Bos PLN Tanggapi Sikap Pengusaha Mal Tolak Kenaikan Tarif Listrik 1 Oktober

Jakarta - Rencana kenaikan tarif listrik 2013 secara bertahap yang keempat kalinya pada 1 Oktober ditentang pengusaha mal atau Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji menanggapi soal keberatan pengusaha tersebut.

"Saya kira kenaikan tarif listrik 15% (rata-rata) secara bertahan tidak diputuskan sebulan lalu, namun sudah ketentuan pemerintah sejak awal tahun dan PLN hanya menjalankan keputusan pemerintah," ujar Nur kepada detikFinance seperti dikutip, Minggu (22/9/2013).


Menurut Nur, sesuai keputusan pemerintah 1 Oktober 2013 akan ada kenaikan tarif listrik yang keempat setelah sebelumnya sudah berlaku 1 Januari, 1 April dan 1 Juli 2013.


"Kalau konsumen PLN (pelanggan) besar seperti mal, kita ada forum komunikasi, saya kira para pengusaha itu bisa berkomunikasi," ucapnya.


Nur menegaskan bukan kewenangan PLN untuk mengubah tarif listrik melainkan pemerintah. "Kalau pengusaha mal menolak kenaikan 1 Oktober, wah bukan kewenangan PLN juga untuk mengubah tarif," ucapnya.


Ia memastikan 1 Oktober 2013 nanti beberapa pelanggan PLN tidak akan lagi menikmati subsidi dari pemerintah. "Salah satunya mal, mereka nanti 1 Oktober tidak disubsidi lagi listriknya," ujarnya.


Untuk tahun depan bagi para pelanggan PLN yang tarifnya sudah tidak disubsidi lagi masih bisa berpeluang mendapat subsidi kembali karena jika ada perubahan harga minyak (Indonesia Crude Price) dan kurs rupiah.


"Makanya ada usulan tarifnya di adjustment, maksudnya penyesuaian tarif otomatis. Misalnya harga ICP berapa plus dolar berapa, tapi kalau ICP dalam tahuin itu tidak terpenuhi pada akhirnyaa pelanggan rumah R3 6.600 Va atau mal malah menerima subsidi," jelasnya.


(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Siap-siap, 1 Oktober Tarif Listrik Naik Lagi

Jakarta - Mulai 1 Oktober 2013, pemerintah akan kembali memberlakukan kenaikan tarif listrik yang keempat kalinya di 2013. Kenaikan tarif ini bagian dari rencana kenaikan tarif listrik 2013 rata-rata sebesar 15%, yang berlaku setiap 3 bulan sekali rata-rata 4,3%.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan kenaikan tarif listrik 1 Oktober 2013 sudah diputuskan pemerintah sejak akhir tahun lalu.


"Iya, kan itu sudah diputuskan dari awal (kenaikan secara bertahap, 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan terakhir 1 Oktober 2013)," ujar Jarman kepada detikFinance, dikutip, Minggu (22/9/2013).


Menurut Jarman ada penolakan kenaikan tarif listrik 1 Oktober oleh pengusaha pengelola mal atau Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia/APPBI karena menganggap kenaikan tarif listrik bisa mencapai 27%.


"Kan itu juga sudah diputuskan dari awal, sudah disosialisasikan, bahwa golongan mereka seperti B2 dan B3 itu nggak disubsidi lagi, kita sepakat seperti itu," jelasnya.


Terkait hitungan pengusaha mal, bahwa kenaikan tarif listrik mencapai 27% karena pengusaha mal dan beberapa golongan bisnis lainnya sudah tidak disubsidi lagi listriknya oleh negara.


"Rata-rata kan 4,3% (per 3 bulan) kan? jadi ada yang lebih kecil ada yang lebih besar (kenaikan tarif listriknya). Nah, bagi golongan yang sudah disubsidi tadi kenaikkannya lebih besar yang nggak disubsidi, itu nggak dilakukan sekaligus, kan bertahap, mereka tetap disubsidi dong," jelasnya.


Sementara untuk tarif listrik tahun 2014 beberapa golongan diusulkan pola tarifnya seperti mekanisme harga BBM Pertamax atau non subsidi.


"Kalau itu, penyesuaian ICP (Indonesia Crude Price) seperti Pertamax itu loh, ya tentunya seperti Pertamax jadi artinya beberapa golongan itu nggak disubsidi lagi tarif listriknya, naik turun sesuai harga minyak mentah," kata Jarman.


(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Kisah Malaysia Memindahkan Pusat Pemerintahan ke Putrajaya

Nusa Dua - Keputusan pemerintah Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya menjadi model yang sukses. Kini, pemerintah Indonesia juga sedang berencana memindahkan pusat pemerintahan atau bahkan ibu kota dari Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) II Malaysia Ahmad Husni Handzalah berbagi cerita sukses saat negaranya melakukan hal tersebut 12 tahun yang silam. Ia menuturkan, permasalahan Indonesia dan Malaysia itu hampir sama yaitu kemacetan yang semakin parah.


"Kenapa kami harus pindah? Karena ketika di Kuala Lumpur, kantor-kantor kementerian berada pada lokasi yang berbeda dan ketika kami ingin melakukan rapat kami terkendala dengan macet," ujarnya saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Minggu (22/9/2013)


Pada waktu itu, kondisi kemacetan di Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia tak bisa terhindarkan lagi. Mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan dari Malaysia.


"Kita memutuskan untuk menyediakan area baru pusat pemerintahan, yaitu Putrajaya," sebutnya.


Dalam waktu yang tidak cukup lama, Putrajaya disulap sedemikian rupa. Mulai dari infrastuktur jalan hingga pembangunan gedung-gedung baru. Semua kantor pemerintahan dipindahkan, kecuali Kementerian Perdagangan dan Investasi. Sebab, menurutnya area pusat perdagangan masih di sekitar Kuala Lumpur.


"Ada kementerian yang berada di luar Putrajaya dan masih berada di Kuala Lumpur. Adalah kementerian perdagangan dan investasi. Karena kementerian ini harus mengawasi area komersial dan perdagangan," katanya.Next


(mkl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Anggota DPR Minta Penghapusan Bea Masuk Impor Kedelai Hanya Sampai Akhir 2013

Jakarta - Pihak DPR-RI menyambut baik penghapusan kebijakan bea masuk impor kedelai dari 5% menjadi 0%. Kebijakan ini diharapkan membantu menurunkan harga kedelai di tingkat perajin, namun harus diberlakukan sementara.

"Saya kira untuk jangka pendek setuju. Karena fluktuasi nilai mata uang rupiah dan anomali cuaca yang membuat harga kedelai itu tinggi," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron kepada detikFinance, Minggu (22/9/2013).


Menurutnya, kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai menjadi 0% harus dicabut dalam waktu 3 bulan mendatang atau sampai akhir tahun saja. Ia beralasan, awal tahun stok kedelai nasional akan meningkat.


"Tetapi di waktu 3 bulan kebijakan tersebut harus segera dicabut karena masuk masa panen kedelai lokal. Jadi memang kebijakan ini bukan untuk jangka panjang," imbuhnya.


Ia pun berharap, Perum Bulog segera sigap untuk menyerap kedelai lokal saat masuk musim panen nanti. Bulog harus mampu menjual untuk mengintervensi harga kedelai di tingkat ecer/perajin.


"Saya lihat Bulog harus mampu menyerap dan harus bisa mengintervensi pasar," katanya.


(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Gedung Tertinggi di Indonesia Kini Bukan Lagi Wisma BNI 46

Jakarta - Sudah lama Gedung Wisma BNI 46 (Wisma 46) di Jl Sudirman, Jakarta tercatat sebagai bangunan tertinggi di Indonesia. Namun semenjak 2013 rekor tersebut sudah tumbang.

Menurut situs emporis.com, yang dikutip detikFinance, Minggu (22/9/2013), semenjak pertengahan 2013, gedung Ciputra World Hotel Tower (Ciputra World I) di Jl Satrio, Kuningan, Jakarta, menjadi yang tertinggi di Indonesia. Tinggi gedung tersebut mencapai 257 meter, sedangkan Wisma 46 hanya 250 meter atau tertinggi kedua yang berdiri sejak 1996.


Sebelum adanya Ciputra World I, beberapa gedung pencakar langit terbaru di Jakarta sudah bermunculan, namun belum mampu mengalahkan tinggi gedung Wisma 46.


Misalnya pada 2006 muncul apartemen The Peak di Sudirman, namun tingginya hanya 219 meter atau menduduki posisi tertinggi kelima di Indonesia. Kemudian pada 2008, muncul BCA Tower di Sudirman, lagi-lagi tingginya belum bisa menyangi Wisma 46, tinggi BCA Tower hanya 230 meter. BCA Tower hanya menduduki posisi ketiga tertinggi di Indonesia.


Masih di kawasan Sudirman khususnya di SCBD, tahun 2010 lalu berdiri gedung Equity Tower setinggi 220 meter atau tertinggi keempat di Indonesia.


Seperti diketahui Ciputra World I merupakan superblok terdiri dari mal, apartemen, hotel, apartemen premium, perkantoran dan museum di atas lahan seluas 5,5 hektar. Malnya memiliki luas kotor/bersih sekitar 123.000 m2/78.000 m2.


Apartemen dan apartemen premium masing-masing memiliki 306 unit dan 80 unit. Superblok ini,dilengkapi hotel bintang 5 dengan 180 kamar dan perkantoran dengan luas kotor 64.000 m2.


Ciputra World Jakarta I akan disusul dengan Ciputra World II dan II, totalnya akan mencapai 15 hektar. Untuk Ciputra World I saja, Ciputra menggelontorkan investasi sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 10 triliun.


(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Saran Anggota DPR Kepada Mentan Suswono untuk Genjot Produksi Kedelai

Jakarta - Pihak DPR-RI ikut sumbang pikiran soal rendahnya produksi kedelai lokal sehingga Indonesia harus bergantung dengan kedelai impor. Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Menteri Pertanian (Mentan) Suswono untuk meningkatkan produksi kedelai lokal.

Ada beberapa cara sederhana yang dapat ditempuh terutama mengenai keterbatasan lahan. "Upaya untuk mengatasi kesulitan lahan itu ada. Lakukan mekanisme tanaman sela yang sudah kami bilang beberapa kali kepada Kementan," ungkap Herman Khaeron kepada detikFinance, Minggu (22/9/2013).


Pengertian dari tanaman sela adalah lahan padi yang tidak terpakai saat musim kemarau bisa dialihkan untuk ditanami tanaman kedelai. Tanaman kedelai adalah salah satu tanaman sensitif yang tidak dapat ditanam saat musim hujan.


"Kan banyak tanaman sela kita, lahan padi yang kemarau tidak terpakai, mulai ditanami kedelai. Itu sudah kita beri masukan beberapa kali kepada Kementan," imbuhnya.


Terkait luasan lahan, sampai saat ini, lahan kedelai yang dimiliki Indonesia hanya 570 ribu hektar. Jumlah ini menurutnya masih kurang banyak apalagi untuk bisa berswasembada kedelai.


"Masih kurang setidaknya 1 juta hektar untuk masa tanam satu kali setahun atau 500 ribu hektar untuk masa tanam 2 kali setahun. Jika ini terpenuhi maksmal kita bisa menambah potensi produksi kedelai lokal hingga 20% per tahun. Jika ini dilakukan maka ketergantungan impor kita pada kedelai bisa dikurangi," tandasnya.


Seperti diketahui kebutuhan kedelai di Indonesia mencapai 2,5 juta ton per tahun sedangkan hanya 700-800 ribu dari dalam negeri. Sisanya, Indonesia rutin melakukan impor setiap tahun.


(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jokowi Serahkan Proyek ERP Senilai Rp 2 Triliun ke BUMN dan BUMD

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyerahkan pengerjaan Electronic Road Pricing (ERP) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Niai proyeknya diperkirakan Rp 2 triliun.

"Kita serahkan pada BUMN atau BUMD. Mungkin (nilai proyek) bisa Rp 2 triliun lebih, tergantung berapa ruas jalannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok saat ditemui di SMA Canisius, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).


Menurut Ahok, dengan diserahkannya proyek tersebut ke perusahaan negara dan daerah maka sumber pendanaannya akan makin mudah. Pihak perbankan pun akan mulai melirik.


Ia juga sengaja tidak mengajak pihak swasta karena proyek tersebut dinilai tidak terlalu menguntungkan jika dilihat dari kacamata korporasi.


"Swasta saya kira tidak mau ikut ya karena kurang menguntungkan. Siapa yang mau ikut, belum jelas barangnya juga," ujarnya.


Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, sudah mempersiapkan sejumlah peraturan daerah untuk membatasi 'banjir mobil murah'. Selain menyurati Wapres, Jokowi juga akan menerapkan perda yang mengatur kebijakan nomor polisi ganjil-genap hingga ERP.


Namun masalahnya, ERP dan nomor polisi ganjil-genap itu tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Semua kebijakan tersebut baru bisa berjalan jika transportasi massal untuk DKI Jakarta telah siap.


Ahok sendiri menargetkan penerapan ERP bisa terpasang di jalan-jalan utama Jakarta mulai tahun depan. Pemasangan ERP tahap awal akan dilakukan pada jalan yang sudah terhubung dengan TransJakarta, misalnya koridor I dari Ratu Plaza Blok M ke Monas hingga ke Kota Tua. Selain itu, akan juga diberlakukan di jalur Kuningan.


(ang/gah)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

DPR: Daripada Mobil Murah, Lebih Baik Sembako Murah

Jakarta - Kebijakan pemerintah pusat memasarkan mobil murah di Indonesia diharapkan tidak membuat masyarakat jadi konsumtif. Sebenarnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah sembako murah, bukan mobil murah.

"Saya mencoba menjaring aspirasi. Yang dibutuhkan itu desa-desa diberikan infrastruktur yang untuk meningkatkan perekonomian, seperti jalan. Kebutuhan itu real di lapangan dan sangat dibutuhkan. Hadirnya mobil murah menjadikan masyarakat konsumtif," kata Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Taufik Kurniawan dalam siaran pers, Sabtu (21/9/2013).


Dalam kaitan ini, pada level masyarkat regional pedesaan dan kecamatan, jalan-jalan perintis lebih diperlukan ketimbang dengan mobil murah. Selain itu, pemerintah seharusnya memprioritaskan terlebih dahulu ketahanan dan harga pangan untuk mudah dijangkau oleh masyarakat ketimbang memberikan masyarakat mobil murah yang keperluannya tidak mendesak.


"Saya melihat, pemerintah jangan dulu memprioritaskan soal mobil murah, tapi sembako murah dan utamanya untuk memperlancar laju ekonomi. Tapi ini kan memberikan persepsi peningkatan kebutuhan konsumtif saja. Perbaikan jalan lebih penting, sembako lebih penting," paparnya.


Taufik mengatakan, dalam aspek peningkatan ekonomi, kebijakan mobil murah jangan sampai tumpang tindih dengan kebijakan lain lintas sektoral seperti pengentasan kemacetan dan kepadatan lalu lintas juga dalam rangka peningkatan perekonomian.


"Lihat saja bagaimana sekarang ruwetnya kendaraan roda dua, Rp 200 ribu saja sudah bisa bawa motor ke rumah, tingkat disiplin masih rendah dan banyak terjadi kecelakaan. Yang pasti ini akan memperpadat frekuensi kendaraan bermotor. Kebijakan dalam kaidah peningkatan sektor jangan ditimpa oleh sifat konsumtif yang dipupuk bangsa sendiri," tegasnya.


(ang/gah)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Menkeu Taiwan: Banyak Perusahaan Elektronik yang Siap Investasi di RI

Nusa Dua - Banyak perusahaan elektronik asal Taiwan yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Saat ini yang sudah mendekati kepastian adalah Foxconn Technology Group yang merupakan pabrik telepon seluler (ponsel).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Taiwan Sheng Ford Chang saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Sabtu (21/9/2013)


"Saya mengerti banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Termasuk Foxconn dan selain itu juga akan bekerjasama Mipro Electronic. Perusahaan itu katanya tertarik untuk datang dan berinvestasi di sini," ujarnya.


Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara yang layak untuk dijadikan tujuan investasi. Sebab, Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia (SDM) yang bagus.


"Banyak yang ingin bekerjasama dengan Indonesia karena banyak sekali kekayaan alam dan sumber daya manusia yang memiliki standar tinggi," sebutnya.


Untuk Foxconn sendiri, Ia optimistis investasi itu akan segera teralisasi. Sebab, pemilik dari perusahaan tersebut telah datang ke Indonesia langsung.


"Kita sangat optimis. Foxconn adalah perusahaan besar. Investasinya nanti akan mengintegrasikan sistem komputer secara keseluruhuan karena Indonesia memiliki banyak pulau. Jika itu baik maka sangat membantu untuk menyatukan," jelas Chang.


Sementara itu, Chang juga memaparkan kondisi perdagangan Indonesia-Taiwan. Bagi Taiwan, Indonesia merupakan bagian dari 11 negara dengan nilai perdagangan terbesar. Tahun 2012, perdagangan kedua negara mencapai US$ 14 miliar.


"Indonesia merupakan bagian dari 11 negara yang terbesar dalam perdangangan. Kita menilai Indonesia tempat yang spesial dan sekarang kita akan terus tingkatkan," pungkasnya.


(mkl/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Animo Masyarakat Surabaya Terhadap Mobil Murah Sangat Tinggi

Surabaya - Animo masyarakat Surabaya dengan hadirnya mobil murah dan ramah lingkungan sangat tinggi meski harus rela inden selama 3 bulan. Tak tanggung-tanggung sejak keluarnya regulasi mobil murah oleh pemerintah, inden mobil murah mencapai 1.000 unit.

Menurut Marketing Supervisor Daihatshu Karunia Motor Jalan Sulawesi 47, Yoyon Sukaryono kepada detikcom mengaku animo masyarakat terhadap produk Daihatshu Ayla sangat tinggi meski sempat menurun, Sabtu (21/9/2013).


Yoyon menjelaskan, sebelum peluncuran Ayla secara resmi, pihaknya sudah mendapat respon yang positif dari calon pembeli.


"Karena regulasi pemerintah yang turunnya lama sempat menurun. Tapi setelah turun dan ada display di semua dealer, animo masyarakat yang menginginkan mobil murah kembali meningkat," katanya.


Saat ini, diperkirakan inden untuk area Surabaya diperkirakan 1.000 unit dengan estimasi 2-3 bulan. "Paling laku untuk tipe M dengan harga jual Rp 90 jutaan. Sasaran kita memang masyarakat menengah yang ingin memiliki mobil pertama atau masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih, daripada membeli motor dibelikan mobil murah," ungkapnya.


Daihatshu Ayla sendiri memiliki beberapa tipe yang dilepas harga kisaran Rp 70 juta hingga Rp 100 juta dengan dua model transmisi, matic dan manual serta mengusung mesin 3 silinder 1.000 cc.


(ze/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Mobil Murah Seharusnya Diterapkan Pada Mobil Nasional

Semarang - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli ingin mobil murah diterapkan pada mobil nasional atau buatan dalam negeri. Tidak seperti sekarang yang rata-rata diterapkan untuk mobil buatan asing.

Rizal mengatakan, kebijakan tersebut bisa mengakibatkan defisit transaksi menjadi semakin tinggi. Karena jika pembelian mobil di Indonesia melonjak, maka komponen impor otomatis akan membanjiri juga.


"Konsekuensinya pemasok sparepart dari luar negeri harus direlokasi. Di Indonesia harus membuat sparepart. Jadi membuka jutaan lapangan kerja," kata Rizal usai memberi kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Sabtu (21/9/2013).


Jika kebijakan mobil murah dijalankan, lanjut Rizal, seharusnya ditekankan pada mobil nasional yang selama ini sudah dikembangkan oleh generasi muda.


"Mobil nasional murah itu dahsyat. Pak Jokowi yang selama ini mendukung mobil Esemka juga saya dukung," tegasnya.


Selain itu ia menghimbau agar lebih memperhatikan spesifikasi ramah lingkungan atau green car yang ditonjolkan dalam kebijakan mobil murah. Karena kemungkinan hanya menurunkan cc mobil untuk sedikit menekan emisi karbonnya.


"Kalau ramah llingkungan hati-hati, teknologinya masih sama, cc-nya saja diturunin. Dari 1500 cc diturunkan 750 cc, karbon emisinya dikurangi sedikit agar dianggap green. Pintar-pintar industri otomotifnya saja," terang Rizal.


(alg/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Belum Banyak Masyarakat Tahu Soal Program Mobil Murah

Jakarta - Kebijakan produksi mobil murah ramah lingkungan (low cost green car) telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tahun ini diproyeksi 30.000 unit mobil LCGC bakal diproduksi dan dijual ke masyarakat umum dengan harga maksimal Rp 95 juta/unit.

Keberadaan mobil LCGC ternyata belum banyak diketauhi oleh masyarakat. Mereka belum mengetahui jenis dan spesifikasi mobil yang diklaim irit bahan bakar itu.


"Saya dan bapak belum tahu apa itu LCGC. Bentuk dan kapasitas mobilnya juga belum tahu. Belum ada iklan di televisi soal mobil LCGC dan harganya pun belum tahu," kata Salimah saat ditemui detikFinance bersama suaminya di Pusat Bursa Mobil WTC Mangga Dua Jakarta, Sabtu (21/9/2013).


Salimah dan suaminya Kusnandar sengaja datang ke bursa penjualan mobil bekas karena berniat untuk membeli mobil jenis minibus. Kusnandar sempat mendengar pemberitaan soal heboh mobil murah di televisi. Namun sampai saat ini ia belum mengetahui fisik dari mobil murah tersebut.


"Saya tahunya dari televisi memang katanya mobil murah bahan bakar khusus pakai pertamax. Katanya irit dan ramah lingkungan lalu murah juga. Tetapi fisik mobil aslinya saya belum lihat," katanya.


Kalau benar mobil LCGC itu murah, ia mengaku masih menimbang-nimbang untuk membeli mobil tersebut. Menurutnya faktor terpenting adalah bagaimana kesesuaian harga diimbangi dengan keselamatan dan kenyamanan para pengguna.


"Murah belum tentu aman kan, harus dilihat dulu spesifikasinya kayak apa. Kalau murah tetapi spesifikasi terbatas itu belum tentu aman dan nyaman. Yang penting bagi pengguna itu aman dan nyaman," tuturnya.


(wij/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jokowi Serahkan Proyek ERP Senilai Rp 2 Triliun ke BUMN dan BUMD

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyerahkan pengerjaan Electronic Road Pricing (ERP) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Niai proyeknya diperkirakan Rp 2 triliun.

"Kita serahkan pada BUMN atau BUMD. Mungkin (nilai proyek) bisa Rp 2 triliun lebih, tergantung berapa ruas jalannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok saat ditemui di SMA Canisius, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).


Menurut Ahok, dengan diserahkannya proyek tersebut ke perusahaan negara dan daerah maka sumber pendanaannya akan makin mudah. Pihak perbankan pun akan mulai melirik.


Ia juga sengaja tidak mengajak pihak swasta karena proyek tersebut dinilai tidak terlalu menguntungkan jika dilihat dari kacamata korporasi.


"Swasta saya kira tidak mau ikut ya karena kurang menguntungkan. Siapa yang mau ikut, belum jelas barangnya juga," ujarnya.


Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, sudah mempersiapkan sejumlah peraturan daerah untuk membatasi 'banjir mobil murah'. Selain menyurati Wapres, Jokowi juga akan menerapkan perda yang mengatur kebijakan nomor polisi ganjil-genap hingga ERP.


Namun masalahnya, ERP dan nomor polisi ganjil-genap itu tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Semua kebijakan tersebut baru bisa berjalan jika transportasi massal untuk DKI Jakarta telah siap.


Ahok sendiri menargetkan penerapan ERP bisa terpasang di jalan-jalan utama Jakarta mulai tahun depan. Pemasangan ERP tahap awal akan dilakukan pada jalan yang sudah terhubung dengan TransJakarta, misalnya koridor I dari Ratu Plaza Blok M ke Monas hingga ke Kota Tua. Selain itu, akan juga diberlakukan di jalur Kuningan.


(ang/gah)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

DPR: Daripada Mobil Murah, Lebih Baik Sembako Murah

Jakarta - Kebijakan pemerintah pusat memasarkan mobil murah di Indonesia diharapkan tidak membuat masyarakat jadi konsumtif. Sebenarnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah sembako murah, bukan mobil murah.

"Saya mencoba menjaring aspirasi. Yang dibutuhkan itu desa-desa diberikan infrastruktur yang untuk meningkatkan perekonomian, seperti jalan. Kebutuhan itu real di lapangan dan sangat dibutuhkan. Hadirnya mobil murah menjadikan masyarakat konsumtif," kata Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Taufik Kurniawan dalam siaran pers, Sabtu (21/9/2013).


Dalam kaitan ini, pada level masyarkat regional pedesaan dan kecamatan, jalan-jalan perintis lebih diperlukan ketimbang dengan mobil murah. Selain itu, pemerintah seharusnya memprioritaskan terlebih dahulu ketahanan dan harga pangan untuk mudah dijangkau oleh masyarakat ketimbang memberikan masyarakat mobil murah yang keperluannya tidak mendesak.


"Saya melihat, pemerintah jangan dulu memprioritaskan soal mobil murah, tapi sembako murah dan utamanya untuk memperlancar laju ekonomi. Tapi ini kan memberikan persepsi peningkatan kebutuhan konsumtif saja. Perbaikan jalan lebih penting, sembako lebih penting," paparnya.


Taufik mengatakan, dalam aspek peningkatan ekonomi, kebijakan mobil murah jangan sampai tumpang tindih dengan kebijakan lain lintas sektoral seperti pengentasan kemacetan dan kepadatan lalu lintas juga dalam rangka peningkatan perekonomian.


"Lihat saja bagaimana sekarang ruwetnya kendaraan roda dua, Rp 200 ribu saja sudah bisa bawa motor ke rumah, tingkat disiplin masih rendah dan banyak terjadi kecelakaan. Yang pasti ini akan memperpadat frekuensi kendaraan bermotor. Kebijakan dalam kaidah peningkatan sektor jangan ditimpa oleh sifat konsumtif yang dipupuk bangsa sendiri," tegasnya.


(ang/gah)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Menkeu Taiwan: Banyak Perusahaan Elektronik yang Siap Investasi di RI

Nusa Dua - Banyak perusahaan elektronik asal Taiwan yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Saat ini yang sudah mendekati kepastian adalah Foxconn Technology Group yang merupakan pabrik telepon seluler (ponsel).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Taiwan Sheng Ford Chang saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Sabtu (21/9/2013)


"Saya mengerti banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Termasuk Foxconn dan selain itu juga akan bekerjasama Mipro Electronic. Perusahaan itu katanya tertarik untuk datang dan berinvestasi di sini," ujarnya.


Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara yang layak untuk dijadikan tujuan investasi. Sebab, Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia (SDM) yang bagus.


"Banyak yang ingin bekerjasama dengan Indonesia karena banyak sekali kekayaan alam dan sumber daya manusia yang memiliki standar tinggi," sebutnya.


Untuk Foxconn sendiri, Ia optimistis investasi itu akan segera teralisasi. Sebab, pemilik dari perusahaan tersebut telah datang ke Indonesia langsung.


"Kita sangat optimis. Foxconn adalah perusahaan besar. Investasinya nanti akan mengintegrasikan sistem komputer secara keseluruhuan karena Indonesia memiliki banyak pulau. Jika itu baik maka sangat membantu untuk menyatukan," jelas Chang.


Sementara itu, Chang juga memaparkan kondisi perdagangan Indonesia-Taiwan. Bagi Taiwan, Indonesia merupakan bagian dari 11 negara dengan nilai perdagangan terbesar. Tahun 2012, perdagangan kedua negara mencapai US$ 14 miliar.


"Indonesia merupakan bagian dari 11 negara yang terbesar dalam perdangangan. Kita menilai Indonesia tempat yang spesial dan sekarang kita akan terus tingkatkan," pungkasnya.


(mkl/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Animo Masyarakat Surabaya Terhadap Mobil Murah Sangat Tinggi

Surabaya - Animo masyarakat Surabaya dengan hadirnya mobil murah dan ramah lingkungan sangat tinggi meski harus rela inden selama 3 bulan. Tak tanggung-tanggung sejak keluarnya regulasi mobil murah oleh pemerintah, inden mobil murah mencapai 1.000 unit.

Menurut Marketing Supervisor Daihatshu Karunia Motor Jalan Sulawesi 47, Yoyon Sukaryono kepada detikcom mengaku animo masyarakat terhadap produk Daihatshu Ayla sangat tinggi meski sempat menurun, Sabtu (21/9/2013).


Yoyon menjelaskan, sebelum peluncuran Ayla secara resmi, pihaknya sudah mendapat respon yang positif dari calon pembeli.


"Karena regulasi pemerintah yang turunnya lama sempat menurun. Tapi setelah turun dan ada display di semua dealer, animo masyarakat yang menginginkan mobil murah kembali meningkat," katanya.


Saat ini, diperkirakan inden untuk area Surabaya diperkirakan 1.000 unit dengan estimasi 2-3 bulan. "Paling laku untuk tipe M dengan harga jual Rp 90 jutaan. Sasaran kita memang masyarakat menengah yang ingin memiliki mobil pertama atau masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih, daripada membeli motor dibelikan mobil murah," ungkapnya.


Daihatshu Ayla sendiri memiliki beberapa tipe yang dilepas harga kisaran Rp 70 juta hingga Rp 100 juta dengan dua model transmisi, matic dan manual serta mengusung mesin 3 silinder 1.000 cc.


(ze/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Mobil Murah Seharusnya Diterapkan Pada Mobil Nasional

Semarang - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli ingin mobil murah diterapkan pada mobil nasional atau buatan dalam negeri. Tidak seperti sekarang yang rata-rata diterapkan untuk mobil buatan asing.

Rizal mengatakan, kebijakan tersebut bisa mengakibatkan defisit transaksi menjadi semakin tinggi. Karena jika pembelian mobil di Indonesia melonjak, maka komponen impor otomatis akan membanjiri juga.


"Konsekuensinya pemasok sparepart dari luar negeri harus direlokasi. Di Indonesia harus membuat sparepart. Jadi membuka jutaan lapangan kerja," kata Rizal usai memberi kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Sabtu (21/9/2013).


Jika kebijakan mobil murah dijalankan, lanjut Rizal, seharusnya ditekankan pada mobil nasional yang selama ini sudah dikembangkan oleh generasi muda.


"Mobil nasional murah itu dahsyat. Pak Jokowi yang selama ini mendukung mobil Esemka juga saya dukung," tegasnya.


Selain itu ia menghimbau agar lebih memperhatikan spesifikasi ramah lingkungan atau green car yang ditonjolkan dalam kebijakan mobil murah. Karena kemungkinan hanya menurunkan cc mobil untuk sedikit menekan emisi karbonnya.


"Kalau ramah llingkungan hati-hati, teknologinya masih sama, cc-nya saja diturunin. Dari 1500 cc diturunkan 750 cc, karbon emisinya dikurangi sedikit agar dianggap green. Pintar-pintar industri otomotifnya saja," terang Rizal.


(alg/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Belum Banyak Masyarakat Tahu Soal Program Mobil Murah

Jakarta - Kebijakan produksi mobil murah ramah lingkungan (low cost green car) telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tahun ini diproyeksi 30.000 unit mobil LCGC bakal diproduksi dan dijual ke masyarakat umum dengan harga maksimal Rp 95 juta/unit.

Keberadaan mobil LCGC ternyata belum banyak diketauhi oleh masyarakat. Mereka belum mengetahui jenis dan spesifikasi mobil yang diklaim irit bahan bakar itu.


"Saya dan bapak belum tahu apa itu LCGC. Bentuk dan kapasitas mobilnya juga belum tahu. Belum ada iklan di televisi soal mobil LCGC dan harganya pun belum tahu," kata Salimah saat ditemui detikFinance bersama suaminya di Pusat Bursa Mobil WTC Mangga Dua Jakarta, Sabtu (21/9/2013).


Salimah dan suaminya Kusnandar sengaja datang ke bursa penjualan mobil bekas karena berniat untuk membeli mobil jenis minibus. Kusnandar sempat mendengar pemberitaan soal heboh mobil murah di televisi. Namun sampai saat ini ia belum mengetahui fisik dari mobil murah tersebut.


"Saya tahunya dari televisi memang katanya mobil murah bahan bakar khusus pakai pertamax. Katanya irit dan ramah lingkungan lalu murah juga. Tetapi fisik mobil aslinya saya belum lihat," katanya.


Kalau benar mobil LCGC itu murah, ia mengaku masih menimbang-nimbang untuk membeli mobil tersebut. Menurutnya faktor terpenting adalah bagaimana kesesuaian harga diimbangi dengan keselamatan dan kenyamanan para pengguna.


"Murah belum tentu aman kan, harus dilihat dulu spesifikasinya kayak apa. Kalau murah tetapi spesifikasi terbatas itu belum tentu aman dan nyaman. Yang penting bagi pengguna itu aman dan nyaman," tuturnya.


(wij/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Negeri K-Pop Sudah Lama Libatkan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur

Jakarta - Pertemuan menteri keuangan se-Asia Pasifif (APEC Finance Minister Meeting) di Bali menjadikan infrastruktur sebagai isu utama. Para menteri tersebut nantinya akan membentuk Pusat Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership/PPP Center).

Menteri Keuangan Korea Selatan, Oh Seok Hyun, berbagai cerita soal negaranya yang menggunakan skema PPP sejak tahun 1994. Kala itu, menurutnya investasi menjadi kebutuhan penting bagi Korea Selatan.


"Sebenarnya kita menggunakan skema PPP sejak tahun 1994. Kita memiliki cerita panjang soal PPP. Ada banyak adalan penting ini mesti dilakukan," ungkapnya di Nusa Dua, Bali, Sabtu (21/9/2013)


Ia menuturkan tahun 1994, Korea Selatan harus melakukan efisiensi anggaran. Namun proyek pembangunan sangat dibutuhkan. Sehingga dibentuklah Kerjasama Pemerintah Swasta dengan nama public investment measurement center (PIMC)


"Pada waktu itu untuk efisiensi, dan karena ada constrain public financing jadi kami harus menggunakan dana swasta. Di Korea kami punya PPP center bernama public investment measurement center, namanya itu," ungkapnya.


Proses terpenting dalam skema PPP, menurutnya adalah terkait proyek itu sendiri. Kesiapan proyek mulai dari dokumen hinga proyeksi penyelesaian harus menjadi konsentrasi.


"Review, evaluate proyek, kemudian screen the project. Di proses itu kami bisa membuat PPP screening proses lebih efisien," sebutnya.Next


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Program Mobil Murah Tak Pengaruhi Penjualan Mobil Bekas di Surabaya

Surabaya - Animo tinggi terhadap mobil murah tidak pengaruhi penjualan mobil bekas di Surabaya. Bahkan pemilik showroom mobil bekas yakin penjualan mobil dengan segmen jual di bawah Rp 100 juta akan tetap laris manis.

Ribkah, salah satu pegawai mobil bekas di kawasan Kertajaya Indah mengaku sejauh ini masyarakat yang memilih mobil bekas juga masih belum yakin dengan ketahanan mesin serta kondisi mobil murah.


"Tidak berpengaruh sama sekali, karena masyarakat sekarang masih meraba-raba kondisi mobil murah itu sendiri. Sedangkan mobil bekas dengan harga yang sama. Masyarakat sudah merasa nyaman dan puas, karena sudah tahu ketahanan mobil bekas yang dipilihnya," ujarnya kepada detikFinance, Sabtu (21/9/2013).


Selain itu, kata Ribkah, mobil murah yang diluncurkan saat ini memiliki 3 silinder dengan kapasitas mesin 1.000 cc.


"Masyarakat membeli dengan kisaran harga Rp 70 juta-Rp 80 juta, mobil tidak dilengkapi apa-apa alias kosongan. Tidak ada AC, audio juga tidak maupun velg standar. Jika dengan mobil bekas dengan harga yang sama maupun spesifikasi mesin sama, masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan," ungkapnya.


Ia mencontohkan, belum lama ini pihaknya berhasil menjual Hyundai Atoz 2002 dengan harga Rp 70 juta. Bahkan mobil Xenia dan Avanza juga tetap laku. "Jadi kita pelaku mobil bekas akan tetap optimis, mobil bekas masih menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki mobil," pungkasnya.


(ze/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ada International Motor Show 2013, Bursa Mobil Bekas Sepi Pengunjung

Jakarta - Adanya pergelaran pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013 di Kemayoran Jakarta berpengaruh terhadap jumlah pengunjung di bursa mobil bekas. Hari Sabtu ini, jumlah pengunjung atau calon pembeli mobil bekas di Pusat Perbelanjaan WTC Mangga Dua hanya sedikit bahkan dapat dihitung jari.

"Pengunjung berkurang signifikan, hari ini sepi mungkin ada IIMS di Kemayoran itu," ungkap salah satu Customer Service penjualan mobil bekas Jepp kepada detikFinance, Sabtu (21/9/2013).


Berkurangnya jumlah pengunjung berdampak pada unit jual mobil bekas. Biasanya di akhir pekan ia melayani penjualan mobil bekas hingga 5 unit mobil setiap harinya. Menurutnya di tempat ini tersedia 3.300 unit mobil bekas dengan berbagai jenis.


"Baru satu mobil yang tadi dilepas, Xenia tipe matic tahun 2010 dengan harga Rp 110 juta," imbuhnya.


Karena sepi pengunjung, ia mengaku kerjanya lebih ringan bila dibandingkan hari biasanya. "Iya, lebih santai. Sepi sekali pengunjungnya," ujarnya.


(wij/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

2.300 Unit Mobil Bekas Terjual Setiap Bulan di WTC Mangga Dua

Jakarta - Minat masyarakat untuk membeli mobil dalam kondisi bekas tidak pernah surut. Penjualan unit mobil bekas setiap bulan terus meningkat. Seperti bursa pameran mobil bekas yang ada di WTC Mangga Dua Jakarta yang buka setiap harinya.

Manajer Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua Harjanto Kosasih mengatakan setiap bulan rata-rata ia bisa menjual hingga 2.300 mobil bekas dengan berbagai tipe.


"Bulan kemarin kita bisa jual unit mobil bekas 2.300 unit dengan omset Rp 345 miliar/bulan itu rata-rata. Minat masyarakat masih tinggi untuk membeli mobil murah," kata Harjanto kepada detikFinance, Sabtu (21/9/2013).


Di pameran ini ia menjual mobil dengan spesifikasi dasar seharga Rp 100-150 juta. Sedangkan mobil mahal yang ia jual adalah jenis Ferrari dengan harga bisa mencapai Rp 1 miliar/unit.


"Rata-rata harga mobil Rp 100-150 juta/unit. Yang paling mahal kita jual Ferrari dengan harga Rp 1 miliar/unit. Spesifikasi mobil juga beragam ya," imbuhnya.


Selain menjual, pihaknya juga mempermudah layanan pembelian dengan sistem kredit. Bunga yang diberikan juga tidak terlalu tinggi hanya 5%/bulan.


"Ada fasilitas kredit (bunga) 5% dari BCA Finance. Sampai saat ini penjualan masih bagus. Hingga hari ini sudah 1.200 unit dijual dan target kita bulan September ini terjual 2.500 unit mobil bekas," ujarnya.


(wij/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Saran Sri Mulyani untuk Kelola Utang Negara

Jakarta - Di tengah kondisi global yang memburuk beberapa waktu lalu seperti krisis Eropa, kondisi utang sebuah negara menjadi perhatian penting. Apalagi untuk negara-negara berkembang seperti India, CHina dan Indonesia.

Mantan menteri keuangan RI yang sekarang menjabat Managing Director World Bank Sri Mulyani menuturkan langkah penggunaan utang yang tepat. Ia mencontohkan India dan China saat mengelolaa utang pasca krisis tahun 2008.


"Kan utang dalam hal ini bagi suatu perekonomian kalau dia ditujukan untuk melakukan suatu investasi atau dalam situasi sesudah global financial crisis tahun 2008, banyak negara seperti India melakukan counter cyclical, China melakukan counter cyclical juga, mereka melakukan ekspansi pengeluaraan pemerintah," ujarnya saat ditemui di Nusa Dua Bali, Sabtu (21/9/2013)


Kemudian, Ia menjelaskan saat ekonomi negara lepas dari ancaman krisis dan mulai membaik, maka pemerintahnya dapat menggenjot pendapatan. Selain itu memastikan pengaturan ketat soal pengeluaran. Apalagi yang bersumber dari utang.


"Bagi negara saat ekonominya membaik dan kuat, mereka bisa menggenjot dari sisi revenue-nya atau penerimaannya dari pajak dan melakukan kajian terhadap pengeluarannya untuk dipastikan bahwa pengeluaran itu betul-betul pada sektor yang produktif yang bisa menaikkan kapasitas dan produktivitas perekonomiannya. Oleh karena itu, utang yang terjadi karena dengan tujuan melakukan counter cyclical bisa di-minimize," paparnya.


Sekarang ketika ekonomi kembali memburuk banyak negara yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Seperti Cina yang saat ini tengah mengalami ujian karena ekonomi yang melemah. Beberapa upaya seperti menurunkan pertumbuhan kredit dengan menaikan suku bunga.


"Karena ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai keputusan investasi yang lalu itu (dari utang) apakah bisa dikembalikan, yaitu membayar kembali biaya investasi yang sudah dikeluarkan," jawabnya.


Itu merupakan cara negara China. Untuk setiap negara, menurut Sri Mulyani memang memiliki tantangan dan langkah yang berbeda. Sehingga disarankan agar negara harus memahami kondisi internal, tantangan yang dihadapi dan kebijakan yang akan dikeluarkan beserta dampaknya.


"Kalau kebijakan, tiap hari kita lihat apa yang menjadi tema jangan mungkin tidak harus selalu jangka pendek, tapi policy makers memang diharapkan selalu memiliki pandangan medium, long term, dan ada keseimbangan antara urgency atau kebutuhan untuk merespons dalam jangka pendek, tapi juga punya suatu visi jangka menengah dan panjang," pungkasnya.


(mkl/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Produksi Kedelai Lokal Minim, Dewan Kedelai Nasional Sindir Kementan

Jakarta - Indonesia masih ketergantungan impor kedelai dari Amerika Serikat (AS) setiap tahun. Dari total kebutuhan 2,5 juta ton/tahun, produksi kedelai nasional hanya 700-800 ribu/tahun.

Lalu bagaimana cara meningkatkan produksi kedelai nasional? Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional Benny Kusbini mengatakan cukup mudah meningkatkan produksi kedelai nasional asal ada kemauan dari kementerian teknis.


"Cara meningkatkan kedelai nasional itu gampang sekali, kuncinya harus ada kemauan dari Kementerian Pertanian," ungkap Benny kepada detikFinance, Sabtu (21/9/2013).


Menurut Benny, tanaman kedelai cocok ditanam di Indonesia. Hanya saja yang menjadi masalah Kementerian Pertanian adalah kesulitan untuk mencari lahan tanam kedelai baru. Sampai saat ini, lahan tanam kedelai hanya 570 ribu hektar.


"Menteri Pertanian jangan banyak mengeluh, pakai sistem manajemen stok lalu cari lahan yang potensial untuk tanam kedelai. Kementerian Pertanian punya anggaran kan, gunakan anggaran itu, kalau tidak didukung kembalikan ke presiden," imbuhnya.


Kementerian Pertanian seharusnya mempelajari apa yang pernah dilakukan Indonesia untuk mencapai swasembada kedelai di tahun 1992.


"Tahun 1992 kita swasembada kedelai, produksi kedelai kita 1,8 juta ton dengan lahan 1,5 juta hektar. Artinya Menteri Pertanian seharusnya bisa. Lalu pemerintah harus duduk sama-sama bagaimana merealisasikan target swasembada kedelai. Bibit dan lahan seharusnya bisa diselesaikan," katanya.


(wij/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»