeluarkan impor itu dari Kemendag.


"Apakah izinnya itu untuk medium itu harus diperiksa juga. Di lapangan karena Bea Cukai merasa level risiko rendah jadi tidak diperiksa," ujarnya.


Setelah beredar, beras impor ilegal sangat sulit dibedakan dengan beras jenis lainnya. Harus dilakukan uji fisik untuk mengetahui apakah beras tersebut medium atau premium.


"Saya rasa Bea Cukai kecolongan juga soal ini. Tiga kementrian harus duduk bersama supaya pokok persoalan ketahuan dan jangan saling lempar tanggung jawab," ujarnya.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

DPR Minta Gita Wirjawan Tanggung Jawab Soal Beras Ilegal

Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Menteri Perdagangan Gita Wirjawan harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan izin impor beras yang membanjiri pasar. Menurutnya aksi pengunduran diri Gita merupakan tindakan lepas tanggungjawab seorang menteri.

"Pak Gita harus bertanggungjawab. Tidak boleh tinggal kandang. Harusnya bertanggungjawab dengan tuntas," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo pada acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).


Menurutnya impor beras bisa dilakukan ketika cadangan beras nasional tidak mencukupi. Pada tahun 2013, Perum Bulog selaku BUMN beras tidak melakukan impor karena cadangan beras nasional dari petani lokal sangat mencukupi. Bulog mampu menyediakan hingga 3,5 juta ton dari dalam negeri.


"Impor beras bisa bila cadangan nasional tidak mencukupi, yang memberikan rekomendasi oleh Mentan. Dijawab, Mentan tidak mengeluarkan rekomendasi impor beras Vietnam," sebutnya.


Meski dikatakan bukan beras biasa atau merupakan beras khusus. Faktanya yang diimpor adalah beras umum yang diproduksi petani lokal. Harus ada investigasi terkait penyelewengan impor beras yang terjadi selama ini. Siapa yang yang bertanggungjawab menerbitkan izin yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.


"Ketika dikeluarkan SPI siapa yang bertanggungjawab yang dipakai rekomendasi. Dia pakai tahun lalu untuk beras premium, ini sebagau suatu kejahatan. Perlu dilakukan investigasi, siapapun harus ditindak hukum," tegasnya.


Seperti diketahui, Gita baru saja mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan karena ingin fokus mengikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Gita sudah ingin mundur sejak Oktober 2013 lalu, namun Presiden SBY baru menyetujui mundurnya Gita kemarin.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»