Krakatau Steel Bidik Produksi Baja 7,1 Juta Ton, Naik 127%

Jakarta -PT Krakatau Steel Tbk (PT KS) membidik kapasitas produksi baja meningkat 127%, dari 3,15 juta ton pada 2013 menjadi 7,15 juta ton pada 2018. Perseroan juga mengincar peningkatan pendapatan non-baja sebesar 87% dari US$ 333 juta menjadi US$ 624 juta.

"Daya saing PT KS juga akan ditingkatkan melalui penurunan biaya produksi slab baja sebesar 13% dan memproduksi produk-produk bernilai tambah tinggi, dari 200 ribu ton menjadi 860 ribu ton sepanjang periode 2013-2018," kata Direktur Utama PT KS Irvan K Hakim dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/8/2014).


Perseroan dengan menjalankan empat strategi guna mengoptimalkan kinerja perusahaan ke depan. Langkah-langkah tersebut adalah meningkatkan daya saing biaya, memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan produk bernilai tambah tinggi, dan meningkatkan bisnis non-baja.


Irvan memaparkan, peningkatan kapasitas produksi dilakukan guna memenuhi pasar baja domestik yang terus tumbuh serta mempertahankan posisi Krakatau Steel sebagai pemasok baja utama. Krakatau Steel akan membangun hot strip mill (HSM) II.


Fasilitas hot strip mill (HSM) II merupakan lini baru untuk memproduksi baja lembaran canai panas berkapasitas 1,5 juta ton/tahun, serta yang telah selesai adalah pendirian pabrik baja terpadu PT Krakatau Posco dengan kapasitas produksi 3 juta ton/tahun, terdiri atas produksi 1,5 juta ton pelat dan 1,5 jutaan ton slab untuk bahan baku perseroan, serta pendirian pabrik baja profil dan batangan PT Krakatau Osaka Steel (bekerjasama dengan Osaka Steel Corporation) berkapasitas 500 ribu ton/tahun.


Sementara itu, upaya meningkatkan daya saing biaya dilakukan melalui pembangunan pabrik Blast Furnace, dengan target menurunkan biaya produksi slab SSP1 dan SSP2 sebesar US$ 64 per ton, yang dihasilkan melalui penurunan biaya bahan baku dan konsumsi listrik di Steelmaking.


Menurut Irvan peningkatan produksi produk-produk bernilai tambah tinggi dilakukan, antara lain dilakukan melalui pembangunan pabrik Galvanizing & Annealing Line PT Krakatau Nippon Steel Sumikin. Pabrik hasil kerja sama dengan Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation ini akan memproduksi baja galvanizing dan anealing untuk sektor otomotif dengan kapasitas 500.000 ton per tahunNext


(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jero Wacik Serahkan Masalah Kuota BBM Subsidi Jebol ke Menteri ESDM Era Jokowi

Jakarta -Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan masalah kelebihan kuota BBM subsidi masih bisa dicari jalan keluarnya dengan membahasnya ke DPR. Namun pembahasan soal penambahan kuota BBM subsidi saat ini yang hanya 46 Juta KL, menjadi tanggung jawab pemerintahan dan DPR baru.

"Iya pemerintahan mendatang, kan November. Kalau Oktober kan masih tersedia kuota. Sampai November pun masih. Kalau misal penghematan berhasil sampai Desember pun masih," kata Jero Wacik di sela-sela acara Independence Run Day di Monas, Minggu (31/8/2014)


Sebelumnya PT Pertamina (Persero) telah menghitung ada potensi kelebihan kuota BBM subsidi hingga 1,35 juta KL dengan nilai kurang lebih Rp 8 triliun, jika tak ada upaya penghematan atau pengkitiran (pemangkasan) kuota di SPBU-SPBU.


"Nanti kita lihat berapa kurangnya," katanya.


Jero mengaku pada Oktober 2011, saat dirinya awal menjabat sebagai menteri ESDM juga mengalami permasalahan yang sama yaitu kekurangan kuota BBM subsidi. Saat itu, Jero meminta tambahan kuota BBM subsidi ke DPR. Untuk tahun ini memang sesuai UU APBN-P 2014, kuota BBM subsidi maksimal 46 juta KL alias tak boleh lebih


"Kalau untuk rakyat kan semua dibahas. Begitu DPR menyetujui, bisa," tegas Jero.


Ia menegaskan untuk tanggung jawab soal pembahasan penambahan kuota BBM subsidi 2014, akan menjadi tanggung jawab pemerintahan dan DPR baru. Pembehasan akan dilakukan oleh Komisi VII DPR-RI dan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM baru.


Pada 20 Oktober sudah ada peralihan pemerintahan dari Presiden SBY ke Presiden Terpilih Jokowi.


"Menurut saya asal untuk negeri semua bisa dibahas. Jadi berapapun nanti kekurangannya itu bisa dibahas di situ," katanya.


(ear/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Terbang Dengan Citilink Bisa Menginap Murah di Western

Nusa Dua -Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, Maskapai penerbangan murah (LCC) Citilink Indonesia dan jaringan hotel terbesar di dunia, Best Western International bekerjasama mendorong sinergi di bidang industri pariwisata.

Sebagai salah satu bentuk sinergi tersebut, Citilink dan Best Western International Area Development Office Indonesia menggelar program promo "Best Western - Citilink Boarding Pass Offer 2014". Program ini diharapkan dapat meningkatkan layanan tambahan bagi para penumpang.


"Kerjasama Best Western Hotel dan Citilink Indonesia merupakan bentuk nyata sinergi para pelaku industri pariwisata, khususnya sektor perhotelan dan maskapai penerbangan," ujar Direktur Proyek Komersial Citilink Hans Nugroho saat berlangsungnya jumpa pers di Nusa Dua Bali, Sabtu (30/8/2014)


"Dalam upaya memberikan layanan terbaik dan nilai tambah bagi para penumpang Citilink, maka sinergi ini diharapkan menjadi modal kerja sama yang menguntungkan bagi semua pihak sebagai mitra industri pariwisata di Indonesia," tambah Presiden Direktur Best Western International Area Development Ofice Indonesia, Iwanto Hartojo.


Promo yang akan dimulai pada 1 September 2014 hingga 30 Desember 2014 ini memberikan keuntungan bagi para penumpang Citilink untuk dapat menginap di Hotel Best Western di seluruh Indonesia dengan harga Rp 499.000 nett dengan tipe kamar deluxe untuk 3 hari 2 malam dengan hanya menunjukan bukti boarding pass Citilink.


(zaf/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Mau Siapkan Anggaran Liburan Akhir Tahun, Ini Tipsnya

Jakarta -Tidak terasa bulan Agustus sudah mau berakhir! Itu artinya empat bulan lagi kita bisa menikmati libur akhir tahun. Kira-kira rencana apa yang sudah Anda siapkan untuk liburan akhir tahun ini?

Di antara Anda mungkin ada yang sudah membuat rencana libur akhir tahun dengan sangat detil, beberapa orang lainnya baru mendapatkan gambaran besarnya saja atau mungkin Anda termasuk yang belum merencanakan apa pun.


Apa pun kondisi Anda saat ini, tips berikut mungkin akan sangat bermanfaat untuk membantu menyiapkan anggaran liburan dan melindungi rekening bank Anda supaya tidak bocor pasca liburan. Berikut tips Perencana Keuangan ZAP Finance Ratih Nurmalasari seperti dikutip detikFinance dari situs resminya, Minggu (31/8/2014).


1. Tentukan Gaya Liburan


Anggaran mengikuti aktivitas liburan atau aktivitas liburan yang menyesuaikan anggaran? Jika Anda sudah merencanakan liburan dari jauh-jauh hari dan sudah memiliki tabungan atau investasi sesuai dengan rencana tersebut, maka Anda bisa mengambil opsi pertama. Namun jika Anda baru merencanakannya sekarang, saya lebih menyarankan mengambil opsi kedua.


2. Membuat Anggaran Liburan


Berikut ini item-item yang bisa membantu Anda mendapatkan angka anggaran secara keseluruhan :Next


(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pertamina Usul Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Rp 1.000-Rp 1.500 per Kg

Jakarta -Pemerintah telah menyetujui permintaan PT Pertamina (Persero) untuk kembali menaikkan harga elpiji 12 Kg. Namun waktu dan besaran kenaikan belum diputuskan.

"Walau sudah disetujui, tapi pemerintah belum memberikan arahan kapan waktu dan besaran kenaikan elpiji 12 Kg," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dihubungi, Sabtu (30/8/2014).


Ali mengatakan, Pertamina sudah secara resmi mengirim surat ke pemerintah terkait besaran harga kenaikan elpiji.


"Kami menginginkan kenaikan sebesar Rp 1.000-Rp 1.500 per Kg," ungkapnya.


Ali memastikan, kenaikan elpiji 12 Kg tidak akan berdampak besar bagi masyarakat khususnya termasuk masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).


"Dampaknya tidak besar, karena elpiji 12 Kg ini digunakan kalangan menengah-kaya, sedangkan masyarakat menengah-bawah ada elpiji 3 Kg dan harganya tidak naik," tutupnya.


Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) meminta izin kepada pemerintah untuk kembali menaikkan harga elpiji 12 Kg, tujuannya untuk mengurangi kerugian yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.


Sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harga elpiji 12 Kg harus dinaikkan karena bukan merupakan barang subsidi dari pemerintah, sementara hingga sampai saat ini Pertamina masih jual rugi elpiji 12 Kg.


Pertamina sendiri pada awal Januari sudah menaikkan harga elpiji 12 Kg Rp 1.000 per Kg.


(rrd/wij)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jokowi Akan Bangun Kilang Minyak di Bontang dan Indonesia Timur

Jakarta -Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan membangun dua kilang minyak baru dengan kapasitas masing-masing mencapai 500.000 barel per hari. Tujuannya untuk menekan impor BBM selama ini yang cukup besar.

"Pak Jokowi akan membangun kilang minimal dua kilang minyak baru kapasitas 300.000 hingga 500.000 barel/hari, kita akan bangun," kata Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).


Effendi mengungkapkan dua kilang minyak baru akan dibangun di daerah Bontang, Kalimantan Timur dan satu lagi di Indonesia bagian Timur. Menurutnya 2 kilang minyak baru ini adalah rencana yang sudah ada sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sayangnya hingga kini belum juga terealisasi.


"Di dalam pemerintahan SBY sudah dialokasikan, studi anggaran bahkan sudah ada dan Pertamina sudah menyiapkan dana, tetapi lagi-lagi katanya tidak ada stock crude-nya, teknologinya juga nggak ada. Di Bontang dan Indonesia Timur ini kita bangun untuk distribusi dan produksinya kita bisa tekan biaya yang tinggi. Tidak lagi harga jomplang karena dekat dengan end-user," paparnya.


Selain membangun dua kilang minyak baru, untuk menekan impor BBM Jokowi juga akan memaksimalkan energi non fosil yaitu dengan pemanfaatan energi berbasis gas dan bahan bakar nabati (BBN).


"Pokoknya kita berikan insentif, BBN untuk biodisel campuran kita paksa Pertamina ekuivalen dengan perusahaan sejenis harus meningkatkan campuran bukan hanya 10% tetapi 40% sehingga biodiesel ini bisa bersaing dengan BBM yang diimpor. Sawit itu selain untuk CPO juga bisa dibuat bahan bakar," jelasnya.


(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Siap-siap Tarif Listrik Naik Lagi Pada 1 September 2014

Jakarta -Pemerintah kembali akan menaikkan tarif listrik per 1 September 2014. Kenaikan tersebut merupakan kebijakan kenaikan tarif listrik secara bertahap yang dilakukan pemerintah sejak Mei-Juli lalu.

"Kenaikan tarif listrik yang mulai naik pada 1 Mei masuk dalam tahap ke 3, sedangkan untuk kenaikan tarif listrik yang mulai pada 1 Juli masuk dalam tahap ke-2," ujar Manajer Senior Korporat Komunikasi PT PLN (Persero) Bambang Dwiyanto, kepada detikFinance, Sabtu (30/8/2014).


Daftar kenaikan tarif listrik sejak 1 September-31 Oktober 2014 yakni:


Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2014



  • Tarif listrik untuk golongan I-3 go public naik jadi Rp 1.027/kWh,

  • Tarif listrik golongan I-4 naik jadi Rp 1.051/kWh.


Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2014


  • Golongan industri I-3 non go public, naik dari Rp 964/kwh, jadi Rp 1.075/kWh.

  • Golongan rumah tangga R-2 TR 3.500 Va hingga 5.500 Va, naik dari Rp 1.210 per kWh jadi Rp 1.279/kWh.

  • Golongan P2 >200 kVa, naik dari Rp 1.081/kWh, jadi Rp 1.139/kWh.

  • Golongan R-1 TR 2.200 Va naik dari Rp 1.109/kWh jadi Rp 1.224/kWh.

  • Golongan P-3 naik dari Rp 1.104/kWh jadi Rp 1.221/kWh.

  • Golongan R-1 1.300 Va naik dari Rp 1.090/kWh jadi Rp 1.214/kWh.


Seperti diketahui subsidi listrik tahun berjalan di 2014 ditetapkan Rp 94,26 triliun, dengan kenaikan tarif listrik untuk 6 golongan listrik per 1 Juli-1 November 2014, subsidi listrik dapat dikurangi Rp 8,51 triliun menjadi subsidi listrik hanya Rp 85,75 triliun.

(rrd/wij)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Demokrat: Jokowi Justru Bisa Turunkan Harga BBM Subsidi

Jakarta -Pemerintah sudah menegaskan tidak ingin menaikkan harga BBM subsidi, salah satu alasannya harga minyak dunia cenderung turun. Justru pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat menurunkan harga BBM subsidi. Apa alasannya?

"Bahkan sebenarnya dari hitung-hitungan kami itu pada APBN di 2015 dengan kondisi makro ekonomi yang seperti ini harga minyak yang terus turun, Pak Jokowi sebenarnya bisa menurunkan harga BBM subsidi. Ada ruangnya," ungkap Ketua DPP Demokrat Ikhsan Modjo saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).


Ruang yang dimaksudnya adalah terus turunnya harga minyak dunia. Ikhsan memaparkan saat pemerintah Presiden SBY menentukan kuota BBM subsidi 48,6 juta kilo liter (KL) namun di APBN Perubahan 2014 diturunkan jadi 46 juta KL, harga BBM subsidi dipatok Rp 6.500/liter dengan asumsi harga minyak mentah dunia US$ 105/barel. Sedangkan ia melihat harga minyak dunia sekarang berada pada posisi di bawah US$ 100/barel dan diperkirakan akan terus turun.


"Dengan patokan harga Rp 6.500/liter, ini berarti besaran subsidi kurang lebih sekitar Rp 4000/liter. Tetapi dengan harga minyak dunia yang turun, itu kan asumsi harga minyak yang di atas US$ 105/barel itu bisa turun. Katakanlah harganya turun sampai dengan US$ 80-90/barel berarti ada pengurangan, bukan Rp 4000/liter tetapi Rp 3.000/liter atau Rp 2.500/liter," paparnya.


Dengan angka dan data tersebut, seharusnya Jokowi nantinya bisa menurunkan harga BBM subsidi antara Rp 1.000-1.500/liter dengan asumsi harga minyak mentah dunia US$ 90/barel.


"Jadi itu yang saya sebut, wacana (kenaikan harga BBM subsidi) nggak perlu, wacana yang kontra produktif malah bikin ketegangan politik yang nggak perlu di awal pemerintahan beliau atau di akhir pemerintahan Presiden SBY," jelasnya.


(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

SBY Batal Naikkan Gajinya yang 10 Tahun Tak Pernah Naik

Jakarta -Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan gaji pejabat negara mulai Presiden hingga Gubernur sampai Walikota batal, padahal gaji mereka tidak pernah naik dalam 10 tahun terakhir.

"Ada rencana untuk itu (naikkan gaji), tetapi saya harus kembali pada kebijakan dasar. Memang dari dulu sejak 2005 kita niatkan naikkan dulu gaji pegawai negeri sipil, terutama golongan rendah dan pada kenyataanya ada yang naik empat kali lipat, sedangkan untuk pejabat negara yang lain belakangan," kata SBY dalam video Youtube berdurasi 24.48 menit dengan judul 'Tidak Mau Membebani Rakyat, Presiden SBY Pertahankan Harga BBM', Sabtu (30/8/2014).


SBY mengatakan, tidak hanya PNS saja yang gajinya sudah dinaikkan, beberapa lembaga negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gajinya sudah naik bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan naik kembali.


"Dan benar, tidak hanya gaji presiden, gaji wakil presiden, menteri, gubernur, bupati dan walikota sudah 10 tahun tidak mengalami kenaikkan," ungkapnya.


SBY menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah merancang dan mendesain kebijakan dasar terkait kenaikan gaji dengan mempertimbangkan kesetaraan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya.


"Namun, secara moral tidak baik kalau itu (kenaikan gaji presiden) dilakukan, karena tahun ini kita melakukan penghematan anggaran, pemotongan anggaran termasuk menaikan tarif listrik, menaikan harga elpiji, lantas saya paksakan untuk menaikan gaji presiden, menteri, gubernur dan lain-lain meskipun 10 tahun tidak naik," jelasnya.


Terkait gaji pemimpin negara yang 10 tahun belum pernah naik, ia menyerahkan kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengkaji rencana tersebut.


"Saat ini kami harus mau berkorban, sudah saya putuskan gaji kami tidak kami naikkan, saya persilahkan pemerintahan yang akan datang untuk mengkaji rencana ini. Saya meminta maaf kepada pejabat yang sudah mau berkorban untuk tidak mengalami kenaikkan gaji 10 tahun. Sementara bagi bupati dan waliko yang sementara gajinya belum dinaikkan untuk bisa menggunakan insentif atau honor yang diperbolehkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya.


(rrd/wij)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Alasan Jokowi Ngotot Naikkan Harga BBM Subsidi

Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) punya alasan kuat ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Salah satu alasannya karena anggaran subsidi BBM yang masih sangat besar.

"Kami mencoba realistis, kalau misalnya Pak Jokowi dan JK harus menyesuaikan harga di awal pemerintahannya itu karena beban APBN yang cukup berat," ungkap Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).


Effendi mengklaim kebijakan Jokowi yang ingin menaikkan harga BBM subsidi juga karena alasan rakyat. Penyaluran BBM subsidi memang selama ini dinilainya tidak tepat sasaran.


"Pak Jokowi ingin menaikkan harga BBM bersubsidi itu demi rakyat. APBN ini untuk rakyat jadi kita lihat eksistensi Pak Jokowi dan JK punya kemampuan di awal pemerintahannya saja mengambil kebijakan yang tidak populer," imbuhnya.


Jika nanti harga BBM subsidi dinaikkan, Jokowi sudah mempunyai program khusus pemberian subsidi langsung kepada masyarakat. Metodenya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara transparan kepada masyarakat yang kurang mampu.


"Kita punya program social-map jadi setiap orang yang punya hak menerima bantuan langsung masuk ke daftar. Anda kategori miskin langsung dapat social-map ini karena adanya kenaikkan harga BBM subsidi," jelasnya.


Di tempat yang sama pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpendapat jika harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000/liter saja maka akan inflasi akan naik 1,43%. Selain itu laju presentase kemiskinan juga akan naik 0,41%.


"Artinya akan ada 1,5 juta hingga 1,6 juta masyarakat miskin baru jika harga BBM subsidi naik Rp 1.000/Liter," katanya.


Seperti diketahui, dalam Rancangan APBN 2015, anggaran subsidi BBM dianggarkan Rp 291 triliun dengan kuota sebanyak 48 juta kilo liter.



(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pertamina Usul Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Rp 1.000-Rp 1.500 per Kg

Jakarta -Pemerintah telah menyetujui permintaan PT Pertamina (Persero) untuk kembali menaikkan harga elpiji 12 Kg. Namun waktu dan besaran kenaikan belum diputuskan.

"Walau sudah disetujui, tapi pemerintah belum memberikan arahan kapan waktu dan besaran kenaikan elpiji 12 Kg," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dihubungi, Sabtu (30/8/2014).


Ali mengatakan, Pertamina sudah secara resmi mengirim surat ke pemerintah terkait besaran harga kenaikan elpiji.


"Kami menginginkan kenaikan sebesar Rp 1.000-Rp 1.500 per Kg," ungkapnya.


Ali memastikan, kenaikan elpiji 12 Kg tidak akan berdampak besar bagi masyarakat khususnya termasuk masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).


"Dampaknya tidak besar, karena elpiji 12 Kg ini digunakan kalangan menengah-kaya, sedangkan masyarakat menengah-bawah ada elpiji 3 Kg dan harganya tidak naik," tutupnya.


Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) meminta izin kepada pemerintah untuk kembali menaikkan harga elpiji 12 Kg, tujuannya untuk mengurangi kerugian yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.


Sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harga elpiji 12 Kg harus dinaikkan karena bukan merupakan barang subsidi dari pemerintah, sementara hingga sampai saat ini Pertamina masih jual rugi elpiji 12 Kg.


Pertamina sendiri pada awal Januari sudah menaikkan harga elpiji 12 Kg Rp 1.000 per Kg.


(rrd/wij)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jokowi Akan Bangun Kilang Minyak di Bontang dan Indonesia Timur

Jakarta -Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan membangun dua kilang minyak baru dengan kapasitas masing-masing mencapai 500.000 barel per hari. Tujuannya untuk menekan impor BBM selama ini yang cukup besar.

"Pak Jokowi akan membangun kilang minimal dua kilang minyak baru kapasitas 300.000 hingga 500.000 barel/hari, kita akan bangun," kata Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).


Effendi mengungkapkan dua kilang minyak baru akan dibangun di daerah Bontang, Kalimantan Timur dan satu lagi di Indonesia bagian Timur. Menurutnya 2 kilang minyak baru ini adalah rencana yang sudah ada sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sayangnya hingga kini belum juga terealisasi.


"Di dalam pemerintahan SBY sudah dialokasikan, studi anggaran bahkan sudah ada dan Pertamina sudah menyiapkan dana, tetapi lagi-lagi katanya tidak ada stock crude-nya, teknologinya juga nggak ada. Di Bontang dan Indonesia Timur ini kita bangun untuk distribusi dan produksinya kita bisa tekan biaya yang tinggi. Tidak lagi harga jomplang karena dekat dengan end-user," paparnya.


Selain membangun dua kilang minyak baru, untuk menekan impor BBM Jokowi juga akan memaksimalkan energi non fosil yaitu dengan pemanfaatan energi berbasis gas dan bahan bakar nabati (BBN).


"Pokoknya kita berikan insentif, BBN untuk biodisel campuran kita paksa Pertamina ekuivalen dengan perusahaan sejenis harus meningkatkan campuran bukan hanya 10% tetapi 40% sehingga biodiesel ini bisa bersaing dengan BBM yang diimpor. Sawit itu selain untuk CPO juga bisa dibuat bahan bakar," jelasnya.


(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Siap-siap Tarif Listrik Naik Lagi Pada 1 September 2014

Jakarta -Pemerintah kembali akan menaikkan tarif listrik per 1 September 2014. Kenaikkan tersebut merupakan kebijakan kenaikkan tarif listrik secara bertahap yang dilakukan pemerintah sejak Mei-Juli lalu.

"Kenaikan tarif listrik yang mulai naik pada 1 Mei masuk dalam tahap ke 3, sedangkan untuk kenaikan tarif listrik yang mulai pada 1 Juli masuk dalam tahap ke-2," ujar Manajer Senior Korporat Komunikasi PT PLN (Persero) Bambang Dwiyanto, kepada detikFinance, Sabtu (30/8/2014).


Daftar kenaikan tarif listrik sejak 1 September-31 Oktober 2014 yakni:


Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2014



  • Tarif listrik untuk golongan I-3 go public naik jadi Rp 1.027/kWh,

  • Tarif listrik golongan I-4 naik jadi Rp 1.051/kWh.


Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2014


  • Golongan industri I-3 non go public, naik dari Rp 964/kwh, jadi Rp 1.075/kWh.

  • Golongan rumah tangga R-2 TR 3.500 Va hingga 5.500 Va, naik dari Rp 1.210 per kWh jadi Rp 1.279/kWh.

  • Golongan P2 >200 kVa, naik dari Rp 1.081/kWh, jadi Rp 1.139/kWh.

  • Golongan R-1 TR 2.200 Va naik dari Rp 1.109/kWh jadi Rp 1.224/kWh.

  • Golongan P-3 naik dari Rp 1.104/kWh jadi Rp 1.221/kWh.

  • Golongan R-1 1.300 Va naik dari Rp 1.090/kWh jadi Rp 1.214/kWh.


Seperti diketahui subsidi listrik tahun berjalan di 2014 ditetapkan Rp 94,26 triliun, dengan kenaikan tarif listrik untuk 6 golongan listrik per 1 Juli-1 November 2014, subsidi listrik dapat dikurangi Rp 8,51 triliun menjadi subsidi listrik hanya Rp 85,75 triliun.

(rrd/wij)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Demokrat: Jokowi Justru Bisa Turunkan Harga BBM Subsidi

Jakarta -Pemerintah sudah menegaskan tidak ingin menaikkan harga BBM subsidi, salah satu alasannya harga minyak dunia cenderung turun. Justru pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat menurunkan harga BBM subsidi. Apa alasannya?

"Bahkan sebenarnya dari hitung-hitungan kami itu pada APBN di 2015 dengan kondisi makro ekonomi yang seperti ini harga minyak yang terus turun, Pak Jokowi sebenarnya bisa menurunkan harga BBM subsidi. Ada ruangnya," ungkap Ketua DPP Demokrat Ikhsan Modjo saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).


Ruang yang dimaksudnya adalah terus turunnya harga minyak dunia. Ikhsan memaparkan saat pemerintah Presiden SBY menentukan kuota BBM subsidi 48,6 juta kilo liter (KL) namun di APBN Perubahan 2014 diturunkan jadi 46 juta KL, harga BBM subsidi dipatok Rp 6.500/liter dengan asumsi harga minyak mentah dunia US$ 105/barel. Sedangkan ia melihat harga minyak dunia sekarang berada pada posisi di bawah US$ 100/barel dan diperkirakan akan terus turun.


"Dengan patokan harga Rp 6.500/liter, ini berarti besaran subsidi kurang lebih sekitar Rp 4000/liter. Tetapi dengan harga minyak dunia yang turun, itu kan asumsi harga minyak yang di atas US$ 105/barel itu bisa turun. Katakanlah harganya turun sampai dengan US$ 80-90/barel berarti ada pengurangan, bukan Rp 4000/liter tetapi Rp 3.000/liter atau Rp 2.500/liter," paparnya.


Dengan angka dan data tersebut, seharusnya Jokowi nantinya bisa menurunkan harga BBM subsidi antara Rp 1.000-1.500/liter dengan asumsi harga minyak mentah dunia US$ 90/barel.


"Jadi itu yang saya sebut, wacana (kenaikan harga BBM subsidi) nggak perlu, wacana yang kontra produktif malah bikin ketegangan politik yang nggak perlu di awal pemerintahan beliau atau di akhir pemerintahan Presiden SBY," jelasnya.


(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

SBY Batal Naikkan Gajinya yang 10 Tahun Tak Pernah Naik

Jakarta -Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan gaji pejabat negara mulai Presiden hingga Gubernur sampai Walikota batal, padahal gaji mereka tidak pernah naik dalam 10 tahun terakhir.

"Ada rencana untuk itu (naikkan gaji), tetapi saya harus kembali pada kebijakan dasar. Memang dari dulu sejak 2005 kita niatkan naikkan dulu gaji pegawai negeri sipil, terutama golongan rendah dan pada kenyataanya ada yang naik empat kali lipat, sedangkan untuk pejabat negara yang lain belakangan," kata SBY dalam video Youtube berdurasi 24.48 menit dengan judul 'Tidak Mau Membebani Rakyat, Presiden SBY Pertahankan Harga BBM', Sabtu (30/8/2014).


SBY mengatakan, tidak hanya PNS saja yang gajinya sudah dinaikkan, beberapa lembaga negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gajinya sudah naik bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan naik kembali.


"Dan benar, tidak hanya gaji presiden, gaji wakil presiden, menteri, gubernur, bupati dan walikota sudah 10 tahun tidak mengalami kenaikkan," ungkapnya.


SBY menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah merancang dan mendesain kebijakan dasar terkait kenaikan gaji dengan mempertimbangkan kesetaraan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya.


"Namun, secara moral tidak baik kalau itu (kenaikan gaji presiden) dilakukan, karena tahun ini kita melakukan penghematan anggaran, pemotongan anggaran termasuk menaikan tarif listrik, menaikan harga elpiji, lantas saya paksakan untuk menaikan gaji presiden, menteri, gubernur dan lain-lain meskipun 10 tahun tidak naik," jelasnya.


Terkait gaji pemimpin negara yang 10 tahun belum pernah naik, ia menyerahkan kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengkaji rencana tersebut.


"Saat ini kami harus mau berkorban, sudah saya putuskan gaji kami tidak kami naikkan, saya persilahkan pemerintahan yang akan datang untuk mengkaji rencana ini. Saya meminta maaf kepada pejabat yang sudah mau berkorban untuk tidak mengalami kenaikkan gaji 10 tahun. Sementara bagi bupati dan waliko yang sementara gajinya belum dinaikkan untuk bisa menggunakan insentif atau honor yang diperbolehkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya.


(rrd/wij)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Alasan Jokowi Ngotot Naikkan Harga BBM Subsidi

Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) punya alasan kuat ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Salah satu alasannya karena anggaran subsidi BBM yang masih sangat besar.

"Kami mencoba realistis, kalau misalnya Pak Jokowi dan JK harus menyesuaikan harga di awal pemerintahannya itu karena beban APBN yang cukup berat," ungkap Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).


Effendi mengklaim kebijakan Jokowi yang ingin menaikkan harga BBM subsidi juga karena alasan rakyat. Penyaluran BBM subsidi memang selama ini dinilainya tidak tepat sasaran.


"Pak Jokowi ingin menaikkan harga BBM bersubsidi itu demi rakyat. APBN ini untuk rakyat jadi kita lihat eksistensi Pak Jokowi dan JK punya kemampuan di awal pemerintahannya saja mengambil kebijakan yang tidak populer," imbuhnya.


Jika nanti harga BBM subsidi dinaikkan, Jokowi sudah mempunyai program khusus pemberian subsidi langsung kepada masyarakat. Metodenya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara transparan kepada masyarakat yang kurang mampu.


"Kita punya program social-map jadi setiap orang yang punya hak menerima bantuan langsung masuk ke daftar. Anda kategori miskin langsung dapat social-map ini karena adanya kenaikkan harga BBM subsidi," jelasnya.


Di tempat yang sama pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpendapat jika harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000/liter saja maka akan inflasi akan naik 1,43%. Selain itu laju presentase kemiskinan juga akan naik 0,41%.


"Artinya akan ada 1,5 juta hingga 1,6 juta masyarakat miskin baru jika harga BBM subsidi naik Rp 1.000/Liter," katanya.


Seperti diketahui, dalam Rancangan APBN 2015, anggaran subsidi BBM dianggarkan Rp 291 triliun dengan kuota sebanyak 48 juta kilo liter.


(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Alasan Jokowi Ngotot Naikan Harga BBM Subsidi

Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) punya alasan kuat ingin menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Salah satu alasannya karena anggaran subsidi BBM yang masih sangat besar.

"Kami mencoba realistis, kalau misalnya Pak Jokowi dan JK harus menyesuaikan harga di awal pemerintahannya itu karena beban APBN yang cukup berat," ungkap Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).


Effendi mengklaim kebijakan Jokowi yang ingin menaikan harga BBM subsidi juga karena alasan rakyat. Penyaluran BBM subsidi memang selama ini dinilainya tidak tepat sasaran.


"Pak Jokowi ingin menaikan harga BBM bersubsidi itu demi rakyat. APBN ini untuk rakyat jadi kita lihat eksistensi Pak Jokowi dan JK punya kemampuan di awal pemerintahannya saja mengambil kebijakan yang tidak populer," imbuhnya.


Jika nanti harga BBM subsidi dinaikan, Jokowi sudah mempunyai program khusus pemberian subsidi langsung kepada masyarakat. Metodenya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara transparan kepada masyarakat yang kurang mampu.


"Kita punya program social-map jadi setiap orang yang punya hak menerima bantuan langsung masuk ke daftar. Anda kategori miskin langsung dapat social-map ini karena adanya kenaikan harga BBM subsidi," jelasnya.


Di tempat yang sama pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpendapat jika harga BBM subsidi dinaikan Rp 1.000/liter saja maka akan inflasi akan naik 1,43%. Selain itu laju presentase kemiskinan juga akan naik 0,41%.


"Artinya akan ada 1,5 juta hingga 1,6 juta masyarakat miskin baru jika harga BBM subsidi naik Rp 1.000/Liter," katanya.


Seperti diketahui, dalam Rancangan APBN 2015, anggaran subsidi BBM dianggarkan Rp 291 triliun dengan kuota sebanyak 48 juta kilo liter.


(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Kuota BBM Subsidi Jebol, Pemerintah Masih Punya Dana Cadangan Rp 98 T

Jakarta -PT Pertamina (Persero) memprediksi kuota BBM subsidi jebol hingga 1,5 juta kilo liter (KL) atau sekitar Rp 8 triliun. Untuk menambal jebolnya kuota pemerintah masih memiliki dana cadangan hingga Rp 98 triliun.

Ketua DPP Demokrat Ichsan Modjo mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap menambah kuota BBM subsidi apalabila jatah BBM subsidi tidak cukup sampai akhir tahun. Apalagi diperkirakan kuota sebanyak 46 juta KL akan habis pada 27 Desember dan solar lebih cepat habis pada 6 Desember.


"Perkiraan Pertamina seluruh kuota BBM subsidi ini habis 5 Desember 2014. Hitung-hitungnya jika ada tambahan 1,35 juta KL-1,5 juta KL mentok-mentoknya butuh Rp 8-10 triliun," ungkap Ikhsan saat menghadiri acara Polemik Bola Panas BBM di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).


Ia mengatakan, negara masih mampu membayar jumlah kuota tambahan yang nilainya triliunan itu. Apalagi saat ini pemerintah memiliki dana cadangan resiko fiskal yang sudah disiapkan dan masuk ke dalam APBN Perubahan 2014, jumlahnya mencapai Rp 5 triliun. Kemudian ada lagi dana penghematan Kementerian/Lembaga Negara yang jumlahnya mencapai Rp 3 triliun. Belum lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang ada di APBN 2014 yang jumlahnya mencapai Rp 90 triliun.


"Ini uangnya banyak, sebenarnya sudah aman," imbuhnya.


Ia menegaskan, karena itu hingga sekarang Presiden SBY belum mau menaikan harga BBM subsidi. "Jadi ketakutan wacana menaikan BBM ini tidak benar. Dari struktur APBN kita aman, ruang fiskalnya ada," cetusnya.


(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Genjot Ekspor, Kemendag Ajak 12 Perusahaan Mebel ke Jerman

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan nilai ekspor perdagangan. Caranya dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri salah satunya ke Jerman.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kemendag Nus Nuzulia Ishak mengatakan, tren perdagangan produk furnitur ke Jerman mengalami tren positif hingga meningkat 17,14% atau senilai US$ 32,09 juta.


"Peningkatan ini cukup menggembirakan setelah periode sebelumnya perdagangan furnitur sempat mengalami tren negatif hanya sekitar 14,24%," ungkap Nus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/08/2014).


Nus mengatakan, Jerman merupakan salah satu tujuan utama ekspor produk furnitur Indonesia dengan nilai mencapai US$ 67,5 juta di tahun 2013. Jerman menempati urutan ketiga negara tujuan ekspor furnitur Indonesia terbesar.


Salah satu upaya untuk terus meningkatkan daya saing produk furnitur Indonesia di Jerman dan Eropa, Ditjen PEN Kemendag berpartisipasi pada Spoga Fair yang berlangsung pada 31 Agustus - 2 September 2014 di Koln, Jerman. Spoga Fair merupakan salah satu pameran internasional terkemuka untuk produk furnitur outdoor.


Dalam pameran ini Kemendag menempati paviliun seluas 238 meter persegi pada Indonesian Country Pavillion yang merupakan kerja sama Ditjen PEN dan Swiss Import Promotion Program (SIPPO). Peserta pameran adalah perusahaan-perusahaan yang telah lulus seleksi audit dan telah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh SIPPO.


Dalam program ini, setiap perusahaan dipersyaratkan mengikuti pelatihan selama 3 tahun berturut-turut dan hanya diberi kesempatan mengikuti pameran sebanyak tiga kali. Tujuannya untuk menciptakan kemandirian dalam persaingan global. Ada 10 perusahaan Indonesia yang terpilih sebagai peserta pameran, yaitu PT Casa Java Furniture, Semarang, PT Evoline Furniture Industry, Sidoarjo, CV Debough Indonesia - Mbiyen, Sidoarjo, UD Permata Furni, Semarang, CV Ergo Furniture Indonesia, Jakarta, PT Tunas Sinergi Persadatama, Yogyakarta, CV Sunteak Alliance, Jepara, CV Jawa Corner, Kudus, PT Amangriya, Sidoarjo, dan Queen Furniture, Jepara.Next


(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

SBY Dukung Jika Jokowi Naikkan Harga BBM, Tapi Belum Tentu Demokrat Setuju

Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung rencana Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang akan menaikkan harga BBM ketika resmi memimpin nanti. Tapi kebijakan tersebut belum tentu didukung Partai Demokrat.

"Pak Jokowi dengan Pak JK akan menaikkan harga BBM pada saat beliau memerintah nanti, tentu sudah dipikirkan dengan baik-baik, ya saya pada posisi setuju kalau itu tujuannya untuk kebaikkan bagi semua rakyat Indonesia," kata SBY dalam video Youtube berdurasi 24.48 menit dengan judul 'Tidak Mau Membebani Rakyat, Presiden SBY Pertahankan Harga BBM', Sabtu (30/8/2014).


Namun kata SBY, keputusan menaikkan harga BBM tersebut nantinya belum tentu disetujui oleh Partai Demokrat yang dipimpinnya saat ini.


"Kalau dikejar lagi, lantas partai yang saya pimpin Partai Demokrat bagaimana? Sebagaimana partai-partai lain mempunyai mekanisme antara DPR dan pemerintah, tentu harus ada penjelasan lagi dari pemerintah," kata SBY.


SBY menambahkan, tentunya Partai Demokrat akan mempertanyakan apa dasar kenaikkan harga BBM dan berapa besar kenaikannya serta dampak bagi ekonomi dan masyarakat miskin.


"Berapa besar kenaikannya? Lantas kapan waktu dinaikannya? Ada tidak proteksi perlindungan kepada rakyat miskin? Kalau ada berapa besarannya yang pas? waktunya harus tepat, dan itu yang harus diperhatikan pemerintahan Jokowi terutapa memperhatikan yang miskin yang terdampak oleh kenaikkan BBM itu. Kalau semuanya bisa diterima, Partai Demokrat pasti mendukung," ungkapnya.


SBY menegaskan, Partai Demokrat merupakai partai yang konsisten, setiap kebijakan pemerintah yang logis dan baik bagi rakyat pasti akan didukung penuh.


"Partai kami, baik ada pemilu atau tidak, kalau kebijakan itu logis mesti kita dukung, kami ingin konsisten, jangan sampai ada partai politik yang berubah-ubah sikapnya kadang setuju, tidak setuju, nanti setuju lagi, nantikan rakyat yang bingung. Yang penting kita mengerti persoalan, kalau pemerintah Pak Jokowi-Jusuf Kalla memiliki kebijakan yang bagus dan realistik, partai yang saya pimpin pasti mendukung tapi kalau tidak baik untuk rakyat kami tidak akan mendukungnya," tutupnya.


(rrd/wij)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pertamina Pastikan Tak Ada Lagi Antrean Panjang di SPBU

Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengklaim sudah tidak ada lagi antrean panjang kendaraan di SPBU, karena pihaknya sudah menyalurkan BBM subsidi sesuai kebutuhan masyarakat.

"Sudah tidak ada antrean panjang lagi yang mencapai berkilo-kilo meter. Tapi kalau pun masih ada antrean, masih dalam batas normal, namanya orang beli BBM di SPBU pasti ada antrean," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, dihubungi, Sabtu (30/8/2014).


Ali mengatakan, pihaknya menjamin pasokan BBM subsidi akan terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak ada lagi pemotongan pasokan BBM subsidi ke SPBU.


"Pasokan semua sudah normal dan aman," ucapnya.


Terkait prediksi Pertamina, jika jatah BBM subsidi 46 juta kilo liter (KL) tidak akan cukup sampai akhir tahun, bahkan jika terus dipasok sampai 31 Desember 2014 dibutuhkan tambahan volume BBM subsidi 1,35 juta KL-1,5 juta KL. Ia mengatakan, sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah, kalau kelebihan penyaluran BBM subsidi akan ditanggung pemerintah.


"Sudah ada penegasan dari pemerintah, sehingga jika kelebihan akan ditanggung pemerintah, pegangan kita itu, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, BBM akan selalu tersedia cukup," tutupnya.


Seperti diketahui sejak 18-26 Agustus, Pertamina mengambil langkah memotong jatah pasokan BBM subsidi setiap SPBU. Langkah ini diambil agar BBM subsidi cukup sampai 31 Desember 2014. Tetapi hal tersebut berdampak pada antrean panjang dan panic buying di SPBU.


(rrd/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Subsidi BBM Jadi Beban Pemerintahan Jokowi, Ini Jawaban SBY

Jakarta -Banyak pihak meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menaikkan harga BBM subsidi, agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Tepilih Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak baik menurut saya, menuduh suatu pemerintahan memberi beban ke pemerintahan yang lain. Bahwa setiap pemerintahan, setiap pemimpin selalu menghadapi tantangan dan dituntut untuk mengambil risiko untuk menjawab tantangan itu," ujar SBY dalam video Youtube berdurasi 24.48 menit dengan judul 'Tidak Mau Membebani Rakyat, Presiden SBY Pertahankan Harga BBM', Sabtu (30/8/2014).


Seperti diketahui, secara terbuka Jokowi dan Jusuf Kalla meminta agar SBY segera menaikkan harga BBM subsidi. Padahal ketika dirinya akan menjadi presiden pada 2004 lalu, ia tidak pernah menekan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menaikkan harga BBM subsidi.


"Lagi-lagi contoh pada 2005, ketika saya menaikkan harga BBM subsidi yang persentasenya begitu tinggi hingga 140%, kan saya tidak pernah mengatakan kalau pemerintahan Ibu Megawati membebani pemerintahan saya, tidak," tegasnya.


SBY mengatakan, jika menaikkan harga BBM subsidi justru hanya ingin membuat semua serba mudah ke depannya dengan cara memberikan semua sesuai misi dan visi presiden yang baru, hal tersebut juga tidak sepenuhnya benar.


"Selalu ada kewajiban, tugas, dan tantangan yang harus dijawab satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Saya ingin membantu pemerintahan selanjutnya, tetapi kan tidak berarti semua harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah yang akan datang. Kita harus saling hormati kebijakan masing-masing," tutupnya.


Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 246,5 triliun dengan kuota BBM subsidi sebanyak 46 juta kilo liter (KL), sementara pada Rancangan APBN 2015 subsidi BBM dianggarkan Rp 291 triliun dengan kuota BBM sebanyak 48 juta KL.


(rrd/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

SBY Akan Tambah Jatah BBM Subsidi Jika Kuota Jebol

Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menambah kuota BBM subsidi, apabila kuota yang ditetapkan APBN Perubahan 2014 46 juta kilo liter (KL) tidak cukup sampai akhir tahun.

"Alokasi BBM subsidi sesuai APBN Perubahan 2014 46 juta KL, tetapi menurut Pertamina akan terjadi kekurangan 1,35 juta KL hingga akhir tahun. Tapi Pak SBY bilang, bisa dialokasikan dana untuk tambal penambahan itu untuk dipenuhi kebutuhan BBM subsidi sampai akhir tahun," sebut Ketua DPP Demokrat Ikhsan Modjo saat menghadiri acara Polemik Bola Panas BBM di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).


Terkait pro kontra menaikan harga BBM subsidi, Ikhsan mengatakan, berat bagi Presiden SBY untuk melakukan itu dalam waktu dekat. Pasalnya ada beberapa pertimbangan khusus mengapa Presiden SBY tidak mau menaikkan harga BBM subsidi, seperti telah terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL), adanya rencana menaiklan kembali harga elpiji 12 Kg, apalagi harga minyak mentah dunia cenderung turun.


"Semua itu sudah memberikan tekanan cukup berat bagi masyarakat," katanya.


Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) memprediksi jatah BBM subsidi sebanyak 46 juta KL tidak akan cukup sampai akhir tahun. Pertamina memperkirakan premium akan habis pada 27 Desember dan solar lebih cepat habis pada 6 Desember. Jika tetap dipasok sampai 31 Desember 2014, dibutuhkan tambahan alokasi atau volume BBM subsidi sebanyak 1,35 juta KL-1,5 juta KL.


(wij/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»