Pertamina Perluas Penjualan Elpiji untuk Orang Kaya Hingga ke Palembang

Jakarta -PT Pertamina (Persero) memperluas penjualan Bright Gas atau tabung elpiji ukuran 12 Kg kelas premium hingga ke Palembang, Sumatera Selatan, setelah sebelumnya diluncurkan di 6 kota besar. Penjualan elpiji 12 Kg yang targetnya menyasar masyarakat mampu ini cukup tinggi."Kita memperluas pemasaran Bright Gas di Palembang, sebelumnya produk ini...
readmore »»  

Bos Bank Mandiri Main Bola Bareng Ahok

Jakarta -Direktur Utama Bank Mandiri Budi G Sadikin bermain bola bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok. Permainan bola yang dimaksud bukan di lapangan bola namun di atas panggung.Kejadian ini berlangsung saat acara seremoni lomba lari 5 km dan 10 km yang digelar oleh Bank Mandiri di Lapangan Parkir Timur Senayan, di kawasan...
readmore »»  

Bisnis Kasino Hingga Minuman Beralkohol Tetap Tertutup untuk Investasi

Jakarta -Pemerintah telah merevisi tentang Daftar Negatif Investasi melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 23 April 2014. Dalam Perpres itu pemerintah membagi beberapa kelompok bidang usaha.Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab) Minggu (4/5/2014) terbagi beberapa...
readmore »»  

SBY Sebut Indonesia Masuk Peringkat ke-10 Ekonomi Terbesar di Dunia

Jakarta -Presiden SBY menyampaikan kabar positif yang baru diterimanya dari Menteri Keuangan Chatib Basri. Kini, Indonesia berada di peringkat ke-10 ekonomi dunia dari Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB)."Alhamdulillah, Indonesia ditetapkan sebagai ekonomi nomor 10 dunia," kata SBY dalam acara peluncuran Rajawali Televisi...
readmore »»  

Presiden Baru Tak Perlu Pusing Soal Kebijakan Energi, Ada Cetak Birunya

Jakarta -Presiden baru Indonesia tidak perlu pusing memikirkan kebijakan energi. Karena Dewan Energi Nasional (DEN) sudah memiliki cetak biru (blue print) kebijakan energi nasional hingga 2025.Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan, sebagai pengelola kebijakan energi sesuai UU No. 30/2007, DEN telah menyusun Kebijakan Energi Nasional...
readmore »»  

Subsidi BBM Harus Dikurangi, Ini Penjelasan Dewan Energi

Jakarta -Anggaran Rp 200 triliun lebih menguap untuk subsidi BBM yang sekitar 77% dinikmati orang mampu. Saatnya subsidi ini dikurangi, bahkan dihapus untuk dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur demi pemerataan ekonomi.Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan, gagasan untuk menghapuskan subsidi (BBM) harus dibarengi dengan...
readmore »»  

Ini Dampak Buruk Subsidi BBM Berlebihan di Indonesia

Jakarta -Angka subsidi BBM di Indonesia makin besar, menyentuh lebih dari Rp 200 triliun. Jumlah ini membuat anggaran infrastruktur mengecil, demikian juga anggaran pembenahan angkutan umum massal yang aman dan nyaman.Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, BBM subsidi yang murah membuat masyarakat memilih menggunakan...
readmore »»  

OJK Sudah Tarik Pungutan, Jangan Sampai Ada Bank Gagal Lagi

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta serius menangani pengawasan perbankan, khususnya bank yang kurang sehat. Pengawasan khusus ini dilakukan untuk mencegah adanya bank gagal."Publik berharap karena salah satu sumber dana dari APBN dan pungutan jadi jangan sampai ada satu lembaga keuangan yang gagal lagi, ini tanggung jawab dan mandat OJK,"...
readmore »»  

Buruh Minta Outsourcing Dihapuskan, Ini Tanggapan Pengusaha

Jakarta -Selain meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2015 sebesar 30%, kalangan buruh juga meminta sistem alih daya atau outsourcing dihapuskan. Outsourcing dinilai buruh sebagai sebuah sistem yang tidak menjamin keberlangsungan buruh menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan.Ketua bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia...
readmore »»  

Tips ke Presiden Baru, Agar Penghapusan Subsidi BBM Diterima Masyarakat

Jakarta -Presiden baru yang akan memimpin pemerintah Indonesia pada 2014-2019 nanti didorong untuk berani menghapuskan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, dan membuat beban berat bagi anggaran negara.Salah satu pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, ada cara yang bisa dilakukan presiden nanti agar penghapusan...
readmore »»  

Jumlah Investor di Pasar Modal RI Baru 350 Ribu Orang

Jakarta -Industri keuangan di pasar modal terus berupaya meningkatkan jumlah investor yang saat ini masih minim hanya sekitar 350 ribu investor.Sekjen Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia Haryajid Ramelan bermimpi, di 2015 investor pasar modal bisa mencapai 1 juta orang, lalu terus bertambah hingga mencapai 5 juta orang dalam 5 tahun ke depan."Masih...
readmore »»  

Apakah Upah Buruh Naik Tahun Depan? Ini Hitungan Pengusaha

Jakarta -Pemerintah memang belum mau mengambil sikap atas tuntutan buruh, yang meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015 sebesar 30%. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,7% dan target pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,5%-6,3%, perlukan UMP naik?Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi adalah instrumen penting yang menentukan naik tidaknya...
readmore »»  

Marak Investasi Bodong, OJK Perlu Atur Profesi Sektor Keuangan

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta mengatur dan mengawasi kegiatan para profesional di sektor jasa keuangan. Ini seiring masih banyaknya korban investasi bodong yang menimpa masyarakat Indonesia."Banyak sekali korban di pasar modal, entah karena sekuritas atau ada yang nakal ini harus ada perlindungan yang tinggi, dan bagaimana OJK mengatur...
readmore »»  

Presiden Baru Harus Berani Hapus Subsidi BBM

Jakarta -Sudah jadi rahasia umum, sebagian besar atau 80% subsidi BBM dinikmati oleh orang yang mampu. Tahun lalu total subsidi BBM Rp 200 triliun lebih. Presiden baru nanti harus berani hapus subsidi yang tidak produktif dan salah sasaran ini.Sejauh ini, calon presiden (capres) yang sudah berencana menghapus subsidi BBM adalah Joko Widodo (Jokowi),...
readmore »»  

Siapapun Presiden Baru Tak Bisa Seenaknya Tentukan UMP

Jakarta -Penentuan upah minimun termasuk Komponen Hidup Layak (KHL) di Indonesia tidak dilakukan secara sepihak termasuk oleh seorang presiden. Di dalam Undang-undang Nomor 13/2003 tidak disebutkan presiden mempunyai kewenangan untuk menentukan UMP dan KHL baru.Ketua bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi...
readmore »»  

Subsidi BBM Rp 200 Triliun Lebih, Tapi Angkutan Umum Bobrok dan Bau

Jakarta -Tahun lalu, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 200 triliun lebih, bahkan di atas Rp 220 triliun. Sebanyak 93% subsidi ini dinikmati oleh kendaraan pribadi, tak heran macet bertambah. Sebaliknya kondisi angkutan umum memprihatinkan.Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, anggaran subsidi BBM ini terbuang...
readmore »»  

Apa Keuntungan OJK Bagi Pelaku Industri? Ini Jawabannya

Jakarta -Berbagai tanggapan terkait keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang mengawasi industri jasa keuangan terintegrasi masih banyak dipertanyakan. Pelaku industri keuangan baik dari pasar modal, perbankan, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menuntut adanya manfaat atau keuntungan dari adanya lembaga ini. Lantas, adakah keuntungan...
readmore »»  

Ini Bedanya Aksi Buruh di RI dan Luar Negeri

Jakarta -Ada perbedaan mendasar aksi buruh yang dilakukan di Indonesia dengan buruh di luar negeri. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, aksi buruh di luar negeri pecah karena tidak ada kesepakatan kenaikan upah antara pelaku usaha, pemerintah, dan serikat buruh di dalam perundingan.Sedangkan di Indonesia justru...
readmore »»  

RI Punya 120 Bank, Jumlahnya Kebanyakan dan Perlu Dikonsolidasi

Jakarta -Jumlah bank di Indonesia yang mencapai 120 dinilai kebanyakan. Banyaknya bank ini sudah tidak efisien. Pasalnya, yang diperlukan saat ini hingga tahun-tahun berikutnya adalah besarnya jumlah aset bukan bank. Hal ini untuk mendorong perbankan nasional bisa bersaing dengan bank-bank asing.Demikian dikatakan Pengamat Perbankan Ryan Kiryanto saat...
readmore »»  

Ancaman Sanksi Ekonomi dari Obama dan Merkel Untuk Putin

Washington -Amerika Serikat (AS) dan Jerman mengirimkan peringatan kepada Rusia, bahwa akan ada sanksi ekonomi keras, bila Rusia mengganggu pemilu Ukraina yang akan berlangsung bulan ini.Memang hubungan Ukraina dan Rusia tengah panas, pasca pengambilalihan Crimea oleh Rusia dari Ukraina. Langkah Rusia ini dikecam pihak AS dan Eropa Barat yang telah...
readmore »»  

Ini Cara Carrefour Bantu RI Hadapi Pasar Bebas ASEAN 2015

Jakarta -PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) melaksanakan penutupan Program Capacity Building Carrefour yang telah dilaksanakan mulai 2012 lalu di 7 kota besar Indonesia.Acara yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koperasi dan UMKM serta Dinas Koperasi dan UMKM di 7 Kota Besar ini menjadi perwujudan tanggung jawab Carrefour, dalam meningkatkan...
readmore »»  

Buruh Minta TV LED Hingga Uang Bioskop, Sofjan Wanandi: Tak Masuk Akal

Jakarta -Saat perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2014, kelompok serikat buruh meminta penambahan jumlah item Komponen Hidup Layak (KHL), dari 60 menjadi 84 item. Beberapa item baru yang diminta antara lain parfum, tabloid, TV LED 19 Inci, hingga alokasi upah minimum (UMP) untuk nonton bioskop.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan...
readmore »»  

Ada yang Ingin OJK Dibubarkan, Ini Kata Pelaku Sektor Keuangan

Jakarta -Sejumlah pihak meragukan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas industri jasa keuangan. Ada yang menganggap lembaga ini perlu dipertahankan karena fungsinya yang vital, ada yang ingin lembaga ini dibubarkan karena dianggap tak mumpuni.Pengamat Perbankan Ryan Kiryanto berpendapat, keberadaan OJK yang mengawasi industri sektor...
readmore »»